Doni Setyawan | Februari 11, 2018 | Kumpulan Soal, soal UTBK Sejarah |
Garis pembatas yang memisahkan Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Indonesia bagian timur pada peta di atas menunjukan pembagian wilaya kekuatan…. (A) Angkatan darat (B) Angkata laut (C) Angkatan udara (D) Angkatan laut dan darat
(E) Angkatan laut dan udara
Pembahasan:
Pada tanggal 8 Maret 1942, berdasarkan Perjanjian Kalijati, Jepang resmi menguasai Indonesia menggantikan Belanda. Pemerintahan Jepang di Indonesia membentuk pemerintahan Militer di seluruh kepulauan wilayah Indonesia bekas Hindia belanda itu wilayahnya di bagi menjadi 3 wilayah Pemerintahan Militer ;
- Pemerintahan Militer Angkatan Darat. Tentara ke 25 (Toni Shudan ) untuk Sumatera ,pusatnya di Bukit Tinggi
- Pemerintahan Militer Angkatan Darat. Tentara ke 16 (Asamu Shudan) untuk Jawa dan Madura ,pusatnya di Jakarta di tmbah angkatan laut (Dai Ni Nankekantai)
- Pemerintahan Militer Angkatan Laut Yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, pusatnya di Makasar .
“Garis pembatas yang memisahkan Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Indonesia bagian timur pada peta di atas menunjukan pembagian wilaya kekuatan….D (Angkatan laut dan darat)
Untuk meteri secara lengkap mengenai Masa Pendudukan Jepang di Indonesia silahkan klik link youtube berikut ini. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terimakasih
Mari berlomba lomba dalam kebaikan. Semoga isi dari blog ini membawa manfaat bagi para pengunjung blog. Terimakasih
Doni Setyawan | Maret 19, 2018 | soal UTBK Sejarah |
Peta sejarah Indonesia di atas menggambarkan….
A. Pembagian waktu pada masa pendudukan Jepang
B. Pembagian wilayah adminsitrasi pada masa pendudukan Jepang
C. Persebaran anggota PETA dan Giyugun pada masa pendudukan Jepang
D. Pusat pusat perlawanan pada masa pendudukan Jepang
E. Pusat pusat perekrutan tenaga untuk romusha
Pembahasan Soal
Pada tanggal 8 Maret 1942, berdasarkan Perjanjian Kalijati, Jepang resmi menguasai Indonesia menggantikan Belanda. Pemerintahan Jepang di Indonesia membentuk pemerintahan Militer di seluruh kepulauan wilayah Indonesia bekas Hindia belanda itu wilayahnya di bagi menjadi 3 wilayah Pemerintahan Militer ;
- Pemerintahan Militer Angkatan Darat. Tentara ke 25 (Toni Shudan ) untuk Sumatera ,pusatnya di Bukit Tinggi
- Pemerintahan Militer Angkatan Darat. Tentara ke 16 (Asamu Shudan) untuk Jawa dan Madura ,pusatnya di Jakarta di tmbah angkatan laut (Dai Ni Nankekantai)
- Pemerintahan Militer Angkatan Laut Yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, pusatnya di Makasar .
Peta sejarah Indonesia di atas menggambarkan….B (Pembagian wilayah adminsitrasi pada masa pendudukan Jepang)
Untuk meteri secara lengkap mengenai Masa Pendudukan Jepang di Indonesia silahkan klik link youtube berikut ini. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terimakasih
Mari berlomba lomba dalam kebaikan. Semoga isi dari blog ini membawa manfaat bagi para pengunjung blog. Terimakasih
Pada pertengahan 1942, Markas Besar Tentara Jepang melibatkan penduduk di daerah pendudukan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran (termasuk semi militer). Maka, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di bekas wilayah Hindia Belanda, Jepang membagi menjadi tiga wilayah pemerintahan militer, yaitu:
- Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 (Tomi Shudan) untuk Sumatera, berpusat di Bukittinggi.
- Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 (Asamu Shudan) untuk Jawa dan Madura, berpusat di Jakarta.
- Kekuatan pemerintah militer ini ditambah Angkatan Laut (Dai ni Nankenkantai). Pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan Kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, berpusat di Makassar.
Pembagian administrasi wilayah pendudukan itu terkait perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun politik ekonomi. Hal ini juga dilakukan untuk memudahkan mobilisasi massa ketika ada serangan dari pihak Sekutu
Dengan demikian adanya pembagian wilayah ini terjadi karena perbedaan kepentingan Jepang di masing-masing wilayah untuk memobilisasi rakyat dalam menghadapi serangan Sekutu.
Pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang politik, salah satunya adalah membagi daerah pemerintahan militer. Jepang menjadikan seluruh daerah bekas Hindia Belanda menjadi tiga daerah pemerintahan militer, yaitu sebagai berikut.
- Pulau Sumatera dengan kantor pusat di Bukittinggi dan berada di bawah angkatan darat.
- Pulau Jawa dan Madura dengan kantor pusat di Jakarta dan berada di bawah angkatan darat.
- Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dengan pusatnya di Makassar dan berada di bawah angkatan laut.
Dengan demikian, pembagian tiga daerah pemerintahan militer Jepang di Indonesia, meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Madura, dan Pulau Kalimantan-Sulawesi-Maluku.
Pada masa pendudukannya, Jepang membagi Indonesia dibagi dalam tiga wilayah kekuasaan militer: 1. Pembentukan Angkatan Darat/Gunseibu (wilayah militer I), membawahi Jawa dan Madura dengan Batavia sebagai pusat dan dikenal dengan tentara ke enam belas dipimpin oleh Hitoshi Imamura. 2. Pembentukan Angkatan Darat/Rikugun (wilayah militer II), yang membawahi Sumatera dengan pusat Bukit tinggi (Sumatera Barat) yang dikenal dengan tentara ke dua puluh lima dipimpin oleh Jendral Tanabe.
3. Pembentukan Angkatan Laut/Kaigun (Wilayah militer III), yang membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian dengan pusatnya Ujung Padang (Makasar) yang dikenal dengan armada Selatan ke dua dengan nama Minseifu dipimpin Laksamana Maeda.
Tumblr (Fujisan ni Noboru Hinode)
Marinir Angkatan Laut Kekaisaran Jepang dari Pasukan Gabungan Sasebo, merayakan kemenangan setelah Pertempuran Manado, Hindia Belanda, Januari 1942.
KOMPAS.com - Pada masa pendudukan Jepang, tentara Jepang melakukan pembentukan pemerintahan militer di bekas wilayah Hindia Belanda (Indonesia).
Tahukah kamu bagaimana pembagian administrasi wilayah pendudukan tersebut?
Tiga wilayah pemerintahan militer Jepang
Mengutip Kemdikbud RI, pada pertengahan 1942, Markas Besar Tentara Jepang melibatkan penduduk di daerah pendudukan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran (termasuk semi militer).
Maka, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di bekas wilayah Hindia Belanda, Jepang membagi menjadi tiga wilayah pemerintahan militer, yaitu:
- Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 (Tomi Shudan) untuk Sumatera, berpusat di Bukittinggi.
- Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 (Asamu Shudan) untuk Jawa dan Madura, berpusat di Jakarta. Kekuatan pemerintah militer ini ditambah Angkatan Laut (Dai ni Nankenkantai).
- Pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan Kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, berpusat di Makassar.
Pembagian administrasi wilayah pendudukan itu terkait perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun politik ekonomi.
Baca juga: Kedatangan Jepang ke Indonesia
Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting, dan masih diberlakukan pemerintahan sementara.
Hal tersebut berdasarkan Osamu Seirei, undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16). Isi Osamu Seirei antara lain:
- Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh panglima tentara Jepang di Jawa.
- Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang.
- Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara, asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang.
Baca juga: Sambutan Rakyat Indonesia terhadap Jepang
Susunan pemerintahan militer Jepang
Susunan pemerintahan militer Jepang adalah:
- Gunshirekan
- Gunseikan
- Gunseibu
Gunshirekan (panglima tentara) yang disebut Seiko Shikikan (panglima tertinggi) sebagai pucuk pimpinan. Panglima tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura.
Gunseikan (kepala pemerintahan militer) yang dirangkap oleh kepala staf. Kepala staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut Gunseikanbu.