Bagaimana kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan

Ilmu sosial budaya dasar adalah sebuah kumpulan dari konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang diambil dari berbagai disiplin ilmu sosial dan budaya (sosiologi, antropologi dll) dan bukan sebuah ilmu karena tidak mempunyai metodologi pengembangan. Latar belakang lahirnya Ilmu Budaya dan Sosial Dasar bermula dari kritik yang diberikan oleh sejumlah cendekiawan (sarjana-sarjana pendidikan dan kebudayaan) mengenai sistem pendidikan di perguruan tinggi kita. Mereka menyarankan perbaikan sistem pendidikan kita yang dinilai sebagai warisan sistem pendidikan pemerintah Belanda pada masa kolonial. Sistem pendidikan tersebut merupakan kelanjutan dari politik balas budi (etische politiek) yang diajukan oleh Conrad Theodore Van Deventer, yang bertujuan menghasilkan tenaga-tenaga terampil untuk menjadi tukang-tukang yang bisa mengisi jabatan dalam birokrasi mereka. Terutama dalam bidang administrasi, perdagangan, teknik, dan keahlian-keahlian lain demi lancarnya usaha mereka dalam mengeksploitasi kekayaan negara.

            Sampai sekarang sistem pendidikan kolonial tersebut sedikit banyak masih diterapkan oleh sistem pendidikan kita di era modern ini, tidak heran jika bangsa kita tertinggal jauh dari bangsa-bangsa lain dalam banyak hal, antara lain teknologi, industri, pemanfaatan lahan pariwisata dan sebagainya. Hal ini akhirnya mendapat perhatian dari para pakar pendidikan dan kebudayaan yang prihatin dengan ketertinggalan bangsa kita saat ini.

Pada tahun 1945 merupakan awal mula bang Indonesia merdeka dimana pada saat itu menjadi momentum kebangkitan bangsa Indonesia setelah sekian lama dijajah oleh bangsa asing. Dengan kondisi negara yang baru berdiri, banyak gejolak yang terjadi baik dalam negeri maupun dari luar. Maka dari itu pemerintah berupaya untuk menstabilkan sistem sosial budaya dari berbagai aspek, mulai dari aspek pendidikan, teknologi, bahasa, politik, agama, lingkungan, kesehatan dll.

Dalam bidang pendidikan, pada periode 1945 – 1950 tujuan pendidikan berfokus pada penanaman semangat patriotisme dan peningkatan kesadaran nasional, sehingga dengan semangat itu kemerdekaan dapat dipertahankan dan dapat diisi. Hal ini dapat dipahami, karena pada masa itu bangsa Indonesia baru saja lepas dari penjajah yang berlangsung ratusan tahun dan masih ada gelagat bahwa belanda dan sekutu ingin kembali menjajah Indonesia

Pada saat itu Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantara menginstruksikan : mengibarkan Bendera Merah-Putih di setiap kantor, mewajibkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam setiap upacara resmi, wajib menyampaikan semangat kebangsaan kepada generasi penerus, serta melarang pengibaran bendera Jepang, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, dan menghapus pelajaran Bahasa Jepang. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah mendirikan semacam sekolah mulai Pendidikan Rendah (Sekolah Rakyat 6 tahun), Pendidikan Umum (SMP-SLTA), Pendidikan Kejuruan dalam berbagai bidang serta mendirikan Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi yang pertama adalah Universitas Gajah Mada yang didirikan padatahun 1949 dengan Prof. Dr. Sardjito sebagai rektornya yang pertama. Selain itu penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional terus digalakkan.

Setelah memeproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, kondisi politik dan keamanan dalam negeri Indonesia masih rawan dan sangat labil. Pengambilan kekuasaan dari tangan tangan Jepang sering menimbulkan bentrokan bersenjata. Situasi ini bertambah parah setelah kedatangan pasukan Sekutu (AFNEI) yang diboncengi tentara NICA (Belanda). Sementara itu, dalam sistem pemerintah dalam negeri mulai berkembang ke arah penyimpangan UUD 1945. Hal ini diawali dengan kemenangan kelompok sosialis yang dipimpin oleh Sutan Syahrir dan Amir Syarifudin yang berhasil memebentuk Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP).

Setelah Pemerintah Kolonial Belanda karena tekanan internasional telah melepaskan kontrol atas wilayah Indonesia di tahun 1949 (kecuali bagian Barat dari Pulau Papua), negara muda ini menghadapi tugas sulit untuk membangun pemerintahan dan kebangsaan melalui sistem parlementer. Menjadi jelas bahwa bangsa ini terdiri dari berbagai kelompok yang semuanya bersaing meraih kekuatan politik dan ingin memaksakan pandangan mereka pada negara baru ini.

Sebelumnya, selama periode kolonial, kelompok-kelompok ini telah ada. Namun, mereka memiliki satu musuh bersama yaitu para penjajah yang berarti mereka harus mengesampingkan perbedaan-perbedaan mereka. Setelah kemerdekaan, perbedaan-perbedaan ini kembali terasa nyata. Melalui konsep Pancasila (lima prinsip dari dasar filosofi resmi Indonesia, diperkenalkan pada 1945) Sukarno mencoba menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda ini di dalam sebuah bangsa yang baru dan sangat pluralistis.

Pancasila Indonesia adalah gabungan dari elemen-elemen sosialisme, nasionalisme, monoteisme dan berfungsi sebagai pemersatu dari semua ideologi yang ada di masyarakat Indonesia. Satu-satunya kelompok yang keberatan dengan Pancasila yang diformulasikan oleh Sukarno adalah kelompok Muslim ortodoks. Mereka ingin ada tambahan bahwa umat Muslim harus mempraktekkan syariat Islam. Hal ini tidak disetujui oleh Sukarno karena akan membahayakan persatuan bangsa. Kendati menjadi rumah dari populasi Muslim terbesar di dunia, ada jutaan pemeluk agama Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha dan juga ada kelompok Muslim tradisional yang besar yang tidak mendukung pemberlakuan syariat Islam.

Kurangnya konsensus antara berbagai kelompok mengenai “Indonesia seharusnya seperti apa” menjadikan proses memerintah negara kepulauan yang besar ini menjadi tugas yang berbahaya. Isu-isu lain juga problematik. Contohnya, pulau-pulau di luar Jawa yang diberkahi dengan sumberdaya alam yang melimpah tidak menyukai dominasi politik dan ekonomi Jawa. Sebagai akibatnya, terjadi serangkaian pemberontakan di tahun 1950an. Ada Darul Islam di Jawa Barat, gerakan pemisahan diri di Maluku Selatan, dan pemberontakan-pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta).

Kondisi perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan sangat parah, untuk mengatasi keadaan ekonomi yang tidak menentu tersebut, pemerintah mengambil kebijaksanaan salah satunya ialah dengan menyelenggarakan konferensi ekonomi dan berhasil menghapus sistem autarki lokal warisan Jepang, kemudian menggantinya dengan sistem sentralisasi.

Kondisi sosial budaya sesudah proklamasi kemerdekaan, terjadi perubahan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Semula rakyat Indonesia adalah masyarakat kolonial dengan diskriminasi ras sebagai ciri pokoknya. Kemerdekaan telah berhasil menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah RI menghapus semua perbedaan perlakuan berdasarkan ras (warna kulit), keturunan, agama dan kepercayaan yang dianut warganya.

Pemerintah menghapus segala bentuk diskriminasi seperti dalam struktur sosial jaman Belanda: Kelas I : warga Belanda-Eropa, Kelas II : Golongan Timur Asing, dan Kelas III : Pribumi. Pada jaman Jepang: Kelas I : Warga Jepang, Kelas II : Pribumi, Kelas III : Belanda-Timur Asing. Sejak Indonesia merdeka diskriminasi seperti diatas dihapus, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Dalam bidang sastra, lahir angkatan 45 yang dipelopori Chairil Anwar dan Idrus. Dalam seni musik, lahir komponis-komponis berbakat yang menciptakan lagu-lagu bertema nasionalisme dengan tujuan untuk menanamkan semangat kebangsaan dan menghilangkan rasa rendah diri sebagai bangsa yang merdeka. Komponis-komponis tersebut diantaranya Ismail Marzuki karyanya : Gagah Perwira, Gugur Bunga, Indonesia Pusaka, dan lain-lain. Cornel Simanjuntak dengan karyanya : Teguh Kukuh Berlapis Baja, Maju Indonesia, Tanah Tumpah Darahku, dan lain-lain. Kusbini dengan karyanya : Bagimu Negeri, Rela, Pembangunan, dan lin-lain.Seni lukis juga berkembang dengan dipelopioleh Sudjoyono, Agus Djayasumita, Rusli, Soemardjo, Affandi, Basuki Abduklah, dan lain-lain. Seni drama dari Film dipelopori oleh Dr.Huyung, Usmar Ismail, Djamaludin Malik, Suryosumanto, Djayakusumo dan lain-lain. Kemudian berkembang pula mediakomunikasi terutama surat kabar dengan lahirnya “Persatuan Wartawan Indonesia” pada tanggal 9 Februari 1946 dengan Mr. Soemanang sebagai ketuanya. Kemudian pada tanggal 8 Juni 1946 dibentuklah “Serikat Penerbit Surat Kabar”

Pada awal kemerdekaan, perkembangan iptek yang paling terlihat adalah di bidang informasi. Contohnya radio. radio berperan menyebarkan berita Proklamasi. Tanggal 11 September 1945 diadakan rapat di Jakarta yang dipimpin oleh Abdurrachman Saleh dan dihadiri oleh 16 pemimpin dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta.

            Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia mulai bangkit dari keterpurukan. Para pejuang berusaha agar Indonesia mendapat kebebasan dalam pendidikan. Sehingga, pada saat itu banyak sekolah-sekolah yang dibuka oleh bangsa kolonial, walaupun sekolah tersebut hanya untuk keuntungan bangsa kolonial. Namun, bangsa Indonesia sedikit demi sedikit tetap tekun mempelajari IPTEK, mulai dari teknologi persenjataan, transportasi, dan yang utama komunikasi dan informasi.

#UASISBDJan2021