Bagaimana asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN 2022?

Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat berpengaruh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam APBN 2022 pemerintah memperkirakan harga ICP tahun 2022 mencapai kisaran US$63 per barel, dan kenaikan harganya dapat berdampak pada keuangan negara.

Menurut asumsi sensitivitas APBN 2022, setiap kenaikan ICP sebesar US$1 per barel bisa menghasilkan Pendapatan Negara sebesar Rp3 triliun, terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp800 miliar, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp2,2 triliun.

Kenaikan ICP sebesar US$1 per barel juga diasumsikan dapat berdampak pada peningkatan Belanja Negara sebesar Rp2,6 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp1,9 triliun, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp800 miliar.

Dengan demikian, secara kumulatif setiap kenaikan harga ICP sebesar US$1 per barel diasumsikan bisa menghasilkan Surplus Anggaran sekitar Rp400 miliar.

(Baca Juga: Tertinggi Sejak 2014, Harga Minyak Mentah Indonesia Dipatok US$ 95,72 Per Barel)

Berdasarkan data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (EDM), pada Februari 2022 harga ICP sudah berada di level US$95,72 per barel.

Harga tersebut telah bertambah sekitar US$32 per barel dari perkiraan harga ICP dalam APBN 2022, yang hanya sebesar US$63 per barel.

Jika menggunakan asumsi sensitivitas dalam APBN 2022, kenaikan ICP ini berpotensi menghasilkan Pendapatan Negara sekitar Rp96 triliun, mendorong Belanja Negara senilai Rp83 triliun, serta menyisakan Surplus Anggaran sekitar Rp12 triliun.

Namun, angka-angka tersebut masih bersifat asumsi. Pasalnya, di samping ICP masih ada beberapa indikator ekonomi makro lain yang dapat mempengaruhi APBN, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, Surat Utang Negara (SUN), serta kapasitas lifting migas.

"Dalam kenyataannya, perubahan asumsi dasar ekonomi makro tertentu akan memiliki pengaruh dan berinteraksi dengan perubahan asumsi dasar ekonomi makro lainnya, sehingga secara hasil akhir dampaknya terhadap APBN tahun anggaran 2022 belum dapat ditentukan secara pasti," seperti dikutip dari Buku II Nota Keuangan beserta APBN TA 2022.

(Baca Juga: Penerimaan Pajak Moncer, Realisasi Pendapatan Negara Capai Rp302,4 Triliun)

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah menyepakati kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) 2022. Pertumbuhan ekonomi dipatok pada rentang 5,2-5,8%.

Hal ini ditandai dengan ketuk palu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad selaku Pimpinan Sidang Paripurna yang digelar siang tadi di gedung DPR RI, Selasa (6/7/2021).

Hasil KEM PPKF dibacakan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Muhidin Moh Said. Ada beberapa perubahan dari yang sudah diajukan oleh pemerintah sebelumnya. DPR berharap KEM PPKF menjadi acuan dalam penyusunan RAPBN 2022.

"Untuk pertumbuhan ekonomi tahun ini diharapkan bisa tumbuh minimal 4%, sebab pemerintah akan sulit mengejar target pertumbuhan ekonomi 5% tahun depan jika di tahun ini masih di bawah 3%," ujar Muhidin.

Selanjutnya pemerintah akan mengajukan RAPBN 2022 secara resmi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus mendatang.

Berikut rincian asumsi makro dalam RAPBN 2022 yang telah disepakati:

- Pertumbuhan ekonomi tetap 5,2-5,8%- Inflasi 2 - 4%, kesepakatan 3 plus minus 1%- Tingkat bunga SUN 10 tahun tetap 6,32 - 7,27%- Nilai tukar rupiah Rp 13.900 - Rp 15.000/US$, kesepakatan Rp 13.900 - Rp 14.800/US$- ICP US$ 55 - US$ 65 per barel, kesepakatan US$ 55 - US$ 70 per barel- Lifting minyak bumi 686.000-726.000 barel per hari, kesepakatan 686.000-750.000 barel per hari

- Lifting gas bumi dari 1.031-1.103 juta barel minyak ekuivalen per hari (BOEPD), kesepakatan 1.031-1.200 juta BOEPD

Target Indikator Pembangunan 2022:

- Nilai tukar petani dari 102-105, kesepakatan 103-105- Nilai tukar nelayan dari 102-105, kesepakatan 104-106- Pembangunan tingkat pengangguran terbuka tetap 5,5-6,3%.- Tingkat kemiskinan tetap 8,5-9%

- Gini ratio indeks tetap 0,36-0,378%

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

Ilustrasi DPR

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyepakati asumsi makro dalam penyusunan Rancangan APBN 2022. Hal itu disepakati dalam Rapat Paripurna DPR ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, Selasa (6/7).

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan RAPBN 2022 harus dirancang untuk responsif, fleksibel, dan adaptif karena ketidakpasitan akibat pandemi covid-19 masih membayangi. "Pemerintah bisa menindaklanjuti hasil dan mengantisipasi ketidakpastian covid. Dengan demikian tahun 2022 memiliki antisipasi yang baik," ujarnya.

Adapun asumsi makro yang disepakati yakni pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5,2%-5,8%; laju inflasi 3% plus minus 1%; nilai tukar rupiah 13.900-14.800 per dolar AS; tingkat bunga SUN tenor 10 tahun 6,32%-7,27%; harga minyak mentah Indonesia per barel US$55-US$670; lifting minyak bumi 686-750 ribu barel per hari; lifiting gas bumi 1.031-1.200 barel setara minyak per hari.

Di kesempatan yang sama Wakil Ketua Badan Anggaran Muhidin Mohamad Said mengatakan, kerangka ekonomi makro dan asumsi yang disusun pemerintah dan DPR tersebut juga memperhitungkan dinamika pandemi saat ini dan perkiraan di tahun depan. Kendati penanganan covid-19 mengalami perbaikan di triwulan I dan II, tetapi eskalasi peningkatan kasus beberapa waktu terakhir menjadi atensi utama.

"Fokus penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi tetap dilakukan simultan dengan upaya memperbaiki fundamental perekonomian, antara lain, kualitas SDM, infrastruktur, produktivitas, simplikasi regulasi, dan efisiensi birokrasi," ujarnya. Dia menyampaikan tema kebijakan fiskal tahun 2022 yang diusung pemerintah konsisten dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yakni Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.

Baca juga: Realisasi KUR Sudah Mencapai Rp128,46 Triliun

Dari tema besar itu, disusun pokok-pokok kebijakan fiskal seperti pemanfaatan pemulihan ekonomi tetap memprioritaskan sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan. Lalu program perlindungan sosial memperkuat pondasi kesejahteraan sosial, mengatasi kemiskinan dan kerentanan, termasuk mengungkit daya UMKM dan dunia usaha agar bangkit lebih kuat dan berdaya tahan. "Juga mendukung peningkatan daya saing dan produktivitas dengan implementasi sektoral melalui Undang Undang Cipta Kerja dan reformasi fiskal," pungkas Muhidin. (OL-14)

23 May 2022, 11:20 WIB - Oleh: Wibi Pangestu Pratama

POOL Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (17/2/2022). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat