Apa tujuan dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia yang berkedudukan di Bukittinggi?

Table of Contents Show

Latar Belakang Pembentukan PDRI di Bukit Tinggi
Related : Latar Belakang Pembentukan PDRI di Bukittinggi
Video yang berhubungan

Latar Belakang Pembentukan PDRI di Bukittinggi - PDRI merupakan singkatan dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Pemerintahan PDRI di Indonesia berlangsung pada tahun (periode) tanggal 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Pada masa ini, Indonesia dipimpin oleh tokoh bernama Syarifuddin Prawiranegara. Masa pemerintahnya disebut sebagai Kabinet Darurat.

Latar belakang pembentukan PDRI disebabkan karena serangan yang dilakukan oleh pasukan Belanda di kota Yogyakarta (saat itu sebagai ibukota Indonesia), mengakibatkan Ir Soekarno dan beberapa tokoh lain ditawan . Tokoh lain yang dimaksud seperti wakil Presiden Mohammad Hatta, Penasehat Presiden Sutan Syahrir dan Menteri Luar Negeri Agus Salim.

Akibat penculikan tersebut, maka pemerintahan Republik Indonesia berada dalam keadaan darurat. Namun dengan untung saja Presiden Soekarno sempat mengirim radiogram kepada Menteri Kehakiman Syarifuddin Prawiranegara yang berisi pemberian kekuasaan negara kepadanya.

Baca Juga: Dampak Positif dan Negatif Konferensi Meja Bundar Bagi Indonesia

Latar Belakang Pembentukan PDRI di Bukit Tinggi

Yogyakarta di Serbu oleh pasukan Belanda

Kabar pertama pembatalan Perjanjian Renville di Yogyakarta berupa serbuan Belanda yang berlangsung pada tanggal 19 Desember 1948, pukul 5.30 pagi waktu setempat. Penyerangan dilakukan dengan pengeboman atas Maguwo dan beberapa bangunan penting di Yogya, seperti RRI (Radio Republik Indonesia). Lalu diikuti dengan penerjunan 900 pasukan payung dan kemudian kesatuan-kesatuan lain.

Pasukan Belanda yang dikirim ke Yogyakarta pernah mendapat latihan dari KKO AL (korps komando angkatan laut) di Virginia, jadi bukan sembarang tentara. Dalam memasuki Yogyakarta mereka dibantu KNIL (Tentara Kerajaan Hindia Belanda) yang merupakan pasukan Belanda terdiri dari orang-orang pribumi.

Baca Juga : Perjanjian Renville Rangkuman Lengkap

Tentara Belanda kemudian menawan Ir Soekano dan tokoh penting lain yang sudah disebutkan diatas. Tetapi sebelum mereka ditawan telah mengirim radiogram berisi pemberian kekuasaan kepada Syarifuddin yang saat itu sedang melakukan perjalanan menuju ke Sumatera, yang kemudian membentuk pemerintah Darurat RI (PDRI).

Andaikata karena suatu hal Syarifuddin tidak bisa menjalankan tugas, Presiden memerintahkan Sudarsono, Palar dan Maramis yang ada di New Delhi India untuk membentuk pemerintahan Pelarian (Exile Goverment). Karenanya ketiga komandan pasukan Belanda di Jawa Tengah, Jenderal Mayor, mendesak Soekarno untuk memerintahkan rakyat menghentikan perlawanan, ia menolak.

Belanda kemudian menyiarkan berita ke seluruh dunia bahwa perlawanan RI sama sekali tidak berarti dan rakyat menyambut kedatangan tentara Belanda sebagai pembebas. Agar berita yang benar tidak sampai tersiar luas terutama luar negeri, Belanda melakukan sensor yang keras sampai 1 Januari 1949. Permintaan KTN (Komisi Tiga Negara) untuk melakukan peninjauan diri dari udara ditolak, bahkan anggota-anggota militernya dipersilahkan berangkat ke Jakarta dan ditawan sampai 7 Januari.

Belanda ingin menunjukan kepada dunia bahwa pendudukan atas daerah Republik Indonesia sudah merupakan kenyataan dan bahwa RI sudah terkubur. Tetapi meskipun pers Indonesia disudutkan, RI merasa beruntung karena memiliki 4 orang diplomat di luar negeri, seperti Palar, Sudjatmoko, Sumitro, dan Sudarpo.

Empat diplomat tersebut leluasa membela Republik Indonesia di luar negeri. Di samping itu, RI masih mempunyai radio gerilya yang sanggup memancarkan berita penyiaran dan perlawanan rakyat ke luar negeri (dari Jawa dikirim ke Sumatera, dari Sumatera ke Rangoon, terus ke New Delhi India).

Rekomendasi bacaan menarik :

Nah itulah sedikit ulasan terkait dengan Latar Belakang Pembentukan PDRI di Bukittinggi, dan sejarah berdirinya secara singkat. Semoga bermanfaat.

Share ke teman kamu:

Tags : Kemerdekaan

Doni Setyawan | Mei 21, 2018 | Soal Sejarah SMA |

Pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi bertujuan untuk…

A. menunjukan pada dunia bahwa pemerintah Indonesia tetap berdiri

B. menyelamatkan wajah Indonesia di mata dunia internasional

C. melindungi kepada negara dan wakilnya

D. menjaga keamanan umum

E. menunjukan pada dunia bahwa Indonesia tidak dikuasai Belanda

Pembahasan:

Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk presiden Soekarno dalam menanggapi adanya agresi militer Belanda II yang menyerang Yogyakarta. Agresi ini merupakan bukti Belanda mengingkari hasil Perjanjian Renville.

Dalam situasi darurat, Presiden Sukarno memerintahkan kepada Syafrudin Prawiranegara yang berada di Bukittinggi, Sumatra Barat untuk membentuk pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Tujuan dibentuknya PDRI adalah agar kelangsungan hidup pemerintah Republik Indonesia tetap terpelihara, tertib, dan lancar.

Jadi:

Pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi bertujuan untuk… A. menunjukan pada dunia bahwa pemerintah Indonesia tetap berdiri

Baca juga materi

Isi dari Perjanjian Renville

Sejarah pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)

Agresi Militer Belanda II

Mari berlomba lomba dalam kebaikan. Semoga isi dari blog ini membawa manfaat bagi para pengunjung blog. Terimakasih

Kelas : IX (3 SMP)

Pelajaran : Sejarah

Kategori : Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan

Kata Kunci : PDRI, Pemerintah Darurat, Agresi Militer II, Bukittinggi

PDRI merupakan singkatan dari Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang didirikan pada 22 Desember tahun 1948 sebagai buntut dari berhasilnya pasukan Belanda menaklukkan Yogyakarta melalu serangan Agresi Militer II. Yogyakarta waktu itu berkedudukan sebagai Ibukota dari Republik Indonesia Serikat atau RIS.

Tak hanya menaklukkan Yogyakarta, Belanda juga menangkap dan mengasingkan tokoh utama perjuangan bangsa Indonesia yakni Soekarno dan Hatta.

Sekurang-kurangnya, ada 2 tujuan utama dari pembentukan PDRI tersebut yakni:

❖ Mengkoordinir Pemerintahan juga perjuangan seluruh daerah RI yang belum atau tidak diduduki oleh pasukan Belanda.

❖ Melanjutkan perjuangan gerilya dan memupuk semangat serta moril perjuangan rakyat saat itu bahwa pemerintahan Indonesia tidak musnah oleh Belanda.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan Belanda adalah melakukan agresi militer terhadap Indonesia. Agresi Militer I pada tanggal 21 Juli 1947 yang menyebabkan pindahnya ibukota Indonesia ke Yogyakarta. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda meluncurkan Agresi Militer II ke Yogyakarta dengan tujuan untuk menahan Sukarno dan Hatta.

Akan tetapi, sebelum Belanda menangkap kedua tokoh tersebut, Sukarno dan Hatta telah memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) jika presiden dan wakil presiden ditahan Belanda. Dengan begitu, pemerintahan Indonesia tetap berlanjut.

Dengan demikian, alasan utama dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia adalah penahanan Sukarno dan Hatta oleh Belanda. PDRI dimaksudkan agar dapat melanjutkan pemerintahan Indonesia walaupun presiden dan wakil presiden ditahan Belanda.