tirto.id - Agresi militer Belanda II dilancarkan karena pihak Belanda merasa Indonesia mengkhianati isi Perundingan Renville. Serangan yang tercatat dalam sejarah perang mempertahankan kemerdekaan ini terjadi pada 19-20 Desember 1948 di Yogyakarta. Pasca Agresi Militer I, Belanda kembali bersedia melakukan perundingan dengan Indonesia. Ide Anak Agung dalam buku Renville’ – als keerpunt in de NederlandsIndonesische onderhandelingen (1983) menuliskan bahwa perundingan diinisiasi PBB dengan membentuk Komite Jasa Baik-Baik PBB atau Komite Tiga Negara (KTN) pada Oktober 1947. Show Latar Belakang Agresi Militer Belanda IIMengutip hasil penelitian R. Sarjono bertajuk "Peran Australia dalam Menyelesaikan Konflik Indonesia dan Belanda Melalui Perundingan Renville" dalam Jurnal Ilmiah Guru “Cope” (Nomor 1, 1999), KTN beranggotakan Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, Belgia oleh Paut Yan Zeeland, dan Amerika Serikat oleh Frank Gratram.Sementara itu, delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Kadir Widjojoatmodjo seorang Indonesia yang memihak Belanda. Yuhan Cahyantara dalam hasil penelitiannya yang berjudul Renville 1947: Mencari Terang Diantara Sisi Gelap Perundingan (2007), perundingan Renville secara resmi dibuka pada 8 Desember 1947 di atas kapal USS Renville yang bersandar di Tanjung Priok. Kesepakatan perundingan ini ditandatangani pada 19 Januari 1948. Namun, perdebatan masih saja terjadi pasca penandatanganan.Kedua pihak saling klaim bahwa salah satu pihak mengkhianati perundingan. Alasan tersebut menjadikan Belanda kembali melancarkan agresi militer keduanya pada 19 Desember 1948. Tokoh-Tokoh Agresi Militer Belanda IIMenukil dari Gerilya Wehrkreise III, aksi Agresi Militer II dipimpin oleh Letnan Jenderal S.H. Spoor dan Engels, ketika hari masih gelap sekitar pukul 05.45 WIB pada 19 Desember 1948. Terdengar letusan bom pertama dari sebelah timur kota Yogyakarta, tepatnya di Wonocatur dan Maguwo. Suasana Yogyakarta pun mencekam. Menyikapi serangan ini TNI menggunakan strategi pertahanan linier dengan menempatkan pasukan di perbatasan musuh atau garis terdepan. Batalion Sardjono dipersiapkan untuk menjaga beberapa daerah, kemudian pusat kota Yogyakarta dijaga oleh 2 pleton Brigade 10/III.Mengutip dari A. Eryono dalam Reuni Keluarga Bekas Resimen 22 -WK.III Tanggal 1 Maret 1980 di Yogyakarta (1982: 90), Kolonel Latif Hendraningrat melapor kepada Jendral Soedirman bahwa pukul 14.00 Belanda telah berhasil masuk ke kota Yogyakarta. Kemudian, Soedirman bersama pasukannya melakukan gerilya demi menghindari tangkapan pasukan Belanda. Pada keesokan harinya, setelah menawan pemerintah RI, Belanda menghentikan serangannya dan pejabat pemerintah RI mulai diberangkatkan ke tempat pengasingan.Dampak Agresi Militer Belanda IIDikutip dari Mohamad Roem dalam Tahta untuk Rakyat, Celah-Celah Kehidupan Sultan HB IX (1982: 87-88), Soekarno melakukan sidang darurat dan menghasilkan keputusan yaitu Presiden bersama kabinet tetap berada di Yogyakarta.Apabila Presiden ditangkap maka Menteri Kemakmuran Syafuddin Prawiranegara membentuk pemerintahan darurat di Sumatera Barat, terakhir bagi seluruh rakyat yang berada di Yogyakarta agar tetap berusaha mempertahankan kemerdekaan. Setelah sidang selesai, Syafruddin pun dikirimi telegram dari Yogyakarta. Berikut isi telegram kepada Syafruddin:“Mandat Presiden kepada Sjafruddin Prawiranegara. Kami, Presiden Republik Indonesia, dengan ini menerangkan, Ibu Kota Yogyakarta telah diserang pada tanggal 19-12-1948 pukul enam pagi. Seandainya Pemerintah tidak dapat lagi melakukan fungsinya, kami memberikan kekuasaan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara untuk mendirikan PemerintahanDarurat di Sumatra.” Situasi yang mendesak dan ditawannya pemerintah RI di Yogyakarta langsung disikapi Syafruddin dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pemerintahan tersebut diketuai oleh dirinya dan dilengkapi dengan kabinet-kabinetnya. Terbentuknya pemerintah darurat ini secara resmi menjadi penanggungjawab atas jalannya pemerintahan untuk sementara waktu hingga kondisi kembali kondusif.KOMPAS.com - Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kemerdekaan tak langsung dirasakan rakyat. Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia setelah Jepang kalah di Perang Dunia II. Sejumlah perlawanan senjata dan diplomasi dilakukan Indonesia agar bisa merdeka. Salah satunya lewat Perjanjian Renville. Dilansir dari Encyclopaedia Britannica (2015), Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Republik Indonesia dengan Belanda akibat sengketa kedaulatan Indonesia. Baca juga: Perjanjian Linggarjati: Latar Belakang, Isi, dan Dampaknya Perjanjian Renville terjadi pada 17 Januari 1948. Namanya diambil dari lokasi tempat perjanjian ditandatangani yakni Kapal Amerika Serikat Renville yang sedang bersandar di Pelabuhan Jakarta. Latar belakang Perjanjian RenvillePerjanjian Renville dibuat karena Belanda dan Indonesia terus bersengketa. Sebelumnya sudah ada Perjanjian Linggarjati yang menyepakati wilayah de facto Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun Perjanjian Linggarjati tak menyelesaikan konflik Indonesia dengan Belanda. Indonesia menuduh Belanda mengingkari perjanjian, begitu pula sebaliknya.  Baca juga: 15 November 1946, Indonesia Hanya Meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura Indonesia berusaha menanganinya dengan meminta pertolongan internasional. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) berusaha menengahi. Negara yang terlibat tergabung dalam Good Offices Committee (GOC) atau Komisi Tiga Negara (KTN). Indonesia menunjuk Australia, Belanda menunjuk Belgia, dan Amerika Serikat ditunjuk berdasarkan keinginan Indonesia dan Belanda. Amerika Serikat mempertemukan Indonesia di kapal perang Renville. Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Sjarifuddin sementara Belanda diwakili Gubernur Jenderal Van Mook. Isi Perjanjian RenvillePerjanjian Renville kemudian menyepakati gencatan senjata. Belanda juga mendapat tambahan wilayah kekuasaan. Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Berakhirnya Perundingan Linggarjati Selain itu, kedaulatan Belanda atas Indonesia diakui sampai selesai terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Bagi Indonesia, Perjanjian Renville hanya memberikan janji referendum di wilayah kekuasaan Belanda di Jawa, Madura, dan Sumatera. Rakyat di wilayah jajahan Belanda dijanjikan boleh memilih bergabung dengan RIS atau membentuk negara sendiri. Berikut isi Perjanjian Renville:
Baca juga: Biografi Soepomo, Perumus Pancasila dan UUD 1945 Dampak Perjanjian Renville yang merugikanPerjanjian Renville membuat wilayah Indonesia semakin sedikit. Belanda menguasai wilayah-wilayah penghasil pangan dan sumber daya alam. Selain itu, wilayah Indonesia terkungkung wilayah yang dikuasai Belanda. Belanda mencegah masuknya pangan, sandang, dan senjata ke wilayah Indonesia. Indonesia mengalami blokade ekonomi yang diterapkan Belanda. Adam Malik dalam bukunya Mengabdi Republik: Angkatan 45 (1978) menilai bagi Indonesia, Perjanjian Renville jauh lebih buruk dan merugikan. Baca juga: Hari Bela Negara, Saat Bukittinggi Jadi Ibu Kota Pemerintahan Darurat RI Efek yang paling dirasakan Indonesia adalah keharusan tentaranya pindah dari wilayah yang mereka kuasai sebelumnya. Ribuan tentara dari Divisi Siliwangi di Jawa Barat berbondong-bondong pindah ke Jawa Tengah akibat Perjanjian Renville. Divisi ini dijuluki Pasukan Hijrah oleh rakyat Yogyakarta yang menyambut kedatangan mereka. Peristiwa itu dikenal sebagai Long March Siliwangi. Kondisi politik Indonesia juga bertambah kacau setelah Perjanjian Renville. Dikutip dari Kronik Revolusi Indonesia Jilid IV (1948) karangan Pramoedya Ananta Toer, rakyat kecewa terhadap perjanjian itu. Baca juga: Telusuri Rute Gerilya Para Pahlawan, Siswa SMA “Long March” Yogyakarta-Bandung Sebagai bentuk penolakan atas keputusan itu, sejumlah partai menarik dukungan dari pemerintah. Perdana Menteri Amir Sjarifuddin mundur dari jabatannya pada 23 Januari 1948. Selain itu, setelah Perjanjian Renville disepakati, Belanda langsung mendeklarasikan pemerintahan federal di Sumatera. Padahal sebagian Sumatera adalah wilayah Indonesia. Pada akhirnya, Belanda yang sudah diuntungkan dengan Perjanjian Renville, malah mengingkari perjanjian ini. Pada 18 Desember 1948 pukul 06.00, pesawat DC-3 Dakota milik Belanda menerjunkan pasukan dari udara menuju ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Serangan Belanda terhadap Ibu Kota Indonesia dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II. Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Pemindahan Ibu Kota ke Yogyakarta Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. |
Mengapa perundingan Indonesia Belanda pasca Agresi Militer Belanda L dilakukan di USS Renville?
Pos Terkait
Copyright © 2024 berikutyang Inc.
