Apa saja solusi yang Anda ajukan untuk mencegah terjadinya kasus kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara brainly?

adjar.id – Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dijunjung tinggi.

Table of Contents Show

PEMBAHASAN:
PELAJARI LEBIH LANJUT:
DETAIL JAWABAN:
Video yang berhubungan

Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat pada diri mansuia dalam kedudukannya sebagai anggota negara.

Sementara kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh warga negara sesuai UU yang berlaku.

Dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 edisi revisi 2018 terdapat Tugas Mandiri 1.4 di halaman 26.

Pada soal tersebut terdapat tiga pertanyaan tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

Nah, agar bisa menjadi sumber referensi bagi Adjarian, kali ini kita akan membahas mengenai jawaban soal tersebut yang menjadi materi PPKn kelas 12 SMA.

Meski sudah diatur ketentuannya, masih ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut, di antaranya sikap egois, kurang kesadaran tentang berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, dan lain sebagainnya.

Yuk, sekarang kita jawab tiga soal dalam Tugas Mandiri 1.4 di halaman 26 berikut ini, Adjarian!

Baca Juga: Macam-Macam Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Tugas Mandiri 1.4

Berikut tiga soal dalam Tugas Mandiri 1.4 tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

Soal:

1. Mengapa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara masih terjadi?

Jawaban: Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara masih terjadi karena kurangnya kesadaran warga negara tentang hak dan kewajibannya.

Selain itu, masih kurang tegasnya sistem hukum terhadap pelanggar menyebabkan para pelanggar kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak jera.

Masih kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai dalam Pancasila menjadi salah satu faktor masih terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

2. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara?

Jawaban: Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah semua pihak dalam negara.

Baca Juga: Contoh Soal dan Jawaban Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

Pihak-pihak tersebut yaitu pemerintah negara, organisasi masyarakat, penegak hukum, dan masyarakat.

3. Apa saja solusi yang Anda ajukan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara?

Jawaban: Solusi yang bisa diberikan untuk mencegah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah melakukan tindakan hukum secara tegas terhadap para pelanggar.

Melakukan sosialisasi hukum dan perundang-undangan tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

Nah, itu tadi jawaban Tugas Mandiri 1.4 di halaman 26 yang bisa menjadi refensi Adjarian, saat menjawabnya.

Tonton juga video ini, yuk!

nayanayaa1998 nayanayaa1998

Solusi untuk mencegah kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran warga, antara lain:

Meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan negara.
Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara seperti KPK, Komnas HAM, KPAI, dan lain-lain yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban.
Demokrasi dan suprensasi hukum harus ditegakkan.
Peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.
Peningkatan kualitas pelayanan publik guna mencegah terjadinya bermacam bentuk pelanggaran hak serta pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintahan.

PEMBAHASAN:

Instrumen HAM didunia, secara umum mengacu pada piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia. Sebelum PBB mendeklarasikan piagam Hak Asasi Manusia, pada tahun 1945 para mendiri bangsa Indonesia telah menyadari pentingnya hak asasi manusia. Saat perumusan pancasila serta UUD 1945, telah dibicarakan mengenai konsep hak asasi manusia dan penjabarannya masuk dalam butir-butir, maka sejak saat itu UUD 1945 dan Pancasila menjadi instrumen yang melindungi pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pengakuan serta jaminan atas Hak Asasi Manusia, dapat kita temukan dalam keempat alenia Pembukaan UUD 1945.

Jaminan pelaksanaan Hak Asasi Manusia di negara kita, terdapat dalam undang-undang dasar 1945. Namun, undang-undang tersebut belum sepenuhnya menjamin bahwa pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, kita membutuhkan lembaga-lembaga yang dapat melindungi Hak Asasi Manusia. Lembaga-lembaga tersebut harus mampu melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang termasuk lembaga perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, antara lain: