Apa saja penyimpangan penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama?

Jakarta -

Pada periode 1959 sampai 1966 dikenal sebagai periode Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy). Periode ini berlangsung pada 5 Juli 1959 - 11 Maret 1966.

Periode Demokrasi Terpimpin dimulai dengan lahirnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit Presiden dibuat setelah Konstituante tidak dapat menyelesaikan tugasnya untuk membentuk undang-undang dasar tetap sehingga tidak menguntungkan bagi perkembangan ketatanegaraan, seperti dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas VIII SMP/MTs oleh Aim Abdulkarim.

Dekrit Presiden memuat ketentuan pokok sebagai berikut:1. Menetapkan pembubaran konstituante2. Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia

3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Agung Sementara (DPAS) dalam waktu singkat.

Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 disambut baik oleh rakyat dan didukung oleh TNI AD. Dekrit Presiden juga dibenarkan oleh Mahkamah Agung dan DPR yang bersedia bekerja terus dalam rangka menegakkan UUD 1945. Pada periode ini, pemerintah Indonesia menganut sistem Demokrasi terpimpin.

Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966 yaitu:

1. Menafsirkan Pancasila terpisah-pisah, tidak dalam kesatuan bulat dan utuh

Periode Demokrasi Terpimpin didasarkan pada penafsiran dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Tetapi, Presiden Soekarno saat itu menafsikan terpimpin dengan arti "pimpinan terletak di tangan pemimpin besar revolusi."

2. Pengangkatan presiden seumur hidup

UUD 1945 mengatur presiden untuk memimpin pemerintahan selama lima tahun. Tetapi, Ketetapan MPRS No. III/1965 mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup, seperti dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi oleh A. Ubaedillah.

3. Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu 1955

Kebijakan ini membuat hilangnya pengawasan dari lembaga legislatif terhadap eksekutif.

4. Konsep Pancasila berubah menjadi konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis)

5. Bergesernya makna Demokrasi Terpimpin menjadi pemusatan kekuasaan pada Presiden

Dalam pelaksanaan periode Demokrasi Terpimpin cenderung terjadi pemusatan kekuasaan pada Presiden atau Pemimpin Besar Revolusi. Hal ini menjadi pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi dengan lahirnya absolutisme dan terpusatnya kekuasaan pada pemimpin, serta hilangnya kontrol sosial.

6. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang cenderung memihak komunis

Pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi kecenderungan pemihakan pada Blok Timur atau RRC.

7. Manipol USDEK yang dibuat Presiden menjadi GBHN

Manipol USDEK (manifesto politik, undang-undang dasar, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia) dijadikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1960. USDEK dibuat oleh Presiden Soekarno, sedangkan GBHN harusnya dibuat oleh MPR.

Penyalahgunaan makna demokrasi di masa lalu salah satunya yaitu "Demokrasi Terpimpin" di masa Orde Lama pada 1959 sampai 1966 yang melahirkan kepemimpinan absolut. Setelah periode tersebut, "Demokrasi Pancasila" di era Orde Baru juga mematikan partisipasi rakyat dan menjadikan Pancasila sebagai alat politik kekuasaan.

Kedua penyalahgunaan makna demokrasi di atas memunculkan keinginan publik di masa Reformasi untuk tidak melabeli demokrasi dengan atribut apapun.

Nah, jadi pada periode1959 sampai 1966 dikenal sebagai periode Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy). Semoga mudah dipahami, ya detikers!

Simak Video "Megawati Ingin Perbaiki Tendensi Bung Karno Komunis"

Ada banyak sekali penyimpangan-penyimpangan pada masa Orde Lama. Terutama ketika menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin. Ulasan lebih lengkapnya dapat kamu simak di bawah ini, ya!

Masa kepemimpinan Soekarno atau Orde Lama berlangsung mulai 1945 sampai 1966. Nah, rupanya pada masa Orde Lama ini, terjadi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan.

Menurut catatan sejarah, penyimpangan tersebut banyak terjadi pada saat menggunakan sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Situasi di Indonesia menjadi kacau akibat hal tersebut.

Lantas, apa saja penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama masa Orde Lama? Kalau ingin mengetahui jawabannya, mending langsung cek selengkapnya berikut ini, yuk!

Adapun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno ini adalah:

1. Pembentukan MPRS

Ketika menggunakan sistem Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah produk hukum namanya adalah Penetapan Presiden (Penpres). Kedudukannya sejajar dengan undang-undang dan tanpa melewati persetujuan DPR.

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit. Salah satu isinya adalah membentuk majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).

Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti Soekarno dengan mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 yang berisi:

• Anggota MPRS terdiri dari anggrota DPR Gotong Royong yang ditambah dengan utusan dari daerah lain.
• Presiden sendiri yang mengangkat Ketua dan Wakil MPRS. Selain itu, ia jugalah yang menetapkan jumlah anggota MPRS.

Soekarno yang membentuk MPRS adalah sebuah penyimpangan terhadap UUD 1945. Karena dalam UUD 1945, MPR yang merupakan wakil rakyat harus dipilih langsung melalui pemilihan umum.

Namun seperti yang telah kamu baca di atas, presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat anggota. Dengan demikian, ia dapat mengendalikan keputusan yang dibuat oleh MPR.

Baca juga: Kronologi Terjadinya Peristiwa Perang 10 November 1945 di Surabaya

2. Pembentukan DPR-GR

Penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama tidak hanya dalam hal pembentukan dan pengangkatan anggota MPRS saja. Akan tetapi, juga pada saat membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR.

Pada era Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil dari Pemilu 1955. Alasannya adalah karena DPR menolak rancangan anggaran negara oleh lembaga yang dikendalikan oleh sang presiden.

Tak lama setelah membubarkan DPR, ia lalu membentuk DPR-GR. Jika pemilihan sebelumnya melalui pemilu, para anggota DPR-GR dipilih langsung oleh presiden. Hal ini juga termasuk penyimpangan terhadap UUD 1945.

Selain itu, semua kebijakan atau keputusan yang akan diambil oleh DPR-GR harus mendapatkan persetujuan dari presiden terlebih dahulu. Padahal seharusnya, kedudukan DPR sejajar dengan presiden. Bukan di bawahnya seperti penjelasan di atas.

3. Penerapan Konsep Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom)

Mulai tahun 1959 pada saat penerapan Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno menerapkan paham Nasakom, yaitu Nasionalisme, Agama, dan Komunis. Menurutnya, ketiga hal tersebut terpilih karena mewakili pilar utama kekuatan politik di Indonesia.

Menariknya, ia sebenarnya sudah menggagas paham tersebut sejak tahun 1920-an. Pada waktu itu, ia melihat bahwa ada tiga aliran politik yang menjadi penggerak pergerakan nasional. Yang pertama adalah Indische Partij yang mewakili nasionalisme.

Lalu, ada Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menjadi wakil ideologi marxisme. Dan yang terakhir adalah Sarekat Islam yang mewakili golongan muslim. Soekarno berharap bahwa dengan menyatukan ketiganya akan saling melengkapi.

Kemudian pada tahun 1956, Bapak Proklamator itu mengusulkan idenya lagi. Penerapannya sendiri baru dilakukan pada tanggal 1959. Namun karena hal ini, hubungan antara Soekarno dan Hatta menjadi renggang. Hatta tidak terlalu menyukai ide tersebut karena menggunakan Nasakom artinya harus bekerja sama dengan PKI.

Sepeninggal Hatta, Soekarno semakin gencar menerapkan Nasakom. Ia juga mengatakan barangsiapa setuju Pancasila, harus setuju dengan Nasakom. Saking gencarnya, berhembus rumor bahwa idelogi Pancasila akan digantikan dengan Nasakom.

Hal tersebut tentu saja membuat berbagai pihak menjadi gusar. Kejadian ini pun memicu perseteruan antara kubu PKI dan Soekarno dengan TNI.

Kampanyenya untuk memperluas pengaruh Nasakom juga harus berhenti. Penyebab utamanya adalah karena adanya peristiwa G30SPKI sehingga meruntuhkan paham Nasakom.

Baca juga: Sejarah Kronologi Terjadinya Serangan Umum 1 Maret 1949

4. Pengangkatan Presiden Seumur Hidup

Penyimpangan pada masa Orde Lama selanjutnya adalah mengangkat Presiden Soekarno seumur hidup. Dalam UUD 1945 pasal 7 berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.”

Jika mengacu pada pasal tersebut, maka jabatan presiden dan wakil presiden hanya dapat dipegang selama dua kali berturut-turut. Atau dengan kata lain, presiden boleh menjabat selama 10 tahun apabila terpilih kembali.

Akan tetapi pada tahun 1963, MPRS malah mengeluarkan sebuah ketetapan yang menyimpang. Isi dari Tap MPRS No III/MPRS/1963 adalah mengangkat Soekarno sebagai presiden untuk seumur hidup.

Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan pasal 7 UUD 1945. Namun apa mau dikata, pada waktu itu anggota MPRS memang berada di bawah kekuasaan Soekarno.

5. Menerapkan Politik Mercusuar

Selanjutnya, Presiden Soekarno juga menerapkan politik mercusuar. Sesuai dengan namanya, ia ingin menjadikan Indonesia sebagai mercusuar yang dapat menerangi negara-negara yang baru merdeka.

Rupanya,presiden memiliki hasrat untuk memimpin negara-negara penentang imperialisme dan kapitalisme atau NEFO (New Emerging Forces). Nah, supaya negara lain semakin memperhitungkan dan tidak memandang Indonesia sebelah mata, ia lalu beberapa bangunan yang megah.

Beberapa di antaranya adalah Hotel Indonesia, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jembatan Semanggi, dan Monumen Selamat Datang. Meskipun sudah mengeluarkan banyak sekali biaya, ia tetap tidak dapat mencapai tujuannya.

Apa yang dilakukan oleh Soekarno tersebut malah dipandang rakyat hanya menghambur-hamburkan uang saja. Dampak yang kemudian dirasakan adalah menurunnya pendapatan devisa, terjadi inflasi, dan juga korupsi semakin merajalela. Hal itu tentu saja memunculkan gelombang protes yang besar dari rakyat.

Baca juga: Sejarah Kronologi Terjadinya Pertempuran Lima Hari di Semarang

6. Pembentukan Poros Jakarta-Peking

Pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia menjalin hubungan yang sangat baik dengan Cina, Uni Soviet, dan Korea Utara. Pihak Soviet bahkan pernah memberikan pinjaman tanpa bunga untuk Indonesia.

Mereka juga memberikan berbagai perlengkapan senjata yang sangat canggih. Contohnya adalah rudal anti serangan udara, pesawat tempur, kapal patroli, dan juga kapal selam. Berkat bantuan Uni Soviet, Indonesia pada waktu itu menjelma sebagai negara di Asia yang paling kuat.

Hubungan Indonesia dengan Tiongkok dan Korea Utara juga semakin akrab. Ketika datang ke Peking, Soekarno mendapatkan sambutan yang sangat meriah. Begitu pula ketika berada di Korea Utara, ia mendapatkan hadiah persahabatan dan Kim Il Sung.

Namun sayangnya, ketiga negara tersebut dikenal sebagai sayap kiri atau merupakan blok komunis. Paham komunis sendiri bertentangan dengan Pancasila. Maka dari itu, hal ini bisa dimasukkan dalam kategori penyimpangan orde lama terhadap Pancasila.

Selain itu, persahabatan yang terjalin antara Indonesia dan ketiga negara itu membuat blok barat menjadi panas. Amerika Serikat dan sekutunya takut berhadapan dengan Indonesia. Pasalnya, Cina dan Uni Soviet berada di pihak Indonesia.

Hingga kemudian, pemerintahan Soekarno beralih ke Soeharto. Pemerintahan Soeharto tak menyukai paham komunis sehingga memutus hubungan dengan Blok Timur dan mendekat ke Blok Barat.

7. Konfrontasi Malaysia dan Keluarnya Indonesia dari PBB

Penyimpangan lain yang terjadi pada masa Orde Lama adalah terjadinya konfrontasi dengan Malaysia. Penyebabnya adalah karena Presiden Soekarno berpikir kalau federasi Malaysia hanyalah bentukan Inggris yang akan mengancam kemerdekaan Indonesia.

Maka dari itu, ia ingin menggagalkan federasi Malaysia. Sikap dari Seokarno ini lalu menimbulkan konfrontasi dengan negara tetangga ini. Hubungan kedua negara tentu menjadi tidak baik.

Selanjutnya, yang berseteru tersebut pernah mengupayakan diplomasi. Sayangnya, tidak berhasil.

Hingga akhirnya, Soekarno memutuskan untuk keluar dari PBB karena Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Apa yang dilakukan oleh sang presiden pada masa orde lama ini termasuk tindakan penyimpangan politik luar negeri, yaitu bebas aktif.

Baca juga: Sejarah Kelahiran Jong Java: Organisasi yang Merangkul Semua Kalangan Pelajar

Sudah Puas Menyimak Ulasan di Atas?

Demikianlah tujuh penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru yang dapat kamu simak di PosKata. Semoga saja, dapat menambah pengetahuanmu, ya!

Kalau masih ingin membaca informasi sejarah serupa, kamu bisa cek artikel yang lainnya. Tidak hanya tentang Orde Lama saja, tetapi juga masa perjuangan Indonesia dari zaman penjajahan.