Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Sebagian orang belum memahami tentang pengertian sistem pembayaran. Walaupun sistem pembayaran ini sudah berkembang sangat pesat di Indonesia.

Show

Selain itu dengan bertambahnya perkembangan saat ini, ada beragam jenis model sistem pembayaran yang muncul untuk memudahkan setiap proses transaksi antar pihak.

Dalam metode pembayaran konvensional memang sudah tidak lagi banyak masyarakat untuk menggunakannya. Sebab masyarakat lebih memilih untuk menggunakan pembayaran digital sebagai salah satu metode pembayaran masa kini.

Jika di lihat pada zaman dulu, sistem pembayaran yang digunakan adalah dengan menggunakan instrumen pembayaran sistem barter atau pertukaran barang sesuai dengan kebutuhan para pelaku barter.

Namun dengan semakin berkembangnya zaman, sistem pembayaran yang sering digunakan dan memiliki nilai pembayaran disebut dengan uang. Jenis uang yang disebut di sini adalah uang giral, instrumen pembayaran uang giral dapat berupa cek, giro dan lainnya.

Pengertian sistem pembayaran ini sangat membawa perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Dengan keberadaan sistem pembayaran, tentu Anda harus mengetahui pengertian sistem pembayaran agar memudahkan Anda dalam memahami sistem pembayaran yang sedang berkembang di Indonesia.

Pengertian Sistem Pembayaran

Apa itu pengertian sistem pembayaran? Sistem pembayaran adalah sistem yang memiliki beberapa lembaga, aturan dan mekanisme yang dilakukan dalam pelaksanaan pemindahan dana untuk memenuhi setiap kewajiban yang sedang berlangsung dalam sebuah kegiatan tersebut.

Sistem pembayaran tersebut digunakan untuk pemindahan dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Sistem pembayaran ini juga sangat berhubungan dengan proses pembayaran seperti jasa, barang, tagihan seperti halnya pada manajemen piutang dan lainnya.

Kecanggihan suatu teknologi tentu sudah merambah sampai ke dunia bisnis, khususnya bisnis online. Hal tersebut dapat terlihat dari sistem pembayaran yang digunakan.

Dengan berkembangnya sistem pembayaran saat ini, baik pengguna maupun pemilik bisnis sudah tidak perlu repot lagi untuk mengeluarkan atau menerima uang dalam bentuk tunai. Sebab sekarang baik pengguna maupun pemilik bisnis sudah dapat menerima sistem pembayaran non tunai.

Sistem pembayaran meminimalisir penggunaan uang tunai sehingga para pengguna lebih memilih untuk menyimpan uang dalam dompet digital atau e-wallet.

Dengan kemudahan sistem pembayaran non tunai maka membuat pengguna beralih memanfaatkannya. Sebab selain praktis dan mudah, keamanan transaksi juga sangat terjamin dan mengurangi tindakan kriminal.

Di Indonesia, otoritas yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan merancang sistem pembayaran adalah Bank Indonesia. Tugas dari Bank Indonesia ini adalah sebagai perantara keuangan, operator, regulator, dan pengguna sistem pembayaran, baik jenis sistem pembayaran adalah sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai.

Selain itu Anda juga dapat menggunakan Bank sebagai alat untuk memisahkan keuangan pribadi dan usaha Anda, tentu Bank memiliki tingkat keamanan yang sangat baik. Adapun pihak-pihak yang mendukung dalam kelancaran sistem pembayaran ini seperti Bank Umum ataupun Bank Komersial.

Baca Juga: Inilah Fungsi APBN Dan Penerapannya Bagi Masyarakat Indonesia

Peran Bank Indonesia Dalam Sistem Pembayaran

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa peran Bank juga sangat dibutuhkan dalam merancang sistem pembayaran masyarakat. Adapun peran Bank dalam sistem pembayaran yaitu:

  • Sebagai regulator pengembangan, peran pokok Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah sebagai regulator. Sebagai regulator, Bank Indonesia senantiasa memastikan proses sistem pembayaran berlangsung secara tepat waktu.

  • Untuk membuat kegiatan pembayaran dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Bank Indonesia melakukan sebuah pengawasan terhadap proses pembayaran ataupun terhadap aktivitas masyarakat yang terlibat dalam sistem pembayaran.

  • Bank Indonesia memberikan sebuah perizinan terhadap setiap pihak yang mana terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran. Seperti izin terhadap lembaga yang mana akan melakukan kegiatan transfer dana, alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) dan uang elektronik.

  • Agar aktivitas sistem pembayaran dapat semakin lebih aman dan efisien, maka Bank Indonesia menjadi fasilitator bagi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan.

Baca Juga: Financial Leverage: Pengertian, Fungsi, Manfaat dan Contohnya

Apa Saja Jenis Sistem Pembayaran?

Selain pengertian sistem pembayaran, adapun terdapat 2 jenis sistem pembayaran, yaitu jenis pembayaran tunai dan jenis pembayaran non tunai. Untuk memahami keduanya, berikut akan dijelaskan.

  1. Alat pembayaran tunai seperti uang merupakan menjadi alat pembayaran yang paling krusial bagi masyarakat. Dengan uang ini Anda dapat melakukan setiap transaksi Anda, seperti belanja ke pasar, ke pusat perbelanjaan, beli makanan, dan lainnya.

    Selain itu alat pembayaran tunai ini juga termasuk uang fisik yang terdiri dari uang kartal dan uang logam. Meskipun uang kartal ini sering digunakan untuk transaksi bersifat konvensional, namun jenis uang tunai ini memiliki kelemahan.

    Seperti contoh, pada saat membeli suatu produk, dan jumlah uang tunai yang Anda berikan berjumlah besar, mungkin sebagian penjual akan merasa kesulitan untuk memberikan kembalian uang tunai tersebut kepada Anda.

    Selain itu risiko keuangan dalam melakukan sistem pembayaran tunai juga cenderung banyak perilaku oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan penipuan atas pemalsuan uang dan juga aksi kriminal berupa pencurian.

  2. Pengertian sistem pembayaran non tunai bisa berbentuk kartu ataupun aplikasi yang menghadirkan scanning barcode.

    Dalam melakukan pembayaran non tunai ini cenderung lebih efisien karena jenis penggunaannya yang bersifat pribadi dan ketika melakukannya hanya perlu melakukan penggesekan atau scanning dengan waktu kurang dari 1 menit saja.

    Adapun jenis alat pembayaran non tunai ini, yaitu cek, giro, nota debit, kartu kredit, dan lainnya. Selain itu pengertian sistem pembayaran non tunai ini juga memiliki manfaat dan keuntungan yang tidak sedikit. Salah satunya adalah memiliki sifat yang sangat praktis.

    Dengan menggunakan alat pembayaran non tunai ini Anda sudah tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak, sebab semuanya tersimpan secara aman di dompet maupun kartu elektronik.

    Di Indonesia sendiri, tren pembayaran menggunakan alat pembayaran non tunai tentu semakin meningkat. Terlebih lagi dengan adanya mekanisme electronic payment atau e-payment di platform digital. Melakukan jenis pembayaran dan tagihan cukup hanya menggunakan gadget.

Komponen Sistem Pembayaran

Adapun terdapat beberapa komponen sistem pembayaran, berikut penjelasannya.

  • Komponen sistem pembayaran adalah berupa penyelenggara, komponen ini merupakan lembaga yang dapat memastikan penyelesaian akhir dari seluruh transaksi yang terjadi di dalam penggunaannya.

  • Dalam komponen ini, infrastruktur adalah suatu sarana fisik yang mendukung dalam proses operasional dari sistem pembayarannya yang dilakukan oleh orang yang melakukan transaksi.

  • Regulator merupakan suatu komponen memiliki wewenang dalam mengatur aturan main, ketentuan dan kebijakan yang mengikat seluruh komponen dalam sistem pembayaran yang dilakukan.

  • Selanjutnya adalah komponen instrumen. Dalam komponen instrumen ini adalah alat pembayaran yang dilakukan baik secara tunai maupun secara non tunai yang disepakati oleh para pengguna dalam melakukan sebuah transaksi.

  • Dan komponen yang terakhir ini adalah pengguna. Pengguna ini merupakan suatu komponen dari sistem pembayaran yang merupakan konsumen dalam memanfaatkan sistem pembayaran.

Dengan memahami pengertian sistem pembayaran, jenis dan juga komponennya. Maka Anda bisa memanfaatkan berbagai macam sistem pembayaran yang ada dengan bijak.

Agar pembayaran setiap keuangan perusahaan Anda dapat berjalan dengan lancar, dan tidak ada kesalahan dalam menghitungnya. Anda juga perlu menggunakan sistem software akuntansi.

Software akuntansi dapat membantu Anda dalam memberikan pembukuan yang rapi dan tepat. Seperti halnya menggunakan software akuntansi Harmony.

Dengan fitur-fitur berbasis cloud, setiap transaksi yang melibatkan keuangan perusahaan Anda akan tercatat dengan benar tanpa ada celah bagi pihak nakal yang ingin mengambil keuntungan sepihak. Gunakan software akuntansi Harmony dengan daftar akun di sini sekarang.

Nikmati juga fitur lengkap Harmony GRATIS 30 hari. Jangan lupa, follow juga akun Facebook, Instagram dan LinkedIn Harmony untuk update informasi menarik tiap hari.


Sistem pembayaran merupakan sistem yang meliputi seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang dipergunakan kepada melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu cara ekonomi.[1] Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang dipergunakan kepada pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana hingga pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan beragam lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia diterapkan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang Undang Bank Indonesia.

Dalam menjalankan mandat tersebut, Bank Indonesia mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen.

  • Bebas sama sekali dari bahaya berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud wajib dapat dikendalikan dan dimitigasi dengan adun oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran.
  • Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelanggaran sistem pembayaran wajib dapat dipergunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung penduduk akan bertambah murah karena meningkatnya skala ekonomi.
  • Yang belakang sekali prinsip kesetaraan akses yang mengandung guna bahwa Bank Indonesia tidak menginginkan beradanya praktek monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain kepada masuk.
  • Terakhir merupakan kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran kepada memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen.

Sementara itu dalam kaitannya kepada lembaga yang melaksanakan pengedaran uang, kelancaran sistem pembayaran diejawantahkan dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di penduduk dan dalam situasi yang layak edar atau biasa dikata clean money policy.

Secara garis luhur Sistem pembayaran dibagi dijadikan dua macam, yaitu Sistem pembayaran tunai dan Sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar dari kedua macam sistem pembayaran tersebut terletak pada instrumen yang dipergunakan. Pada sistem pembayaran tunai instrumen yang dipergunakan berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam, sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai instrumen yang dipergunakan berupa Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debet, maupun uang elektronik.


Uang kertas dan uang logam terdiri dari beberapa pecahan dengan masing-masing tahun emisinya kepada berikut: Pecahan uang kertas dan uang logam beserta gambar

Ruang Lingkup

Ciri utama sistem pembayaran:

  • Nilai luhur, diadakan oleh Bank Indonesia:
    • Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)
    • Bank Indonesia Scripless Securities Settlement (BI-SSSS)
  • Nilai kecil:
    • Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), diadakan oleh Bank Indonesia
    • Instrumen pembayaran elektronis, diadakan oleh industri (Bank dan non-Bank):
      • Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK):
        • Kartu kredit
        • Kartu ATM/Debit
        • Kartu prabayar (prepaid)
      • Uang elektronik (e-money)
    • Cara usaha pengiriman uang (KUPU), diadakan oleh industri (Bank dan non-Bank)

Penyelenggara sistem pembayaran non-Bank ketika ini terdiri dari Institusi afal yang berjasa keuangan, Koperasi dan Institusi penyedia afal yang berjasa telekomunikasi.

Selain hal-hal di atas, sedang terdapat instumen pembayaran lain yaitu e-wallet. Beberapa contoh yang termasuk dalam kategori e-wallet merupakan PayPal, Doku, Rakuten, dan RekBer. Kategori e-wallet belum diatur oleh Bank Indonesia.

Komponen sistem pembayaran

Komponen-komponen yang membangun sebuah sistem pembayaran terdiri dari Regulator, Penyelenggara, Infrastruktur, Instrumen, dan Pengguna.

  • Regulator berwenang mengatur aturan main, ketentuan, dan kebijakan yang mengikat seluruh komponen sistem pembayaran.
  • Penyelenggara merupakan lembaga yang memastikan penyelesaian kesudahan dari seluruh transaksi yang terjadi di penggunanya.
  • Infrastrukur merupakan sarana fisik yang mendukung operasional sistem pembayaran.
  • Instrumen merupakan alat pembayaran adun tunai maupun non-tunai yang disepakati oleh para pengguna dalam melaksanakan transaksi.
  • Pengguna merupakan konsumen yang menggunakan Sistem pembayaran.

Volume transaksi

Perkembangan volume transaksi BI-RTGS:

Perkembangan transaksi SKNBI:

Perkembangan transaksi APMK:
Account based:

Kartu kredit:


Perkembangan transaksi uang elektronik:

Perkembangan transaksi KUPU Non-Bank:

Isu strategis

  • Evaluasi ketentuan kartu kredit
    • Peningkatan bidang keamanan dalam penyelenggaraan kartu kredit
    • Peningkatan bidang prudential dalam kartu kredit
    • Bidang perlindungan bagi pemegang kartu kredit (penggunaan tenaga pihak ketiga dalam penagihan kartu kredit)
  • Migrasi chip pada kartu ATM/Debet
    • Penggunaan standard teknologi chip yang disepakati industri dan sudah disetujui Bank Indonesia
    • Mengganti sarana otentikasi dari tanda tangan dijadikan PIN minimal 6 digit
  • Peningkatan status penyelenggara KUPU kepada dampak diberlakukannya Undang-Undang No.3 tahun 2011 mengenai Transfer Dana dimana setiap penyelenggara transfer dana wajib berbadan hukum.
  • Menghadapi Asean Economic Community. Berkaitan denga perdagangan bebas sama sekali antar anggota negara ASEAN dalam Wawasan 2020 ASEAN. Dengan beradanya kemajuan teknologi, lintas batas antar negara dijadikan tidak berada berarti.
  • Memberi sarana pembentukan Self Regulating Organization, misal Komite Bye-Laws dan focus group SKNBI.

Arah pengembangan

  • Pengembangan sistem BI-RTGS dan BI-SSSS generasi II
    • Peningkatan efisiensi likuiditas transaksi pembayaran nilai luhur
    • Penyesuaian terhadap standard industri keuangan internasional
    • Peningkatan kapasitas transaksi pada sistem BI-RTGS dan BI-SSSS
  • Mendorong terbentuknya National Payment Gateway (NPG)
    • Peningkatan efisiensi investasi infrastruktur secara nasional dalam industri
    • Penurunan biaya penyelenggaraan transaksi adun dari sisi industri maupun pengguna
  • Interoperability e-money
    • Peningkatan efisiensi penyelenggaraan cara e-money
    • Perluasan dan peningkatan akses layanan dalam penggunaan e-money

Pranala luar

  • Bank Indonesia - Sistem Pembayaran
  1. ^ [1], Undang-Undang No.23 mengenai Bank Indonesia (Pasal I angka 6)

edunitas.com


Page 2


Sistem pembayaran merupakan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang dipergunakan kepada melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu cara ekonomi.[1] Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang dipergunakan kepada pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana hingga pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan beragam lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dimainkan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang Undang Bank Indonesia.

Dalam menjalankan mandat tersebut, Bank Indonesia mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen.

  • Bebas sama sekali dari bahaya berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud wajib dapat dikendalikan dan dimitigasi dengan adun oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran.
  • Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelanggaran sistem pembayaran wajib dapat dipergunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung penduduk akan bertambah murah karena meningkatnya skala ekonomi.
  • Yang belakang sekali prinsip kesetaraan akses yang mengandung guna bahwa Bank Indonesia tidak menginginkan beradanya praktek monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain kepada masuk.
  • Terakhir merupakan kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran kepada memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen.

Sementara itu dalam kaitannya kepada lembaga yang melaksanakan pengedaran uang, kelancaran sistem pembayaran diejawantahkan dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di penduduk dan dalam keadaan yang layak edar atau biasa dikata clean money policy.

Secara garis luhur Sistem pembayaran dibagi dijadikan dua macam, yaitu Sistem pembayaran tunai dan Sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar dari kedua macam sistem pembayaran tersebut terletak pada instrumen yang dipergunakan. Pada sistem pembayaran tunai instrumen yang dipergunakan berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam, sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai instrumen yang dipergunakan berupa Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debet, maupun uang elektronik.


Uang kertas dan uang logam terdiri dari beberapa pecahan dengan masing-masing tahun emisinya kepada berikut: Pecahan uang kertas dan uang logam beserta gambar

Ruang Lingkup

Ciri utama sistem pembayaran:

  • Nilai luhur, diadakan oleh Bank Indonesia:
    • Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)
    • Bank Indonesia Scripless Securities Settlement (BI-SSSS)
  • Nilai kecil:
    • Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), diadakan oleh Bank Indonesia
    • Instrumen pembayaran elektronis, diadakan oleh industri (Bank dan non-Bank):
      • Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK):
        • Kartu kredit
        • Kartu ATM/Debit
        • Kartu prabayar (prepaid)
      • Uang elektronik (e-money)
    • Cara usaha pengiriman uang (KUPU), diadakan oleh industri (Bank dan non-Bank)

Penyelenggara sistem pembayaran non-Bank ketika ini terdiri dari Institusi afal yang berjasa keuangan, Koperasi dan Institusi penyedia afal yang berjasa telekomunikasi.

Selain hal-hal di atas, sedang terdapat instumen pembayaran lain yaitu e-wallet. Beberapa contoh yang termasuk dalam kategori e-wallet merupakan PayPal, Doku, Rakuten, dan RekBer. Kategori e-wallet belum diatur oleh Bank Indonesia.

Komponen sistem pembayaran

Komponen-komponen yang membangun sebuah sistem pembayaran terdiri dari Regulator, Penyelenggara, Infrastruktur, Instrumen, dan Pengguna.

  • Regulator berwenang mengatur aturan main, ketentuan, dan kebijakan yang mengikat seluruh komponen sistem pembayaran.
  • Penyelenggara merupakan lembaga yang memastikan penyelesaian kesudahan dari seluruh transaksi yang terjadi di penggunanya.
  • Infrastrukur merupakan sarana fisik yang mendukung operasional sistem pembayaran.
  • Instrumen merupakan alat pembayaran adun tunai maupun non-tunai yang disepakati oleh para pengguna dalam melaksanakan transaksi.
  • Pengguna merupakan konsumen yang menggunakan Sistem pembayaran.

Volume transaksi

Perkembangan volume transaksi BI-RTGS:

Perkembangan transaksi SKNBI:

Perkembangan transaksi APMK:
Account based:

Kartu kredit:


Perkembangan transaksi uang elektronik:

Perkembangan transaksi KUPU Non-Bank:

Isu strategis

  • Evaluasi ketentuan kartu kredit
    • Peningkatan bidang keamanan dalam penyelenggaraan kartu kredit
    • Peningkatan bidang prudential dalam kartu kredit
    • Bidang perlindungan bagi pemegang kartu kredit (penggunaan tenaga pihak ketiga dalam penagihan kartu kredit)
  • Migrasi chip pada kartu ATM/Debet
    • Penggunaan standard teknologi chip yang disepakati industri dan sudah disetujui Bank Indonesia
    • Mengganti sarana otentikasi dari tanda tangan dijadikan PIN minimal 6 digit
  • Peningkatan status penyelenggara KUPU kepada dampak diberlakukannya Undang-Undang No.3 tahun 2011 tentang Transfer Dana dimana setiap penyelenggara transfer dana wajib berbadan hukum.
  • Menghadapi Asean Economic Community. Berkaitan denga perdagangan bebas sama sekali antar anggota negara ASEAN dalam Wawasan 2020 ASEAN. Dengan beradanya kemajuan teknologi, lintas batas antar negara dijadikan tidak berada berarti.
  • Memberi sarana pembentukan Self Regulating Organization, misal Komite Bye-Laws dan focus group SKNBI.

Arah pengembangan

  • Pengembangan sistem BI-RTGS dan BI-SSSS generasi II
    • Peningkatan efisiensi likuiditas transaksi pembayaran nilai luhur
    • Penyesuaian terhadap standard industri keuangan internasional
    • Peningkatan kapasitas transaksi pada sistem BI-RTGS dan BI-SSSS
  • Mendorong terbentuknya National Payment Gateway (NPG)
    • Peningkatan efisiensi investasi infrastruktur secara nasional dalam industri
    • Penurunan biaya penyelenggaraan transaksi adun dari sisi industri maupun pengguna
  • Interoperability e-money
    • Peningkatan efisiensi penyelenggaraan cara e-money
    • Perluasan dan peningkatan akses layanan dalam penggunaan e-money

Pranala luar

  • Bank Indonesia - Sistem Pembayaran
  1. ^ [1], Undang-Undang No.23 tentang Bank Indonesia (Pasal I angka 6)

edunitas.com


Page 3


Sistem pembayaran merupakan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang dipergunakan kepada melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu cara ekonomi.[1] Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang dipergunakan kepada pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana hingga pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan beragam lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dimainkan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang Undang Bank Indonesia.

Dalam menjalankan mandat tersebut, Bank Indonesia mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen.

  • Bebas sama sekali dari bahaya berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud wajib dapat dikendalikan dan dimitigasi dengan adun oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran.
  • Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelanggaran sistem pembayaran wajib dapat dipergunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung penduduk akan bertambah murah karena meningkatnya skala ekonomi.
  • Yang belakang sekali prinsip kesetaraan akses yang mengandung guna bahwa Bank Indonesia tidak menginginkan beradanya praktek monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain kepada masuk.
  • Terakhir merupakan kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran kepada memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen.

Sementara itu dalam kaitannya kepada lembaga yang melaksanakan pengedaran uang, kelancaran sistem pembayaran diejawantahkan dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di penduduk dan dalam keadaan yang layak edar atau biasa dikata clean money policy.

Secara garis luhur Sistem pembayaran dibagi dijadikan dua macam, yaitu Sistem pembayaran tunai dan Sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar dari kedua macam sistem pembayaran tersebut terletak pada instrumen yang dipergunakan. Pada sistem pembayaran tunai instrumen yang dipergunakan berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam, sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai instrumen yang dipergunakan berupa Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debet, maupun uang elektronik.


Uang kertas dan uang logam terdiri dari beberapa pecahan dengan masing-masing tahun emisinya kepada berikut: Pecahan uang kertas dan uang logam beserta gambar

Ruang Lingkup

Definisi sistem pembayaran:

  • Nilai luhur, diadakan oleh Bank Indonesia:
    • Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)
    • Bank Indonesia Scripless Securities Settlement (BI-SSSS)
  • Nilai kecil:
    • Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), diadakan oleh Bank Indonesia
    • Instrumen pembayaran elektronis, diadakan oleh industri (Bank dan non-Bank):
      • Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK):
        • Kartu kredit
        • Kartu ATM/Debit
        • Kartu prabayar (prepaid)
      • Uang elektronik (e-money)
    • Cara usaha pengiriman uang (KUPU), diadakan oleh industri (Bank dan non-Bank)

Penyelenggara sistem pembayaran non-Bank ketika ini terdiri dari Institusi afal yang berguna keuangan, Koperasi dan Institusi penyedia afal yang berguna telekomunikasi.

Selain hal-hal di atas, sedang terdapat instumen pembayaran lain yaitu e-wallet. Beberapa contoh yang termasuk dalam kategori e-wallet merupakan PayPal, Doku, Rakuten, dan RekBer. Kategori e-wallet belum diatur oleh Bank Indonesia.

Komponen sistem pembayaran

Komponen-komponen yang membangun sebuah sistem pembayaran terdiri dari Regulator, Penyelenggara, Infrastruktur, Instrumen, dan Pengguna.

  • Regulator berwenang mengatur aturan main, ketentuan, dan kebijakan yang mengikat seluruh komponen sistem pembayaran.
  • Penyelenggara merupakan lembaga yang memastikan penyelesaian kesudahan dari seluruh transaksi yang terjadi di penggunanya.
  • Infrastrukur merupakan sarana fisik yang mendukung operasional sistem pembayaran.
  • Instrumen merupakan alat pembayaran adun tunai maupun non-tunai yang disepakati oleh para pengguna dalam melaksanakan transaksi.
  • Pengguna merupakan konsumen yang menggunakan Sistem pembayaran.

Volume transaksi

Perkembangan volume transaksi BI-RTGS:

Keterangan20072008200920102011*)
Volume (juta transaksi)8,6110,3211,2214,0011,71
Nominal (juta rupiah)42.925,9739.622,1334.194,4554.169,7545.772,96

Perkembangan transaksi SKNBI:

Keterangan20072008200920102011
Volume (juta transaksi)79,2285,5982,3390,9672,23
Nominal (juta rupiah)1.400,491.663,981.559,651.747,701.442,90

Perkembangan transaksi APMK:
Account based:

Keterangan20072008200920102011
Volume (juta transaksi)1.103,231.353,811.561,161.812,081.461,69
Nominal (juta rupiah)1.679,402.056,181.811,502.001,851.608,24

Kartu kredit:

Keterangan20072008200920102011
Volume (juta transaksi)129,29166,74182,62199,04137,81
Nominal (juta rupiah)72,60107,27136,69163,21119,63


Perkembangan transaksi uang elektronik:

Keterangan20072008200920102011
Volume (juta transaksi)0,592,5617,4426,5424,86
Nominal (juta rupiah)5,2776,68519,21693,47617,01

Perkembangan transaksi KUPU Non-Bank:

Keterangan200920102011
Volume (juta transaksi)130,88987,051.117,92
Nominal (juta rupiah)954,314.230,955.185,26

Isu strategis

  • Evaluasi ketentuan kartu kredit
    • Peningkatan bidang keamanan dalam penyelenggaraan kartu kredit
    • Peningkatan bidang prudential dalam kartu kredit
    • Bidang perlindungan bagi pemegang kartu kredit (penggunaan tenaga pihak ketiga dalam penagihan kartu kredit)
  • Migrasi chip pada kartu ATM/Debet
    • Penggunaan standard teknologi chip yang disepakati industri dan sudah disetujui Bank Indonesia
    • Mengganti sarana otentikasi dari tanda tangan dijadikan PIN minimal 6 digit
  • Peningkatan status penyelenggara KUPU kepada dampak diberlakukannya Undang-Undang No.3 tahun 2011 tentang Transfer Dana dimana setiap penyelenggara transfer dana wajib berbadan hukum.
  • Menghadapi Asean Economic Community. Berkaitan denga perdagangan bebas sama sekali antar anggota negara ASEAN dalam Wawasan 2020 ASEAN. Dengan beradanya kemajuan teknologi, lintas batas antar negara dijadikan tidak berada berarti.
  • Memberi fasilitas pembentukan Self Regulating Organization, misal Komite Bye-Laws dan focus group SKNBI.

Arah pengembangan

  • Pengembangan sistem BI-RTGS dan BI-SSSS generasi II
    • Peningkatan efisiensi likuiditas transaksi pembayaran nilai luhur
    • Penyesuaian terhadap standard industri keuangan internasional
    • Peningkatan kapasitas transaksi pada sistem BI-RTGS dan BI-SSSS
  • Mendorong terbentuknya National Payment Gateway (NPG)
    • Peningkatan efisiensi investasi infrastruktur secara nasional dalam industri
    • Penurunan biaya penyelenggaraan transaksi adun dari sisi industri maupun pengguna
  • Interoperability e-money
    • Peningkatan efisiensi penyelenggaraan cara e-money
    • Perluasan dan peningkatan akses layanan dalam penggunaan e-money

Pranala luar

  • Bank Indonesia - Sistem Pembayaran
  1. ^ [1], Undang-Undang No.23 tentang Bank Indonesia (Pasal I angka 6)

edunitas.com


Page 4


Sistem pembayaran merupakan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang dipergunakan kepada melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu cara ekonomi.[1] Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang dipergunakan kepada pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana hingga pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan beragam lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dimainkan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang Undang Bank Indonesia.

Dalam menjalankan mandat tersebut, Bank Indonesia mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen.

  • Bebas sama sekali dari bahaya berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud wajib dapat dikendalikan dan dimitigasi dengan adun oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran.
  • Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelanggaran sistem pembayaran wajib dapat dipergunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung penduduk akan bertambah murah karena meningkatnya skala ekonomi.
  • Yang belakang sekali prinsip kesetaraan akses yang mengandung guna bahwa Bank Indonesia tidak menginginkan beradanya praktek monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain kepada masuk.
  • Terakhir merupakan kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran kepada memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen.

Sementara itu dalam kaitannya kepada lembaga yang melaksanakan pengedaran uang, kelancaran sistem pembayaran diejawantahkan dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di penduduk dan dalam keadaan yang layak edar atau biasa dikata clean money policy.

Secara garis luhur Sistem pembayaran dibagi dijadikan dua macam, yaitu Sistem pembayaran tunai dan Sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar dari kedua macam sistem pembayaran tersebut terletak pada instrumen yang dipergunakan. Pada sistem pembayaran tunai instrumen yang dipergunakan berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam, sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai instrumen yang dipergunakan berupa Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debet, maupun uang elektronik.


Uang kertas dan uang logam terdiri dari beberapa pecahan dengan masing-masing tahun emisinya kepada berikut: Pecahan uang kertas dan uang logam beserta gambar

Ruang Lingkup

Definisi sistem pembayaran:

  • Nilai luhur, diadakan oleh Bank Indonesia:
    • Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)
    • Bank Indonesia Scripless Securities Settlement (BI-SSSS)
  • Nilai kecil:
    • Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), diadakan oleh Bank Indonesia
    • Instrumen pembayaran elektronis, diadakan oleh industri (Bank dan non-Bank):
      • Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK):
        • Kartu kredit
        • Kartu ATM/Debit
        • Kartu prabayar (prepaid)
      • Uang elektronik (e-money)
    • Cara usaha pengiriman uang (KUPU), diadakan oleh industri (Bank dan non-Bank)

Penyelenggara sistem pembayaran non-Bank ketika ini terdiri dari Institusi afal yang berguna keuangan, Koperasi dan Institusi penyedia afal yang berguna telekomunikasi.

Selain hal-hal di atas, sedang terdapat instumen pembayaran lain yaitu e-wallet. Beberapa contoh yang termasuk dalam kategori e-wallet merupakan PayPal, Doku, Rakuten, dan RekBer. Kategori e-wallet belum diatur oleh Bank Indonesia.

Komponen sistem pembayaran

Komponen-komponen yang membangun sebuah sistem pembayaran terdiri dari Regulator, Penyelenggara, Infrastruktur, Instrumen, dan Pengguna.

  • Regulator berwenang mengatur aturan main, ketentuan, dan kebijakan yang mengikat seluruh komponen sistem pembayaran.
  • Penyelenggara merupakan lembaga yang memastikan penyelesaian kesudahan dari seluruh transaksi yang terjadi di penggunanya.
  • Infrastrukur merupakan sarana fisik yang mendukung operasional sistem pembayaran.
  • Instrumen merupakan alat pembayaran adun tunai maupun non-tunai yang disepakati oleh para pengguna dalam melaksanakan transaksi.
  • Pengguna merupakan konsumen yang menggunakan Sistem pembayaran.

Volume transaksi

Perkembangan volume transaksi BI-RTGS:

Keterangan20072008200920102011*)
Volume (juta transaksi)8,6110,3211,2214,0011,71
Nominal (juta rupiah)42.925,9739.622,1334.194,4554.169,7545.772,96

Perkembangan transaksi SKNBI:

Keterangan20072008200920102011
Volume (juta transaksi)79,2285,5982,3390,9672,23
Nominal (juta rupiah)1.400,491.663,981.559,651.747,701.442,90

Perkembangan transaksi APMK:
Account based:

Keterangan20072008200920102011
Volume (juta transaksi)1.103,231.353,811.561,161.812,081.461,69
Nominal (juta rupiah)1.679,402.056,181.811,502.001,851.608,24

Kartu kredit:

Keterangan20072008200920102011
Volume (juta transaksi)129,29166,74182,62199,04137,81
Nominal (juta rupiah)72,60107,27136,69163,21119,63


Perkembangan transaksi uang elektronik:

Keterangan20072008200920102011
Volume (juta transaksi)0,592,5617,4426,5424,86
Nominal (juta rupiah)5,2776,68519,21693,47617,01

Perkembangan transaksi KUPU Non-Bank:

Keterangan200920102011
Volume (juta transaksi)130,88987,051.117,92
Nominal (juta rupiah)954,314.230,955.185,26

Isu strategis

  • Evaluasi ketentuan kartu kredit
    • Peningkatan bidang keamanan dalam penyelenggaraan kartu kredit
    • Peningkatan bidang prudential dalam kartu kredit
    • Bidang perlindungan bagi pemegang kartu kredit (penggunaan tenaga pihak ketiga dalam penagihan kartu kredit)
  • Migrasi chip pada kartu ATM/Debet
    • Penggunaan standard teknologi chip yang disepakati industri dan sudah disetujui Bank Indonesia
    • Mengganti sarana otentikasi dari tanda tangan dijadikan PIN minimal 6 digit
  • Peningkatan status penyelenggara KUPU kepada dampak diberlakukannya Undang-Undang No.3 tahun 2011 tentang Transfer Dana dimana setiap penyelenggara transfer dana wajib berbadan hukum.
  • Menghadapi Asean Economic Community. Berkaitan denga perdagangan bebas sama sekali antar anggota negara ASEAN dalam Wawasan 2020 ASEAN. Dengan beradanya kemajuan teknologi, lintas batas antar negara dijadikan tidak berada berarti.
  • Memberi fasilitas pembentukan Self Regulating Organization, misal Komite Bye-Laws dan focus group SKNBI.

Arah pengembangan

  • Pengembangan sistem BI-RTGS dan BI-SSSS generasi II
    • Peningkatan efisiensi likuiditas transaksi pembayaran nilai luhur
    • Penyesuaian terhadap standard industri keuangan internasional
    • Peningkatan kapasitas transaksi pada sistem BI-RTGS dan BI-SSSS
  • Mendorong terbentuknya National Payment Gateway (NPG)
    • Peningkatan efisiensi investasi infrastruktur secara nasional dalam industri
    • Penurunan biaya penyelenggaraan transaksi adun dari sisi industri maupun pengguna
  • Interoperability e-money
    • Peningkatan efisiensi penyelenggaraan cara e-money
    • Perluasan dan peningkatan akses layanan dalam penggunaan e-money

Pranala luar

  • Bank Indonesia - Sistem Pembayaran
  1. ^ [1], Undang-Undang No.23 tentang Bank Indonesia (Pasal I angka 6)

edunitas.com


Page 5


Sistem pembayaran merupakan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang dipergunakan kepada melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu cara ekonomi.[1] Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang dipergunakan kepada pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana hingga pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan beragam lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dimainkan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang Undang Bank Indonesia.

Dalam menjalankan mandat tersebut, Bank Indonesia mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen.

  • Bebas sama sekali dari bahaya berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud wajib dapat dikendalikan dan dimitigasi dengan adun oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran.
  • Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelanggaran sistem pembayaran wajib dapat dipergunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung penduduk akan bertambah murah karena meningkatnya skala ekonomi.
  • Yang belakang sekali prinsip kesetaraan akses yang mengandung guna bahwa Bank Indonesia tidak menginginkan beradanya praktek monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain kepada masuk.
  • Terakhir merupakan kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran kepada memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen.

Sementara itu dalam kaitannya kepada lembaga yang melaksanakan pengedaran uang, kelancaran sistem pembayaran diejawantahkan dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di penduduk dan dalam keadaan yang layak edar atau biasa dikata clean money policy.

Secara garis luhur Sistem pembayaran dibagi dijadikan dua macam, yaitu Sistem pembayaran tunai dan Sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar dari kedua macam sistem pembayaran tersebut terletak pada instrumen yang dipergunakan. Pada sistem pembayaran tunai instrumen yang dipergunakan berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam, sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai instrumen yang dipergunakan berupa Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debet, maupun uang elektronik.


Uang kertas dan uang logam terdiri dari beberapa pecahan dengan masing-masing tahun emisinya kepada berikut: Pecahan uang kertas dan uang logam beserta gambar

Ruang Lingkup

Ciri utama sistem pembayaran:

  • Nilai luhur, diadakan oleh Bank Indonesia:
    • Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)
    • Bank Indonesia Scripless Securities Settlement (BI-SSSS)
  • Nilai kecil:
    • Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), diadakan oleh Bank Indonesia
    • Instrumen pembayaran elektronis, diadakan oleh industri (Bank dan non-Bank):
      • Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK):
        • Kartu kredit
        • Kartu ATM/Debit
        • Kartu prabayar (prepaid)
      • Uang elektronik (e-money)
    • Cara usaha pengiriman uang (KUPU), diadakan oleh industri (Bank dan non-Bank)

Penyelenggara sistem pembayaran non-Bank ketika ini terdiri dari Institusi afal yang berjasa keuangan, Koperasi dan Institusi penyedia afal yang berjasa telekomunikasi.

Selain hal-hal di atas, sedang terdapat instumen pembayaran lain yaitu e-wallet. Beberapa contoh yang termasuk dalam kategori e-wallet merupakan PayPal, Doku, Rakuten, dan RekBer. Kategori e-wallet belum diatur oleh Bank Indonesia.

Komponen sistem pembayaran

Komponen-komponen yang membangun sebuah sistem pembayaran terdiri dari Regulator, Penyelenggara, Infrastruktur, Instrumen, dan Pengguna.

  • Regulator berwenang mengatur aturan main, ketentuan, dan kebijakan yang mengikat seluruh komponen sistem pembayaran.
  • Penyelenggara merupakan lembaga yang memastikan penyelesaian kesudahan dari seluruh transaksi yang terjadi di penggunanya.
  • Infrastrukur merupakan sarana fisik yang mendukung operasional sistem pembayaran.
  • Instrumen merupakan alat pembayaran adun tunai maupun non-tunai yang disepakati oleh para pengguna dalam melaksanakan transaksi.
  • Pengguna merupakan konsumen yang menggunakan Sistem pembayaran.

Volume transaksi

Perkembangan volume transaksi BI-RTGS:

Perkembangan transaksi SKNBI:

Perkembangan transaksi APMK:
Account based:

Kartu kredit:


Perkembangan transaksi uang elektronik:

Perkembangan transaksi KUPU Non-Bank:

Isu strategis

  • Evaluasi ketentuan kartu kredit
    • Peningkatan bidang keamanan dalam penyelenggaraan kartu kredit
    • Peningkatan bidang prudential dalam kartu kredit
    • Bidang perlindungan bagi pemegang kartu kredit (penggunaan tenaga pihak ketiga dalam penagihan kartu kredit)
  • Migrasi chip pada kartu ATM/Debet
    • Penggunaan standard teknologi chip yang disepakati industri dan sudah disetujui Bank Indonesia
    • Mengganti sarana otentikasi dari tanda tangan dijadikan PIN minimal 6 digit
  • Peningkatan status penyelenggara KUPU kepada dampak diberlakukannya Undang-Undang No.3 tahun 2011 tentang Transfer Dana dimana setiap penyelenggara transfer dana wajib berbadan hukum.
  • Menghadapi Asean Economic Community. Berkaitan denga perdagangan bebas sama sekali antar anggota negara ASEAN dalam Wawasan 2020 ASEAN. Dengan beradanya kemajuan teknologi, lintas batas antar negara dijadikan tidak berada berarti.
  • Memberi sarana pembentukan Self Regulating Organization, misal Komite Bye-Laws dan focus group SKNBI.

Arah pengembangan

  • Pengembangan sistem BI-RTGS dan BI-SSSS generasi II
    • Peningkatan efisiensi likuiditas transaksi pembayaran nilai luhur
    • Penyesuaian terhadap standard industri keuangan internasional
    • Peningkatan kapasitas transaksi pada sistem BI-RTGS dan BI-SSSS
  • Mendorong terbentuknya National Payment Gateway (NPG)
    • Peningkatan efisiensi investasi infrastruktur secara nasional dalam industri
    • Penurunan biaya penyelenggaraan transaksi adun dari sisi industri maupun pengguna
  • Interoperability e-money
    • Peningkatan efisiensi penyelenggaraan cara e-money
    • Perluasan dan peningkatan akses layanan dalam penggunaan e-money

Pranala luar

  • Bank Indonesia - Sistem Pembayaran
  1. ^ [1], Undang-Undang No.23 tentang Bank Indonesia (Pasal I angka 6)

edunitas.com


Page 6

Kerajaan Kamboja yaitu sebuah negara berwujud monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara ini merupakan penerus Kekaisaran Khmer yang pernah menguasai semua Semenanjung Indochina selang seratus tahun ke-11 dan 14.

Kamboja bersamaan batasnya dengan Thailand di sebelah barat, Laos di utara, Vietnam di timur, dan Teluk Thailand di selatan. Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap melintasi negara ini.

Menjelang kemerdekaannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia banyak membantu negara Kamboja ini. Buku - buku taktik perang karangan perwira militer Indonesia banyak digunakan oleh militer Kamboja. Oleh karenanya, para calon perwira di militer Kamboja, wajib berusaha bisa dan dapat berkata Indonesia.

Sejarah

Perkembangan peradaban Kamboja terjadi pada seratus tahun 1 Masehi. Selama seratus tahun ke-3,4 dan 5 Masehi, negara Funan dan Chenla bersatu untuk membangun kawasan Kamboja. Negara-negara ini mempunyai hubungan tidak jauh dengan China dan India. Kekuasaan dua negara ini runtuh ketika Kerajaan Khmer dibangun dan berkuasa pada seratus tahun ke-9 sampai seratus tahun ke-13.

Kerajaan Khmer sedang bertahan sampai seratus tahun ke-15. Ibukota Kerajaan Khmer terletak di Angkor, sebuah kawasan yang dibangun pada masa kejayaan Khmer. Angkor Wat, yang dibangun juga pada saat itu, dibuat menjadi simbol untuk kekuasaan Khmer.

Pada tahun 1432, Khmer dikuasai oleh Kerajaan Thai. Dewan Kerajaan Khmer memindahkan ibukota dari Angkor ke Lovek, dimana Kerajaan mendapat keuntungan besar karena Lovek yaitu bandar pelabuhan. Pertahanan Khmer di Lovek yang akhir sekalinya bisa dikuasai oleh Thai dan Vietnam, dan juga mengakibatkan pada hilangnya sebagian besar kawasan Khmer. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1594. Selama 3 seratus tahun berikutnya, Khmer dikuasai oleh Raja-raja dari Thai dan Vietnam secara bergilir.

Pada tahun 1863, Raja Norodom, yang dilantik oleh Thai, mencari perlindungan kepada Perancis. Pada tahun 1867, Raja Norodom menandatangani akad dengan pihak Perancis yang isinya memberikan hak kontrol provinsi Battambang dan Siem Reap yang dibuat menjadi ronde Thai. Akhirnya, kedua kawasan ini diberikan pada Kamboja pada tahun 1906 pada akad perbatasan oleh Perancis dan Thai.

Kamboja dibuat menjadi kawasan Protektorat oleh Perancis dari tahun 1863 sampai dengan 1953, sebagai kawasan dari Koloni Indochina. Setelah penjajahan Jepang pada 1940-an, yang akhir sekalinya Kamboja meraih kemerdekaannya dari Perancis pada 9 November 1953. Kamboja dibuat menjadi sebuah kerajaan konstitusional dibawah kepemimpinan Raja Norodom Sihanouk.

Pada saat Perang Vietnam tahun 1960-an, Kerajaan Kamboja memilih untuk netral. Hal ini tidak dibiarkan oleh petinggi militer, yaitu Jendral Lon Nol dan Pangeran Sirik Matak yang merupakan aliansi pro-AS untuk menyingkirkan Norodom Sihanouk dari kekuasaannya. Dari Beijing, Norodom Sihanouk memutuskan untuk beraliansi dengan gerombolan Khmer Merah, yang mempunyai tujuan untuk menguasai kembali tahtanya yang direbut oleh Lon Nol. Hal inilah yang memicu perang saudara timbul di Kamboja.

Khmer Merah yang akhir sekalinya menguasai kawasan ini pada tahun 1975, dan mengubah format Kerajaan dibuat menjadi sebuah Republik Demokratik Kamboja yang dipimpin oleh Pol Pot. Mereka dengan segera memindahkan warga perkotaan ke wilayah pedesaan untuk dipekerjakan di pertanian kolektif. Pemerintah yang baru ini menginginkan hasil pertanian yang sama dengan yang terjadi pada seratus tahun 11. Mereka menolak pengobatan Barat yang mengakibatkan rakyat Kamboja kelaparan dan tidak mempunyai obat sama sekali di Kamboja.

Pada November 1978, Vietnam menyerbu RD Kamboja untuk menghentikan genosida besar-besaran yang terjadi di Kamboja. Akhirnya, pada tahun 1989, perdamaian mulai digencarkan selang kedua pihak yang bertikai ini di Paris. PBB memberi mandat untuk mengadakan gencatan senjata selang pihak Norodom Sihanouk dan Lon Nol.

Sekarang, Kamboja mulai mengembang berkat bantuan dari banyak pihak asing setelah perang, walaupun kestabilan negara ini kembali tergoncang setelah sebuah kudeta yang gagal terjadi pada tahun 1997

Pembagian administratif

Kamboja dibagi dibuat menjadi 20 provinsi (khett) and 4 kota praja (krong). Kawasan Kamboja pengahabisan dibagi dibuat menjadi distrik(srok), komunion (khum), distrik besar (khett), and kepulauan(koh).

  1. Kota Praja (Krong):
    • Phnom Penh
    • Sihanoukville (Kampong Som)
    • Pailin
    • Kep
  2. Provinsi (Khett):
    • Banteay Meanchey, Battambang, Kampong Cham, Kampong Chhnang, Kampong Speu, Kampong Thom, Kampot, Kandal, Koh Kong, Kratié, Mondulkiri, Oddar Meancheay, Pursat, Preah Vihear, Prey Veng, Ratanakiri, Siem Reap, Stung Treng, Svay Rieng and Takéo
  3. Kepulauan (Koh):
    • Koh Sess
    • Koh Polaway
    • Koh Rong
    • Koh Thass
    • Koh Treas
    • Koh Traolach
    • Koh Tral
    • Koh Tang

Geografi

Kamboja mempunyai area seluas 181.035 kilometer2. Bersamaan batasnya dengan Thailand di barat dan utara, Laos di timurlaut dan Vietnam di timur dan tenggara. Kenampakan geografis yang menarik di Kamboja ialah mempunyainya dataran lacustrine yang terbentuk dampak banjir di Tonle Sap. Gunung tertinggi di Kamboja yaitu Gunung Phnom Aoral yang berketinggian sekitar 1.813 mdpl.

Ekonomi

Perekonomian Kamboja sempat turun pada masa Republik Demokratik berkuasa. Tapi, pada tahun 1990-an, Kamboja menunjukkan kemajuan ekonomi yang membanggakan. Pendapatan per kapita Kamboja meningkat drastis, namun peningkatan ini tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara - negara lain di kawasan ASEAN. PDB bertumbuh 5.0% pada tahun 2000 dan 6.3 % pada tahun 2001. Agrikultur sedang dibuat menjadi andalan utama kehidupan ekonomi warga terutama untuk warga desa, selain itu ronde pariwisata dan tekstil juga dibuat menjadi ronde andalan dalam perekonomian di Kamboja.

Perlambatan ekonomi pernah terjadi pada masa Krisis Finansial Asia 1997. Investasi asing dan turisme turun dengan sangat drastis, kekacauan ekonomi mendorong terjadinya kekerasan dan kerusuhan di Kamboja.

Adat

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Angkor Wat, Kamboja

Adat di Kamboja sangatlah dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada. Diantaranya dengan dibangunnya Angkor Wat. Kamboja juga mempunyai atraksi adat yang lain, seperti, Festival Bonn OmTeuk, yaitu festival balap perahu nasional yang dipersiapkan setiap November. Rakyat Kamboja juga menyukai sepak bola.

Lihat pula

  • Kantor dan wakil pengusaha yang merundingkan pemerintah Kamboja
  • Komunikasi di Kamboja
  • Pariwisata di Kamboja
  • Militer di Kamboja
  • Transportasi di Kamboja
  • Hubungan luar negeri Kamboja
  • Angkor Wat
  • ASEAN

Lihat pula

  • Daftar negara-negara di dunia
  • Daftar kota di Kamboja

Tautan luar

  • http://www.embassy.org/cambodia
 
Negara berdaulat
 
Dependensi

Pulau Natal (Australia) · Kepulauan Cocos (Keeling) (Australia)

 
Kawasan yang dipertentangkan

Sungai Naf (Bangladesh, Myanmar) · Tepi Macclesfield (RRC, RC, Vietnam) · Kepulauan Paracel (RRC, RC, Vietnam) · Kepulauan Pratas (RRC, RC) · Sabah (Malaysia, Filipina) · Beting Scarborough (Filipina, RRC, RC) · Kepulauan Spratly (Brunei, Malaysia, Filipina, RRC, ROC, Vietnam)

 
Gerakan separatis

edunitas.com


Page 7

Kerajaan Kamboja yaitu suatu negara mempunyai wujud monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara ini merupakan penerus Kekaisaran Khmer yang pernah menguasai semua Semenanjung Indochina selang seratus tahun ke-11 dan 14.

Kamboja bersamaan batasnya dengan Thailand di sebelah barat, Laos di utara, Vietnam di timur, dan Teluk Thailand di selatan. Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap melintasi negara ini.

Menjelang kemerdekaannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia banyak membantu negara Kamboja ini. Buku - buku taktik perang karangan perwira militer Indonesia banyak dipakai oleh militer Kamboja. Oleh karenanya, para calon perwira di militer Kamboja, wajib berupaya bisa dan mampu berkata Indonesia.

Sejarah

Perkembangan peradaban Kamboja terjadi pada seratus tahun 1 Masehi. Selama seratus tahun ke-3,4 dan 5 Masehi, negara Funan dan Chenla bersatu sebagai mendirikan kawasan Kamboja. Negara-negara ini mempunyai hubungan tidak jauh dengan China dan India. Kekuasaan dua negara ini runtuh ketika Kerajaan Khmer didirikan dan berkuasa pada seratus tahun ke-9 sampai seratus tahun ke-13.

Kerajaan Khmer sedang bertahan hingga seratus tahun ke-15. Ibukota Kerajaan Khmer terletak di Angkor, suatu kawasan yang didirikan pada masa kejayaan Khmer. Angkor Wat, yang didirikan juga pada ketika itu, diproduksi menjadi simbol untuk kekuasaan Khmer.

Pada tahun 1432, Khmer diduduki oleh Kerajaan Thai. Dewan Kerajaan Khmer memindahkan ibukota dari Angkor ke Lovek, dimana Kerajaan mendapat keuntungan besar karena Lovek yaitu bandar pelabuhan. Pertahanan Khmer di Lovek yang akhir sekalinya bisa diduduki oleh Thai dan Vietnam, dan juga mengakibatkan pada hilangnya beberapa besar kawasan Khmer. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1594. Selama 3 seratus tahun berikutnya, Khmer diduduki oleh Raja-raja dari Thai dan Vietnam secara bergilir.

Pada tahun 1863, Raja Norodom, yang dilantik oleh Thai, mencari perlindungan kepada Perancis. Pada tahun 1867, Raja Norodom menandatangani akad dengan pihak Perancis yang pokoknya memberikan hak kontrol provinsi Battambang dan Siem Reap yang diproduksi menjadi ronde Thai. Akhirnya, kedua kawasan ini diberikan pada Kamboja pada tahun 1906 pada akad perbatasan oleh Perancis dan Thai.

Kamboja diproduksi menjadi kawasan Protektorat oleh Perancis dari tahun 1863 sampai dengan 1953, sebagai kawasan dari Koloni Indochina. Setelah penjajahan Jepang pada 1940-an, yang akhir sekalinya Kamboja meraih kemerdekaannya dari Perancis pada 9 November 1953. Kamboja diproduksi menjadi suatu kerajaan konstitusional dibawah kepemimpinan Raja Norodom Sihanouk.

Pada ketika Perang Vietnam tahun 1960-an, Kerajaan Kamboja memilih sebagai netral. Hal ini tidak dibiarkan oleh petinggi militer, yaitu Jendral Lon Nol dan Pangeran Sirik Matak yang merupakan aliansi pro-AS sebagai menyingkirkan Norodom Sihanouk dari kekuasaannya. Dari Beijing, Norodom Sihanouk memutuskan sebagai beraliansi dengan gerombolan Khmer Merah, yang mempunyai tujuan sebagai menguasai kembali tahtanya yang direbut oleh Lon Nol. Hal inilah yang memicu perang saudara timbul di Kamboja.

Khmer Merah yang akhir sekalinya menguasai kawasan ini pada tahun 1975, dan mengubah format Kerajaan diproduksi menjadi suatu Republik Demokratik Kamboja yang dipimpin oleh Pol Pot. Mereka dengan segera memindahkan warga perkotaan ke wilayah pedesaan sebagai dipekerjakan di pertanian kolektif. Pemerintah yang baru ini menginginkan hasil pertanian yang sama dengan yang terjadi pada seratus tahun 11. Mereka menolak pengobatan Barat yang mengakibatkan rakyat Kamboja kelaparan dan tidak mempunyai obat sama sekali di Kamboja.

Pada November 1978, Vietnam menyerbu RD Kamboja sebagai menghentikan genosida besar-besaran yang terjadi di Kamboja. Akhirnya, pada tahun 1989, perdamaian mulai digencarkan selang kedua pihak yang bertikai ini di Paris. PBB memberi mandat sebagai mengadakan gencatan senjata selang pihak Norodom Sihanouk dan Lon Nol.

Sekarang, Kamboja mulai mengembang berkat bantuan dari banyak pihak asing setelah perang, walaupun kestabilan negara ini kembali tergoncang setelah suatu kudeta yang gagal terjadi pada tahun 1997

Pembagian administratif

Kamboja dibagi diproduksi menjadi 20 provinsi (khett) and 4 kota praja (krong). Kawasan Kamboja pengahabisan dibagi diproduksi menjadi distrik(srok), komunion (khum), distrik besar (khett), and kepulauan(koh).

  1. Kota Praja (Krong):
    • Phnom Penh
    • Sihanoukville (Kampong Som)
    • Pailin
    • Kep
  2. Provinsi (Khett):
    • Banteay Meanchey, Battambang, Kampong Cham, Kampong Chhnang, Kampong Speu, Kampong Thom, Kampot, Kandal, Koh Kong, Kratié, Mondulkiri, Oddar Meancheay, Pursat, Preah Vihear, Prey Veng, Ratanakiri, Siem Reap, Stung Treng, Svay Rieng and Takéo
  3. Kepulauan (Koh):
    • Koh Sess
    • Koh Polaway
    • Koh Rong
    • Koh Thass
    • Koh Treas
    • Koh Traolach
    • Koh Tral
    • Koh Tang

Geografi

Kamboja mempunyai area seluas 181.035 kilometer2. Bersamaan batasnya dengan Thailand di barat dan utara, Laos di timurlaut dan Vietnam di timur dan tenggara. Kenampakan geografis yang menarik di Kamboja ialah mempunyainya dataran lacustrine yang terbentuk dampak banjir di Tonle Sap. Gunung tertinggi di Kamboja yaitu Gunung Phnom Aoral yang berketinggian sekitar 1.813 mdpl.

Ekonomi

Perekonomian Kamboja sempat turun pada masa Republik Demokratik berkuasa. Tapi, pada tahun 1990-an, Kamboja menunjukkan kemajuan ekonomi yang membanggakan. Pendapatan per kapita Kamboja meningkat drastis, namun peningkatan ini tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara - negara lain di kawasan ASEAN. PDB bertumbuh 5.0% pada tahun 2000 dan 6.3 % pada tahun 2001. Agrikultur sedang diproduksi menjadi andalan utama kehidupan ekonomi warga terutama untuk warga desa, selain itu ronde pariwisata dan tekstil juga diproduksi menjadi ronde andalan dalam perekonomian di Kamboja.

Perlambatan ekonomi pernah terjadi pada masa Krisis Finansial Asia 1997. Investasi asing dan turisme turun dengan sangat drastis, kekacauan ekonomi mendorong terjadinya kekerasan dan kerusuhan di Kamboja.

Adat

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Angkor Wat, Kamboja

Adat di Kamboja sangatlah dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada. Ditengahnya dengan didirikannya Angkor Wat. Kamboja juga mempunyai atraksi adat lainnya, seperti, Festival Bonn OmTeuk, yaitu festival balap perahu nasional yang dipersiapkan setiap November. Rakyat Kamboja juga menyukai sepak bola.

Lihat juga

  • Kantor dan wakil pengusaha yang merundingkan pemerintah Kamboja
  • Komunikasi di Kamboja
  • Pariwisata di Kamboja
  • Militer di Kamboja
  • Transportasi di Kamboja
  • Hubungan luar negeri Kamboja
  • Angkor Wat
  • ASEAN

Lihat juga

  • Daftar negara-negara di dunia
  • Daftar kota di Kamboja

Pranala luar

  • http://www.embassy.org/cambodia
 
Negara berdaulat

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

 
Dependensi

Pulau Natal (Australia) · Kepulauan Cocos (Keeling) (Australia)

 
Kawasan yang dipertentangkan

Sungai Naf (Bangladesh, Myanmar) · Tepi Macclesfield (RRC, RC, Vietnam) · Kepulauan Paracel (RRC, RC, Vietnam) · Kepulauan Pratas (RRC, RC) · Sabah (Malaysia, Filipina) · Beting Scarborough (Filipina, RRC, RC) · Kepulauan Spratly (Brunei, Malaysia, Filipina, RRC, ROC, Vietnam)

 
Gerakan separatis

edunitas.com


Page 8

République du Cameroun
Republic of Cameroon

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?
Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?
BenderaLambang
Motto: Paix, Travail, Patrie / Peace, Work, Fatherland
(Perancis, Inggris: "Perdamaian, Pekerjaan, Tanah Air")
Lagu kebangsaan: Chant de Ralliement

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Ibu kotaYaounde
Kota terbesarDouala
Bahasa resmiPerancis, Inggris
PemerintahanRepublik
 - PresidenPaul Biya
 - Perdana MenteriPhilémon Yang
Kemerdekaan
 - - Dari Perancis dan Britania Raya
1 Januari 1960 
Luas
 - Total475,442 km2 (54)
 - Perairan (%)1,3%
Masyarakat
 - Perkiraan 201320.549.221 (58)
 - Sensus 200517.463.836 
 - Kepadatan39,7/km2 (167)
PDB (KKB)Perkiraan 2012
 - TotalUS$50,774 miliar 
 - Per kapitaUS$2.366 
Mata uangFranc CFA (XAF)
Zona masa(UTC+1)
 - Musim panas (DST) (UTC+1)
Ranah Internet.cm
Kode telepon237

Republik Kamerun yaitu sebuah republik kesatuan di Afrika tengah dan barat. Dia bersamaan batasnya dengan Nigeria di barat, Chad di timur laut, Republik Afrika Tengah di timur, dan Republik Kongo, Gabon, dan Guinea Khatulistiwa di selatan. Pantai Kamerun terletak di Teluk Bonny, proses dari Teluk Guinea dan Samudera Atlantik. Negara ini disebut "Afrika dalam miniatur" karena banyaknya ragam geologi dan budayanya. Kawasannya memiliki pantai, gurun, gunung, hutan hujan, dan savana. Titik tertinggi yaitu Gunung Kamerun di barat daya, dan kota-kota terbesar yaitu Douala, Yaoundé, dan Garoua. Kamerun memiliki semakin dari 200 kumpulan etnis dan bahasa. Negara ini juga dikenal dengan gaya musiknya yang khas, terutama makossa dan bikutsi, dan dengan tim nasional sepak bolanya. Bahasa Inggris dan Perancis yaitu bahasa resmi.

Masyarakat awal kawasan ini yaitu kebudayaan Sao di sekitar danau Chad dan suku Baka di tenggara. Penjelajah Portugis mencapai pantainya pada masa seratus tahun ke-15 dan menamai kawasan ini Rio dos Camarões ("Sungai Udang"), dan dari sini muncul nama "Kamerun". Tentara suku Fula mendirikan Emirat Adamawa di utara pada masa seratus tahun ke-19, dan berbagai kumpulan etnis di barat dan barat laut mendirikan chiefdom dan fondom. Kamerun menjadi koloni Kekaisaran Jerman pada 1884. Setelah Perang Lingkungan kehidupan I, kawasan ini dibagi selang Perancis dan Britania sebagai mandat Liga Bangsa-Bangsa. Partai politik Union des Populations du Cameroun memperjuangkan kemerdekaan namun dilarang pada tahun 1950-an. Partai ini memerangi Perancis sampai 1971. Pada 1960, Kamerun Perancis merdeka sebagai Republik Kamerun dengan presiden Ahmadou Ahidjo. Proses selatan dari Kamerun Britania bergabung pada 1961 untuk membentuk Republik Federasi Kamerun. Negara ini kemudian dinamai Republik Kesatuan Kamerun pada 1972 dan Republik Kamerun pada 1984.

Dibandingkan dengan negara-negara Afrika lain, Kamerun relatif stabil. Hal ini memungkinkan perkembangan cocok tanam, jalan, kereta api, dan industri minyak bumi dan kayu. Namun banyak warga Kamerun tinggal dalam kemiskinan sebagai petani. Kekuasaan dipegang oleh presiden Paul Biya dan partainya Cameroon People's Democratic Movement, dan korupsi membudaya. Komunitas Anglophone merasa semakin terasing dari pemerintah, dan politisi Anglophone menyerukan desentralisasi atau bahkan pemisahan diri.

Sejarah

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Joseph Merrick yaitu seorang misionaris Baptis dari Jamaika yang mendirikan sebuah gereja di selang suku Isubu

Kawasan yang sekarang dikenal sebagai Kamerun pertama dihuni dalam masa waktu seratus tahun Neolitikum. Masyarakat terlama yaitu kelompok-kelompok Pygmy seperti suku Baka.[1] Kebudayaan Sao muncul di dekat danau Chad sekitar 500 M dan digantikan oleh kerajaan Kanem dan kemudian kerajaan Bornu. Berbagai kerajaan, fondom, dan chiefdom juga muncul di barat.

Pelaut dari Portugal mencapai pantai Kamerun pada 1472. Mereka melihat kelimpahan udang dan kepiting di sungai Wouri dan menamainya Rio dos Camarões (sungai udang), dan dari kata ini kemudian diturunkan "Kamerun". Setelah itu, pedagang dan misionaris Eropa datang ke Kamerun dan masuk ke pedalaman. Pada awal masa seratus tahun ke-19, Modibo Adama memimpin tentara suku Fula dalam jihad di utara melawan orang-orang non-Muslim dan mendirikan Emirat Adamawa. Orang-orang yang melarikan diri dari tentara Fulani ini kemudian menetap di berbagai kawasan.[2]

Kekaisaran Jerman menjajah Kamerun mulai 1884 dan masuk ke pedalaman. Mereka memulai proyek untuk memperbaiki infrastruktur dengan sistem perbudakan.[3] Dengan kekalahan Jerman dalam Perang Lingkungan kehidupan II, Kamerun menjadi kawasan mandat Liga Bangsa-Bangsa dan dibagi menjadi kawasan Perancis Cameroun dan kawasan Britania Cameroons pada 1919. Perancis kemudian menggabungkan ekonomi Cameroun dengan ekonomi Perancis[4] dan memperbaiki infrastruktur dengan penanaman modal, pekerja terampil, dan perbudakan.[3] Britania memerintah kawasan mereka dari negara tetangga Nigeria. Hal ini mengakibatkan Kamerun menjadi "koloni dari koloni" yang terabaikan. Tenaga kerja migran Nigeria masuk ke Cameroons selatan, mengakhiri perbudakan tapi juga membuat masyarakat asli marah.[5] Mandat Liga Bangsa-Bangsa diubah menjadi United Nations Trusteeships pada 1946, dan masalah kemerdekaan mulai muncul di Cameroun.[4] Perancis melarang partai politik paling radikal, Union des Populations du Cameroun (UPC), pada 13 Juli 1955. Hal ini mengakibatkan perang gerilya panjang dan pembunuhan pimpinan partai ini, Ruben Um Nyobé.[6] Di Cameroons diperdebatkan selang bergabung dengan Cameroun atau Nigeria.

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Ahmadou Ahidjo tiba di Washington, D.C., Juli 1982

Pada 1 Januari 1960, Cameroun mendapat kemerdekaan dari Perancis di bawah presiden Ahmadou Ahidjo, dan pada 1 Oktober 1961, Southern Cameroons bergabung dengan tetangganya untuk membentuk Republik Federasi Kamerun. Ahidjo menggunakan perang melawan UPC dan kekhawatiran hendak perang etnis untuk menggalang kekuasaan presiden, bahkan setelah UPC dikalahkan pada 1971.[6] Partai politiknya, Cameroon National Union (CNU), menjadi satu-satunya partai politik pada 1 September 1966 dan pada 1972, sistem pemerintahan federasi diubah menjadi United Republic of Cameroon (Republik Kesatuan Kamerun), dengan ibukota Yaoundé.[7] Ahidjo memilih kebijakan ekonomi planned liberalism, mengutamakan cash crops dan minyak bumi. Pemerintah menggunakan uang dari minyak untuk menciptakan persediaan uang nasional, membayar petani, dan membiayai proyek-proyek pembangunan besar; namun banyak proyek gagal karena Ahidjo melaksanakan nepotisme dengan menunjuk teman-temannya walaupun mereka tidak kompeten.[8]

Ahidjo mengundurkan diri pada 4 November 1982 dan menunjuk penerusnya, Paul Biya. Namun Ahidjo tetap mengendalikan CNU dan mencoba untuk memerintah negara dari belakangan tirai sampai Biya dan sekutu-sekutunya mendesak Ahidjo untuk mundur. Biya memulai masa pemerintahannya dengan melakukan usaha ke arah demokrasi, namun sebuah usaha kudeta mengembalikan gaya pemerintahannya ke pendahulunya.[9] Sebuah krisis ekonomi terjadi pada pertengahan 1980-an sampai kesudahan 1990-an karena kondisi ekonomi lingkungan kehidupan, kekeringan, harga minyak bumi yang jatuh, korupsi, mismanagement, dan kolusi. Kamerun menanti bantuan asing, memotong pengeluaran negara, dan memprivatisasi industri. Dengan dimulainya politik multipartai pada Desember 1990, kelompok-kelompok Anglophone menuntut otonomi yang semakin agung, dan sebagian menuntut kemerdekaan sebagai Republik Ambazonia.[10]

Politik dan pemerintahan

Presiden Kamerun yaitu kepala negara dan memiliki kekuasaan yang luas untuk menciptakan kebijakan, mengatur badan-badan pemerintah, mengepalai angkatan bersenjata, membicarakan dan mengesahkan janji, dan mencetuskan kondisi darurat.[11] Presiden menunjuk pejabat-pejabat negara di semua tingkat, mulai dari perdana menteri (kepala pemerintahan) sampai gubernur provinsi, pejabat divisi, dan proses lembaga kaki tangan kota-kota agung. Presiden dipilih secara langsung setiap tujuh tahun. Di kota-kota kecil, masyarakat memilih walikota. Korupsi tersebar di semua tingkat pemerintahan. Pada 1997, Kamerun mendirikan kantor-kantor anti korupsi di 29 kementrian, tapi hanya 25% yang bekerja,[12] dan pada 2006, Transparency International menempatkan Kamerun di posisi 138 dari 163 negara.[13] Pada 18 Januari 2006, Biya memulai gerakan anti korupsi di bawah pengawasan National Anti-Corruption Observatory.[12]

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Patung seorang tetua di Bana, Provinsi Barat

Sistem hukum Kamerun didasarkan pada hukum di Perancis dengan pengaruh common law.[14] Walaupun independen, lembaga yudikatif berada di bawah lembaga eksekutif Departemen Kehakiman.[15] Presiden menunjuk hakim di semua tingkat pemerintahan. Lembaga yudikatif dibagi menjadi tribunal, Pengadilan Banding, dan Mahkamah Agung. Majelis Nasional memilih proses Pengadilan Tinggi yang mengadili pejabat-pejabat tinggi negara bila mereka dituduh membahayakan keamanan nasional.

Berbagai organisasi hak asasi manusia menuduh polisi dan militer menyiksa tersangka kriminal, etnis minoritas, kaum homoseksual, dan aktivis politik.[16] Penjara diberi isi terlalu penuh dan kekurangan makanan dan sarana prasarana medis,[17][18] dan penjara yang dikepalai oleh pimpinan tradisional di utara dituduh menahan lawan politik karena desakan pemerintah.[19] Namun, sejak awal tahun 2000-an, banyak polisi telah dihukum karena pelanggaran hukum.[18]

Majelis Nasional membuat hukum. Badan ini terdiri dari 180 proses yang dipilih untuk masa jabatan 5 tahun dan bersidang 3 kali setahun. Hukum disahkan oleh pemungutan suara mayoritas. Badan ini jarang menolak hukum yang diusulkan oleh presiden.[15] Konstitusi 1996 mendirikan parlemen majelis rendah, yaitu Senat yang beranggotakan 100 orang. Namun lembaga ini belum pernah dipakai.[14] Pemerintah mengakui kekuasaan pimpinan tradisional, fon, dan lamibe untuk memerintah di tingkat lokal dan untuk menyelesaikan persengketaan sepanjang keputusan mereka tidak berlawanan dengan hukum nasional.[20]

Partai Presiden Paul Biya, Cameroon People's Democratic Movement (CPDM) yaitu satu-satunya partai politik yang sah sampai Desember 1990. Berbagai partai politik etnis dan agama telah muncul sejak ketika itu. Oposisi utama yaitu Social Democratic Front (SDF), didukung sebagian agung oleh kawasan Anglophone dan dipimpin oleh John Fru Ndi.[21] Biya dan partainya telah mengendalikan kepresidenan dan Majelis Nasional dalam pemilu-pemilu nasional, tapi lawan-lawan politiknya menuduh bahwa hal ini tidak tidak berat sebelah.[10] Berbagai organisasi HAM menuduh pemerintah menekan kebebasan kumpulan oposisi dengan mencegah demonstrasi, menghentikan pertemuan, dan menangkap para pimpinan dan wartawan oposisi.[22][19] Freedom House memberi Kamerun peringkat "not free" dalam hal hak politik dan kebebasan sipil.[23] Pemilu parlemen terakhir dipersiapkan pada 22 Juli 2007.[24]

Kamerun yaitu proses Commonwealth of Nations dan La Francophonie. Hubungan luar negeri mereka mengikuti sekutu terdekat mereka, Perancis.[25] Negara ini juga sangat bergantung pada Perancis dalam hal pertahanan,[15] walaupun pengeluaran militer tinggi dibandingkan dengan sektor pemerintahan lain.[26] Biya telah berselisih dengan pemerintah Nigeria dalam hal kepemilikan semenanjung Bakassi dan dengan presiden Gabon El Hadj Omar Bongo tentang urusan pribadi.[27] Walaupun demikian, perang saudara yaitu ancaman utama dalam negeri, karena ketegangan selang kaum Kristen dan Muslim dan selang kaum Anglophones dan Francophones.[28]

Pendidikan dan kesehatan

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Papan nama seorang "traditional doctor" atau dukun di Tatum, Provinsi Barat Laut

Sebagian agung anak-anak mampu memperoleh pendidikan di sekolah negeri yang gratis atau sekolah swasta yang diberi subsidi[29] Sistem pendidikan di Kamerun yaitu campuran selang sistem Inggris dan Perancis[30] dengan bahasa pengantar sebagian agung bahasa Inggris atau Perancis.[31] Kamerun memiliki tingkat kehadiran sekolah tertinggi di Afrika.[29] Anak perempuan semakin jarang bersekolah daripada anak laki-laki karena pengaruh budaya, kewajiban rumah tangga, pernikahan dan kehamilan dini, dan pelecehan seksual. Walaupun tingkat kehadiran semakin tinggi di selatan,[29] terlalu banyak guru diberi tugas ke sana, sehingga di utara sekolah-sekolah memiliki terlalu sedikit guru.[18]

Kualitas kesehatan di Kamerun pada umumnya rendah.[32] Di luar kota-kota agung, sarana prasarana kesehatan biasanya kotor dan tidak lengkap.[33] Penyakit yang berjangkit misalnya demam berdarah, filariasis, leishmaniasis, malaria, meningitis, schistosomiasis, dan penyakit tidur.[34] Tingkat infeksi HIV/AIDS dianggarkan 5,4% dari masyarakat usia 15–49,[35] walaupun tekanan sosial membuat banyak laporan semakin rendah dari sebenarnya.[36] Dukun yaitu alternatif populer terhadap ilmu pengobatan barat.[37]

Provinsi

Kamerun terbagi untuk 10 provinsi:

Lihat pula

  • Daftar negara-negara di lingkungan kehidupan

Catatan

  1. ^ DeLancey and DeLancey 2
  2. ^ Fanso 84
  3. ^ a b DeLancey and DeLancey 125
  4. ^ a b DeLancey and DeLancey 5
  5. ^ DeLancey and DeLancey 4.
  6. ^ a b DeLancey and DeLancey 6
  7. ^ DeLancey and DeLancey 19
  8. ^ DeLancey and DeLancey 7
  9. ^ DeLancey and DeLancey 8
  10. ^ a b DeLancey and DeLancey 9
  11. ^ "Background Notes: Cameroon; Neba 250.
  12. ^ a b IRIN, "New anti-corruption drive"
  13. ^ 2006 Corruption Perceptions Index 2006
  14. ^ a b "Cameroon", The World Factbook
  15. ^ a b c "Background Note: Cameroon"
  16. ^ "Cameroon", Amnesty International; "Cameroon (2006)", Freedom House; "Cameroon", Country Reports on Human Rights Practices, U.S. Department of State; "Elections to the Human Rights Council", Amnesty International
  17. ^ "Elections to the Human Rights Council"
  18. ^ a b c "Cameroon", Country Reports on Human Rights Practices
  19. ^ a b "Cameroon (2006)", Freedom House
  20. ^ "Background Note: Cameroon"; Neba 252
  21. ^ West 11
  22. ^ "Cameroon", Amnesty International
  23. ^ Kamerun mendapat peringkat 6 dalam kedua kategori dari skala 1 sampai 7, dengan 1 yaitu "most free" dan 7 yaitu "least free". "Cameroon (2006)", Freedom House
  24. ^ Kandemeh
  25. ^ DeLancey and DeLancey 126; Ngoh 328.
  26. ^ DeLancey and DeLancey 30
  27. ^ West 11
  28. ^ MacDonald 69
  29. ^ a b c Mbaku 15
  30. ^ DeLancey and DeLancey 105–6
  31. ^ Mbaku 16
  32. ^ DeLancey and DeLancey 21
  33. ^ West 64
  34. ^ West 58–60
  35. ^ "Cameroon", UNAIDS
  36. ^ DeLancey and DeLancey 21
  37. ^ Lantum and Monono 14

Pustaka

  • "Corruption Perceptions Index 2006". Transparency International. Diakses 6 April 2007.
  • "Background Note: Cameroon". October 2006. United States Department of State. Diakses 6 April 2007.
  • "Cameroon". Amnesty International Report 2006. Amnesty International Publications. Diakses 6 April 2007.
  • "Cameroon". Country Reports on Human Rights Practices, 6 Maret 2007. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, U.S. Department of State. Accessed 6 April 2007.
  • "Cameroon". Human Development Report 2006. United Nations Development Programme. Diakses 6 April 2007.
  • "Cameroon". The World Factbook. United States Central Intelligence Agency. 15 Maret 2007. Diakses 6 April 2007.
  • "Cameroon". UNAIDS. Diakses 6 April 2007.
  • "Cameroon (2006)". Country Report: 2006 Edition. Freedom House, Inc. Diakses 6 April 2007.
  • "Cameroon - Annual Report 2007". Reporters without Borders. Diakses 6 April 2007.
  • "CAMEROON: New anti-corruption drive leaves many sceptical". 27 Januari 2006. IRIN. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Diakses 6 April 2007.
  • Constitution of the Republic of Cameroon (English and French versions). 18 Januari 1996. Diakses 6 April 2007.
  • DeLancey, Mark W., and Mark Dike DeLancey (2000): Historical Dictionary of the Republic of Cameroon (3rd ed.). Lanham, Maryland: The Scarecrow Press.
  • Demographic Yearbook 2004. United Nations Statistics Division.
  • "2006 Elections to the Human Rights Council: Background information on candidate countries". May 2006. Amnesty International Publications. Accessed 6 April 2007.
  • Fanso, V. G. (1989). Cameroon History for Secondary Schools and Colleges, Vol. 1: From Prehistoric Times to the Nineteenth Century. Hong Kong: Macmillan Education Ltd.
  • Fitzpatrick, Mary (2002). "Cameroon." Lonely Planet West Africa, 5th ed. China: Lonely Planet Publications Pty Ltd.
  • Fomensky, R., M. Gwanfogbe, and F. Tsala, editorial advisers (1985) Macmillan School Atlas for Cameroon. Malaysia: Macmillan Education Ltd.
  • Fonge, Fuabeh P. (1997). Modernization without Development in Africa: Patterns of Change and Continuity in Post-Independence Cameroonian Public Service. Trenton, New Jersey: Africa World Press, Inc.
  • Geschiere, Peter (1997). The Modernity of Witchcraft: Politics and the Occult in Postcolonial Africa. Charlottesville: University Press of Virginia.
  • Gwanfogbe, Mathew, Ambrose Meligui, Jean Moukam, and Jeanette Nguoghia (1983). Geography of Cameroon. Hong Kong: Macmillan Education Ltd.
  • "Highest Average Annual Precipitation Extremes". Global Measured Extremes of Temperature and Precipitation, National Climatic Data Center, 9 Agustus 2004. Diakses 6 April 2007.
  • Hudgens, Jim, and Richard Trillo (1999). West Africa: The Rough Guide. 3rd ed. London: Rough Guides Ltd.
  • International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (28 Mei 2007). "Cameroon: Population Movement; DREF Bulletin no. MDRCM004". ReliefWeb. Accessed 18 Juni 2007.
  • Kandemeh, Emmanuel (17 Juli 2007). "Journalists Warned against Declaring Election Results", Cameroon Tribune. Diakses 18 Juli 2007.
  • Lantum, Daniel M., and Martin Ekeke Monono (2005). "Republic of Cameroon", Who Global Atlas of Traditional, Complementary and Alternative Medicine. World Health Organization.
  • MacDonald, Brian S. (1997). "Case Study 4: Cameroon", Military Spending in Developing Countries: How Much Is Too Much? McGill-Queen's University Press.
  • Mbaku, John Mukum (2005). Culture and Customs of Cameroon. Westport, Connecticut: Greenwood Press.
  • Musa, Tansa (27 Juni 2007). "Gunmen kill one, kidnap 22 in Cameroon near CAR". Reuters. Accessed 27 Juni 2007.
  • Neba, Aaron (1999). Modern Geography of the Republic of Cameroon, 3rd ed. Bamenda: Neba Publishers.
  • Niba, Francis Ngwa (20 Februari 2007). "New language for divided Cameroon". BBC News. Diakses 6 April 2007.
  • Nkolo, Jean-Victor, and Graeme Ewens (2000). "Cameroon: Music of a Small Continent". World Music, Volume 1: Africa, Europe and the Middle East. London: Rough Guides Ltd.
  • "Rank Order - Area". The World Factbook. United States Central Intelligence Agency. 15 Maret 2007. Diakses 6 April 2007.
  • Sa'ah, Randy Joe (23 Juni 2006). "Cameroon girls battle 'breast ironing'". BBC News. Diakses 6 April 2007.
  • Swarovski Orchestra (2004). National Anthems of the World. Koch International Classics. Audio CD.
  • Volet, Jean-Marie (10 November 2006). "Cameroon Literature at a glance". Reading women writers and African literatures. Diakses 6 April 2007.
  • West, Ben (2004). Cameroon: The Bradt Travel Guide. Guilford, Connecticut: The Globe Pequot Press Inc.
  • Wight, Susannah, ed. (2006). Cameroon. Spain: MTH Multimedia S.L.
  • "World Economic and Financial Surveys". World Economic Outlook Database, International Monetary Fund. September 2006. Diakses 6 April 2007.
  • World Population Prospects: The 2006 Revision Population Database. 2006. United Nations Population Division. Diakses 6 April 2007.

Tautan luar


edunitas.com


Page 9

République du Cameroun
Republic of Cameroon

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?
Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?
BenderaLambang
Motto: Paix, Travail, Patrie / Peace, Work, Fatherland
(Perancis, Inggris: "Perdamaian, Pekerjaan, Tanah Air")
Lagu kebangsaan: Chant de Ralliement

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Ibu kotaYaounde
Kota terbesarDouala
Bahasa resmiPerancis, Inggris
PemerintahanRepublik
 - PresidenPaul Biya
 - Perdana MenteriPhilémon Yang
Kemerdekaan
 - - Dari Perancis dan Britania Raya
1 Januari 1960 
Luas
 - Total475,442 km2 (54)
 - Perairan (%)1,3%
Masyarakat
 - Perkiraan 201320.549.221 (58)
 - Sensus 200517.463.836 
 - Kepadatan39,7/km2 (167)
PDB (KKB)Perkiraan 2012
 - TotalUS$50,774 miliar 
 - Per kapitaUS$2.366 
Mata uangFranc CFA (XAF)
Zona masa(UTC+1)
 - Musim panas (DST) (UTC+1)
Ranah Internet.cm
Kode telepon237

Republik Kamerun yaitu sebuah republik kesatuan di Afrika tengah dan barat. Dia bersamaan batasnya dengan Nigeria di barat, Chad di timur laut, Republik Afrika Tengah di timur, dan Republik Kongo, Gabon, dan Guinea Khatulistiwa di selatan. Pantai Kamerun terletak di Teluk Bonny, proses dari Teluk Guinea dan Samudera Atlantik. Negara ini disebut "Afrika dalam miniatur" karena banyaknya ragam geologi dan aturan sejak dahulu kalanya. Kawasannya memiliki pantai, gurun, gunung, hutan hujan, dan savana. Titik tertinggi yaitu Gunung Kamerun di barat daya, dan kota-kota terbesar yaitu Douala, Yaoundé, dan Garoua. Kamerun memiliki semakin dari 200 kumpulan etnis dan bahasa. Negara ini juga dikenal dengan gaya musiknya yang khas, terutama makossa dan bikutsi, dan dengan tim nasional sepak bolanya. Bahasa Inggris dan Perancis yaitu bahasa resmi.

Masyarakat awal kawasan ini yaitu kebudayaan Sao di sekitar danau Chad dan suku Baka di tenggara. Penjelajah Portugis sampai pantainya pada masa seratus tahun ke-15 dan menamai kawasan ini Rio dos Camarões ("Sungai Udang"), dan dari sini muncul nama "Kamerun". Tentara suku Fula mendirikan Emirat Adamawa di utara pada masa seratus tahun ke-19, dan berbagai kumpulan etnis di barat dan barat laut mendirikan chiefdom dan fondom. Kamerun menjadi koloni Kekaisaran Jerman pada 1884. Sesudah Perang Lingkungan kehidupan I, kawasan ini dibagi selang Perancis dan Britania sebagai mandat Liga Bangsa-Bangsa. Partai politik Union des Populations du Cameroun memperjuangkan kemerdekaan namun dilarang pada tahun 1950-an. Partai ini memerangi Perancis sampai 1971. Pada 1960, Kamerun Perancis merdeka sebagai Republik Kamerun dengan presiden Ahmadou Ahidjo. Proses selatan dari Kamerun Britania bergabung pada 1961 untuk membentuk Republik Federasi Kamerun. Negara ini kemudian dinamai Republik Kesatuan Kamerun pada 1972 dan Republik Kamerun pada 1984.

Dibandingkan dengan negara-negara Afrika lain, Kamerun relatif stabil. Hal ini memungkinkan perkembangan cocok tanam, jalan, kereta api, dan industri minyak bumi dan kayu. Namun banyak warga Kamerun tinggal dalam kemiskinan sebagai petani. Kekuasaan dipegang oleh presiden Paul Biya dan partainya Cameroon People's Democratic Movement, dan korupsi membudaya. Komunitas Anglophone merasa makin terasing dari pemerintah, dan politisi Anglophone menyerukan desentralisasi atau bahkan pemisahan diri.

Sejarah

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Joseph Merrick yaitu seorang misionaris Baptis dari Jamaika yang mendirikan sebuah gereja di selang suku Isubu

Kawasan yang sekarang dikenal sebagai Kamerun pertama dihuni dalam masa waktu seratus tahun Neolitikum. Masyarakat terlama yaitu kelompok-kelompok Pygmy seperti suku Baka.[1] Kebudayaan Sao muncul di dekat danau Chad sekitar 500 M dan digantikan oleh kerajaan Kanem dan kemudian kerajaan Bornu. Berbagai kerajaan, fondom, dan chiefdom juga muncul di barat.

Pelaut dari Portugal sampai pantai Kamerun pada 1472. Mereka melihat kelimpahan udang dan kepiting di sungai Wouri dan menamainya Rio dos Camarões (sungai udang), dan dari kata ini kemudian diturunkan "Kamerun". Sesudah itu, pedagang dan misionaris Eropa datang ke Kamerun dan masuk ke pedalaman. Pada awal masa seratus tahun ke-19, Modibo Adama memimpin tentara suku Fula dalam jihad di utara melawan orang-orang non-Muslim dan mendirikan Emirat Adamawa. Orang-orang yang melarikan diri dari tentara Fulani ini kemudian menetap di berbagai kawasan.[2]

Kekaisaran Jerman menjajah Kamerun mulai 1884 dan masuk ke pedalaman. Mereka memulai proyek untuk memperbaiki infrastruktur dengan sistem perbudakan.[3] Dengan kekalahan Jerman dalam Perang Lingkungan kehidupan II, Kamerun menjadi kawasan mandat Liga Bangsa-Bangsa dan dibagi menjadi kawasan Perancis Cameroun dan kawasan Britania Cameroons pada 1919. Perancis kemudian menggabungkan ekonomi Cameroun dengan ekonomi Perancis[4] dan memperbaiki infrastruktur dengan penanaman modal, pekerja terampil, dan perbudakan.[3] Britania memerintah kawasan mereka dari negara tetangga Nigeria. Hal ini mengakibatkan Kamerun menjadi "koloni dari koloni" yang terabaikan. Tenaga kerja migran Nigeria masuk ke Cameroons selatan, mengakhiri perbudakan tapi juga membuat masyarakat asli marah.[5] Mandat Liga Bangsa-Bangsa diubah menjadi United Nations Trusteeships pada 1946, dan masalah kemerdekaan mulai muncul di Cameroun.[4] Perancis melarang partai politik paling radikal, Union des Populations du Cameroun (UPC), pada 13 Juli 1955. Hal ini mengakibatkan perang gerilya panjang dan pembunuhan pimpinan partai ini, Ruben Um Nyobé.[6] Di Cameroons diperdebatkan selang bergabung dengan Cameroun atau Nigeria.

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Ahmadou Ahidjo tiba di Washington, D.C., Juli 1982

Pada 1 Januari 1960, Cameroun mendapat kemerdekaan dari Perancis di bawah presiden Ahmadou Ahidjo, dan pada 1 Oktober 1961, Southern Cameroons bergabung dengan tetangganya untuk membentuk Republik Federasi Kamerun. Ahidjo menggunakan perang melawan UPC dan kekhawatiran hendak perang etnis untuk menggalang kekuasaan presiden, bahkan sesudah UPC dikalahkan pada 1971.[6] Partai politiknya, Cameroon National Union (CNU), menjadi satu-satunya partai politik pada 1 September 1966 dan pada 1972, sistem pemerintahan federasi diubah menjadi United Republic of Cameroon (Republik Kesatuan Kamerun), dengan ibukota Yaoundé.[7] Ahidjo memilih kebijakan ekonomi planned liberalism, mengutamakan cash crops dan minyak bumi. Pemerintah menggunakan uang dari minyak untuk menciptakan persediaan uang nasional, membayar petani, dan membiayai proyek-proyek pembangunan besar; namun banyak proyek gagal karena Ahidjo melaksanakan nepotisme dengan menunjuk teman-temannya walaupun mereka tidak kompeten.[8]

Ahidjo mengundurkan diri pada 4 November 1982 dan menunjuk penerusnya, Paul Biya. Namun Ahidjo tetap mengendalikan CNU dan mencoba untuk memerintah negara dari belakangan tirai sampai Biya dan sekutu-sekutunya mendesak Ahidjo untuk mundur. Biya memulai masa pemerintahannya dengan melakukan usaha ke arah demokrasi, namun sebuah usaha kudeta mengembalikan gaya pemerintahannya ke pendahulunya.[9] Sebuah krisis ekonomi terjadi pada pertengahan 1980-an sampai kesudahan 1990-an karena kondisi ekonomi lingkungan kehidupan, kekeringan, harga minyak bumi yang jatuh, korupsi, mismanagement, dan kolusi. Kamerun menanti bantuan asing, memotong pengeluaran negara, dan memprivatisasi industri. Dengan dimulainya politik multipartai pada Desember 1990, kelompok-kelompok Anglophone menuntut otonomi yang semakin agung, dan sebagian menuntut kemerdekaan sebagai Republik Ambazonia.[10]

Politik dan pemerintahan

Presiden Kamerun yaitu kepala negara dan memiliki kekuasaan yang luas untuk menciptakan kebijakan, mengatur badan-badan pemerintah, mengepalai angkatan bersenjata, membicarakan dan mengesahkan janji, dan mencetuskan kondisi darurat.[11] Presiden menunjuk pejabat-pejabat negara di seluruh tingkat, mulai dari perdana menteri (kepala pemerintahan) sampai gubernur provinsi, pejabat divisi, dan proses lembaga kaki tangan kota-kota agung. Presiden dipilih secara langsung setiap tujuh tahun. Di kota-kota kecil, masyarakat memilih walikota. Korupsi tersebar di seluruh tingkat pemerintahan. Pada 1997, Kamerun mendirikan kantor-kantor anti korupsi di 29 kementrian, tapi hanya 25% yang bekerja,[12] dan pada 2006, Transparency International menaruh Kamerun di posisi 138 dari 163 negara.[13] Pada 18 Januari 2006, Biya memulai gerakan anti korupsi di bawah pengawasan National Anti-Corruption Observatory.[12]

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Patung seorang tetua di Bana, Provinsi Barat

Sistem hukum Kamerun didasarkan pada hukum di Perancis dengan pengaruh common law.[14] Walaupun independen, lembaga yudikatif berada di bawah lembaga eksekutif Departemen Kehakiman.[15] Presiden menunjuk hakim di seluruh tingkat pemerintahan. Lembaga yudikatif dibagi menjadi tribunal, Pengadilan Banding, dan Mahkamah Agung. Majelis Nasional memilih proses Pengadilan Tinggi yang mengadili pejabat-pejabat tinggi negara bila mereka dituduh membahayakan keamanan nasional.

Berbagai organisasi hak asasi manusia menuduh polisi dan militer menyiksa tersangka kriminal, etnis minoritas, kaum homoseksual, dan aktivis politik.[16] Penjara diberi inti terlalu penuh dan kekurangan makanan dan sarana prasarana medis,[17][18] dan penjara yang dikepalai oleh pimpinan tradisional di utara dituduh menahan lawan politik karena desakan pemerintah.[19] Namun, semenjak awal tahun 2000-an, banyak polisi telah dihukum karena pelanggaran hukum.[18]

Majelis Nasional membuat hukum. Badan ini terdiri dari 180 proses yang dipilih untuk masa posisi 5 tahun dan bersidang 3 kali setahun. Hukum disahkan oleh pemungutan suara mayoritas. Badan ini jarang menolak hukum yang diusulkan oleh presiden.[15] Konstitusi 1996 mendirikan parlemen majelis rendah, yaitu Senat yang beranggotakan 100 orang. Namun lembaga ini belum pernah dipakai.[14] Pemerintah mengakui kekuasaan pimpinan tradisional, fon, dan lamibe untuk memerintah di tingkat lokal dan untuk menyelesaikan persengketaan sepanjang keputusan mereka tidak berlawanan dengan hukum nasional.[20]

Partai Presiden Paul Biya, Cameroon People's Democratic Movement (CPDM) yaitu satu-satunya partai politik yang sah sampai Desember 1990. Berbagai partai politik etnis dan agama telah muncul semenjak ketika itu. Oposisi utama yaitu Social Democratic Front (SDF), didukung sebagian agung oleh kawasan Anglophone dan dipimpin oleh John Fru Ndi.[21] Biya dan partainya telah mengendalikan kepresidenan dan Majelis Nasional dalam pemilu-pemilu nasional, tapi lawan-lawan politiknya menuduh bahwa hal ini tidak tidak berat sebelah.[10] Berbagai organisasi HAM menuduh pemerintah menekan kebebasan kumpulan oposisi dengan mencegah demonstrasi, menghentikan pertemuan, dan menangkap para pimpinan dan wartawan oposisi.[22][19] Freedom House memberi Kamerun peringkat "not free" dalam hal hak politik dan kebebasan sipil.[23] Pemilu parlemen terakhir dipersiapkan pada 22 Juli 2007.[24]

Kamerun yaitu proses Commonwealth of Nations dan La Francophonie. Hubungan luar negeri mereka mengikuti sekutu terdekat mereka, Perancis.[25] Negara ini juga sangat bergantung pada Perancis dalam hal pertahanan,[15] walaupun pengeluaran militer tinggi dibandingkan dengan sektor pemerintahan lain.[26] Biya telah berselisih dengan pemerintah Nigeria dalam hal kepemilikan semenanjung Bakassi dan dengan presiden Gabon El Hadj Omar Bongo tentang urusan pribadi.[27] Walaupun demikian, perang saudara yaitu ancaman utama dalam negeri, karena ketegangan selang kaum Kristen dan Muslim dan selang kaum Anglophones dan Francophones.[28]

Pendidikan dan kesehatan

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Papan nama seorang "traditional doctor" atau dukun di Tatum, Provinsi Barat Laut

Sebagian agung anak-anak mampu mendapat pendidikan di sekolah negeri yang gratis atau sekolah swasta yang diberi subsidi[29] Sistem pendidikan di Kamerun yaitu campuran selang sistem Inggris dan Perancis[30] dengan bahasa pengantar sebagian agung bahasa Inggris atau Perancis.[31] Kamerun memiliki tingkat kehadiran sekolah tertinggi di Afrika.[29] Anak perempuan semakin jarang bersekolah daripada anak laki-laki karena pengaruh aturan sejak dahulu kala, kewajiban rumah tangga, pernikahan dan kehamilan dini, dan pelecehan seksual. Walaupun tingkat kehadiran semakin tinggi di selatan,[29] terlalu banyak guru diberi tugas ke sana, sehingga di utara sekolah-sekolah memiliki terlalu sedikit guru.[18]

Kualitas kesehatan di Kamerun biasanya rendah.[32] Di luar kota-kota agung, sarana prasarana kesehatan biasanya kotor dan tidak lengkap.[33] Penyakit yang berjangkit misalnya demam berdarah, filariasis, leishmaniasis, malaria, meningitis, schistosomiasis, dan penyakit tidur.[34] Tingkat infeksi HIV/AIDS dianggarkan 5,4% dari masyarakat usia 15–49,[35] walaupun tekanan sosial membuat banyak laporan semakin rendah dari sebenarnya.[36] Dukun yaitu alternatif populer terhadap ilmu pengobatan barat.[37]

Provinsi

Kamerun terbagi untuk 10 provinsi:

Lihat juga

  • Daftar negara-negara di lingkungan kehidupan

Catatan

  1. ^ DeLancey and DeLancey 2
  2. ^ Fanso 84
  3. ^ a b DeLancey and DeLancey 125
  4. ^ a b DeLancey and DeLancey 5
  5. ^ DeLancey and DeLancey 4.
  6. ^ a b DeLancey and DeLancey 6
  7. ^ DeLancey and DeLancey 19
  8. ^ DeLancey and DeLancey 7
  9. ^ DeLancey and DeLancey 8
  10. ^ a b DeLancey and DeLancey 9
  11. ^ "Background Notes: Cameroon; Neba 250.
  12. ^ a b IRIN, "New anti-corruption drive"
  13. ^ 2006 Corruption Perceptions Index 2006
  14. ^ a b "Cameroon", The World Factbook
  15. ^ a b c "Background Note: Cameroon"
  16. ^ "Cameroon", Amnesty International; "Cameroon (2006)", Freedom House; "Cameroon", Country Reports on Human Rights Practices, U.S. Department of State; "Elections to the Human Rights Council", Amnesty International
  17. ^ "Elections to the Human Rights Council"
  18. ^ a b c "Cameroon", Country Reports on Human Rights Practices
  19. ^ a b "Cameroon (2006)", Freedom House
  20. ^ "Background Note: Cameroon"; Neba 252
  21. ^ West 11
  22. ^ "Cameroon", Amnesty International
  23. ^ Kamerun mendapat peringkat 6 dalam kedua kategori dari skala 1 sampai 7, dengan 1 yaitu "most free" dan 7 yaitu "least free". "Cameroon (2006)", Freedom House
  24. ^ Kandemeh
  25. ^ DeLancey and DeLancey 126; Ngoh 328.
  26. ^ DeLancey and DeLancey 30
  27. ^ West 11
  28. ^ MacDonald 69
  29. ^ a b c Mbaku 15
  30. ^ DeLancey and DeLancey 105–6
  31. ^ Mbaku 16
  32. ^ DeLancey and DeLancey 21
  33. ^ West 64
  34. ^ West 58–60
  35. ^ "Cameroon", UNAIDS
  36. ^ DeLancey and DeLancey 21
  37. ^ Lantum and Monono 14

Pustaka

  • "Corruption Perceptions Index 2006". Transparency International. Diakses 6 April 2007.
  • "Background Note: Cameroon". October 2006. United States Department of State. Diakses 6 April 2007.
  • "Cameroon". Amnesty International Report 2006. Amnesty International Publications. Diakses 6 April 2007.
  • "Cameroon". Country Reports on Human Rights Practices, 6 Maret 2007. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, U.S. Department of State. Accessed 6 April 2007.
  • "Cameroon". Human Development Report 2006. United Nations Development Programme. Diakses 6 April 2007.
  • "Cameroon". The World Factbook. United States Central Intelligence Agency. 15 Maret 2007. Diakses 6 April 2007.
  • "Cameroon". UNAIDS. Diakses 6 April 2007.
  • "Cameroon (2006)". Country Report: 2006 Edition. Freedom House, Inc. Diakses 6 April 2007.
  • "Cameroon - Annual Report 2007". Reporters without Borders. Diakses 6 April 2007.
  • "CAMEROON: New anti-corruption drive leaves many sceptical". 27 Januari 2006. IRIN. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Diakses 6 April 2007.
  • Constitution of the Republic of Cameroon (English and French versions). 18 Januari 1996. Diakses 6 April 2007.
  • DeLancey, Mark W., and Mark Dike DeLancey (2000): Historical Dictionary of the Republic of Cameroon (3rd ed.). Lanham, Maryland: The Scarecrow Press.
  • Demographic Yearbook 2004. United Nations Statistics Division.
  • "2006 Elections to the Human Rights Council: Background information on candidate countries". May 2006. Amnesty International Publications. Accessed 6 April 2007.
  • Fanso, V. G. (1989). Cameroon History for Secondary Schools and Colleges, Vol. 1: From Prehistoric Times to the Nineteenth Century. Hong Kong: Macmillan Education Ltd.
  • Fitzpatrick, Mary (2002). "Cameroon." Lonely Planet West Africa, 5th ed. China: Lonely Planet Publications Pty Ltd.
  • Fomensky, R., M. Gwanfogbe, and F. Tsala, editorial advisers (1985) Macmillan School Atlas for Cameroon. Malaysia: Macmillan Education Ltd.
  • Fonge, Fuabeh P. (1997). Modernization without Development in Africa: Patterns of Change and Continuity in Post-Independence Cameroonian Public Service. Trenton, New Jersey: Africa World Press, Inc.
  • Geschiere, Peter (1997). The Modernity of Witchcraft: Politics and the Occult in Postcolonial Africa. Charlottesville: University Press of Virginia.
  • Gwanfogbe, Mathew, Ambrose Meligui, Jean Moukam, and Jeanette Nguoghia (1983). Geography of Cameroon. Hong Kong: Macmillan Education Ltd.
  • "Highest Average Annual Precipitation Extremes". Global Measured Extremes of Temperature and Precipitation, National Climatic Data Center, 9 Agustus 2004. Diakses 6 April 2007.
  • Hudgens, Jim, and Richard Trillo (1999). West Africa: The Rough Guide. 3rd ed. London: Rough Guides Ltd.
  • International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (28 Mei 2007). "Cameroon: Population Movement; DREF Bulletin no. MDRCM004". ReliefWeb. Accessed 18 Juni 2007.
  • Kandemeh, Emmanuel (17 Juli 2007). "Journalists Warned against Declaring Election Results", Cameroon Tribune. Diakses 18 Juli 2007.
  • Lantum, Daniel M., and Martin Ekeke Monono (2005). "Republic of Cameroon", Who Global Atlas of Traditional, Complementary and Alternative Medicine. World Health Organization.
  • MacDonald, Brian S. (1997). "Case Study 4: Cameroon", Military Spending in Developing Countries: How Much Is Too Much? McGill-Queen's University Press.
  • Mbaku, John Mukum (2005). Culture and Customs of Cameroon. Westport, Connecticut: Greenwood Press.
  • Musa, Tansa (27 Juni 2007). "Gunmen kill one, kidnap 22 in Cameroon near CAR". Reuters. Accessed 27 Juni 2007.
  • Neba, Aaron (1999). Modern Geography of the Republic of Cameroon, 3rd ed. Bamenda: Neba Publishers.
  • Niba, Francis Ngwa (20 Februari 2007). "New language for divided Cameroon". BBC News. Diakses 6 April 2007.
  • Nkolo, Jean-Victor, and Graeme Ewens (2000). "Cameroon: Music of a Small Continent". World Music, Volume 1: Africa, Europe and the Middle East. London: Rough Guides Ltd.
  • "Rank Order - Area". The World Factbook. United States Central Intelligence Agency. 15 Maret 2007. Diakses 6 April 2007.
  • Sa'ah, Randy Joe (23 Juni 2006). "Cameroon girls battle 'breast ironing'". BBC News. Diakses 6 April 2007.
  • Swarovski Orchestra (2004). National Anthems of the World. Koch International Classics. Audio CD.
  • Volet, Jean-Marie (10 November 2006). "Cameroon Literature at a glance". Reading women writers and African literatures. Diakses 6 April 2007.
  • West, Ben (2004). Cameroon: The Bradt Travel Guide. Guilford, Connecticut: The Globe Pequot Press Inc.
  • Wight, Susannah, ed. (2006). Cameroon. Spain: MTH Multimedia S.L.
  • "World Economic and Financial Surveys". World Economic Outlook Database, International Monetary Fund. September 2006. Diakses 6 April 2007.
  • World Population Prospects: The 2006 Revision Population Database. 2006. United Nations Population Division. Diakses 6 April 2007.

Tautan luar


edunitas.com


Page 10

République du Cameroun
Republic of Cameroon

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?
Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?
BenderaLambang
Motto: Paix, Travail, Patrie / Peace, Work, Fatherland
(Perancis, Inggris: "Perdamaian, Pekerjaan, Tanah Air")
Lagu kebangsaan: Chant de Ralliement

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Ibu kotaYaounde
Kota terbesarDouala
Bahasa resmiPerancis, Inggris
PemerintahanRepublik
 - PresidenPaul Biya
 - Perdana MenteriPhilémon Yang
Kemerdekaan
 - - Dari Perancis dan Britania Raya
1 Januari 1960 
Luas
 - Total475,442 km2 (54)
 - Perairan (%)1,3%
Masyarakat
 - Perkiraan 201320.549.221 (58)
 - Sensus 200517.463.836 
 - Kepadatan39,7/km2 (167)
PDB (KKB)Perkiraan 2012
 - TotalUS$50,774 miliar 
 - Per kapitaUS$2.366 
Mata uangFranc CFA (XAF)
Zona masa(UTC+1)
 - Musim panas (DST) (UTC+1)
Ranah Internet.cm
Kode telepon237

Republik Kamerun yaitu sebuah republik kesatuan di Afrika tengah dan barat. Dia bersamaan batasnya dengan Nigeria di barat, Chad di timur laut, Republik Afrika Tengah di timur, dan Republik Kongo, Gabon, dan Guinea Khatulistiwa di selatan. Pantai Kamerun terletak di Teluk Bonny, proses dari Teluk Guinea dan Samudera Atlantik. Negara ini disebut "Afrika dalam miniatur" karena banyaknya ragam geologi dan aturan sejak dahulu kalanya. Kawasannya memiliki pantai, gurun, gunung, hutan hujan, dan savana. Titik tertinggi yaitu Gunung Kamerun di barat daya, dan kota-kota terbesar yaitu Douala, Yaoundé, dan Garoua. Kamerun memiliki semakin dari 200 kumpulan etnis dan bahasa. Negara ini juga dikenal dengan gaya musiknya yang khas, terutama makossa dan bikutsi, dan dengan tim nasional sepak bolanya. Bahasa Inggris dan Perancis yaitu bahasa resmi.

Masyarakat awal kawasan ini yaitu kebudayaan Sao di sekitar danau Chad dan suku Baka di tenggara. Penjelajah Portugis sampai pantainya pada masa seratus tahun ke-15 dan menamai kawasan ini Rio dos Camarões ("Sungai Udang"), dan dari sini muncul nama "Kamerun". Tentara suku Fula mendirikan Emirat Adamawa di utara pada masa seratus tahun ke-19, dan berbagai kumpulan etnis di barat dan barat laut mendirikan chiefdom dan fondom. Kamerun menjadi koloni Kekaisaran Jerman pada 1884. Sesudah Perang Lingkungan kehidupan I, kawasan ini dibagi selang Perancis dan Britania sebagai mandat Liga Bangsa-Bangsa. Partai politik Union des Populations du Cameroun memperjuangkan kemerdekaan namun dilarang pada tahun 1950-an. Partai ini memerangi Perancis sampai 1971. Pada 1960, Kamerun Perancis merdeka sebagai Republik Kamerun dengan presiden Ahmadou Ahidjo. Proses selatan dari Kamerun Britania bergabung pada 1961 untuk membentuk Republik Federasi Kamerun. Negara ini kemudian dinamai Republik Kesatuan Kamerun pada 1972 dan Republik Kamerun pada 1984.

Dibandingkan dengan negara-negara Afrika lain, Kamerun relatif stabil. Hal ini memungkinkan perkembangan cocok tanam, jalan, kereta api, dan industri minyak bumi dan kayu. Namun banyak warga Kamerun tinggal dalam kemiskinan sebagai petani. Kekuasaan dipegang oleh presiden Paul Biya dan partainya Cameroon People's Democratic Movement, dan korupsi membudaya. Komunitas Anglophone merasa makin terasing dari pemerintah, dan politisi Anglophone menyerukan desentralisasi atau bahkan pemisahan diri.

Sejarah

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Joseph Merrick yaitu seorang misionaris Baptis dari Jamaika yang mendirikan sebuah gereja di selang suku Isubu

Kawasan yang sekarang dikenal sebagai Kamerun pertama dihuni dalam masa waktu seratus tahun Neolitikum. Masyarakat terlama yaitu kelompok-kelompok Pygmy seperti suku Baka.[1] Kebudayaan Sao muncul di dekat danau Chad sekitar 500 M dan digantikan oleh kerajaan Kanem dan kemudian kerajaan Bornu. Berbagai kerajaan, fondom, dan chiefdom juga muncul di barat.

Pelaut dari Portugal sampai pantai Kamerun pada 1472. Mereka melihat kelimpahan udang dan kepiting di sungai Wouri dan menamainya Rio dos Camarões (sungai udang), dan dari kata ini kemudian diturunkan "Kamerun". Sesudah itu, pedagang dan misionaris Eropa datang ke Kamerun dan masuk ke pedalaman. Pada awal masa seratus tahun ke-19, Modibo Adama memimpin tentara suku Fula dalam jihad di utara melawan orang-orang non-Muslim dan mendirikan Emirat Adamawa. Orang-orang yang melarikan diri dari tentara Fulani ini kemudian menetap di berbagai kawasan.[2]

Kekaisaran Jerman menjajah Kamerun mulai 1884 dan masuk ke pedalaman. Mereka memulai proyek untuk memperbaiki infrastruktur dengan sistem perbudakan.[3] Dengan kekalahan Jerman dalam Perang Lingkungan kehidupan II, Kamerun menjadi kawasan mandat Liga Bangsa-Bangsa dan dibagi menjadi kawasan Perancis Cameroun dan kawasan Britania Cameroons pada 1919. Perancis kemudian menggabungkan ekonomi Cameroun dengan ekonomi Perancis[4] dan memperbaiki infrastruktur dengan penanaman modal, pekerja terampil, dan perbudakan.[3] Britania memerintah kawasan mereka dari negara tetangga Nigeria. Hal ini mengakibatkan Kamerun menjadi "koloni dari koloni" yang terabaikan. Tenaga kerja migran Nigeria masuk ke Cameroons selatan, mengakhiri perbudakan tapi juga membuat masyarakat asli marah.[5] Mandat Liga Bangsa-Bangsa diubah menjadi United Nations Trusteeships pada 1946, dan masalah kemerdekaan mulai muncul di Cameroun.[4] Perancis melarang partai politik paling radikal, Union des Populations du Cameroun (UPC), pada 13 Juli 1955. Hal ini mengakibatkan perang gerilya panjang dan pembunuhan pimpinan partai ini, Ruben Um Nyobé.[6] Di Cameroons diperdebatkan selang bergabung dengan Cameroun atau Nigeria.

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Ahmadou Ahidjo tiba di Washington, D.C., Juli 1982

Pada 1 Januari 1960, Cameroun mendapat kemerdekaan dari Perancis di bawah presiden Ahmadou Ahidjo, dan pada 1 Oktober 1961, Southern Cameroons bergabung dengan tetangganya untuk membentuk Republik Federasi Kamerun. Ahidjo menggunakan perang melawan UPC dan kekhawatiran hendak perang etnis untuk menggalang kekuasaan presiden, bahkan sesudah UPC dikalahkan pada 1971.[6] Partai politiknya, Cameroon National Union (CNU), menjadi satu-satunya partai politik pada 1 September 1966 dan pada 1972, sistem pemerintahan federasi diubah menjadi United Republic of Cameroon (Republik Kesatuan Kamerun), dengan ibukota Yaoundé.[7] Ahidjo memilih kebijakan ekonomi planned liberalism, mengutamakan cash crops dan minyak bumi. Pemerintah menggunakan uang dari minyak untuk menciptakan persediaan uang nasional, membayar petani, dan membiayai proyek-proyek pembangunan besar; namun banyak proyek gagal karena Ahidjo melaksanakan nepotisme dengan menunjuk teman-temannya walaupun mereka tidak kompeten.[8]

Ahidjo mengundurkan diri pada 4 November 1982 dan menunjuk penerusnya, Paul Biya. Namun Ahidjo tetap mengendalikan CNU dan mencoba untuk memerintah negara dari belakangan tirai sampai Biya dan sekutu-sekutunya mendesak Ahidjo untuk mundur. Biya memulai masa pemerintahannya dengan melakukan usaha ke arah demokrasi, namun sebuah usaha kudeta mengembalikan gaya pemerintahannya ke pendahulunya.[9] Sebuah krisis ekonomi terjadi pada pertengahan 1980-an sampai kesudahan 1990-an karena kondisi ekonomi lingkungan kehidupan, kekeringan, harga minyak bumi yang jatuh, korupsi, mismanagement, dan kolusi. Kamerun menanti bantuan asing, memotong pengeluaran negara, dan memprivatisasi industri. Dengan dimulainya politik multipartai pada Desember 1990, kelompok-kelompok Anglophone menuntut otonomi yang semakin agung, dan sebagian menuntut kemerdekaan sebagai Republik Ambazonia.[10]

Politik dan pemerintahan

Presiden Kamerun yaitu kepala negara dan memiliki kekuasaan yang luas untuk menciptakan kebijakan, mengatur badan-badan pemerintah, mengepalai angkatan bersenjata, membicarakan dan mengesahkan janji, dan mencetuskan kondisi darurat.[11] Presiden menunjuk pejabat-pejabat negara di seluruh tingkat, mulai dari perdana menteri (kepala pemerintahan) sampai gubernur provinsi, pejabat divisi, dan proses lembaga kaki tangan kota-kota agung. Presiden dipilih secara langsung setiap tujuh tahun. Di kota-kota kecil, masyarakat memilih walikota. Korupsi tersebar di seluruh tingkat pemerintahan. Pada 1997, Kamerun mendirikan kantor-kantor anti korupsi di 29 kementrian, tapi hanya 25% yang bekerja,[12] dan pada 2006, Transparency International menaruh Kamerun di posisi 138 dari 163 negara.[13] Pada 18 Januari 2006, Biya memulai gerakan anti korupsi di bawah pengawasan National Anti-Corruption Observatory.[12]

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Patung seorang tetua di Bana, Provinsi Barat

Sistem hukum Kamerun didasarkan pada hukum di Perancis dengan pengaruh common law.[14] Walaupun independen, lembaga yudikatif berada di bawah lembaga eksekutif Departemen Kehakiman.[15] Presiden menunjuk hakim di seluruh tingkat pemerintahan. Lembaga yudikatif dibagi menjadi tribunal, Pengadilan Banding, dan Mahkamah Agung. Majelis Nasional memilih proses Pengadilan Tinggi yang mengadili pejabat-pejabat tinggi negara bila mereka dituduh membahayakan keamanan nasional.

Berbagai organisasi hak asasi manusia menuduh polisi dan militer menyiksa tersangka kriminal, etnis minoritas, kaum homoseksual, dan aktivis politik.[16] Penjara diberi inti terlalu penuh dan kekurangan makanan dan sarana prasarana medis,[17][18] dan penjara yang dikepalai oleh pimpinan tradisional di utara dituduh menahan lawan politik karena desakan pemerintah.[19] Namun, semenjak awal tahun 2000-an, banyak polisi telah dihukum karena pelanggaran hukum.[18]

Majelis Nasional membuat hukum. Badan ini terdiri dari 180 proses yang dipilih untuk masa posisi 5 tahun dan bersidang 3 kali setahun. Hukum disahkan oleh pemungutan suara mayoritas. Badan ini jarang menolak hukum yang diusulkan oleh presiden.[15] Konstitusi 1996 mendirikan parlemen majelis rendah, yaitu Senat yang beranggotakan 100 orang. Namun lembaga ini belum pernah dipakai.[14] Pemerintah mengakui kekuasaan pimpinan tradisional, fon, dan lamibe untuk memerintah di tingkat lokal dan untuk menyelesaikan persengketaan sepanjang keputusan mereka tidak berlawanan dengan hukum nasional.[20]

Partai Presiden Paul Biya, Cameroon People's Democratic Movement (CPDM) yaitu satu-satunya partai politik yang sah sampai Desember 1990. Berbagai partai politik etnis dan agama telah muncul semenjak ketika itu. Oposisi utama yaitu Social Democratic Front (SDF), didukung sebagian agung oleh kawasan Anglophone dan dipimpin oleh John Fru Ndi.[21] Biya dan partainya telah mengendalikan kepresidenan dan Majelis Nasional dalam pemilu-pemilu nasional, tapi lawan-lawan politiknya menuduh bahwa hal ini tidak tidak berat sebelah.[10] Berbagai organisasi HAM menuduh pemerintah menekan kebebasan kumpulan oposisi dengan mencegah demonstrasi, menghentikan pertemuan, dan menangkap para pimpinan dan wartawan oposisi.[22][19] Freedom House memberi Kamerun peringkat "not free" dalam hal hak politik dan kebebasan sipil.[23] Pemilu parlemen terakhir dipersiapkan pada 22 Juli 2007.[24]

Kamerun yaitu proses Commonwealth of Nations dan La Francophonie. Hubungan luar negeri mereka mengikuti sekutu terdekat mereka, Perancis.[25] Negara ini juga sangat bergantung pada Perancis dalam hal pertahanan,[15] walaupun pengeluaran militer tinggi dibandingkan dengan sektor pemerintahan lain.[26] Biya telah berselisih dengan pemerintah Nigeria dalam hal kepemilikan semenanjung Bakassi dan dengan presiden Gabon El Hadj Omar Bongo tentang urusan pribadi.[27] Walaupun demikian, perang saudara yaitu ancaman utama dalam negeri, karena ketegangan selang kaum Kristen dan Muslim dan selang kaum Anglophones dan Francophones.[28]

Pendidikan dan kesehatan

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Papan nama seorang "traditional doctor" atau dukun di Tatum, Provinsi Barat Laut

Sebagian agung anak-anak mampu mendapat pendidikan di sekolah negeri yang gratis atau sekolah swasta yang diberi subsidi[29] Sistem pendidikan di Kamerun yaitu campuran selang sistem Inggris dan Perancis[30] dengan bahasa pengantar sebagian agung bahasa Inggris atau Perancis.[31] Kamerun memiliki tingkat kehadiran sekolah tertinggi di Afrika.[29] Anak perempuan semakin jarang bersekolah daripada anak laki-laki karena pengaruh aturan sejak dahulu kala, kewajiban rumah tangga, pernikahan dan kehamilan dini, dan pelecehan seksual. Walaupun tingkat kehadiran semakin tinggi di selatan,[29] terlalu banyak guru diberi tugas ke sana, sehingga di utara sekolah-sekolah memiliki terlalu sedikit guru.[18]

Kualitas kesehatan di Kamerun biasanya rendah.[32] Di luar kota-kota agung, sarana prasarana kesehatan biasanya kotor dan tidak lengkap.[33] Penyakit yang berjangkit misalnya demam berdarah, filariasis, leishmaniasis, malaria, meningitis, schistosomiasis, dan penyakit tidur.[34] Tingkat infeksi HIV/AIDS dianggarkan 5,4% dari masyarakat usia 15–49,[35] walaupun tekanan sosial membuat banyak laporan semakin rendah dari sebenarnya.[36] Dukun yaitu alternatif populer terhadap ilmu pengobatan barat.[37]

Provinsi

Kamerun terbagi untuk 10 provinsi:

Lihat juga

  • Daftar negara-negara di lingkungan kehidupan

Catatan

  1. ^ DeLancey and DeLancey 2
  2. ^ Fanso 84
  3. ^ a b DeLancey and DeLancey 125
  4. ^ a b DeLancey and DeLancey 5
  5. ^ DeLancey and DeLancey 4.
  6. ^ a b DeLancey and DeLancey 6
  7. ^ DeLancey and DeLancey 19
  8. ^ DeLancey and DeLancey 7
  9. ^ DeLancey and DeLancey 8
  10. ^ a b DeLancey and DeLancey 9
  11. ^ "Background Notes: Cameroon; Neba 250.
  12. ^ a b IRIN, "New anti-corruption drive"
  13. ^ 2006 Corruption Perceptions Index 2006
  14. ^ a b "Cameroon", The World Factbook
  15. ^ a b c "Background Note: Cameroon"
  16. ^ "Cameroon", Amnesty International; "Cameroon (2006)", Freedom House; "Cameroon", Country Reports on Human Rights Practices, U.S. Department of State; "Elections to the Human Rights Council", Amnesty International
  17. ^ "Elections to the Human Rights Council"
  18. ^ a b c "Cameroon", Country Reports on Human Rights Practices
  19. ^ a b "Cameroon (2006)", Freedom House
  20. ^ "Background Note: Cameroon"; Neba 252
  21. ^ West 11
  22. ^ "Cameroon", Amnesty International
  23. ^ Kamerun mendapat peringkat 6 dalam kedua kategori dari skala 1 sampai 7, dengan 1 yaitu "most free" dan 7 yaitu "least free". "Cameroon (2006)", Freedom House
  24. ^ Kandemeh
  25. ^ DeLancey and DeLancey 126; Ngoh 328.
  26. ^ DeLancey and DeLancey 30
  27. ^ West 11
  28. ^ MacDonald 69
  29. ^ a b c Mbaku 15
  30. ^ DeLancey and DeLancey 105–6
  31. ^ Mbaku 16
  32. ^ DeLancey and DeLancey 21
  33. ^ West 64
  34. ^ West 58–60
  35. ^ "Cameroon", UNAIDS
  36. ^ DeLancey and DeLancey 21
  37. ^ Lantum and Monono 14

Pustaka

  • "Corruption Perceptions Index 2006". Transparency International. Diakses 6 April 2007.
  • "Background Note: Cameroon". October 2006. United States Department of State. Diakses 6 April 2007.
  • "Cameroon". Amnesty International Report 2006. Amnesty International Publications. Diakses 6 April 2007.
  • "Cameroon". Country Reports on Human Rights Practices, 6 Maret 2007. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, U.S. Department of State. Accessed 6 April 2007.
  • "Cameroon". Human Development Report 2006. United Nations Development Programme. Diakses 6 April 2007.
  • "Cameroon". The World Factbook. United States Central Intelligence Agency. 15 Maret 2007. Diakses 6 April 2007.
  • "Cameroon". UNAIDS. Diakses 6 April 2007.
  • "Cameroon (2006)". Country Report: 2006 Edition. Freedom House, Inc. Diakses 6 April 2007.
  • "Cameroon - Annual Report 2007". Reporters without Borders. Diakses 6 April 2007.
  • "CAMEROON: New anti-corruption drive leaves many sceptical". 27 Januari 2006. IRIN. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Diakses 6 April 2007.
  • Constitution of the Republic of Cameroon (English and French versions). 18 Januari 1996. Diakses 6 April 2007.
  • DeLancey, Mark W., and Mark Dike DeLancey (2000): Historical Dictionary of the Republic of Cameroon (3rd ed.). Lanham, Maryland: The Scarecrow Press.
  • Demographic Yearbook 2004. United Nations Statistics Division.
  • "2006 Elections to the Human Rights Council: Background information on candidate countries". May 2006. Amnesty International Publications. Accessed 6 April 2007.
  • Fanso, V. G. (1989). Cameroon History for Secondary Schools and Colleges, Vol. 1: From Prehistoric Times to the Nineteenth Century. Hong Kong: Macmillan Education Ltd.
  • Fitzpatrick, Mary (2002). "Cameroon." Lonely Planet West Africa, 5th ed. China: Lonely Planet Publications Pty Ltd.
  • Fomensky, R., M. Gwanfogbe, and F. Tsala, editorial advisers (1985) Macmillan School Atlas for Cameroon. Malaysia: Macmillan Education Ltd.
  • Fonge, Fuabeh P. (1997). Modernization without Development in Africa: Patterns of Change and Continuity in Post-Independence Cameroonian Public Service. Trenton, New Jersey: Africa World Press, Inc.
  • Geschiere, Peter (1997). The Modernity of Witchcraft: Politics and the Occult in Postcolonial Africa. Charlottesville: University Press of Virginia.
  • Gwanfogbe, Mathew, Ambrose Meligui, Jean Moukam, and Jeanette Nguoghia (1983). Geography of Cameroon. Hong Kong: Macmillan Education Ltd.
  • "Highest Average Annual Precipitation Extremes". Global Measured Extremes of Temperature and Precipitation, National Climatic Data Center, 9 Agustus 2004. Diakses 6 April 2007.
  • Hudgens, Jim, and Richard Trillo (1999). West Africa: The Rough Guide. 3rd ed. London: Rough Guides Ltd.
  • International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (28 Mei 2007). "Cameroon: Population Movement; DREF Bulletin no. MDRCM004". ReliefWeb. Accessed 18 Juni 2007.
  • Kandemeh, Emmanuel (17 Juli 2007). "Journalists Warned against Declaring Election Results", Cameroon Tribune. Diakses 18 Juli 2007.
  • Lantum, Daniel M., and Martin Ekeke Monono (2005). "Republic of Cameroon", Who Global Atlas of Traditional, Complementary and Alternative Medicine. World Health Organization.
  • MacDonald, Brian S. (1997). "Case Study 4: Cameroon", Military Spending in Developing Countries: How Much Is Too Much? McGill-Queen's University Press.
  • Mbaku, John Mukum (2005). Culture and Customs of Cameroon. Westport, Connecticut: Greenwood Press.
  • Musa, Tansa (27 Juni 2007). "Gunmen kill one, kidnap 22 in Cameroon near CAR". Reuters. Accessed 27 Juni 2007.
  • Neba, Aaron (1999). Modern Geography of the Republic of Cameroon, 3rd ed. Bamenda: Neba Publishers.
  • Niba, Francis Ngwa (20 Februari 2007). "New language for divided Cameroon". BBC News. Diakses 6 April 2007.
  • Nkolo, Jean-Victor, and Graeme Ewens (2000). "Cameroon: Music of a Small Continent". World Music, Volume 1: Africa, Europe and the Middle East. London: Rough Guides Ltd.
  • "Rank Order - Area". The World Factbook. United States Central Intelligence Agency. 15 Maret 2007. Diakses 6 April 2007.
  • Sa'ah, Randy Joe (23 Juni 2006). "Cameroon girls battle 'breast ironing'". BBC News. Diakses 6 April 2007.
  • Swarovski Orchestra (2004). National Anthems of the World. Koch International Classics. Audio CD.
  • Volet, Jean-Marie (10 November 2006). "Cameroon Literature at a glance". Reading women writers and African literatures. Diakses 6 April 2007.
  • West, Ben (2004). Cameroon: The Bradt Travel Guide. Guilford, Connecticut: The Globe Pequot Press Inc.
  • Wight, Susannah, ed. (2006). Cameroon. Spain: MTH Multimedia S.L.
  • "World Economic and Financial Surveys". World Economic Outlook Database, International Monetary Fund. September 2006. Diakses 6 April 2007.
  • World Population Prospects: The 2006 Revision Population Database. 2006. United Nations Population Division. Diakses 6 April 2007.

Tautan luar


edunitas.com


Page 11

République du Cameroun
Republic of Cameroon

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?
Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?
BenderaLambang
Motto: Paix, Travail, Patrie / Peace, Work, Fatherland
(Perancis, Inggris: "Perdamaian, Pekerjaan, Tanah Air")
Lagu kebangsaan: Chant de Ralliement

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Ibu kotaYaounde
Kota terbesarDouala
Bahasa resmiPerancis, Inggris
PemerintahanRepublik
 - PresidenPaul Biya
 - Perdana MenteriPhilémon Yang
Kemerdekaan
 - - Dari Perancis dan Britania Raya
1 Januari 1960 
Luas
 - Total475,442 km2 (54)
 - Perairan (%)1,3%
Masyarakat
 - Perkiraan 201320.549.221 (58)
 - Sensus 200517.463.836 
 - Kepadatan39,7/km2 (167)
PDB (KKB)Perkiraan 2012
 - TotalUS$50,774 miliar 
 - Per kapitaUS$2.366 
Mata uangFranc CFA (XAF)
Zona masa(UTC+1)
 - Musim panas (DST) (UTC+1)
Ranah Internet.cm
Kode telepon237

Republik Kamerun yaitu sebuah republik kesatuan di Afrika tengah dan barat. Dia bersamaan batasnya dengan Nigeria di barat, Chad di timur laut, Republik Afrika Tengah di timur, dan Republik Kongo, Gabon, dan Guinea Khatulistiwa di selatan. Pantai Kamerun terletak di Teluk Bonny, proses dari Teluk Guinea dan Samudera Atlantik. Negara ini disebut "Afrika dalam miniatur" karena banyaknya ragam geologi dan budayanya. Kawasannya memiliki pantai, gurun, gunung, hutan hujan, dan savana. Titik tertinggi yaitu Gunung Kamerun di barat daya, dan kota-kota terbesar yaitu Douala, Yaoundé, dan Garoua. Kamerun memiliki semakin dari 200 kumpulan etnis dan bahasa. Negara ini juga dikenal dengan gaya musiknya yang khas, terutama makossa dan bikutsi, dan dengan tim nasional sepak bolanya. Bahasa Inggris dan Perancis yaitu bahasa resmi.

Masyarakat awal kawasan ini yaitu kebudayaan Sao di sekitar danau Chad dan suku Baka di tenggara. Penjelajah Portugis mencapai pantainya pada masa seratus tahun ke-15 dan menamai kawasan ini Rio dos Camarões ("Sungai Udang"), dan dari sini muncul nama "Kamerun". Tentara suku Fula mendirikan Emirat Adamawa di utara pada masa seratus tahun ke-19, dan berbagai kumpulan etnis di barat dan barat laut mendirikan chiefdom dan fondom. Kamerun menjadi koloni Kekaisaran Jerman pada 1884. Setelah Perang Lingkungan kehidupan I, kawasan ini dibagi selang Perancis dan Britania sebagai mandat Liga Bangsa-Bangsa. Partai politik Union des Populations du Cameroun memperjuangkan kemerdekaan namun dilarang pada tahun 1950-an. Partai ini memerangi Perancis sampai 1971. Pada 1960, Kamerun Perancis merdeka sebagai Republik Kamerun dengan presiden Ahmadou Ahidjo. Proses selatan dari Kamerun Britania bergabung pada 1961 untuk membentuk Republik Federasi Kamerun. Negara ini kemudian dinamai Republik Kesatuan Kamerun pada 1972 dan Republik Kamerun pada 1984.

Dibandingkan dengan negara-negara Afrika lain, Kamerun relatif stabil. Hal ini memungkinkan perkembangan cocok tanam, jalan, kereta api, dan industri minyak bumi dan kayu. Namun banyak warga Kamerun tinggal dalam kemiskinan sebagai petani. Kekuasaan dipegang oleh presiden Paul Biya dan partainya Cameroon People's Democratic Movement, dan korupsi membudaya. Komunitas Anglophone merasa semakin terasing dari pemerintah, dan politisi Anglophone menyerukan desentralisasi atau bahkan pemisahan diri.

Sejarah

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Joseph Merrick yaitu seorang misionaris Baptis dari Jamaika yang mendirikan sebuah gereja di selang suku Isubu

Kawasan yang sekarang dikenal sebagai Kamerun pertama dihuni dalam masa waktu seratus tahun Neolitikum. Masyarakat terlama yaitu kelompok-kelompok Pygmy seperti suku Baka.[1] Kebudayaan Sao muncul di dekat danau Chad sekitar 500 M dan digantikan oleh kerajaan Kanem dan kemudian kerajaan Bornu. Berbagai kerajaan, fondom, dan chiefdom juga muncul di barat.

Pelaut dari Portugal mencapai pantai Kamerun pada 1472. Mereka melihat kelimpahan udang dan kepiting di sungai Wouri dan menamainya Rio dos Camarões (sungai udang), dan dari kata ini kemudian diturunkan "Kamerun". Setelah itu, pedagang dan misionaris Eropa datang ke Kamerun dan masuk ke pedalaman. Pada awal masa seratus tahun ke-19, Modibo Adama memimpin tentara suku Fula dalam jihad di utara melawan orang-orang non-Muslim dan mendirikan Emirat Adamawa. Orang-orang yang melarikan diri dari tentara Fulani ini kemudian menetap di berbagai kawasan.[2]

Kekaisaran Jerman menjajah Kamerun mulai 1884 dan masuk ke pedalaman. Mereka memulai proyek untuk memperbaiki infrastruktur dengan sistem perbudakan.[3] Dengan kekalahan Jerman dalam Perang Lingkungan kehidupan II, Kamerun menjadi kawasan mandat Liga Bangsa-Bangsa dan dibagi menjadi kawasan Perancis Cameroun dan kawasan Britania Cameroons pada 1919. Perancis kemudian menggabungkan ekonomi Cameroun dengan ekonomi Perancis[4] dan memperbaiki infrastruktur dengan penanaman modal, pekerja terampil, dan perbudakan.[3] Britania memerintah kawasan mereka dari negara tetangga Nigeria. Hal ini mengakibatkan Kamerun menjadi "koloni dari koloni" yang terabaikan. Tenaga kerja migran Nigeria masuk ke Cameroons selatan, mengakhiri perbudakan tapi juga membuat masyarakat asli marah.[5] Mandat Liga Bangsa-Bangsa diubah menjadi United Nations Trusteeships pada 1946, dan masalah kemerdekaan mulai muncul di Cameroun.[4] Perancis melarang partai politik paling radikal, Union des Populations du Cameroun (UPC), pada 13 Juli 1955. Hal ini mengakibatkan perang gerilya panjang dan pembunuhan pimpinan partai ini, Ruben Um Nyobé.[6] Di Cameroons diperdebatkan selang bergabung dengan Cameroun atau Nigeria.

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Ahmadou Ahidjo tiba di Washington, D.C., Juli 1982

Pada 1 Januari 1960, Cameroun mendapat kemerdekaan dari Perancis di bawah presiden Ahmadou Ahidjo, dan pada 1 Oktober 1961, Southern Cameroons bergabung dengan tetangganya untuk membentuk Republik Federasi Kamerun. Ahidjo menggunakan perang melawan UPC dan kekhawatiran hendak perang etnis untuk menggalang kekuasaan presiden, bahkan setelah UPC dikalahkan pada 1971.[6] Partai politiknya, Cameroon National Union (CNU), menjadi satu-satunya partai politik pada 1 September 1966 dan pada 1972, sistem pemerintahan federasi diubah menjadi United Republic of Cameroon (Republik Kesatuan Kamerun), dengan ibukota Yaoundé.[7] Ahidjo memilih kebijakan ekonomi planned liberalism, mengutamakan cash crops dan minyak bumi. Pemerintah menggunakan uang dari minyak untuk menciptakan persediaan uang nasional, membayar petani, dan membiayai proyek-proyek pembangunan besar; namun banyak proyek gagal karena Ahidjo melaksanakan nepotisme dengan menunjuk teman-temannya walaupun mereka tidak kompeten.[8]

Ahidjo mengundurkan diri pada 4 November 1982 dan menunjuk penerusnya, Paul Biya. Namun Ahidjo tetap mengendalikan CNU dan mencoba untuk memerintah negara dari belakangan tirai sampai Biya dan sekutu-sekutunya mendesak Ahidjo untuk mundur. Biya memulai masa pemerintahannya dengan melakukan usaha ke arah demokrasi, namun sebuah usaha kudeta mengembalikan gaya pemerintahannya ke pendahulunya.[9] Sebuah krisis ekonomi terjadi pada pertengahan 1980-an sampai kesudahan 1990-an karena kondisi ekonomi lingkungan kehidupan, kekeringan, harga minyak bumi yang jatuh, korupsi, mismanagement, dan kolusi. Kamerun menanti bantuan asing, memotong pengeluaran negara, dan memprivatisasi industri. Dengan dimulainya politik multipartai pada Desember 1990, kelompok-kelompok Anglophone menuntut otonomi yang semakin agung, dan sebagian menuntut kemerdekaan sebagai Republik Ambazonia.[10]

Politik dan pemerintahan

Presiden Kamerun yaitu kepala negara dan memiliki kekuasaan yang luas untuk menciptakan kebijakan, mengatur badan-badan pemerintah, mengepalai angkatan bersenjata, membicarakan dan mengesahkan janji, dan mencetuskan kondisi darurat.[11] Presiden menunjuk pejabat-pejabat negara di semua tingkat, mulai dari perdana menteri (kepala pemerintahan) sampai gubernur provinsi, pejabat divisi, dan proses lembaga kaki tangan kota-kota agung. Presiden dipilih secara langsung setiap tujuh tahun. Di kota-kota kecil, masyarakat memilih walikota. Korupsi tersebar di semua tingkat pemerintahan. Pada 1997, Kamerun mendirikan kantor-kantor anti korupsi di 29 kementrian, tapi hanya 25% yang bekerja,[12] dan pada 2006, Transparency International menempatkan Kamerun di posisi 138 dari 163 negara.[13] Pada 18 Januari 2006, Biya memulai gerakan anti korupsi di bawah pengawasan National Anti-Corruption Observatory.[12]

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Patung seorang tetua di Bana, Provinsi Barat

Sistem hukum Kamerun didasarkan pada hukum di Perancis dengan pengaruh common law.[14] Walaupun independen, lembaga yudikatif berada di bawah lembaga eksekutif Departemen Kehakiman.[15] Presiden menunjuk hakim di semua tingkat pemerintahan. Lembaga yudikatif dibagi menjadi tribunal, Pengadilan Banding, dan Mahkamah Agung. Majelis Nasional memilih proses Pengadilan Tinggi yang mengadili pejabat-pejabat tinggi negara bila mereka dituduh membahayakan keamanan nasional.

Berbagai organisasi hak asasi manusia menuduh polisi dan militer menyiksa tersangka kriminal, etnis minoritas, kaum homoseksual, dan aktivis politik.[16] Penjara diberi isi terlalu penuh dan kekurangan makanan dan sarana prasarana medis,[17][18] dan penjara yang dikepalai oleh pimpinan tradisional di utara dituduh menahan lawan politik karena desakan pemerintah.[19] Namun, sejak awal tahun 2000-an, banyak polisi telah dihukum karena pelanggaran hukum.[18]

Majelis Nasional membuat hukum. Badan ini terdiri dari 180 proses yang dipilih untuk masa jabatan 5 tahun dan bersidang 3 kali setahun. Hukum disahkan oleh pemungutan suara mayoritas. Badan ini jarang menolak hukum yang diusulkan oleh presiden.[15] Konstitusi 1996 mendirikan parlemen majelis rendah, yaitu Senat yang beranggotakan 100 orang. Namun lembaga ini belum pernah dipakai.[14] Pemerintah mengakui kekuasaan pimpinan tradisional, fon, dan lamibe untuk memerintah di tingkat lokal dan untuk menyelesaikan persengketaan sepanjang keputusan mereka tidak berlawanan dengan hukum nasional.[20]

Partai Presiden Paul Biya, Cameroon People's Democratic Movement (CPDM) yaitu satu-satunya partai politik yang sah sampai Desember 1990. Berbagai partai politik etnis dan agama telah muncul sejak ketika itu. Oposisi utama yaitu Social Democratic Front (SDF), didukung sebagian agung oleh kawasan Anglophone dan dipimpin oleh John Fru Ndi.[21] Biya dan partainya telah mengendalikan kepresidenan dan Majelis Nasional dalam pemilu-pemilu nasional, tapi lawan-lawan politiknya menuduh bahwa hal ini tidak tidak berat sebelah.[10] Berbagai organisasi HAM menuduh pemerintah menekan kebebasan kumpulan oposisi dengan mencegah demonstrasi, menghentikan pertemuan, dan menangkap para pimpinan dan wartawan oposisi.[22][19] Freedom House memberi Kamerun peringkat "not free" dalam hal hak politik dan kebebasan sipil.[23] Pemilu parlemen terakhir dipersiapkan pada 22 Juli 2007.[24]

Kamerun yaitu proses Commonwealth of Nations dan La Francophonie. Hubungan luar negeri mereka mengikuti sekutu terdekat mereka, Perancis.[25] Negara ini juga sangat bergantung pada Perancis dalam hal pertahanan,[15] walaupun pengeluaran militer tinggi dibandingkan dengan sektor pemerintahan lain.[26] Biya telah berselisih dengan pemerintah Nigeria dalam hal kepemilikan semenanjung Bakassi dan dengan presiden Gabon El Hadj Omar Bongo tentang urusan pribadi.[27] Walaupun demikian, perang saudara yaitu ancaman utama dalam negeri, karena ketegangan selang kaum Kristen dan Muslim dan selang kaum Anglophones dan Francophones.[28]

Pendidikan dan kesehatan

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Papan nama seorang "traditional doctor" atau dukun di Tatum, Provinsi Barat Laut

Sebagian agung anak-anak mampu memperoleh pendidikan di sekolah negeri yang gratis atau sekolah swasta yang diberi subsidi[29] Sistem pendidikan di Kamerun yaitu campuran selang sistem Inggris dan Perancis[30] dengan bahasa pengantar sebagian agung bahasa Inggris atau Perancis.[31] Kamerun memiliki tingkat kehadiran sekolah tertinggi di Afrika.[29] Anak perempuan semakin jarang bersekolah daripada anak laki-laki karena pengaruh budaya, kewajiban rumah tangga, pernikahan dan kehamilan dini, dan pelecehan seksual. Walaupun tingkat kehadiran semakin tinggi di selatan,[29] terlalu banyak guru diberi tugas ke sana, sehingga di utara sekolah-sekolah memiliki terlalu sedikit guru.[18]

Kualitas kesehatan di Kamerun pada umumnya rendah.[32] Di luar kota-kota agung, sarana prasarana kesehatan biasanya kotor dan tidak lengkap.[33] Penyakit yang berjangkit misalnya demam berdarah, filariasis, leishmaniasis, malaria, meningitis, schistosomiasis, dan penyakit tidur.[34] Tingkat infeksi HIV/AIDS dianggarkan 5,4% dari masyarakat usia 15–49,[35] walaupun tekanan sosial membuat banyak laporan semakin rendah dari sebenarnya.[36] Dukun yaitu alternatif populer terhadap ilmu pengobatan barat.[37]

Provinsi

Kamerun terbagi untuk 10 provinsi:

Lihat pula

  • Daftar negara-negara di lingkungan kehidupan

Catatan

  1. ^ DeLancey and DeLancey 2
  2. ^ Fanso 84
  3. ^ a b DeLancey and DeLancey 125
  4. ^ a b DeLancey and DeLancey 5
  5. ^ DeLancey and DeLancey 4.
  6. ^ a b DeLancey and DeLancey 6
  7. ^ DeLancey and DeLancey 19
  8. ^ DeLancey and DeLancey 7
  9. ^ DeLancey and DeLancey 8
  10. ^ a b DeLancey and DeLancey 9
  11. ^ "Background Notes: Cameroon; Neba 250.
  12. ^ a b IRIN, "New anti-corruption drive"
  13. ^ 2006 Corruption Perceptions Index 2006
  14. ^ a b "Cameroon", The World Factbook
  15. ^ a b c "Background Note: Cameroon"
  16. ^ "Cameroon", Amnesty International; "Cameroon (2006)", Freedom House; "Cameroon", Country Reports on Human Rights Practices, U.S. Department of State; "Elections to the Human Rights Council", Amnesty International
  17. ^ "Elections to the Human Rights Council"
  18. ^ a b c "Cameroon", Country Reports on Human Rights Practices
  19. ^ a b "Cameroon (2006)", Freedom House
  20. ^ "Background Note: Cameroon"; Neba 252
  21. ^ West 11
  22. ^ "Cameroon", Amnesty International
  23. ^ Kamerun mendapat peringkat 6 dalam kedua kategori dari skala 1 sampai 7, dengan 1 yaitu "most free" dan 7 yaitu "least free". "Cameroon (2006)", Freedom House
  24. ^ Kandemeh
  25. ^ DeLancey and DeLancey 126; Ngoh 328.
  26. ^ DeLancey and DeLancey 30
  27. ^ West 11
  28. ^ MacDonald 69
  29. ^ a b c Mbaku 15
  30. ^ DeLancey and DeLancey 105–6
  31. ^ Mbaku 16
  32. ^ DeLancey and DeLancey 21
  33. ^ West 64
  34. ^ West 58–60
  35. ^ "Cameroon", UNAIDS
  36. ^ DeLancey and DeLancey 21
  37. ^ Lantum and Monono 14

Pustaka

  • "Corruption Perceptions Index 2006". Transparency International. Diakses 6 April 2007.
  • "Background Note: Cameroon". October 2006. United States Department of State. Diakses 6 April 2007.
  • "Cameroon". Amnesty International Report 2006. Amnesty International Publications. Diakses 6 April 2007.
  • "Cameroon". Country Reports on Human Rights Practices, 6 Maret 2007. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, U.S. Department of State. Accessed 6 April 2007.
  • "Cameroon". Human Development Report 2006. United Nations Development Programme. Diakses 6 April 2007.
  • "Cameroon". The World Factbook. United States Central Intelligence Agency. 15 Maret 2007. Diakses 6 April 2007.
  • "Cameroon". UNAIDS. Diakses 6 April 2007.
  • "Cameroon (2006)". Country Report: 2006 Edition. Freedom House, Inc. Diakses 6 April 2007.
  • "Cameroon - Annual Report 2007". Reporters without Borders. Diakses 6 April 2007.
  • "CAMEROON: New anti-corruption drive leaves many sceptical". 27 Januari 2006. IRIN. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Diakses 6 April 2007.
  • Constitution of the Republic of Cameroon (English and French versions). 18 Januari 1996. Diakses 6 April 2007.
  • DeLancey, Mark W., and Mark Dike DeLancey (2000): Historical Dictionary of the Republic of Cameroon (3rd ed.). Lanham, Maryland: The Scarecrow Press.
  • Demographic Yearbook 2004. United Nations Statistics Division.
  • "2006 Elections to the Human Rights Council: Background information on candidate countries". May 2006. Amnesty International Publications. Accessed 6 April 2007.
  • Fanso, V. G. (1989). Cameroon History for Secondary Schools and Colleges, Vol. 1: From Prehistoric Times to the Nineteenth Century. Hong Kong: Macmillan Education Ltd.
  • Fitzpatrick, Mary (2002). "Cameroon." Lonely Planet West Africa, 5th ed. China: Lonely Planet Publications Pty Ltd.
  • Fomensky, R., M. Gwanfogbe, and F. Tsala, editorial advisers (1985) Macmillan School Atlas for Cameroon. Malaysia: Macmillan Education Ltd.
  • Fonge, Fuabeh P. (1997). Modernization without Development in Africa: Patterns of Change and Continuity in Post-Independence Cameroonian Public Service. Trenton, New Jersey: Africa World Press, Inc.
  • Geschiere, Peter (1997). The Modernity of Witchcraft: Politics and the Occult in Postcolonial Africa. Charlottesville: University Press of Virginia.
  • Gwanfogbe, Mathew, Ambrose Meligui, Jean Moukam, and Jeanette Nguoghia (1983). Geography of Cameroon. Hong Kong: Macmillan Education Ltd.
  • "Highest Average Annual Precipitation Extremes". Global Measured Extremes of Temperature and Precipitation, National Climatic Data Center, 9 Agustus 2004. Diakses 6 April 2007.
  • Hudgens, Jim, and Richard Trillo (1999). West Africa: The Rough Guide. 3rd ed. London: Rough Guides Ltd.
  • International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (28 Mei 2007). "Cameroon: Population Movement; DREF Bulletin no. MDRCM004". ReliefWeb. Accessed 18 Juni 2007.
  • Kandemeh, Emmanuel (17 Juli 2007). "Journalists Warned against Declaring Election Results", Cameroon Tribune. Diakses 18 Juli 2007.
  • Lantum, Daniel M., and Martin Ekeke Monono (2005). "Republic of Cameroon", Who Global Atlas of Traditional, Complementary and Alternative Medicine. World Health Organization.
  • MacDonald, Brian S. (1997). "Case Study 4: Cameroon", Military Spending in Developing Countries: How Much Is Too Much? McGill-Queen's University Press.
  • Mbaku, John Mukum (2005). Culture and Customs of Cameroon. Westport, Connecticut: Greenwood Press.
  • Musa, Tansa (27 Juni 2007). "Gunmen kill one, kidnap 22 in Cameroon near CAR". Reuters. Accessed 27 Juni 2007.
  • Neba, Aaron (1999). Modern Geography of the Republic of Cameroon, 3rd ed. Bamenda: Neba Publishers.
  • Niba, Francis Ngwa (20 Februari 2007). "New language for divided Cameroon". BBC News. Diakses 6 April 2007.
  • Nkolo, Jean-Victor, and Graeme Ewens (2000). "Cameroon: Music of a Small Continent". World Music, Volume 1: Africa, Europe and the Middle East. London: Rough Guides Ltd.
  • "Rank Order - Area". The World Factbook. United States Central Intelligence Agency. 15 Maret 2007. Diakses 6 April 2007.
  • Sa'ah, Randy Joe (23 Juni 2006). "Cameroon girls battle 'breast ironing'". BBC News. Diakses 6 April 2007.
  • Swarovski Orchestra (2004). National Anthems of the World. Koch International Classics. Audio CD.
  • Volet, Jean-Marie (10 November 2006). "Cameroon Literature at a glance". Reading women writers and African literatures. Diakses 6 April 2007.
  • West, Ben (2004). Cameroon: The Bradt Travel Guide. Guilford, Connecticut: The Globe Pequot Press Inc.
  • Wight, Susannah, ed. (2006). Cameroon. Spain: MTH Multimedia S.L.
  • "World Economic and Financial Surveys". World Economic Outlook Database, International Monetary Fund. September 2006. Diakses 6 April 2007.
  • World Population Prospects: The 2006 Revision Population Database. 2006. United Nations Population Division. Diakses 6 April 2007.

Tautan luar


edunitas.com


Page 12

Kampala

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Kampala

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Lokasi Kampala di Uganda
NegaraUganda
DistrikDistrik Kampala
Lapang
 • Total189 km2 (73 mil²)
 • Daratan176 km2 (68 mil²)
 • Perairan13 km2 (5 mil²)
Ketinggian1.190 m (3,900 ft)
Populasi (2008 estimasi)
 • Total1.420.200
 • Kepadatan7.514,3/km2 (194,620/sq mi)
Zona waktuEAT (UTC+3)

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Peta Uganda menunjukkan lokasi Kampala

Kampala adalah ibu kota dan kota terbesar di Uganda. Kampala memiliki penduduk 1.208.544 jiwa (2002). Kampala juga adalah ibu kota distrik Kampala. Kota ini terletak pada ketinggian 1.189 m pada koordinat 0°19' LU 35°25' BT.

Iklim

Kampala memiliki iklim tropis yang basah dan kering, akan tetapi dikarenakan altitudo yang tinggi, suhu rata-rata terasa bertambah dingin dari kota lain dengan jenis iklim yang sama. Kampala jarang sekali merasakan cuaca panas, Januari adalah bulan terhangat.

Hal lain mengenai iklim di Kampala adalah dua musim hujan yang sangat khas. Curah hujan yang tinggi mulai dari bulan Agustus hingga Desember dan mulai dari Februari hingga Juni, merasakan curah hujan yang relatif bertambah sedikit. Akan tetapi, musim hujan yang bertambah pendek merasakan curah hujan per bulan yang bertambah luhur, bulan April biasanya menghadapi jumlah presipitasi yang bertambah tinggi dengan rata-rata sekitar 175 mm.

Data iklim Kampala
BulanJanFebMarAprMeiJunJulAgtSepOktNovDesTahun
Rekor tertinggi °C (°F)33363333292929293132323236
(nil)
Rata-rata tertinggi °C (°F)28282726252525252727272726
Rata-rata terendah °C (°F)18181818171717161717171717
Rekor terendah °C (°F)12141314151212121313141212
(nil)
Presipitasi mm (inci)46611301751477446869197122991174
Sumber: BBC Weather [1]

Rujukan

Pranala luar

 
Afrika Timur

Addis Ababa, Etiopia
Antananarivo, Madagaskar
Asmara, Eritrea
Bujumbura, Burundi
Djibouti, Djibouti
Dodoma, Tanzania
Kampala, Uganda
Kigali, Rwanda
Lilongwe, Malawi
Lusaka, Zambia
Mamoudzou, Mayotte
Maputo, Mozambik
Mogadishu, Somalia
Moroni, Komoro
Nairobi, Kenya
Port Louis, Mauritius
Saint-Denis, Réunion
Victoria, Seychelles

 
Afrika Tengah
 
Afrika Utara
 
Afrika Selatan
 
Afrika Barat

Abidjan, Pantai Gading 4
Abuja, Nigeria
Accra, Ghana
Bamako, Mali
Banjul, Gambia
Bissau, Guinea-Bissau
Conakry, Guinea
Dakar, Senegal
Freetown, Sierra Leone
Jamestown, Saint Helena
Lomé, Togo
Monrovia, Liberia
Niamey, Niger
Nouakchott, Mauritania
Ouagadougou, Burkina Faso
Porto-Novo, Benin
Praia, Tanjung Verde
Yamoussoukro, Pantai Gading 5

 

1 Yudisial.    2 Parlementer.    3 Eksekutif.    4 de facto.    5 Resmi.


edunitas.com


Page 13

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Peta Uganda menunjukkan lokasi Kampala

Kampala adalah ibu kota dan kota terbesar di Uganda. Kampala memiliki penduduk 1.208.544 jiwa (2002). Kampala juga adalah ibu kota distrik Kampala. Kota ini terletak pada ketinggian 1.189 m pada koordinat 0°19' LU 35°25' BT.

Iklim

Kampala memiliki iklim tropis yang basah dan kering, akan tetapi dikarenakan altitudo yang tinggi, suhu rata-rata terasa bertambah dingin dari kota lain dengan jenis iklim yang sama. Kampala jarang sekali merasakan cuaca panas, Januari merupakan bulan terhangat.

Hal lain mengenai iklim di Kampala adalah dua musim hujan yang sangat khas. Curah hujan yang tinggi mulai dari bulan Agustus hingga Desember dan mulai dari Februari hingga Juni, merasakan curah hujan yang relatif bertambah sedikit. Akan tetapi, musim hujan yang bertambah pendek merasakan curah hujan per bulan yang bertambah luhur, bulan April biasanya menghadapi jumlah presipitasi yang bertambah tinggi dengan rata-rata sekitar 175 mm.

Rujukan

Tautan luar

 
Afrika Timur

Addis Ababa, Etiopia
Antananarivo, Madagaskar
Asmara, Eritrea
Bujumbura, Burundi
Djibouti, Djibouti
Dodoma, Tanzania
Kampala, Uganda
Kigali, Rwanda
Lilongwe, Malawi
Lusaka, Zambia
Mamoudzou, Mayotte
Maputo, Mozambik
Mogadishu, Somalia
Moroni, Komoro
Nairobi, Kenya
Port Louis, Mauritius
Saint-Denis, Réunion
Victoria, Seychelles

 
Afrika Tengah
 
Afrika Utara
 
Afrika Selatan
 
Afrika Barat

Abidjan, Pantai Gading 4
Abuja, Nigeria
Accra, Ghana
Bamako, Mali
Banjul, Gambia
Bissau, Guinea-Bissau
Conakry, Guinea
Dakar, Senegal
Freetown, Sierra Leone
Jamestown, Saint Helena
Lomé, Togo
Monrovia, Liberia
Niamey, Niger
Nouakchott, Mauritania
Ouagadougou, Burkina Faso
Porto-Novo, Benin
Praia, Tanjung Verde
Yamoussoukro, Pantai Gading 5

 

1 Yudisial.    2 Parlementer.    3 Eksekutif.    4 de facto.    5 Resmi.


edunitas.com


Page 14

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Peta Uganda menunjukkan lokasi Kampala

Kampala adalah ibu kota dan kota terbesar di Uganda. Kampala memiliki penduduk 1.208.544 jiwa (2002). Kampala juga adalah ibu kota distrik Kampala. Kota ini terletak pada ketinggian 1.189 m pada koordinat 0°19' LU 35°25' BT.

Iklim

Kampala memiliki iklim tropis yang basah dan kering, akan tetapi dikarenakan altitudo yang tinggi, suhu rata-rata terasa bertambah dingin dari kota lain dengan jenis iklim yang sama. Kampala jarang sekali merasakan cuaca panas, Januari merupakan bulan terhangat.

Hal lain mengenai iklim di Kampala adalah dua musim hujan yang sangat khas. Curah hujan yang tinggi mulai dari bulan Agustus hingga Desember dan mulai dari Februari hingga Juni, merasakan curah hujan yang relatif bertambah sedikit. Akan tetapi, musim hujan yang bertambah pendek merasakan curah hujan per bulan yang bertambah luhur, bulan April biasanya menghadapi jumlah presipitasi yang bertambah tinggi dengan rata-rata sekitar 175 mm.

Rujukan

Tautan luar

 
Afrika Timur

Addis Ababa, Etiopia
Antananarivo, Madagaskar
Asmara, Eritrea
Bujumbura, Burundi
Djibouti, Djibouti
Dodoma, Tanzania
Kampala, Uganda
Kigali, Rwanda
Lilongwe, Malawi
Lusaka, Zambia
Mamoudzou, Mayotte
Maputo, Mozambik
Mogadishu, Somalia
Moroni, Komoro
Nairobi, Kenya
Port Louis, Mauritius
Saint-Denis, Réunion
Victoria, Seychelles

 
Afrika Tengah
 
Afrika Utara
 
Afrika Selatan
 
Afrika Barat

Abidjan, Pantai Gading 4
Abuja, Nigeria
Accra, Ghana
Bamako, Mali
Banjul, Gambia
Bissau, Guinea-Bissau
Conakry, Guinea
Dakar, Senegal
Freetown, Sierra Leone
Jamestown, Saint Helena
Lomé, Togo
Monrovia, Liberia
Niamey, Niger
Nouakchott, Mauritania
Ouagadougou, Burkina Faso
Porto-Novo, Benin
Praia, Tanjung Verde
Yamoussoukro, Pantai Gading 5

 

1 Yudisial.    2 Parlementer.    3 Eksekutif.    4 de facto.    5 Resmi.


edunitas.com


Page 15

Kampala

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Kampala

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Lokasi Kampala di Uganda
NegaraUganda
DistrikDistrik Kampala
Lapang
 • Total189 km2 (73 mil²)
 • Daratan176 km2 (68 mil²)
 • Perairan13 km2 (5 mil²)
Ketinggian1.190 m (3,900 ft)
Populasi (2008 estimasi)
 • Total1.420.200
 • Kepadatan7.514,3/km2 (194,620/sq mi)
Zona waktuEAT (UTC+3)

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Peta Uganda menunjukkan lokasi Kampala

Kampala adalah ibu kota dan kota terbesar di Uganda. Kampala memiliki penduduk 1.208.544 jiwa (2002). Kampala juga adalah ibu kota distrik Kampala. Kota ini terletak pada ketinggian 1.189 m pada koordinat 0°19' LU 35°25' BT.

Iklim

Kampala memiliki iklim tropis yang basah dan kering, akan tetapi dikarenakan altitudo yang tinggi, suhu rata-rata terasa bertambah dingin dari kota lain dengan jenis iklim yang sama. Kampala jarang sekali merasakan cuaca panas, Januari adalah bulan terhangat.

Hal lain mengenai iklim di Kampala adalah dua musim hujan yang sangat khas. Curah hujan yang tinggi mulai dari bulan Agustus hingga Desember dan mulai dari Februari hingga Juni, merasakan curah hujan yang relatif bertambah sedikit. Akan tetapi, musim hujan yang bertambah pendek merasakan curah hujan per bulan yang bertambah luhur, bulan April biasanya menghadapi jumlah presipitasi yang bertambah tinggi dengan rata-rata sekitar 175 mm.

Data iklim Kampala
BulanJanFebMarAprMeiJunJulAgtSepOktNovDesTahun
Rekor tertinggi °C (°F)33363333292929293132323236
(nil)
Rata-rata tertinggi °C (°F)28282726252525252727272726
Rata-rata terendah °C (°F)18181818171717161717171717
Rekor terendah °C (°F)12141314151212121313141212
(nil)
Presipitasi mm (inci)46611301751477446869197122991174
Sumber: BBC Weather [1]

Rujukan

Pranala luar

 
Afrika Timur

Addis Ababa, Etiopia
Antananarivo, Madagaskar
Asmara, Eritrea
Bujumbura, Burundi
Djibouti, Djibouti
Dodoma, Tanzania
Kampala, Uganda
Kigali, Rwanda
Lilongwe, Malawi
Lusaka, Zambia
Mamoudzou, Mayotte
Maputo, Mozambik
Mogadishu, Somalia
Moroni, Komoro
Nairobi, Kenya
Port Louis, Mauritius
Saint-Denis, Réunion
Victoria, Seychelles

 
Afrika Tengah
 
Afrika Utara
 
Afrika Selatan
 
Afrika Barat

Abidjan, Pantai Gading 4
Abuja, Nigeria
Accra, Ghana
Bamako, Mali
Banjul, Gambia
Bissau, Guinea-Bissau
Conakry, Guinea
Dakar, Senegal
Freetown, Sierra Leone
Jamestown, Saint Helena
Lomé, Togo
Monrovia, Liberia
Niamey, Niger
Nouakchott, Mauritania
Ouagadougou, Burkina Faso
Porto-Novo, Benin
Praia, Tanjung Verde
Yamoussoukro, Pantai Gading 5

 

1 Yudisial.    2 Parlementer.    3 Eksekutif.    4 de facto.    5 Resmi.


edunitas.com


Page 16

Tags (tagged): kananga, leyte north, unkris, leyte, north, terletak provinsi leyte, utara filipina, pada, tahun 2010, libertad, libongao lim, ao, lonoy mahawan masarayao, monte, information, 20, philippine census information, 27, dagami, dulag, hilongos hindang inopacan, isabel jaro, javier, center of studies, baybay kota, independen, ormoc tacloban secara, administratif kananga


Page 17

Kansas City, Kansas
—  Kota  —

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Pusat kota KCK di bukit di atas I-70 Lewis dan Clark Viaduct dari Quality Hill. Gedung tertinggi di sebelah kanan adalah Menara Cross Lines. Gedung tertinggi di sebelah kiri adalah Balai Kota. Kontruksi yang bermodel kolom adalah Memorial Hall
Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Lambang
Nama lain: KCK, KCW

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Lokasi Kansas City, Kansas

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Peta detail dari Kansas City, Kansas
NegaraAmerika Serikat
Negara anggotaKansas
CountyWyandotte
Pemerintahan
 • Wali kotaMark Holland
Luas[1]
 • Total128,38 mil² (332,50 km2)
 • Daratan124,81 mil² (323,26 km2)
 • Perairan3,57 mil² (9,25 km2)
Ketinggian740 ft (266 m)
Populasi (2010)[2]
 • Total145.786
 • Lebih kurang (2012[3])147.268
 • Kepadatan1.168,1/sq mi (451,0/km2)
Zona waktuCST (UTC-6)
 • Musim panas (DST)CDT (UTC-5)
Kode ZIP66101-66113, 66115, 66117-66119, 66160
Kode wilayah913
Kode FIPS20-36000[4]
ID Fitur GNIS0478635[5]
Websitewww.wycokck.org

Kansas City merupakan sebuah kota di Amerika Serikat. Kota ini letaknya di anggota tengah. Tepatnya di negara anggota Kansas. Pada tahun 2010, kota ini memiliki banyak penduduk sebesar 145.786 jiwa dan memiliki luas wilayah 331 km².

Kota ini memiliki angka kepadatan penduduk sebesar 1.140,7 jiwa/km².

Referensi

Pranala luar

  • Website formal Kansas City, Kansas

edunitas.com


Page 18

Kansas City, Kansas
—  Kota  —

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Pusat kota KCK di bukit di atas I-70 Lewis dan Clark Viaduct dari Quality Hill. Gedung tertinggi di sebelah kanan adalah Menara Cross Lines. Gedung tertinggi di sebelah kiri adalah Balai Kota. Kontruksi yang bermodel kolom adalah Memorial Hall
Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Lambang
Nama lain: KCK, KCW

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Lokasi Kansas City, Kansas

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Peta detail dari Kansas City, Kansas
NegaraAmerika Serikat
Negara anggotaKansas
CountyWyandotte
Pemerintahan
 • Wali kotaMark Holland
Luas[1]
 • Total128,38 mil² (332,50 km2)
 • Daratan124,81 mil² (323,26 km2)
 • Perairan3,57 mil² (9,25 km2)
Ketinggian740 ft (266 m)
Populasi (2010)[2]
 • Total145.786
 • Lebih kurang (2012[3])147.268
 • Kepadatan1.168,1/sq mi (451,0/km2)
Zona waktuCST (UTC-6)
 • Musim panas (DST)CDT (UTC-5)
Kode ZIP66101-66113, 66115, 66117-66119, 66160
Kode wilayah913
Kode FIPS20-36000[4]
ID Fitur GNIS0478635[5]
Websitewww.wycokck.org

Kansas City merupakan sebuah kota di Amerika Serikat. Kota ini letaknya di anggota tengah. Tepatnya di negara anggota Kansas. Pada tahun 2010, kota ini memiliki banyak penduduk sebesar 145.786 jiwa dan memiliki luas wilayah 331 km².

Kota ini memiliki angka kepadatan penduduk sebesar 1.140,7 jiwa/km².

Referensi

Pranala luar

  • Website formal Kansas City, Kansas

edunitas.com


Page 19

Kansas City, Kansas
—  Kota  —

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Pusat kota KCK di bukit di atas I-70 Lewis dan Clark Viaduct dari Quality Hill. Gedung tertinggi di sebelah kanan adalah Menara Cross Lines. Gedung tertinggi di sebelah kiri adalah Balai Kota. Kontruksi yang bermodel kolom adalah Memorial Hall
Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Lambang
Nama lain: KCK, KCW

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Lokasi Kansas City, Kansas

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Peta detail dari Kansas City, Kansas
NegaraAmerika Serikat
Negara anggotaKansas
CountyWyandotte
Pemerintahan
 • Wali kotaMark Holland
Luas[1]
 • Total128,38 mil² (332,50 km2)
 • Daratan124,81 mil² (323,26 km2)
 • Perairan3,57 mil² (9,25 km2)
Ketinggian740 ft (266 m)
Populasi (2010)[2]
 • Total145.786
 • Lebih kurang (2012[3])147.268
 • Kepadatan1.168,1/sq mi (451,0/km2)
Zona waktuCST (UTC-6)
 • Musim panas (DST)CDT (UTC-5)
Kode ZIP66101-66113, 66115, 66117-66119, 66160
Kode wilayah913
Kode FIPS20-36000[4]
ID Fitur GNIS0478635[5]
Websitewww.wycokck.org

Kansas City merupakan sebuah kota di Amerika Serikat. Kota ini letaknya di anggota tengah. Tepatnya di negara anggota Kansas. Pada tahun 2010, kota ini memiliki banyak penduduk sebesar 145.786 jiwa dan memiliki luas wilayah 331 km².

Kota ini memiliki angka kepadatan penduduk sebesar 1.140,7 jiwa/km².

Referensi

Pranala luar

  • Website formal Kansas City, Kansas

edunitas.com


Page 20

Kansas City, Kansas
—  Kota  —

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Pusat kota KCK di bukit di atas I-70 Lewis dan Clark Viaduct dari Quality Hill. Gedung tertinggi di sebelah kanan adalah Menara Cross Lines. Gedung tertinggi di sebelah kiri adalah Balai Kota. Kontruksi yang bermodel kolom adalah Memorial Hall
Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Lambang
Nama lain: KCK, KCW

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Lokasi Kansas City, Kansas

Apa bagian yang mengatur ketentuan dan kebijakan yang mengikat pada seluruh komponen sistem?

Peta detail dari Kansas City, Kansas
NegaraAmerika Serikat
Negara anggotaKansas
CountyWyandotte
Pemerintahan
 • Wali kotaMark Holland
Luas[1]
 • Total128,38 mil² (332,50 km2)
 • Daratan124,81 mil² (323,26 km2)
 • Perairan3,57 mil² (9,25 km2)
Ketinggian740 ft (266 m)
Populasi (2010)[2]
 • Total145.786
 • Lebih kurang (2012[3])147.268
 • Kepadatan1.168,1/sq mi (451,0/km2)
Zona waktuCST (UTC-6)
 • Musim panas (DST)CDT (UTC-5)
Kode ZIP66101-66113, 66115, 66117-66119, 66160
Kode wilayah913
Kode FIPS20-36000[4]
ID Fitur GNIS0478635[5]
Websitewww.wycokck.org

Kansas City merupakan sebuah kota di Amerika Serikat. Kota ini letaknya di anggota tengah. Tepatnya di negara anggota Kansas. Pada tahun 2010, kota ini memiliki banyak penduduk sebesar 145.786 jiwa dan memiliki luas wilayah 331 km².

Kota ini memiliki angka kepadatan penduduk sebesar 1.140,7 jiwa/km².

Referensi

Pranala luar

  • Website formal Kansas City, Kansas

edunitas.com


Page 21

Kabupaten Blitar yaitu salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini telah tersedia di Kota Kanigoro sesudah sebelumnya satu wilayah dengan Kota Blitar.[1]

Geografi

Batas wilayah


Mempunyainya tanah

Gunung Kelud (1.731 m. dpl.) yaitu salah satu gunung api strato yang sedang aktif di Pulau Jawa yang terletak di ronde utara kabupaten ini bersamaan batasnya langsung dengan Kabupaten Kediri. Ronde selatan Kabupaten Blitar yang dipisahkan oleh Sungai Brantas dikenal sbg penghasil kaolin dan dilewati oleh Pegunungan Kapur Selatan. Pantai yang terkenal ditengahnya Pantai Tambakrejo, Serang dan Jalasutra.

Blitar, patut kota maupun kabupaten, terletak di kaki Gunung Kelud, Jawa Timur. Kawasan Blitar selalu terkena lahar Gunung Kelud yang sudah meletus puluhan kali terhitung semenjak tahun 1331. Lapisan-lapisan tanah vulkanik yang banyak ditemukan di Blitar pada hakikatnya merupakan hasil pembekuan lahar Gunung Kelud yang sudah meletus secara berkala semenjak bertahun-tahun yang lalu.

Mempunyainya tanah di kawasan Blitar yang kebanyakan berupa tanah vulkanik, mengandung sisa dari pembakaran letusan gunung berapi, pasir dan napal (batu kapur yang tercampur tanah liat). Tanah tersebut kebanyakan berwarna abu-abu kekuningan, bersifat masam, gembur dan peka terhadap erosi. Tanah semacam itu disebut regosol yang dapat dimanfaatkan untuk menanam padi, tebu, tembakau dan sayur mayur. Selain hijaunya persawahan yang sekarang mendominasi pemandangan dunia di kawasan Kabupaten Blitar, ditanam pula tanaman tembakau di kawasan ini. Tembakau ini mulai ditanam semenjak Belanda sukses menguasai kawasan ini sekitar masa waktu seratus tahun ke-17. Bahkan kemajuan ekonomi Blitar pernah ditentukan dengan kesuksesan atau kegagalan produksi tembakau.

Sungai Brantas yang mengalir dari timur ke barat membagi Kabupaten Blitar menjadi dua, yaitu ronde utara dan selatan. Ronde selatan Kabupaten Blitar (sering disebut Blitar Selatan) kebanyakan tanahnya berjenis grumusol. Tanah semacam ini hanya produktif bila dimanfaatkan untuk menanam ketela pohon, jagung dan jati.

Sungai Brantas

Sungai Brantas merupakan sungai terpanjang kedua di Jawa Timur sesudah Bengawan Solo (sebagian mengalir di wilayah Jawa Tengah). Sungai ini memegang peranan penting dalam sejarah politik maupun sosial Provinsi Jawa Timur. Sungai yang berhulu di Gunung Arjuno ini ikut membawa unsur-unsur utama dari dataran tinggi aluvial di Malang yang bersifat masam sehingga menghasilkan unsur garam yang bermanfaat untuk kesuburan tanah.

Di Kabupaten Blitar, arus cairan Sungai Brantas diberi tambahan unsur utama sehingga menyebabkan kawasan dataran rendah aluvial yang dilewati Sungai Brantas, seperti Tulungagung dan Kediri, mempunyai tanah yang subur.Di Blitar juga masa ini telah tersedia dua waduk/bendungan yakni Wlingi Raya dan Selorejo.

Sejarah

Asal nama

Nama Blitar dipercaya berasal dari frase bali dadi latar (kembali jadi halaman). Kata tersebut diteriakkan oleh Prabu Mahesa Sura masa meregang nyawa di sumur yang dihasilkannya sendiri sbg mahar untuk Dewi Kilaswara.

Masa kerajaan

Tiga kawasan subur, yaitu Malang, Kediri dan Mojokerto, seakan-akan "diciptakan" oleh Sungai Brantas sbg pusat letak suatu pemerintahan, sesuai dengan teori natural seats of power yang dicetuskan oleh mahir geopolitik, Sir Halford Mackinder, pada tahun 1919. Teori tersebut memang benar telah tersedianya karena kerajaan-kerajaan besar bangunan di Jawa Timur, seperti Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit, seluruhnya beribukota di tidak jauh kawasan arus Sungai Brantas.

Jika masa ini Kediri dan Malang dapat dicapai melewati tiga jalan utama, yaitu melewati Mojosari, Ngantang, atau Blitar, karenanya tak demikian dengan masa lalu. Dahulu orang hanya mau memakai jalur melewati Mojosari atau Blitar jika mau berkunjung ke Kediri atau Malang. Hal ini diakibatkan karena masa itu, jalur yang melewati Ngantang sedang terlalu berbahaya untuk ditempuh, seperti yang pernah dirundingkan oleh J.K.J de Jonge dan M.L. van de Venter pada tahun 1909.

Jalur utara yang melewati Mojosari sebenarnya masa itu juga sedang sulit dilewati mengingat banyaknya kawasan rawa di sekitar muara Sungai Porong. Di lokasi itu pula, Laskar Jayakatwang yang sudah susah payah mengejar Raden Wijaya pada tahun 1292 gagal menangkapnya karena area yang terlalu sulit. Oleh karena itulah, jalur yang melewati Blitar semakin disukai orang karena semakin remeh dan terlindung untuk ditempuh, didukung oleh mempunyainya dunianya yang cukup landai.

Pada abad dahulu (namun sedang bertahan sampai sekarang), kawasan Blitar merupakan kawasan lintasan antara Dhoho (Kediri) dengan Tumapel (Malang) yang sangat cepat dan remeh. Di sinilah peranan penting yang dimiliki Blitar, yaitu kawasan yang menguasai jalur transportasi antara dua kawasan yang saling berlomba (Panjalu dan Jenggala serta Dhoho dan Singosari). Banyaknya prasasti yang ditemukan di kawasan ini (kira-kira 21 prasasti) bisa dikaitkan dengan alasan tersebut.

Kitab Negarakertagama

Gagasan yang mengatakan bahwa Kabupaten Blitar merupakan kawasan perbatasan antara Dhoho dengan Tumapel dapat disimpulkan dari salah satu kisah dalam Kitab Negarakertagama karya Empu Prapanca. Diceritakan dalam kitab tersebut bahwa Raja Airlangga menginginkan Empu Bharada untuk membagi Kerajaan Kediri menjadi dua, yaitu Panjalu dan Jenggala. Empu Bharada menyanggupinya dan menerapkan titah tersebut dengan aktivitas yang dipekerjakan menuangkan cairan kendi dari ketinggian.[2] Cairan tersebut konon berganti menjadi sungai yang memisahkan Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Jenggala. Letak dan nama sungai ini belum dikenal dengan pasti sampai sekarang, tapi beberapa mahir sejarah berpendapat bahwa sungai tersebut yaitu Sungai Lekso (masyarakat sekitar menyebutnya Kali Lekso). Gagasan tersebut didasarkan atas landasan etimologis mengenai nama sungai yang diceritakan dalam Kitab Pararaton.

Kitab Pararaton

Diceritakan dalam Kitab Pararaton bahwa balatentara Daha yang dipimpin oleh Raja Jayakatwang berniat menyerang pasukan Kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Raja Kertanegara melewati jalur utara (Mojosari). Adapun yang memperagakan usaha melewati jalur selatan diceritakan dalam Kitab Pararaton dengan kalimat saking pinggir Aksa anuju in Lawor.... anjugjugring Singosari pisan yang berfaedah dari tepi Aksa menuju Lawor.... langsung menuju Singosari.[3] Nama atau kata Aksa yang muncul dalam kalimat tersebut diperhitungkan merupakan kependekan dari Kali Aksa yang kesudahannya sedikit berganti nama menjadi Kali Lekso. Gagasan ini diperkuat lagi dengan peta hasil pekerjaan masa waktu seratus tahun ke-17 (digambar ulang oleh De Jonge) yang mengatakan bahwa ...di sebelah timur sungai ini (Sungai Lekso) yaitu wilayah Malang dan di sebelah baratnya yaitu wilayah Blitar.[4]

Candi

Oleh karena letaknya yang strategis, Blitar penting gunanya untuk aktivitas keagamaan, terutama Hindu, pada masa lalu. Semakin dari 12 candi tersebar di seantero Blitar. Adapun candi yang sangat terkenal di kawasan ini yaitu Candi Penataran yang terletak di Desa Penataran, Disktrik Nglegok. Menurut riwayatnya, Candi Penataran dahulu merupakan candi negara atau candi utama kerajaan. Pembangunan Candi Penataran dimulai ketika Raja Kertajaya mempersembahkan sima untuk memuja sira paduka bhatara palah yang berangka tahun Saka 1119 (1197 Masehi).

Nama Penataran ini probabilitas besar bukan nama candinya, melainkan nama statusnya sbg candi utama kerajaan. Candi-candi pusat semacam ini di Bali juga disebut dengan penataran, misalnya Pura Panataransasih. Menurut seorang mahir, kata natar berfaedah pusat, sehingga Candi Penataran di sini dapat diartikan sbg candi pusat. Selengkapnya, silakan lihat laman Candi Penataran.

Di sebelah timur Candi Penataran telah tersedia Candi Plumbangan yang bertempat di Disktrik Doko yang oleh warga setempat juga menjadi sbg objek wisata.

Hari jadi

Salah satu sumber sejarah yang sangat penting yaitu prasasti karena merupakan dokumen tertulis yang asli dan lepas dari bahaya kebenarannya.[5] Prasasti dapat diartikan sbg tulisan dalam wujud puisi yang berupa pujian.[6]

Enam masa waktu seratus tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Waisaka tahun Saka 1283 atau 1361 Masehi, Raja Majapahit yang bernama Hayam Wuruk beserta para pengiringnya menyempatkan diri singgah di Blitar untuk mengadakan upacara pemujaan di Candi Penataran. Rombongan itu tak hanya singgah di Candi Penataran, tapi juga ke tempat-tempat pautan yang dianggap suci, yaitu Sawentar (Lwangwentar) di Kanigoro, Jimbe, Lodoyo, Simping (Sumberjati) di Kademangan dan Mleri (Weleri) di Srengat.

Hayam Wuruk tak hanya sekali singgah di Blitar. Pada tahun 1357 Masehi (1279 Saka) Hayam Wuruk pergi kembali ke Blitar untuk meninjau kawasan pantai selatan dan menginap selama beberapa hari di Lodoyo.[7] Hal itu mencerminkan betapa pentingnya kawasan Blitar kala itu, sehingga Hayam Wuruk pun tak segan untuk melaksanakan dua kali lawatan istimewa dengan tujuan yang berlainan ke kawasan ini.

Pada tahun 1316 dan 1317 Kerajaan Majapahit carut marut karena terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Kuti dan Sengkuni. Kondisi itu memaksa Raja Jayanegara untuk menyelamatkan diri ke desa Bedander dengan pengawalan pasukan Bhayangkara dibawah pimpinan Gajah Mada. Berkat siasat Gajah Mada, Jayanegara sukses kembali naik tahta dengan selamat. Adapun Kuti dan Sengkuni sukses diringkus dan kemudian dihukum mati.[8] Oleh karena sambutan hangat dan perlindungan sempit yang diberikan warga Desa Bedander, karenanya Jayanegara pun memberikan hadiah berupa prasasti kepada para warga desa tersebut. Tak diragukan lagi bahwa pemberian prasasti ini merupakan peristiwa penting karena menjadikan Blitar sbg kawasan swatantra di bawah naungan Kerajaan Majapahit. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi pada hari Ahad Pahing bulan Srawana tahun Saka 1246 atau 5 Agustus 1324 Masehi, sesuai dengan tanggal yang tercantum pada prasasti. Tanggal itulah yang kesudahannya diperingati sbg hari jadi Kabupaten Blitar setiap tahunnya.

Guna simbol

Simbol Kawasan Kabupaten Blitar terdiri dari 9 (sembilan) ronde dengan wujud, jenis dan ruang lingkupnya sbg berikut:[9]

  1. Wujud seluruhnya merupakan ronde lima : Simbol Pancasila.
  2. Candi penataran : Peninggalan Majapahit sbg simbol hukum budaya istiadat yang mulia.
  3. Keris Pusaka : Simbol semangat dan jiwa kepahlawanan rakyat Blitar, semenjak masa dahulu sampai sekarang.
  4. Sungai brantas dengan warna biru diatas landasan warna hijau dan kuning : Simbol kemakmuran, membagi kawasan Blitar, menjadi 2 ronde, yang sebelah utara sungai kawasan makmur dan sebelah selatan kawasan kurang makmur.
  5. Pangkal keris dengan wujud gunung dengan api yang menyalanyala : Simbol kedinamisan rakyat Blitar yang tak putus asa, dan patah semangat, malahan semakin membaja, pantang mundur dalam berjuang dalam menghadapi malapetaka.
  6. Pohon beringin : Simbol pengayoman pemerintahan yang diharapharapkan oleh rakyat demi keadilan
  7. Ronde 5 (lima) ditengah warna biru muda : Simbol kegotongroyongan dalam suasana terlindung dan damai
  8. Padi kapas : Simbol sandang dan pangan kemakmuran buah kapas = 8 dan butir padi = 17 mengingatkan kita kepada cita-cita revolosi 17 – 8 – 45
  9. Pita dwiwarna dengan bintang emas bersudut

Transportasi

Kabupaten Blitar dilewati oleh jalan provinsi yang menghubungkan kawasan ini dengan Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Malang. Stasiun-stasiun yang telah tersedia di Kabupaten Blitar yaitu Garum, Talun, Wlingi, Kesamben dan Pohgajih. Adapun terminal bus dan angkutannya hanya telah tersedia di Kesamben, Lodoyo, Kademangan dan Gawang (Bakung).

Kereta api

Bus

Pariwisata

Berikut ini yaitu beberapa tempat wisata menarik di Kabupaten Blitar.

  1. Pantai Peh Pulo
  2. Soko Adventure
  3. Candi Penataran
  4. Serah Kencong
  5. Candi Sawentar
  6. Pantai Serang
  7. Rambut Monte
  8. Candi Plumbangan
  9. Gua Embultuk
  10. Pantai Jolosutro
  11. Pantai Pangi
  12. Pantai Tambakrejo
  13. Gong Kyai Pradah
  14. Candi Simping
  15. Monumen Trisula

Pustaka

  1. ^ Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemindahan ibu kota Kabupaten Blitar dari wilayah Kota Blitar ke wilayah Disktrik Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur
  2. ^ Kitab Nagarakertagama, nyanyian 68:1, 68:2, dan 68:3
  3. ^ Kitab Pararaton, bab 5, diartikan oleh Ki J. Patmapuspita, 1966
  4. ^ B. Schrieke, 1957
  5. ^ Damais, 1968
  6. ^ McDannel, Sanskrit Dictionary, hlm. 182
  7. ^ Nag. punuh 17/5, 6, 41/4, 61/2 dan 3
  8. ^ Kitab Pararaton, bab 80-83
  9. ^ Situs Resmi Kabupaten Blitar

Lihat pula

  • PSBI Blitar
  • Daftar kabupaten dan kota di Indonesia

edunitas.com


Page 22

Kabupaten Blitar yaitu salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini telah tersedia di Kota Kanigoro sesudah sebelumnya satu wilayah dengan Kota Blitar.[1]

Geografi

Batas wilayah

Mempunyainya tanah

Gunung Kelud (1.731 m. dpl.) yaitu salah satu gunung api strato yang sedang aktif di Pulau Jawa yang terletak di ronde utara kabupaten ini bersamaan batasnya langsung dengan Kabupaten Kediri. Ronde selatan Kabupaten Blitar yang dipisahkan oleh Sungai Brantas dikenal sbg penghasil kaolin dan dilewati oleh Pegunungan Kapur Selatan. Pantai yang terkenal ditengahnya Pantai Tambakrejo, Serang dan Jalasutra.

Blitar, patut kota maupun kabupaten, terletak di kaki Gunung Kelud, Jawa Timur. Kawasan Blitar selalu terkena lahar Gunung Kelud yang sudah meletus puluhan kali terhitung semenjak tahun 1331. Lapisan-lapisan tanah vulkanik yang banyak ditemukan di Blitar pada hakikatnya merupakan hasil pembekuan lahar Gunung Kelud yang sudah meletus secara berkala semenjak bertahun-tahun yang lalu.

Mempunyainya tanah di kawasan Blitar yang kebanyakan berupa tanah vulkanik, mengandung sisa dari pembakaran letusan gunung berapi, pasir dan napal (batu kapur yang tercampur tanah liat). Tanah tersebut kebanyakan berwarna abu-abu kekuningan, bersifat masam, gembur dan peka terhadap erosi. Tanah semacam itu dinamakan regosol yang dapat dimanfaatkan untuk menanam padi, tebu, tembakau dan sayur mayur. Selain hijaunya persawahan yang sekarang mendominasi pemandangan dunia di kawasan Kabupaten Blitar, ditanam pula tanaman tembakau di kawasan ini. Tembakau ini mulai ditanam semenjak Belanda sukses menguasai kawasan ini sekitar masa waktu seratus tahun ke-17. Bahkan kemajuan ekonomi Blitar pernah ditentukan dengan keberhasilan atau kegagalan produksi tembakau.

Sungai Brantas yang mengalir dari timur ke barat membagi Kabupaten Blitar menjadi dua, yaitu ronde utara dan selatan. Ronde selatan Kabupaten Blitar (sering dinamakan Blitar Selatan) kebanyakan tanahnya berjenis grumusol. Tanah semacam ini hanya produktif bila dimanfaatkan untuk menanam ketela pohon, jagung dan jati.

Sungai Brantas

Sungai Brantas merupakan sungai terpanjang kedua di Jawa Timur sesudah Bengawan Solo (sebagian mengalir di wilayah Jawa Tengah). Sungai ini memegang peranan penting dalam sejarah politik maupun sosial Provinsi Jawa Timur. Sungai yang berhulu di Gunung Arjuno ini ikut membawa unsur-unsur utama dari dataran tinggi aluvial di Malang yang bersifat masam sehingga menghasilkan unsur garam yang bermanfaat untuk kesuburan tanah.

Di Kabupaten Blitar, arus cairan Sungai Brantas diberi tambahan unsur utama sehingga menyebabkan kawasan dataran rendah aluvial yang dilewati Sungai Brantas, seperti Tulungagung dan Kediri, mempunyai tanah yang subur.Di Blitar juga masa ini telah tersedia dua waduk/bendungan yakni Wlingi Raya dan Selorejo.

Sejarah

Asal nama

Nama Blitar dipercaya berasal dari frase bali dadi latar (kembali jadi halaman). Kata tersebut diteriakkan oleh Prabu Mahesa Sura masa meregang nyawa di sumur yang dihasilkannya sendiri sbg mahar untuk Dewi Kilaswara.

Masa kerajaan

Tiga kawasan subur, yaitu Malang, Kediri dan Mojokerto, seakan-akan "diciptakan" oleh Sungai Brantas sbg pusat letak suatu pemerintahan, sesuai dengan teori natural seats of power yang dicetuskan oleh mahir geopolitik, Sir Halford Mackinder, pada tahun 1919. Teori tersebut memang benar telah tersedianya karena kerajaan-kerajaan besar bangunan di Jawa Timur, seperti Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit, seluruhnya beribukota di tidak jauh kawasan arus Sungai Brantas.

Jika masa ini Kediri dan Malang dapat dicapai melewati tiga jalan utama, yaitu melewati Mojosari, Ngantang, atau Blitar, karenanya tak demikian dengan masa lalu. Dahulu orang hanya mau memakai jalur melewati Mojosari atau Blitar jika mau berkunjung ke Kediri atau Malang. Hal ini diakibatkan karena masa itu, jalur yang melewati Ngantang sedang terlalu berbahaya untuk ditempuh, seperti yang pernah dirundingkan oleh J.K.J de Jonge dan M.L. van de Venter pada tahun 1909.

Jalur utara yang melewati Mojosari sebenarnya masa itu juga sedang sulit dilewati mengingat banyaknya kawasan rawa di sekitar muara Sungai Porong. Di lokasi itu pula, Laskar Jayakatwang yang sudah susah payah mengejar Raden Wijaya pada tahun 1292 gagal menangkapnya karena area yang terlalu sulit. Oleh karena itulah, jalur yang melewati Blitar semakin disukai orang karena semakin gampang dan terlindung untuk ditempuh, didukung oleh mempunyainya dunianya yang cukup landai.

Pada abad dahulu (namun sedang bertahan sampai sekarang), kawasan Blitar merupakan kawasan lintasan antara Dhoho (Kediri) dengan Tumapel (Malang) yang sangat cepat dan gampang. Di sinilah peranan penting yang dimiliki Blitar, yaitu kawasan yang menguasai jalur transportasi antara dua kawasan yang saling berlomba (Panjalu dan Jenggala serta Dhoho dan Singosari). Banyaknya prasasti yang ditemukan di kawasan ini (kira-kira 21 prasasti) bisa dikaitkan dengan alasan tersebut.

Kitab Negarakertagama

Gagasan yang menyebut bahwa Kabupaten Blitar merupakan kawasan perbatasan antara Dhoho dengan Tumapel dapat disimpulkan dari salah satu kisah dalam Kitab Negarakertagama karya Empu Prapanca. Diceritakan dalam kitab tersebut bahwa Raja Airlangga menginginkan Empu Bharada untuk membagi Kerajaan Kediri menjadi dua, yaitu Panjalu dan Jenggala. Empu Bharada menyanggupinya dan menerapkan titah tersebut dengan aktivitas yang dipekerjakan menuangkan cairan kendi dari ketinggian.[2] Cairan tersebut konon berganti menjadi sungai yang memisahkan Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Jenggala. Letak dan nama sungai ini belum dikenal dengan pasti sampai sekarang, tapi beberapa mahir sejarah berpendapat bahwa sungai tersebut yaitu Sungai Lekso (masyarakat sekitar menyebutnya Kali Lekso). Gagasan tersebut didasarkan atas landasan etimologis tentang nama sungai yang diceritakan dalam Kitab Pararaton.

Kitab Pararaton

Diceritakan dalam Kitab Pararaton bahwa balatentara Daha yang dipimpin oleh Raja Jayakatwang berniat menyerang pasukan Kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Raja Kertanegara melewati jalur utara (Mojosari). Adapun yang memainkan usaha melewati jalur selatan diceritakan dalam Kitab Pararaton dengan kalimat saking pinggir Aksa anuju in Lawor.... anjugjugring Singosari pisan yang berfaedah dari tepi Aksa menuju Lawor.... langsung menuju Singosari.[3] Nama atau kata Aksa yang muncul dalam kalimat tersebut diperhitungkan merupakan kependekan dari Kali Aksa yang kesudahannya sedikit berganti nama menjadi Kali Lekso. Gagasan ini diperkuat lagi dengan peta hasil pekerjaan masa waktu seratus tahun ke-17 (digambar ulang oleh De Jonge) yang menyebut bahwa ...di sebelah timur sungai ini (Sungai Lekso) yaitu wilayah Malang dan di sebelah baratnya yaitu wilayah Blitar.[4]

Candi

Oleh karena letaknya yang strategis, Blitar penting gunanya untuk aktivitas keagamaan, terutama Hindu, pada masa lalu. Semakin dari 12 candi tersebar di seantero Blitar. Adapun candi yang sangat terkenal di kawasan ini yaitu Candi Penataran yang terletak di Desa Penataran, Disktrik Nglegok. Menurut riwayatnya, Candi Penataran dahulu merupakan candi negara atau candi utama kerajaan. Pembangunan Candi Penataran dimulai ketika Raja Kertajaya mempersembahkan sima untuk memuja sira paduka bhatara palah yang berangka tahun Saka 1119 (1197 Masehi).

Nama Penataran ini kemungkinan besar bukan nama candinya, melainkan nama statusnya sbg candi utama kerajaan. Candi-candi pusat semacam ini di Bali juga dinamakan dengan penataran, misalnya Pura Panataransasih. Menurut seorang mahir, kata natar berfaedah pusat, sehingga Candi Penataran di sini dapat diartikan sbg candi pusat. Selengkapnya, silakan lihat laman Candi Penataran.

Di sebelah timur Candi Penataran telah tersedia Candi Plumbangan yang bertempat di Disktrik Doko yang oleh masyarakat setempat juga menjadi sbg objek wisata.

Hari jadi

Salah satu sumber sejarah yang sangat penting yaitu prasasti karena merupakan dokumen tertulis yang asli dan lepas dari bahaya kebenarannya.[5] Prasasti dapat diartikan sbg tulisan dalam wujud puisi yang berupa pujian.[6]

Enam masa waktu seratus tahun yang lalu, akuratnya pada bulan Waisaka tahun Saka 1283 atau 1361 Masehi, Raja Majapahit yang bernama Hayam Wuruk beserta para pengiringnya menyempatkan diri singgah di Blitar untuk mengadakan upacara pemujaan di Candi Penataran. Rombongan itu tak hanya singgah di Candi Penataran, tapi juga ke tempat-tempat pautan yang dianggap suci, yaitu Sawentar (Lwangwentar) di Kanigoro, Jimbe, Lodoyo, Simping (Sumberjati) di Kademangan dan Mleri (Weleri) di Srengat.

Hayam Wuruk tak hanya sekali singgah di Blitar. Pada tahun 1357 Masehi (1279 Saka) Hayam Wuruk pergi kembali ke Blitar untuk meninjau kawasan pantai selatan dan menginap selama beberapa hari di Lodoyo.[7] Hal itu mencerminkan betapa pentingnya kawasan Blitar kala itu, sehingga Hayam Wuruk pun tak segan untuk melaksanakan dua kali lawatan istimewa dengan tujuan yang berlainan ke kawasan ini.

Pada tahun 1316 dan 1317 Kerajaan Majapahit carut marut karena terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Kuti dan Sengkuni. Kondisi itu memaksa Raja Jayanegara untuk menyelamatkan diri ke desa Bedander dengan pengawalan pasukan Bhayangkara dibawah pimpinan Gajah Mada. Berkat siasat Gajah Mada, Jayanegara sukses kembali naik tahta dengan selamat. Adapun Kuti dan Sengkuni sukses diringkus dan kemudian dihukum mati.[8] Oleh karena sambutan hangat dan perlindungan sempit yang diberikan masyarakat Desa Bedander, karenanya Jayanegara pun memberikan hadiah berupa prasasti kepada para masyarakat desa tersebut. Tak diragukan lagi bahwa pemberian prasasti ini merupakan peristiwa penting karena menjadikan Blitar sbg kawasan swatantra di bawah naungan Kerajaan Majapahit. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi pada hari Ahad Pahing bulan Srawana tahun Saka 1246 atau 5 Agustus 1324 Masehi, sesuai dengan tanggal yang tercantum pada prasasti. Tanggal itulah yang kesudahannya diperingati sbg hari jadi Kabupaten Blitar setiap tahunnya.

Guna simbol

Simbol Kawasan Kabupaten Blitar terdiri dari 9 (sembilan) ronde dengan wujud, jenis dan definisinya sbg berikut:[9]

  1. Wujud seluruhnya merupakan ronde lima : Simbol Pancasila.
  2. Candi penataran : Peninggalan Majapahit sbg simbol kebudayaan yang mulia.
  3. Keris Pusaka : Simbol semangat dan jiwa kepahlawanan rakyat Blitar, semenjak masa dahulu sampai sekarang.
  4. Sungai brantas dengan warna biru diatas landasan warna hijau dan kuning : Simbol kemakmuran, membagi kawasan Blitar, menjadi 2 ronde, yang sebelah utara sungai kawasan makmur dan sebelah selatan kawasan kurang makmur.
  5. Pangkal keris dengan wujud gunung dengan api yang menyalanyala : Simbol kedinamisan rakyat Blitar yang tak putus asa, dan patah semangat, malahan semakin membaja, pantang mundur dalam berjuang dalam menghadapi malapetaka.
  6. Pohon beringin : Simbol pengayoman pemerintahan yang diharapharapkan oleh rakyat demi keadilan
  7. Ronde 5 (lima) ditengah warna biru muda : Simbol kegotongroyongan dalam suasana terlindung dan damai
  8. Padi kapas : Simbol sandang dan pangan kemakmuran buah kapas = 8 dan butir padi = 17 mengingatkan kita kepada cita-cita revolosi 17 – 8 – 45
  9. Pita dwiwarna dengan bintang emas bersudut

Transportasi

Kabupaten Blitar dilewati oleh jalan provinsi yang menghubungkan kawasan ini dengan Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Malang. Stasiun-stasiun yang telah tersedia di Kabupaten Blitar yaitu Garum, Talun, Wlingi, Kesamben dan Pohgajih. Adapun terminal bus dan angkutannya hanya telah tersedia di Kesamben, Lodoyo, Kademangan dan Gawang (Bakung).

Kereta api

Bus

Pariwisata

Berikut ini yaitu beberapa tempat wisata menarik di Kabupaten Blitar.

  1. Pantai Peh Pulo
  2. Soko Adventure
  3. Candi Penataran
  4. Serah Kencong
  5. Candi Sawentar
  6. Pantai Serang
  7. Rambut Monte
  8. Candi Plumbangan
  9. Gua Embultuk
  10. Pantai Jolosutro
  11. Pantai Pangi
  12. Pantai Tambakrejo
  13. Gong Kyai Pradah
  14. Candi Simping
  15. Monumen Trisula

Pustaka

  1. ^ Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemindahan ibu kota Kabupaten Blitar dari wilayah Kota Blitar ke wilayah Disktrik Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur
  2. ^ Kitab Nagarakertagama, nyanyian 68:1, 68:2, dan 68:3
  3. ^ Kitab Pararaton, bab 5, diartikan oleh Ki J. Patmapuspita, 1966
  4. ^ B. Schrieke, 1957
  5. ^ Damais, 1968
  6. ^ McDannel, Sanskrit Dictionary, hlm. 182
  7. ^ Nag. punuh 17/5, 6, 41/4, 61/2 dan 3
  8. ^ Kitab Pararaton, bab 80-83
  9. ^ Situs Resmi Kabupaten Blitar

Lihat juga

  • PSBI Blitar
  • Daftar kabupaten dan kota di Indonesia

edunitas.com


Page 23

Kabupaten Blitar yaitu salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini telah tersedia di Kota Kanigoro sesudah sebelumnya satu wilayah dengan Kota Blitar.[1]

Geografi

Batas wilayah

Mempunyainya tanah

Gunung Kelud (1.731 m. dpl.) yaitu salah satu gunung api strato yang sedang aktif di Pulau Jawa yang terletak di ronde utara kabupaten ini bersamaan batasnya langsung dengan Kabupaten Kediri. Ronde selatan Kabupaten Blitar yang dipisahkan oleh Sungai Brantas dikenal sbg penghasil kaolin dan dilewati oleh Pegunungan Kapur Selatan. Pantai yang terkenal ditengahnya Pantai Tambakrejo, Serang dan Jalasutra.

Blitar, patut kota maupun kabupaten, terletak di kaki Gunung Kelud, Jawa Timur. Kawasan Blitar selalu terkena lahar Gunung Kelud yang sudah meletus puluhan kali terhitung semenjak tahun 1331. Lapisan-lapisan tanah vulkanik yang banyak ditemukan di Blitar pada hakikatnya merupakan hasil pembekuan lahar Gunung Kelud yang sudah meletus secara berkala semenjak bertahun-tahun yang lalu.

Mempunyainya tanah di kawasan Blitar yang kebanyakan berupa tanah vulkanik, mengandung sisa dari pembakaran letusan gunung berapi, pasir dan napal (batu kapur yang tercampur tanah liat). Tanah tersebut kebanyakan berwarna abu-abu kekuningan, bersifat masam, gembur dan peka terhadap erosi. Tanah semacam itu dinamakan regosol yang dapat dimanfaatkan untuk menanam padi, tebu, tembakau dan sayur mayur. Selain hijaunya persawahan yang sekarang mendominasi pemandangan dunia di kawasan Kabupaten Blitar, ditanam pula tanaman tembakau di kawasan ini. Tembakau ini mulai ditanam semenjak Belanda sukses menguasai kawasan ini sekitar masa waktu seratus tahun ke-17. Bahkan kemajuan ekonomi Blitar pernah ditentukan dengan keberhasilan atau kegagalan produksi tembakau.

Sungai Brantas yang mengalir dari timur ke barat membagi Kabupaten Blitar menjadi dua, yaitu ronde utara dan selatan. Ronde selatan Kabupaten Blitar (sering dinamakan Blitar Selatan) kebanyakan tanahnya berjenis grumusol. Tanah semacam ini hanya produktif bila dimanfaatkan untuk menanam ketela pohon, jagung dan jati.

Sungai Brantas

Sungai Brantas merupakan sungai terpanjang kedua di Jawa Timur sesudah Bengawan Solo (sebagian mengalir di wilayah Jawa Tengah). Sungai ini memegang peranan penting dalam sejarah politik maupun sosial Provinsi Jawa Timur. Sungai yang berhulu di Gunung Arjuno ini ikut membawa unsur-unsur utama dari dataran tinggi aluvial di Malang yang bersifat masam sehingga menghasilkan unsur garam yang bermanfaat untuk kesuburan tanah.

Di Kabupaten Blitar, arus cairan Sungai Brantas diberi tambahan unsur utama sehingga menyebabkan kawasan dataran rendah aluvial yang dilewati Sungai Brantas, seperti Tulungagung dan Kediri, mempunyai tanah yang subur.Di Blitar juga masa ini telah tersedia dua waduk/bendungan yakni Wlingi Raya dan Selorejo.

Sejarah

Asal nama

Nama Blitar dipercaya berasal dari frase bali dadi latar (kembali jadi halaman). Kata tersebut diteriakkan oleh Prabu Mahesa Sura masa meregang nyawa di sumur yang dihasilkannya sendiri sbg mahar untuk Dewi Kilaswara.

Masa kerajaan

Tiga kawasan subur, yaitu Malang, Kediri dan Mojokerto, seakan-akan "diciptakan" oleh Sungai Brantas sbg pusat letak suatu pemerintahan, sesuai dengan teori natural seats of power yang dicetuskan oleh mahir geopolitik, Sir Halford Mackinder, pada tahun 1919. Teori tersebut memang benar telah tersedianya karena kerajaan-kerajaan besar bangunan di Jawa Timur, seperti Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit, seluruhnya beribukota di tidak jauh kawasan arus Sungai Brantas.

Jika masa ini Kediri dan Malang dapat dicapai melewati tiga jalan utama, yaitu melewati Mojosari, Ngantang, atau Blitar, karenanya tak demikian dengan masa lalu. Dahulu orang hanya mau memakai jalur melewati Mojosari atau Blitar jika mau berkunjung ke Kediri atau Malang. Hal ini diakibatkan karena masa itu, jalur yang melewati Ngantang sedang terlalu berbahaya untuk ditempuh, seperti yang pernah dirundingkan oleh J.K.J de Jonge dan M.L. van de Venter pada tahun 1909.

Jalur utara yang melewati Mojosari sebenarnya masa itu juga sedang sulit dilewati mengingat banyaknya kawasan rawa di sekitar muara Sungai Porong. Di lokasi itu pula, Laskar Jayakatwang yang sudah susah payah mengejar Raden Wijaya pada tahun 1292 gagal menangkapnya karena area yang terlalu sulit. Oleh karena itulah, jalur yang melewati Blitar semakin disukai orang karena semakin gampang dan terlindung untuk ditempuh, didukung oleh mempunyainya dunianya yang cukup landai.

Pada abad dahulu (namun sedang bertahan sampai sekarang), kawasan Blitar merupakan kawasan lintasan antara Dhoho (Kediri) dengan Tumapel (Malang) yang sangat cepat dan gampang. Di sinilah peranan penting yang dimiliki Blitar, yaitu kawasan yang menguasai jalur transportasi antara dua kawasan yang saling berlomba (Panjalu dan Jenggala serta Dhoho dan Singosari). Banyaknya prasasti yang ditemukan di kawasan ini (kira-kira 21 prasasti) bisa dikaitkan dengan alasan tersebut.

Kitab Negarakertagama

Gagasan yang menyebut bahwa Kabupaten Blitar merupakan kawasan perbatasan antara Dhoho dengan Tumapel dapat disimpulkan dari salah satu kisah dalam Kitab Negarakertagama karya Empu Prapanca. Diceritakan dalam kitab tersebut bahwa Raja Airlangga menginginkan Empu Bharada untuk membagi Kerajaan Kediri menjadi dua, yaitu Panjalu dan Jenggala. Empu Bharada menyanggupinya dan menerapkan titah tersebut dengan aktivitas yang dipekerjakan menuangkan cairan kendi dari ketinggian.[2] Cairan tersebut konon berganti menjadi sungai yang memisahkan Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Jenggala. Letak dan nama sungai ini belum dikenal dengan pasti sampai sekarang, tapi beberapa mahir sejarah berpendapat bahwa sungai tersebut yaitu Sungai Lekso (masyarakat sekitar menyebutnya Kali Lekso). Gagasan tersebut didasarkan atas landasan etimologis tentang nama sungai yang diceritakan dalam Kitab Pararaton.

Kitab Pararaton

Diceritakan dalam Kitab Pararaton bahwa balatentara Daha yang dipimpin oleh Raja Jayakatwang berniat menyerang pasukan Kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Raja Kertanegara melewati jalur utara (Mojosari). Adapun yang memainkan usaha melewati jalur selatan diceritakan dalam Kitab Pararaton dengan kalimat saking pinggir Aksa anuju in Lawor.... anjugjugring Singosari pisan yang berfaedah dari tepi Aksa menuju Lawor.... langsung menuju Singosari.[3] Nama atau kata Aksa yang muncul dalam kalimat tersebut diperhitungkan merupakan kependekan dari Kali Aksa yang kesudahannya sedikit berganti nama menjadi Kali Lekso. Gagasan ini diperkuat lagi dengan peta hasil pekerjaan masa waktu seratus tahun ke-17 (digambar ulang oleh De Jonge) yang menyebut bahwa ...di sebelah timur sungai ini (Sungai Lekso) yaitu wilayah Malang dan di sebelah baratnya yaitu wilayah Blitar.[4]

Candi

Oleh karena letaknya yang strategis, Blitar penting gunanya untuk aktivitas keagamaan, terutama Hindu, pada masa lalu. Semakin dari 12 candi tersebar di seantero Blitar. Adapun candi yang sangat terkenal di kawasan ini yaitu Candi Penataran yang terletak di Desa Penataran, Disktrik Nglegok. Menurut riwayatnya, Candi Penataran dahulu merupakan candi negara atau candi utama kerajaan. Pembangunan Candi Penataran dimulai ketika Raja Kertajaya mempersembahkan sima untuk memuja sira paduka bhatara palah yang berangka tahun Saka 1119 (1197 Masehi).

Nama Penataran ini kemungkinan besar bukan nama candinya, melainkan nama statusnya sbg candi utama kerajaan. Candi-candi pusat semacam ini di Bali juga dinamakan dengan penataran, misalnya Pura Panataransasih. Menurut seorang mahir, kata natar berfaedah pusat, sehingga Candi Penataran di sini dapat diartikan sbg candi pusat. Selengkapnya, silakan lihat laman Candi Penataran.

Di sebelah timur Candi Penataran telah tersedia Candi Plumbangan yang bertempat di Disktrik Doko yang oleh masyarakat setempat juga menjadi sbg objek wisata.

Hari jadi

Salah satu sumber sejarah yang sangat penting yaitu prasasti karena merupakan dokumen tertulis yang asli dan lepas dari bahaya kebenarannya.[5] Prasasti dapat diartikan sbg tulisan dalam wujud puisi yang berupa pujian.[6]

Enam masa waktu seratus tahun yang lalu, akuratnya pada bulan Waisaka tahun Saka 1283 atau 1361 Masehi, Raja Majapahit yang bernama Hayam Wuruk beserta para pengiringnya menyempatkan diri singgah di Blitar untuk mengadakan upacara pemujaan di Candi Penataran. Rombongan itu tak hanya singgah di Candi Penataran, tapi juga ke tempat-tempat pautan yang dianggap suci, yaitu Sawentar (Lwangwentar) di Kanigoro, Jimbe, Lodoyo, Simping (Sumberjati) di Kademangan dan Mleri (Weleri) di Srengat.

Hayam Wuruk tak hanya sekali singgah di Blitar. Pada tahun 1357 Masehi (1279 Saka) Hayam Wuruk pergi kembali ke Blitar untuk meninjau kawasan pantai selatan dan menginap selama beberapa hari di Lodoyo.[7] Hal itu mencerminkan betapa pentingnya kawasan Blitar kala itu, sehingga Hayam Wuruk pun tak segan untuk melaksanakan dua kali lawatan istimewa dengan tujuan yang berlainan ke kawasan ini.

Pada tahun 1316 dan 1317 Kerajaan Majapahit carut marut karena terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Kuti dan Sengkuni. Kondisi itu memaksa Raja Jayanegara untuk menyelamatkan diri ke desa Bedander dengan pengawalan pasukan Bhayangkara dibawah pimpinan Gajah Mada. Berkat siasat Gajah Mada, Jayanegara sukses kembali naik tahta dengan selamat. Adapun Kuti dan Sengkuni sukses diringkus dan kemudian dihukum mati.[8] Oleh karena sambutan hangat dan perlindungan sempit yang diberikan masyarakat Desa Bedander, karenanya Jayanegara pun memberikan hadiah berupa prasasti kepada para masyarakat desa tersebut. Tak diragukan lagi bahwa pemberian prasasti ini merupakan peristiwa penting karena menjadikan Blitar sbg kawasan swatantra di bawah naungan Kerajaan Majapahit. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi pada hari Ahad Pahing bulan Srawana tahun Saka 1246 atau 5 Agustus 1324 Masehi, sesuai dengan tanggal yang tercantum pada prasasti. Tanggal itulah yang kesudahannya diperingati sbg hari jadi Kabupaten Blitar setiap tahunnya.

Guna simbol

Simbol Kawasan Kabupaten Blitar terdiri dari 9 (sembilan) ronde dengan wujud, jenis dan definisinya sbg berikut:[9]

  1. Wujud seluruhnya merupakan ronde lima : Simbol Pancasila.
  2. Candi penataran : Peninggalan Majapahit sbg simbol kebudayaan yang mulia.
  3. Keris Pusaka : Simbol semangat dan jiwa kepahlawanan rakyat Blitar, semenjak masa dahulu sampai sekarang.
  4. Sungai brantas dengan warna biru diatas landasan warna hijau dan kuning : Simbol kemakmuran, membagi kawasan Blitar, menjadi 2 ronde, yang sebelah utara sungai kawasan makmur dan sebelah selatan kawasan kurang makmur.
  5. Pangkal keris dengan wujud gunung dengan api yang menyalanyala : Simbol kedinamisan rakyat Blitar yang tak putus asa, dan patah semangat, malahan semakin membaja, pantang mundur dalam berjuang dalam menghadapi malapetaka.
  6. Pohon beringin : Simbol pengayoman pemerintahan yang diharapharapkan oleh rakyat demi keadilan
  7. Ronde 5 (lima) ditengah warna biru muda : Simbol kegotongroyongan dalam suasana terlindung dan damai
  8. Padi kapas : Simbol sandang dan pangan kemakmuran buah kapas = 8 dan butir padi = 17 mengingatkan kita kepada cita-cita revolosi 17 – 8 – 45
  9. Pita dwiwarna dengan bintang emas bersudut

Transportasi

Kabupaten Blitar dilewati oleh jalan provinsi yang menghubungkan kawasan ini dengan Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Malang. Stasiun-stasiun yang telah tersedia di Kabupaten Blitar yaitu Garum, Talun, Wlingi, Kesamben dan Pohgajih. Adapun terminal bus dan angkutannya hanya telah tersedia di Kesamben, Lodoyo, Kademangan dan Gawang (Bakung).

Kereta api

Bus

Pariwisata

Berikut ini yaitu beberapa tempat wisata menarik di Kabupaten Blitar.

  1. Pantai Peh Pulo
  2. Soko Adventure
  3. Candi Penataran
  4. Serah Kencong
  5. Candi Sawentar
  6. Pantai Serang
  7. Rambut Monte
  8. Candi Plumbangan
  9. Gua Embultuk
  10. Pantai Jolosutro
  11. Pantai Pangi
  12. Pantai Tambakrejo
  13. Gong Kyai Pradah
  14. Candi Simping
  15. Monumen Trisula

Pustaka

  1. ^ Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemindahan ibu kota Kabupaten Blitar dari wilayah Kota Blitar ke wilayah Disktrik Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur
  2. ^ Kitab Nagarakertagama, nyanyian 68:1, 68:2, dan 68:3
  3. ^ Kitab Pararaton, bab 5, diartikan oleh Ki J. Patmapuspita, 1966
  4. ^ B. Schrieke, 1957
  5. ^ Damais, 1968
  6. ^ McDannel, Sanskrit Dictionary, hlm. 182
  7. ^ Nag. punuh 17/5, 6, 41/4, 61/2 dan 3
  8. ^ Kitab Pararaton, bab 80-83
  9. ^ Situs Resmi Kabupaten Blitar

Lihat juga

  • PSBI Blitar
  • Daftar kabupaten dan kota di Indonesia

edunitas.com


Page 24

Kabupaten Blitar yaitu salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini telah tersedia di Kota Kanigoro sesudah sebelumnya satu wilayah dengan Kota Blitar.[1]

Geografi

Batas wilayah


Mempunyainya tanah

Gunung Kelud (1.731 m. dpl.) yaitu salah satu gunung api strato yang sedang aktif di Pulau Jawa yang terletak di ronde utara kabupaten ini bersamaan batasnya langsung dengan Kabupaten Kediri. Ronde selatan Kabupaten Blitar yang dipisahkan oleh Sungai Brantas dikenal sbg penghasil kaolin dan dilewati oleh Pegunungan Kapur Selatan. Pantai yang terkenal ditengahnya Pantai Tambakrejo, Serang dan Jalasutra.

Blitar, patut kota maupun kabupaten, terletak di kaki Gunung Kelud, Jawa Timur. Kawasan Blitar selalu terkena lahar Gunung Kelud yang sudah meletus puluhan kali terhitung semenjak tahun 1331. Lapisan-lapisan tanah vulkanik yang banyak ditemukan di Blitar pada hakikatnya merupakan hasil pembekuan lahar Gunung Kelud yang sudah meletus secara berkala semenjak bertahun-tahun yang lalu.

Mempunyainya tanah di kawasan Blitar yang kebanyakan berupa tanah vulkanik, mengandung sisa dari pembakaran letusan gunung berapi, pasir dan napal (batu kapur yang tercampur tanah liat). Tanah tersebut kebanyakan berwarna abu-abu kekuningan, bersifat masam, gembur dan peka terhadap erosi. Tanah semacam itu disebut regosol yang dapat dimanfaatkan untuk menanam padi, tebu, tembakau dan sayur mayur. Selain hijaunya persawahan yang sekarang mendominasi pemandangan dunia di kawasan Kabupaten Blitar, ditanam pula tanaman tembakau di kawasan ini. Tembakau ini mulai ditanam semenjak Belanda sukses menguasai kawasan ini sekitar masa waktu seratus tahun ke-17. Bahkan kemajuan ekonomi Blitar pernah ditentukan dengan kesuksesan atau kegagalan produksi tembakau.

Sungai Brantas yang mengalir dari timur ke barat membagi Kabupaten Blitar menjadi dua, yaitu ronde utara dan selatan. Ronde selatan Kabupaten Blitar (sering disebut Blitar Selatan) kebanyakan tanahnya berjenis grumusol. Tanah semacam ini hanya produktif bila dimanfaatkan untuk menanam ketela pohon, jagung dan jati.

Sungai Brantas

Sungai Brantas merupakan sungai terpanjang kedua di Jawa Timur sesudah Bengawan Solo (sebagian mengalir di wilayah Jawa Tengah). Sungai ini memegang peranan penting dalam sejarah politik maupun sosial Provinsi Jawa Timur. Sungai yang berhulu di Gunung Arjuno ini ikut membawa unsur-unsur utama dari dataran tinggi aluvial di Malang yang bersifat masam sehingga menghasilkan unsur garam yang bermanfaat untuk kesuburan tanah.

Di Kabupaten Blitar, arus cairan Sungai Brantas diberi tambahan unsur utama sehingga menyebabkan kawasan dataran rendah aluvial yang dilewati Sungai Brantas, seperti Tulungagung dan Kediri, mempunyai tanah yang subur.Di Blitar juga masa ini telah tersedia dua waduk/bendungan yakni Wlingi Raya dan Selorejo.

Sejarah

Asal nama

Nama Blitar dipercaya berasal dari frase bali dadi latar (kembali jadi halaman). Kata tersebut diteriakkan oleh Prabu Mahesa Sura masa meregang nyawa di sumur yang dihasilkannya sendiri sbg mahar untuk Dewi Kilaswara.

Masa kerajaan

Tiga kawasan subur, yaitu Malang, Kediri dan Mojokerto, seakan-akan "diciptakan" oleh Sungai Brantas sbg pusat letak suatu pemerintahan, sesuai dengan teori natural seats of power yang dicetuskan oleh mahir geopolitik, Sir Halford Mackinder, pada tahun 1919. Teori tersebut memang benar telah tersedianya karena kerajaan-kerajaan besar bangunan di Jawa Timur, seperti Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit, seluruhnya beribukota di tidak jauh kawasan arus Sungai Brantas.

Jika masa ini Kediri dan Malang dapat dicapai melewati tiga jalan utama, yaitu melewati Mojosari, Ngantang, atau Blitar, karenanya tak demikian dengan masa lalu. Dahulu orang hanya mau memakai jalur melewati Mojosari atau Blitar jika mau berkunjung ke Kediri atau Malang. Hal ini diakibatkan karena masa itu, jalur yang melewati Ngantang sedang terlalu berbahaya untuk ditempuh, seperti yang pernah dirundingkan oleh J.K.J de Jonge dan M.L. van de Venter pada tahun 1909.

Jalur utara yang melewati Mojosari sebenarnya masa itu juga sedang sulit dilewati mengingat banyaknya kawasan rawa di sekitar muara Sungai Porong. Di lokasi itu pula, Laskar Jayakatwang yang sudah susah payah mengejar Raden Wijaya pada tahun 1292 gagal menangkapnya karena area yang terlalu sulit. Oleh karena itulah, jalur yang melewati Blitar semakin disukai orang karena semakin remeh dan terlindung untuk ditempuh, didukung oleh mempunyainya dunianya yang cukup landai.

Pada abad dahulu (namun sedang bertahan sampai sekarang), kawasan Blitar merupakan kawasan lintasan antara Dhoho (Kediri) dengan Tumapel (Malang) yang sangat cepat dan remeh. Di sinilah peranan penting yang dimiliki Blitar, yaitu kawasan yang menguasai jalur transportasi antara dua kawasan yang saling berlomba (Panjalu dan Jenggala serta Dhoho dan Singosari). Banyaknya prasasti yang ditemukan di kawasan ini (kira-kira 21 prasasti) bisa dikaitkan dengan alasan tersebut.

Kitab Negarakertagama

Gagasan yang mengatakan bahwa Kabupaten Blitar merupakan kawasan perbatasan antara Dhoho dengan Tumapel dapat disimpulkan dari salah satu kisah dalam Kitab Negarakertagama karya Empu Prapanca. Diceritakan dalam kitab tersebut bahwa Raja Airlangga menginginkan Empu Bharada untuk membagi Kerajaan Kediri menjadi dua, yaitu Panjalu dan Jenggala. Empu Bharada menyanggupinya dan menerapkan titah tersebut dengan aktivitas yang dipekerjakan menuangkan cairan kendi dari ketinggian.[2] Cairan tersebut konon berganti menjadi sungai yang memisahkan Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Jenggala. Letak dan nama sungai ini belum dikenal dengan pasti sampai sekarang, tapi beberapa mahir sejarah berpendapat bahwa sungai tersebut yaitu Sungai Lekso (masyarakat sekitar menyebutnya Kali Lekso). Gagasan tersebut didasarkan atas landasan etimologis mengenai nama sungai yang diceritakan dalam Kitab Pararaton.

Kitab Pararaton

Diceritakan dalam Kitab Pararaton bahwa balatentara Daha yang dipimpin oleh Raja Jayakatwang berniat menyerang pasukan Kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Raja Kertanegara melewati jalur utara (Mojosari). Adapun yang memperagakan usaha melewati jalur selatan diceritakan dalam Kitab Pararaton dengan kalimat saking pinggir Aksa anuju in Lawor.... anjugjugring Singosari pisan yang berfaedah dari tepi Aksa menuju Lawor.... langsung menuju Singosari.[3] Nama atau kata Aksa yang muncul dalam kalimat tersebut diperhitungkan merupakan kependekan dari Kali Aksa yang kesudahannya sedikit berganti nama menjadi Kali Lekso. Gagasan ini diperkuat lagi dengan peta hasil pekerjaan masa waktu seratus tahun ke-17 (digambar ulang oleh De Jonge) yang mengatakan bahwa ...di sebelah timur sungai ini (Sungai Lekso) yaitu wilayah Malang dan di sebelah baratnya yaitu wilayah Blitar.[4]

Candi

Oleh karena letaknya yang strategis, Blitar penting gunanya untuk aktivitas keagamaan, terutama Hindu, pada masa lalu. Semakin dari 12 candi tersebar di seantero Blitar. Adapun candi yang sangat terkenal di kawasan ini yaitu Candi Penataran yang terletak di Desa Penataran, Disktrik Nglegok. Menurut riwayatnya, Candi Penataran dahulu merupakan candi negara atau candi utama kerajaan. Pembangunan Candi Penataran dimulai ketika Raja Kertajaya mempersembahkan sima untuk memuja sira paduka bhatara palah yang berangka tahun Saka 1119 (1197 Masehi).

Nama Penataran ini probabilitas besar bukan nama candinya, melainkan nama statusnya sbg candi utama kerajaan. Candi-candi pusat semacam ini di Bali juga disebut dengan penataran, misalnya Pura Panataransasih. Menurut seorang mahir, kata natar berfaedah pusat, sehingga Candi Penataran di sini dapat diartikan sbg candi pusat. Selengkapnya, silakan lihat laman Candi Penataran.

Di sebelah timur Candi Penataran telah tersedia Candi Plumbangan yang bertempat di Disktrik Doko yang oleh warga setempat juga menjadi sbg objek wisata.

Hari jadi

Salah satu sumber sejarah yang sangat penting yaitu prasasti karena merupakan dokumen tertulis yang asli dan lepas dari bahaya kebenarannya.[5] Prasasti dapat diartikan sbg tulisan dalam wujud puisi yang berupa pujian.[6]

Enam masa waktu seratus tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Waisaka tahun Saka 1283 atau 1361 Masehi, Raja Majapahit yang bernama Hayam Wuruk beserta para pengiringnya menyempatkan diri singgah di Blitar untuk mengadakan upacara pemujaan di Candi Penataran. Rombongan itu tak hanya singgah di Candi Penataran, tapi juga ke tempat-tempat pautan yang dianggap suci, yaitu Sawentar (Lwangwentar) di Kanigoro, Jimbe, Lodoyo, Simping (Sumberjati) di Kademangan dan Mleri (Weleri) di Srengat.

Hayam Wuruk tak hanya sekali singgah di Blitar. Pada tahun 1357 Masehi (1279 Saka) Hayam Wuruk pergi kembali ke Blitar untuk meninjau kawasan pantai selatan dan menginap selama beberapa hari di Lodoyo.[7] Hal itu mencerminkan betapa pentingnya kawasan Blitar kala itu, sehingga Hayam Wuruk pun tak segan untuk melaksanakan dua kali lawatan istimewa dengan tujuan yang berlainan ke kawasan ini.

Pada tahun 1316 dan 1317 Kerajaan Majapahit carut marut karena terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Kuti dan Sengkuni. Kondisi itu memaksa Raja Jayanegara untuk menyelamatkan diri ke desa Bedander dengan pengawalan pasukan Bhayangkara dibawah pimpinan Gajah Mada. Berkat siasat Gajah Mada, Jayanegara sukses kembali naik tahta dengan selamat. Adapun Kuti dan Sengkuni sukses diringkus dan kemudian dihukum mati.[8] Oleh karena sambutan hangat dan perlindungan sempit yang diberikan warga Desa Bedander, karenanya Jayanegara pun memberikan hadiah berupa prasasti kepada para warga desa tersebut. Tak diragukan lagi bahwa pemberian prasasti ini merupakan peristiwa penting karena menjadikan Blitar sbg kawasan swatantra di bawah naungan Kerajaan Majapahit. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi pada hari Ahad Pahing bulan Srawana tahun Saka 1246 atau 5 Agustus 1324 Masehi, sesuai dengan tanggal yang tercantum pada prasasti. Tanggal itulah yang kesudahannya diperingati sbg hari jadi Kabupaten Blitar setiap tahunnya.

Guna simbol

Simbol Kawasan Kabupaten Blitar terdiri dari 9 (sembilan) ronde dengan wujud, jenis dan ruang lingkupnya sbg berikut:[9]

  1. Wujud seluruhnya merupakan ronde lima : Simbol Pancasila.
  2. Candi penataran : Peninggalan Majapahit sbg simbol hukum budaya istiadat yang mulia.
  3. Keris Pusaka : Simbol semangat dan jiwa kepahlawanan rakyat Blitar, semenjak masa dahulu sampai sekarang.
  4. Sungai brantas dengan warna biru diatas landasan warna hijau dan kuning : Simbol kemakmuran, membagi kawasan Blitar, menjadi 2 ronde, yang sebelah utara sungai kawasan makmur dan sebelah selatan kawasan kurang makmur.
  5. Pangkal keris dengan wujud gunung dengan api yang menyalanyala : Simbol kedinamisan rakyat Blitar yang tak putus asa, dan patah semangat, malahan semakin membaja, pantang mundur dalam berjuang dalam menghadapi malapetaka.
  6. Pohon beringin : Simbol pengayoman pemerintahan yang diharapharapkan oleh rakyat demi keadilan
  7. Ronde 5 (lima) ditengah warna biru muda : Simbol kegotongroyongan dalam suasana terlindung dan damai
  8. Padi kapas : Simbol sandang dan pangan kemakmuran buah kapas = 8 dan butir padi = 17 mengingatkan kita kepada cita-cita revolosi 17 – 8 – 45
  9. Pita dwiwarna dengan bintang emas bersudut

Transportasi

Kabupaten Blitar dilewati oleh jalan provinsi yang menghubungkan kawasan ini dengan Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Malang. Stasiun-stasiun yang telah tersedia di Kabupaten Blitar yaitu Garum, Talun, Wlingi, Kesamben dan Pohgajih. Adapun terminal bus dan angkutannya hanya telah tersedia di Kesamben, Lodoyo, Kademangan dan Gawang (Bakung).

Kereta api

Bus

Pariwisata

Berikut ini yaitu beberapa tempat wisata menarik di Kabupaten Blitar.

  1. Pantai Peh Pulo
  2. Soko Adventure
  3. Candi Penataran
  4. Serah Kencong
  5. Candi Sawentar
  6. Pantai Serang
  7. Rambut Monte
  8. Candi Plumbangan
  9. Gua Embultuk
  10. Pantai Jolosutro
  11. Pantai Pangi
  12. Pantai Tambakrejo
  13. Gong Kyai Pradah
  14. Candi Simping
  15. Monumen Trisula

Pustaka

  1. ^ Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemindahan ibu kota Kabupaten Blitar dari wilayah Kota Blitar ke wilayah Disktrik Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur
  2. ^ Kitab Nagarakertagama, nyanyian 68:1, 68:2, dan 68:3
  3. ^ Kitab Pararaton, bab 5, diartikan oleh Ki J. Patmapuspita, 1966
  4. ^ B. Schrieke, 1957
  5. ^ Damais, 1968
  6. ^ McDannel, Sanskrit Dictionary, hlm. 182
  7. ^ Nag. punuh 17/5, 6, 41/4, 61/2 dan 3
  8. ^ Kitab Pararaton, bab 80-83
  9. ^ Situs Resmi Kabupaten Blitar

Lihat pula

  • PSBI Blitar
  • Daftar kabupaten dan kota di Indonesia

edunitas.com


Page 25

Republik Panama yaitu sebuah negara yang terletak di tenggara Amerika Tengah, sebelah utara bersamaan batasannya dengan Laut Karibia, selatan bersamaan batasannya dengan Samudera Pasifik, timur dengan Kolombia dan barat Kosta Rika.

Statusnya sbg negara transit sbg awal menjadi titik pertemuan hukum budaya istiadat dari seluruh dunia. Negara ini yaitu pengaturan geografis Terusan Panama, yang didesain bagi memfasilitasi komunikasi selang pantai Samudera Atlantik dan Pasifik dan perdagangan global secara signifikan dipengaruhi. Posisi geografis dunia saat ini menawarkan platform yang luas afal baik kelautan, real estat komersial dan keuangan, termasuk Colon Free Zone, daerah bebas sama sekali terbesar di benua itu dan kedua di dunia .

Dengan populasi lebih dari tiga juta masyarakat, memiliki posisi istimewa di bermacam peringkat pertumbuhan dan perkembangan di Amerika Latin, sbg indeks pembangunan manusia (pertama di Amerika Tengah dan keempat di Amerika Latin .)

Negara ini peringkat dalam hal mutlak, yaitu tanpa memperhitungkan distribusi kekayaan, pendapatan sbg media-tinggi.

Sejarah

Panama yaitu anggota koloni Spanyol di Amerika sampai tahun 1821 ketika berpisah lalu bergabung dengan Gran Colombia Simón Bolívar. Dapat dituturkan bahwa ke tingkatan tertentu, sejarah Panama telah menjadi budak geografisnya. Hal ini sah dalam sejarah awalnya dan juga sejarah terkininya.

Memang sebagian akbar politik dalam negeri dan diplomasi internasional Panama di zaman ke-20 bersesuaian dengan Terusan Panama. Di pertengahan zaman ke-20, visi Theodore Roosevelt atas jalur laut antarsamudera mendorong usaha diplomatik AS memfasilitasi akad yang akan memungkinkannya mengambil alih pengoperasian terusan itu oleh Perancis yang dimulai oleh Ferdinand de Lesseps. Pada bulan November 1903, manuver politik dan kelautan Amerika Serikat membantu sejumlah kecil pemberontak Panama berpisah dari Kolombia dalam sebuah revolusi yang nyaris tanpa pertumpahan darah. Di Ciudad de Panama, pada tanggal 3 November, pemberontak itu, diketuai oleh Manuel Amador Guerrero, mendeklarasikan Panama sbg republik merdeka, yang segera juga diakui oleh AS. Tepat lebih dari 2 ahad setelahnya, sebuah perwakilan republik menandatangani Akad Hay-Bunau Varilla yang dari situ Panama diberi hak oleh AS mendirikan dan mengatur Terusan Panama. Akad ini memicu jumlah saling berargumentasi masalah diplomatik selang AS dan Panama sampai penandatanganan Akad Torrijos-Carter pada tahun 1977.

Pemerintah Panama menempuh ketakstabilan politik dan korupsi sepanjang sejarahnya, mandat presiden terpilih diakhiri secara dini. Pada tahun 1968, Jend. Omar Efrain Torrijos mengambil alih pemerintahan negeri dan merupakan orang kuat sesungguhnya di Panama sampai kematiannya dalam sebuah musibah pesawat udara pada tahun 1981. Setelah kematian Torrijos, penghabisannya kekuasaan politik terpusat di tangan Jend. Manuel Antonio Noriega. Hubungan dengan AS memburuk pada penghabisan tahun 1980-an. Pada bulan Desember 1989, AS menyerang Panama. Kematian seorang prajurit AS di Panama di tangan pengadang jalanan Tingkatan Pertahanan Panama menjadi salah satu gagasan bagi George Bush bagi mengumumkan invasi, dinamai Operasi Just Cause. Namun, menurut pemerintah Panama saat itu, kendaraan perwira itu mencoba melanggar pengadang jalanan itu yang terletak tidak jauh lokasi militer sensitif. Serangan itu terjadi tepat sehari sebelum administrasi Terusan Panama akan diserahkan kepada Panama, menurut jadwal yang didesain dalam Akad Torrijos-Carter. Setelah serangan itu, Manuel Noriega mencari suaka ke misi diplomatik Vatikan, namun setelah beberapa hari beliau menyerahkan diri ke militer AS. Noriega segera dibawa ke Florida di mana secara resmi beliau didakwa dan ditahan oleh pemerintah federal AS. Dakwaan korupsi dan kronisme sedang diungkit terhadap pemerintah oleh partai dan pers oposisi.

Di bawah Akad Torrijos-Carter, pada tanggal 31 Desember 1999, AS mengembalikan seluruh daerah terkait terusan ke Panama. Panama juga mendapatkan kemudi atas bangunan dan infrastruktur terkait terusan juga pengaturan penuh atas terusan itu.

Politik

Panama yaitu sebuah republik yang memiliki tiga cabang pemerintahan: cabang eksekutif dan legislatif yang dipilih oleh pemilihan langsung setiap lima tahun, dan sebuah yudisial yang dipilih secara independen. Cabang eksekutif ini termasuk seorang presiden dan dua wakil presiden. Cabang legislatif terdiri dari 72 anggota Majelis Legislatif unikameral. Cabang yudisial diorganisasi di bawah 9 anggota Pengadilan Luhur dan termasuk seluruh pengadilan tribunal dan municipal. Sebuah Tribunal Elektoral otonomi menjaga pendaftaran pemilih, babak pemilihan, dan programa partai politik. Setiap orang di atas 18 tahun diharuskan bagi memilih, meskipun yang tidak berkunjung memilih tidak dikenakan hukuman.

Pemilihan Umum diadakan pada 2 Mei 2004; Pemilihan Presiden dimenangkan oleh Martin Torrijos, anak dari kesan orang kuat Omar Efrain Torrijos Herrera. Torrijos memegang pemerintahan pada 1 September 2004. Presiden sebelumnya yaitu Mireya Moscoso.

Provinsi

Panama dibagi menjadi 9 provinsi (provincias) dan 5 wilayah pribumi (comarcas indigens), ditandai dengan *:

  • Bocas del Toro
  • Chiriquí
  • Coclé
  • Colón
  • Darién
  • Emberá*
  • Herrera
  • Kuna de Madugandí*
  • Kuna de Wargandí*
  • Kuna Yala*
  • Los Santos
  • Ngöbe-Buglé*
  • Panamá
  • Veraguas

Geografi

Panama terletak di Amerika Tengah, bersamaan batasannya dengan Laut Karibia dan Samudra Pasifik Utara, selang Kolombia dan Kosta Rika. Lokasi yang terletak di ujung timur tanah genting membentuk sebuah jembatan tanah strategis yang menghubungkan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Pada 1999 Panama menguasai Terusan Panama yang menghubungkan Samudra Atlantik Utara menempuh Laut Karibia dengan Samudra Pasifik Utara.

Ekonomi

Sebab lokasinya yang strategis, ekonomi Panama berdasarkan afal baik, mengarah ke perbankan, perdagangan, dan pariwisata. Penyerahan Terusan Panama dan instalasi militer dari AS telah memberikan peningkatan pada proyek-proyek konstruksi baru. Administrasi Mireya Moscoso yang lebih berstruktur dan liberal dari penguasa sebelumnya.

Demografi

Budaya, hukum budaya, dan bahasa orang Panama terutama Spanyol Karibia. Secara etnis, mayoritas masyarakatnya yaitu mestizo atau campuran Spanyol, Indian, Tionghoa, dan Hindia Barat. Spanyol yaitu bahasa resmi dan dominan; Inggris yaitu bahasa ke-2 yang umum dituturkan oleh orang Hindia Barat dan di anggota bidang usaha dan profesi. Lebih dari setengah populasi tinggal di koridor metropolitan Ciudad de Panamá–Colón.

Mayoritas orang Panama beragama Katolik Roma, lebih dari 80% masyarakat. Katolik juga agama resmi Panama. Kristen Evangelis kini diperkirakan lebih kurang 10% masyarakat. Agama utama lain di Panama ialah Islam (5%), Keyakinan Bahá'í (1%), Yudaisme (0,4%), dan Hindu (0,3%). Masyarakat Yahudi, dengan lebih dari 10.000 anggota, sejauh ini yaitu masyarakat terbesar di daerah ini (termasuk Amerika Tengah, Kolombia, dan Karibia). Imigrasi Yahudi bermula pada zaman ke-19, dan sekarang mempunyai 3 sinagoga di Kota Panamá, begitupun 2 sekolah Yahudi. Di Amerika Latin, Panama memiliki salah satu dari masyarakat Yahudi terbesar dalam proporsi terhadap masyarakatnya, hanya dilampaui oleh Uruguay dan Argentina.

Panama, sebab keyakinan saat lalunya pada perdagangan, merupakan tempat pertemuan jumlah etnis. Sbg contoh, hal ini ditunjukkan dengan populasi masyarakat Tionghoa yang jumlah (kebanyakan Taiwan), yang berjumlah lebih kurang 150.000, atau lebih kurang 5% populasi.

Dalam hal masyarakat, negeri ini yaitu yang terkecil di Amerika Latin, dengan Uruguay yang kedua terkecil (hampir lebih kurang 400.000). Namun, sebab Panama memiliki tingkat lahir yang tinggi, amat mungkin di saat yang akan datang jumlah masyarakatnya akan melampaui Uruguay.

Rujukan

  1. ^ http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP_PPP.pdf

Lihat pula

  • Daftar negara-negara di dunia
  • Invasi Amerika Serikat ke Panama 1989

Pranala luar


edunitas.com


Page 26

Republik Panama yaitu sebuah negara yang terletak di tenggara Amerika Tengah, sebelah utara bersamaan batasannya dengan Laut Karibia, selatan bersamaan batasannya dengan Samudera Pasifik, timur dengan Kolombia dan barat Kosta Rika.

Statusnya sbg negara transit sbg awal menjadi titik pertemuan hukum budaya istiadat dari seluruh dunia. Negara ini yaitu pengaturan geografis Terusan Panama, yang didesain bagi memfasilitasi komunikasi selang pantai Samudera Atlantik dan Pasifik dan perdagangan global secara signifikan dipengaruhi. Posisi geografis dunia saat ini menawarkan platform yang luas afal baik kelautan, real estat komersial dan keuangan, termasuk Colon Free Zone, daerah bebas sama sekali terbesar di benua itu dan kedua di dunia .

Dengan populasi lebih dari tiga juta masyarakat, memiliki posisi istimewa di bermacam peringkat pertumbuhan dan perkembangan di Amerika Latin, sbg indeks pembangunan manusia (pertama di Amerika Tengah dan keempat di Amerika Latin .)

Negara ini peringkat dalam hal mutlak, yaitu tanpa memperhitungkan distribusi kekayaan, pendapatan sbg media-tinggi.

Sejarah

Panama yaitu anggota koloni Spanyol di Amerika sampai tahun 1821 ketika berpisah lalu bergabung dengan Gran Colombia Simón Bolívar. Dapat dituturkan bahwa ke tingkatan tertentu, sejarah Panama telah menjadi budak geografisnya. Hal ini sah dalam sejarah awalnya dan juga sejarah terkininya.

Memang sebagian akbar politik dalam negeri dan diplomasi internasional Panama di zaman ke-20 bersesuaian dengan Terusan Panama. Di pertengahan zaman ke-20, visi Theodore Roosevelt atas jalur laut antarsamudera mendorong usaha diplomatik AS memfasilitasi akad yang akan memungkinkannya mengambil alih pengoperasian terusan itu oleh Perancis yang dimulai oleh Ferdinand de Lesseps. Pada bulan November 1903, manuver politik dan kelautan Amerika Serikat membantu sejumlah kecil pemberontak Panama berpisah dari Kolombia dalam sebuah revolusi yang nyaris tanpa pertumpahan darah. Di Ciudad de Panama, pada tanggal 3 November, pemberontak itu, diketuai oleh Manuel Amador Guerrero, mendeklarasikan Panama sbg republik merdeka, yang segera juga diakui oleh AS. Tepat lebih dari 2 ahad setelahnya, sebuah perwakilan republik menandatangani Akad Hay-Bunau Varilla yang dari situ Panama diberi hak oleh AS mendirikan dan mengatur Terusan Panama. Akad ini memicu jumlah saling berargumentasi masalah diplomatik selang AS dan Panama sampai penandatanganan Akad Torrijos-Carter pada tahun 1977.

Pemerintah Panama menempuh ketakstabilan politik dan korupsi sepanjang sejarahnya, mandat presiden terpilih diakhiri secara dini. Pada tahun 1968, Jend. Omar Efrain Torrijos mengambil alih pemerintahan negeri dan merupakan orang kuat sesungguhnya di Panama sampai kematiannya dalam sebuah musibah pesawat udara pada tahun 1981. Setelah kematian Torrijos, penghabisannya kekuasaan politik terpusat di tangan Jend. Manuel Antonio Noriega. Hubungan dengan AS memburuk pada penghabisan tahun 1980-an. Pada bulan Desember 1989, AS menyerang Panama. Kematian seorang prajurit AS di Panama di tangan pengadang jalanan Tingkatan Pertahanan Panama menjadi salah satu gagasan bagi George Bush bagi mengumumkan invasi, dinamai Operasi Just Cause. Namun, menurut pemerintah Panama saat itu, kendaraan perwira itu mencoba melanggar pengadang jalanan itu yang terletak tidak jauh lokasi militer sensitif. Serangan itu terjadi tepat sehari sebelum administrasi Terusan Panama akan diserahkan kepada Panama, menurut jadwal yang didesain dalam Akad Torrijos-Carter. Setelah serangan itu, Manuel Noriega mencari suaka ke misi diplomatik Vatikan, namun setelah beberapa hari beliau menyerahkan diri ke militer AS. Noriega segera dibawa ke Florida di mana secara resmi beliau didakwa dan ditahan oleh pemerintah federal AS. Dakwaan korupsi dan kronisme sedang diungkit terhadap pemerintah oleh partai dan pers oposisi.

Di bawah Akad Torrijos-Carter, pada tanggal 31 Desember 1999, AS mengembalikan seluruh daerah terkait terusan ke Panama. Panama juga mendapatkan kemudi atas bangunan dan infrastruktur terkait terusan juga pengaturan penuh atas terusan itu.

Politik

Panama yaitu sebuah republik yang memiliki tiga cabang pemerintahan: cabang eksekutif dan legislatif yang dipilih oleh pemilihan langsung setiap lima tahun, dan sebuah yudisial yang dipilih secara independen. Cabang eksekutif ini termasuk seorang presiden dan dua wakil presiden. Cabang legislatif terdiri dari 72 anggota Majelis Legislatif unikameral. Cabang yudisial diorganisasi di bawah 9 anggota Pengadilan Luhur dan termasuk seluruh pengadilan tribunal dan municipal. Sebuah Tribunal Elektoral otonomi menjaga pendaftaran pemilih, babak pemilihan, dan programa partai politik. Setiap orang di atas 18 tahun diharuskan bagi memilih, meskipun yang tidak berkunjung memilih tidak dikenakan hukuman.

Pemilihan Umum diadakan pada 2 Mei 2004; Pemilihan Presiden dimenangkan oleh Martin Torrijos, anak dari kesan orang kuat Omar Efrain Torrijos Herrera. Torrijos memegang pemerintahan pada 1 September 2004. Presiden sebelumnya yaitu Mireya Moscoso.

Provinsi

Panama dibagi menjadi 9 provinsi (provincias) dan 5 wilayah pribumi (comarcas indigens), ditandai dengan *:

  • Bocas del Toro
  • Chiriquí
  • Coclé
  • Colón
  • Darién
  • Emberá*
  • Herrera
  • Kuna de Madugandí*
  • Kuna de Wargandí*
  • Kuna Yala*
  • Los Santos
  • Ngöbe-Buglé*
  • Panamá
  • Veraguas

Geografi

Panama terletak di Amerika Tengah, bersamaan batasannya dengan Laut Karibia dan Samudra Pasifik Utara, selang Kolombia dan Kosta Rika. Lokasi yang terletak di ujung timur tanah genting membentuk sebuah jembatan tanah strategis yang menghubungkan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Pada 1999 Panama menguasai Terusan Panama yang menghubungkan Samudra Atlantik Utara menempuh Laut Karibia dengan Samudra Pasifik Utara.

Ekonomi

Sebab lokasinya yang strategis, ekonomi Panama berdasarkan afal baik, mengarah ke perbankan, perdagangan, dan pariwisata. Penyerahan Terusan Panama dan instalasi militer dari AS telah memberikan peningkatan pada proyek-proyek konstruksi baru. Administrasi Mireya Moscoso yang lebih berstruktur dan liberal dari penguasa sebelumnya.

Demografi

Budaya, hukum budaya, dan bahasa orang Panama terutama Spanyol Karibia. Secara etnis, mayoritas masyarakatnya yaitu mestizo atau campuran Spanyol, Indian, Tionghoa, dan Hindia Barat. Spanyol yaitu bahasa resmi dan dominan; Inggris yaitu bahasa ke-2 yang umum dituturkan oleh orang Hindia Barat dan di anggota bidang usaha dan profesi. Lebih dari setengah populasi tinggal di koridor metropolitan Ciudad de Panamá–Colón.

Mayoritas orang Panama beragama Katolik Roma, lebih dari 80% masyarakat. Katolik juga agama resmi Panama. Kristen Evangelis kini diperkirakan lebih kurang 10% masyarakat. Agama utama lain di Panama ialah Islam (5%), Keyakinan Bahá'í (1%), Yudaisme (0,4%), dan Hindu (0,3%). Masyarakat Yahudi, dengan lebih dari 10.000 anggota, sejauh ini yaitu masyarakat terbesar di daerah ini (termasuk Amerika Tengah, Kolombia, dan Karibia). Imigrasi Yahudi bermula pada zaman ke-19, dan sekarang mempunyai 3 sinagoga di Kota Panamá, begitupun 2 sekolah Yahudi. Di Amerika Latin, Panama memiliki salah satu dari masyarakat Yahudi terbesar dalam proporsi terhadap masyarakatnya, hanya dilampaui oleh Uruguay dan Argentina.

Panama, sebab keyakinan saat lalunya pada perdagangan, merupakan tempat pertemuan jumlah etnis. Sbg contoh, hal ini ditunjukkan dengan populasi masyarakat Tionghoa yang jumlah (kebanyakan Taiwan), yang berjumlah lebih kurang 150.000, atau lebih kurang 5% populasi.

Dalam hal masyarakat, negeri ini yaitu yang terkecil di Amerika Latin, dengan Uruguay yang kedua terkecil (hampir lebih kurang 400.000). Namun, sebab Panama memiliki tingkat lahir yang tinggi, amat mungkin di saat yang akan datang jumlah masyarakatnya akan melampaui Uruguay.

Rujukan

  1. ^ http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP_PPP.pdf

Lihat pula

  • Daftar negara-negara di dunia
  • Invasi Amerika Serikat ke Panama 1989

Pranala luar


edunitas.com