4. bagaimana perasaanmu ketika tahu bahwa pada akhirnya pulau sipadan dan ligitan lepas ke tangan malaysia?

Rabu, 16 Desember 2020 - 09:01 WIB

Table of Contents Show

A. Hakikat Budaya Politik
1. Pengertian Budaya Politik
2. Klasiikasi Budaya Politik
Video yang berhubungan

Pulau Sipadan, Malaysia (Foto: naturalis-expeditions)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyinggung kembali soal lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan dari Indonesia ke pangkuan Malaysia.

Mahfud menyebut permasalahan Pulau Sipadan dan Ligitan sama sekali tak ada kaitannya dengan pertahanan negara. Mahfud menjelaskan, permasalahan lepasnya dua pulau yang berada di Selat Makassar tersebut sebatas sejarah dan yuridis. "Kadang kala kita selalu mengeluh, Indonesia ini tidak mampu menjaga kedaulatan, kita sampai kehilangan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Saya kira kehilangan Sipadan-Ligitan itu soal historik saja, soal yuridis, bukan soal pertahanan," kata Mahfud, Selasa (15/12/2020). (Baca juga: Mahfud MD Sebut RI Dapat Pulau Baru 2.000 kali Luas Sipadan-Ligitan, Ini Datanya)

Diketahui, sengketa Sipadan dan Ligitan adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas kepemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar yaitu pulau Sipadan (luas: 50.000 meter²) dengan koordinat: 4°6′52.86″N 118°37′43.52″E dan Pulau Ligitan (luas: 18.000 meter²) dengan koordinat: 4°9′N 118°53′E. Sikap Indonesia semula ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN, namun akhirnya sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum Mahkamah Internasional. (Baca juga: Sipadan-Ligitan Lepas, Mahfud MD Sebut Indonesia Dapat Pulau Baru di Dekat Aceh)

Dikutip dari Wikipedia, Rabu (16/12/2020), persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status status quo, akan tetapi ternyata pengertian ini berbeda. Pihak Malaysia membangun resor pariwisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia karena Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai, sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tadi tidak boleh ditempati/diduduki sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai. Namun Malaysia malah membangun resort di sana.

Pemerintah Indonesia yang juga merasa memiliki pulau-pulau itu, segera mengirim protes ke Kuala Lumpur meminta agar pembangunan di sana dihentikan terlebih dahulu. Alasannya, Sipadan dan Ligitan itu masih dalam sengketa, belum diputus siapa pemiliknya. Pada 1969, pihak Malaysia secara sepihak memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam peta nasionalnya. (Baca juga: Pulau Komodo Akan Jadi Kelas Premium, Luhut: Mau ke Sana Harus Bayar Mahal)

Pada 1976, Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara atau TAC (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) dalam KTT pertama ASEAN di Pulau Bali ini antara lain menyebutkan akan membentuk Dewan Tinggi ASEAN untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota ASEAN, tetapi pihak Malaysia menolak beralasan karena terlibat pula sengketa dengan Singapura untuk klaim pulau Batu Puteh, sengketa kepemilikan Sabah dengan Filipina, serta sengketa kepulauan Spratley di Laut China Selatan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, China, dan Taiwan.Pihak Malaysia pada 1991 lalu menempatkan pasukan polisi hutan (setara Brimob) melakukan pengusiran semua warga negara Indonesia serta meminta pihak Indonesia untuk mencabut klaim atas kedua pulau. Sikap pihak Indonesia yang ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN dan selalu menolak membawa masalah ini ke ICJ kemudian melunak. Dalam kunjungannya ke Kuala Lumpur pada 7 Oktober 1996, Presiden Soeharto akhirnya menyetujui usulan PM Mahathir tersebut yang pernah diusulkan pula oleh Mensesneg Moerdiono dan Wakil PM Anwar Ibrahim, dibuatkan kesepakatan "Final and Binding,"pada tanggal 31 Mei 1997, kedua negara menandatangani persetujuan tersebut. Indonesia meratifikasi pada 29 Desember 1997 dengan Keppres Nomor 49 Tahun 1997 demikian pula Malaysia meratifikasi pada 19 November 1997.Pada 1998, masalah sengketa Sipadan dan Ligitan dibawa ke ICJ. Selanjutnya pada Selasa, 17 Desember 2002, ICJ mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. Hasilnya, dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari MI, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh Indonesia.Kemenangan Malaysia karena berdasarkan pertimbangan effectivity (tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-batas maritim), yaitu pemerintah Inggris (penjajah Malaysia) telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak 1930, dan operasi mercu suar sejak 1960-an.

Sementara itu, kegiatan pariwisata yang dilakukan Malaysia tidak menjadi pertimbangan, serta penolakan berdasarkan chain of title (rangkaian kepemilikan dari Sultan Sulu) akan tetapi gagal dalam menentukan batas di perbatasan laut antara Malaysia dan Indonesia di Selat Makassar.

232 | Kelas XI SMAMASMKMAK No. Uraian Kegiatan 1. Guru dan peserta didik melakukan releksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 2. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar. 3. Guru menginformasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan keenam yaitu mempresentasikan Proyek Kewarganegaraan. 4. Guru dan peserta didik menutup pelajaran dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan YME karena pembelajaran berlangsung tertib. 1. Penilaian Sikap Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi, misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Format penilaian sikap dapat menggunakan contoh jurnal perkembangan sikap sebagai berikut. Jurnal Perkembangan Sikap Kelas : ……..............……. Semester : ……..............……. No. Tanggal Nama Siswa Indikator Perilaku Catatan Perilaku Pos Neg Butir Sikap 2. Penilaian Pengetahuan Penilaian pengetahuan dapat menggunakan hasil jawaban atas pertanyaan yang telah didiskusikan dalam kelompok yaitu : a. Coba kalian uraikan kronologi terjadi persengketaan tersebut, baik yang berkaitan Pulau Sipadan dan Ligitan maupun di Blok Ambalat. b. Apakah persengketaan tersebut dapat mengancam keutuhan wilayah negara kita? Berikan alasanmu. Di unduh dari : Bukupaket.com Buku Guru PPKn | 233 c. Apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mengahadapi persengketaan tersebut? Bagaimana hasilnya? d. Bagaimana perasaanmu ketika tahu bahwa pada akhirnya Pulau Sipadan dan Ligitan lepas ke tangan Malaysia? e. Apa penyebab lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan lepas ke tangan Malaysia? f. Apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia baik pemerintah maupun rakyat Indonesia supaya peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan lepas ke tangan Malaysia tidak terulang kembali? 3. Penilaian Keterampilan Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukansaran pada saat menyampaikan hasil telaahanalisis tentang faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Penyajian dan laporan hasil telaah dapat menggunakan format sebagaimana terpat pada lampiran dengan ketentuan aspek penilaian dan rubriknya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta keperluan guru.

Lihat dokumen lengkap [562 Halaman - 11.63MB]

PPKn | 61 Penilaian Diri Keberadaan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap terjamin, apabila seluruh warga negaranya berperilaku nasionalis dan patriotik. Untuk mengukur sejauh mana kalian telah berprilaku nasionalis dan patriotik dalam kehidupan sehari-hari, isilah daftar gejala kontinum pelakonan dibawah ini dengan membubuhkan tanda silang x pada kolom: a. Sl selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan. b. Sr sering, apabila sering melakukan sesuai dengan pernyataan dan kadang- kadang tidak melakukan. c. Kd Kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan. d. TP tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan. No Sikap Prilaku Sl Sr Kd TP Alasan 1 Mencintai tanah air Indonesia kapan dan di mana pun 2 Lebih bangga memakai produk dalam negeri daripada memakai produk luar negeri 3 Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara 4 Tidak cepat menyerah jika menemui kesulitan 5 Menghargai hasil karya bangsa sendiri 6 Belajar giat untuk menyongsong hari esok 7 Berusaha mengatasi kesulitan dengan gigih 8 Berani menyatakan kebenaran sekalipun pahit 9 Bersedia membela negara jika mendapat ancaman musuh 10 Tidak berleha-leha ketika liburan sekolah 62 | Kelas XI Semester 2 SMASMKMAMAK Apabila jawaban kalian “kadang-kadang” atau “tidak pernah” pada kolom perilaku-perilaku tersebut di atas, kalian sebaiknya mulai mengubah sikap dan perilaku kalian agar menjadi lebih baik. Mari Menganalisis Kasus Indonesia pernah mengalami persengketaan dengan Malayasia yang berkaita dengan hak penguasaan atau kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Ligitan, serta perselisihan di Blok Ambalat. Berkaitan dengan hal tesebut: 1. Coba kalian uraikan kronologi terjadi persengketaan tersebut baik yang berkaitan pulau Sipadan dan Ligitan maupun di Blok Ambalat. 2. Apakah persengketaan tersebut dapat mengancam keutuhan wilayah negara kita? Berikan alasanmu. 3. Apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mengahadapi persengketaan tersebut? Bagaiman hasilnya? 4. Bagaimana perasaanmu ketika tahu bahwa pada akhirnya Pulau Sipadan dan Ligitan lepas ke tangan Malaysia? 5. Apa penyebab lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan lepas ke tangan Malaysia? 6. Apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia baik pemerintah maupun rakyat Indonesia supaya peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan lepas ke tangan Malaysia tidak terulang kembali? Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat. 1. Apa yang dimaksud dengan geopolitik? 2. Bagaimana konsep dasar geopolitik Indonesia? 3. Apa makna wawasan nusantara bagi bangsa Indonesia? 4. Bagimana perwujudan wawasan nusantara sebagai konsep geopolitik Indonesia. 5. Mengapa konsep federalisme tidak cocok diterapkan di Indonesia? 6. Apa saja yang menjadi keunggulan bangsa Indonesia? 7. Bagaimana caramu menunjukkan kebanggaan sebagai warga Negara Indonesia? Prakik Belajar Kewarganegaraan Uji Kompetensi Bab 8 PPKn | 63 Mencermati Potret Budaya Politik Masyarakat Indonesia Akhirnya, kalian telah sampai pada materi pembelajaran bab terakhir di kelas XI. Tentunya pengalaman belajar kalian sudah semakin lengkap setelah mempelajari delapan bab sebelumnya. Selain itu, kalian juga juga tentunya semakin kompeten. Semua itu harus kalian jadikan modal untuk mempelajari materi pembelajaran pada bab terakhir ini. Supaya kalian dipermudah dalam memahami materi pembelajaran pada bab ini, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta jangan lupa senantiasa bersyukur atas setiap anugerah yang diterima. Pada bab ini kalian akan diajak untuk mempelajari lebih jauh tentang budaya politik masyarakat Indonesia. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan pengertian budaya politik; menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia; mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik; dan menampilkan peran serta dalam budaya politik partisipan. Sebagai langkah awal untuk mempelajari materi pada bab ini, coba kalian amati gamar 9.1 di bawah ini. Sumber: Dokumen Kemdikbud Gambar 9.1 Musyawarah antar anggota masyarakat. BAB 9 64 | Kelas XI Semester 2 SMASMKMAMAK Apa yang ada dibenak kalian ketika melihat peristiwa pada gambar di atas? Adakah pengaruh budaya dalam aktiitas tersebut? Jika kalian cermati dengan seksama gambar di atas, dapat dikatakan bahwa budaya mempunyai pengaruh yang kuat dalam setiap aktiitas masyarakat dalam segala hal. Aktiitas suatu kelompok masyarakat selalu menggambarkan budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Ketika kalian bertemu dengan seseorang dari kelompok masyarakat yang berbeda dengan kalian, maka secara langsung kalian akan bisa menyimpulkan budaya dari masyarakat tersebut, karena pada hakekatnya kalian tengah beraktiitas dengan budaya yang melekat dalam diri anggota masyarakat tersebut. Mengapa bisa demikian? Kebudayaan tercermin salah satunya dalam perilaku manusia pada berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek politik. Dalam kehidupan politik kebudayaan tercermin dalam konsep budaya politik. Pada dasarnya kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya, sehingga setiap masyarakat mempunyai budaya politik yang berbeda pula satu sama lainnya.

A. Hakikat Budaya Politik

1. Pengertian Budaya Politik

Sebelum mendapatkan materi bab ini, apakah kalian pernah mendengar istilah budaya politik? Jika belum, melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kalian akan diperkenalkan dengan istilah budaya politik. Apa sebenarnya budaya politik itu? Istilah budaya politik merupakan alih bahasa dari istilah the political culture. Sebagai suatu konsep, istilah ini diperkenalkan oleh Gabriel A.Almond dalam tulisannya yang berjudul Comparative Political System pada tahun 1956. Tahun 1960-1970, Almond mengembangkan konsep budaya politik bersama Sidney Verba, mereka menghasilkan sebuah buku yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu politik, yaitu The Civic Culture. Buku ini berisikan hasil penelitian Almond dan Verba mengenai budaya politik di lima negara, yaitu Amerika, jerman, Inggris, Italia dan Meksiko. Para pakar politik di Indonesia menerjemahkan konsep civic culture menjadi budaya politik atau kebudayaan politik. Pada umumnya budaya politik diartikan sebagai pandangan politik yang mempengaruhi sikap, orientasi, dan pilihan politik seseorang. Dengan kata lain, budaya politik merupakan faktor yang mempengaruhi pola pengambilan keputusan-keputusan politik baik oleh masyarakat ataupun oleh pemerintah. Nah, faktor-faktor tersebut diantaranya adalah agama, suku bangsa, sejarah, dan status sosial. Makna lain dari budaya politik dikemukakan oleh Almond dan Powell dalam bukunya yang berjudul Comparative Politics: A Developmental Approach 1966:50 menyatakan bahwa budaya politik merupakan suatu konsep yang terdiri atas sikap, nilai-nilai dan keterampilan yang sedang berlaku bagi seluruh anggota PPKn | 65 masyarakat termasuk pola-pola kecenderungan khusus serta pola-pola kebiasaan yang terdapat pada kelompok-kelompok masyarakat. Sedangkan Jack C. Plano dalam Kamus Analisa Politik 1994:166, menyimpulkan bahwa budaya politik merupakan kumpulan pengetahuan yang membentuk pola tingkah laku terhadap pemerintah dan sistem politik dari suatu masyarakat. Ia acapkali diartikan sebagai tingkah laku politik dalam dimensi psikologis misalnya pada keyakinan, perasaan dan orientasi evaluatif. Budaya politik merupakan produk pengelaman historis yang memperlancar proses sosialisasi setiap individu. Dari uraian di atas, dapat diidentiikasi unsur-unsur yang membangun pengertian budaya politik, yaitu: 1 Orientasi masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintah, yang mencakup: a Orientasi yang bersifat kognitif. Orientasi ini menyangkut pemahaman dan keyakinan individu terhadap sistem politik dan atributnya, seperti tentang ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai dan sebagainya. b Orientasi yang bersifat afektif. Orientasi ini menyangkut ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politiknya. c Orientasi yang bersifat evaluatif. Orientasi ini menyangkut kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagaimana peranan individu di dalamnya. 2 Menekankan pada dimensi psikologis dan bersifat subjektif 3 Akan membentuk sikap dan perilaku politik yang khas sesuai dengan budaya politik yang melekat Tugas Mandiri 9.1 Berikut ini beberapa contoh dari nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat. Coba kalian perhatikan dengan seksama nilai-nilai manakah yang termasuk nilai budaya politik. Berilah tanda cheklist √ pada kolom yang disediakn dan berikan alasanmu. No Pernyataan Budaya Politik Alasan Ya Bukan 1 Tidak boleh melangkahi kakak dalam melangsungkan pernikahan. 2 Merasa sedih ketika melihat para pejabat negara dipenjara karena korupsi. 3 Bekerja giat supaya pimpinan senang. 4 Memilih partai politik yang sama dengan pimpinan supaya dinaikkan pangkat. 66 | Kelas XI Semester 2 SMASMKMAMAK No Pernyataan Budaya Politik Alasan Ya Bukan 5 Sebelum tidur hendaknya berdoa terlebih dahulu. 6 Mengawasi jalannya pemerintahan karena merupakan tanggung jawab setiap warga negara. 7 Memberikan tanggapan terhadap penjelasan guru supaya mendapatkan perhatian yang lebih. 8 Mengikuti pemilihan umum supaya tidak dianggap sebagai warga negara yang tidak bertanggung jawab. 9 Kebijakan pemerintah tidak perlu dikontrol karena kita hanyalah rakyat biasa yang tidak mempunyai kekuasaan apapun. 10 Demonstrasi mengkritisi kebijakan pemerintah. Berdasarkan contoh di atas, kalian dapat mengindentiikasi nilai-nilai yang termasuk budaya politik. Jika kalian telah berhasil mengidentiikasinya, kalian akan mudah menggambarkan makna budaya politik itu. Nah, sekarang coba pemikiran kalian lebih difokuskan kepada negara kita tercinta, Indonesia. Kalian rumuskan sendiri makna budaya politik Indonesia. Budaya politik Indonesia adalah : ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................

2. Klasiikasi Budaya Politik

Budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat tentu saja sangat beragam. Hal ini dikarenakan orientasi dan peranan yang dimiliki oleh setiap masyarakat pun beragam. Di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kalian akan menemukan beberapa perilaku dalam kegiatan politik yang menggambarkan orientasi dan peranan suatu kelompok masyarakat sebagai berikut: PPKn | 67 a. Dalam Pemilihan Umum, tidak menutup kemungkinan kalian akan menemukan orang yang mengaku memilih partai tertentu karena diberi uang oleh pengurus partai yang bersangkutan. Atau memilih partai yang sama dengan atasan supaya dinaikkan pangkat. b. Ada orang yang selalu mengkritisi kebijakan pemerintah dan selalu memberikan masukan kepada pemerintah. c. Ada juga orang hanya peduli pada kepentingan daerah asalnya, dia sama sekali tidak memperhatikan kepentingan bangsa dan negara. d. Ada pula orang yang masa bodoh atau tidak peduli dengan berbagai kegiatan politik yang berlangsung di negaranya. Keempat contoh diatas merupakan cerminan dari budaya politik suatu masyarakat. Budaya politik masyarakat merupakan gambaran orientasi dan peranan masyarakat dalam setiap aspek kehidupan politik. Berkaitan dengan hal tersebut, Morton Davies sebagaimana dikutip oleh Rusadi Kantaprawira dalam bukunya yang berjudul Sistem Politik Indonesia 2004:30, membagi budaya politik ke dalam tiga tipe, yaitu budaya politik parokial, subjek kaula dan partisipan. Untuk lebih jelasnya berikut ini dipaparkan penjelasan ketiga tipe budaya politik tersebut. a. Budaya Politik Parokial parochial political culture Di dalam kepustakaan-kepustakaan politik, budaya politik parokial sering diartikan sebagai budaya politik yang sempit. Dikatakan sempit karena orientasi individu atau masyarakat masih sangat terbatas pada ruang lingkup yang sempit. Orientasi dan peranan yang dimainkan masih terbatas pada lingkungan atau wilayah tempat ia tinggal. Dengan kata lain, persoalan- persoalan di luar wilayahnya tidak diperdulikannya. Menurut Rusadi Kantaprawira, budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana, dengan ciri khas yaitu belum adanya spesialisasi tugas atau peran, sehinggga para pelaku politik belum memiliki peranan yang khusus. Dengan kata lain, satu peranan dilakukan bersamaan dengan peranan yang lain. Misalnya, aktiitas dan peranan Info Kewarganegaraan Orientasi politik merupakan kecenderungan politis dari seorang individu atau masyarakat yang akan menentukan perilaku politik individu atau masyarakat tersebut di dalam sistem politik yang sedang berlangsung. Kecenderungan ini diciptakan oleh sistem nilai internal tradisi, sejarah, motif politik, norma, emosi dan simbol dan pengaruh eksternal hukum, kebijakan- kebijakan, tindakan-tindakan pemerintah atau sebagainya.