Tulislah masing-masing 3 contoh peraturan pemerintah pusat dan peraturan pemerintah daerah

Korupsi merupakan perbuatan tercela yang merugikan keuangan negara, maka korupsi harus diatur dengan a. Peraturan Daerah b. Undang-udangan Dasar c. Pe … ratura Pemerintah d. Undang-undang

Upaya menanggulangi segala ancaman baik bersifat kultural maupun material, dari dalam maupun dari luar disebut... a. Ketahanan Nasional b. Wawasan N … usantara c. Geostrategi d. Geopolitik

2. Berikan contoh nyata Indonesia, benar-benar menerapkan geopolitik dan geostrategi? 3. Bandingkan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Liberalisme, Ko … munisme, Sekulerisme? 4. Jelaskan dan tuliskan kronologis perumusan pancasila sebagai dasar filsafat negara?​

bantuin teman teman,soalnya ada di gambar​

Nilai juang ’45 adalah heroisme (kepahlawanan) dan pantang menyerah. Kemerdekaan bangsa Indonesia didapatkan dengan susah payah. Diwarnai dengan perju … angan berat mempertahankan kemerdekaan. Dilandasi jargon merdeka atau mati sebagai karakter religius bangsa Indonesia. Pelajar berpartisipasi mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan mengangkat senjata. Pada mulanya pernah diselenggarakan Wajib Latih Mahasiswa (Walawa) kemudian berubah menjadi Pendidikan Kewiraan yang kemudian berubah nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan saat era reformasi. Uraikan pentingnya mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan (Pendidikan Kewiraan) ditinjau dari aspek pendidikan, agama, budaya, sejarah, dan pertahanan! Pengetahuan dan kemampuan dasar apa yang harus diberikan kepada setiap warga negara! Berikan contoh relevansinya di bidang hukum!​

bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalam kekuasaan oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat merupakan bunyi UUD Neg … ara Republik Indonesia tahun 1945 pasal​

negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan aksi Onal sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan berbagai negara kesatua … n Republik Indonesia Pernyataan tersebut adalah bunyi dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal​

Apa langkah negara dalam menaungi sipil atau rakyat dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara?​

Jelaskan unsur2 HI berikut: - Negoisasi - propaganda - lobi/lobbying - ekonomi - kekuatan militer dan perang

Sebutkan alat permesatu bangsa Indonesia!​

No	Peraturan	Tentang
1	PP NO. 1 TAHUN 2022	REGISTER NASIONAL DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
2	PP NO. 3 TAHUN 2022	PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN DARI PENGENAAN BEA METERAI
3	PP NO. 4 TAHUN 2022	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
4	PP NO. 7 TAHUN 2022	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANAREKSA
5	PP NO. 8 TAHUN 2022	KOORDINASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
6	PP NO. 9 TAHUN 2022	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
7	PP NO. 12 TAHUN 2022	FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
8	PP NO. 13 TAHUN 2022	PENYELENGGARAAN KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA
9	PP NO. 14 TAHUN 2022	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHASILAN, HAK LAINNYA, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN BAGI PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
10	PP NO. 16 TAHUN 2022	PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2022
11	PP NO. 19 TAHUN 2022	DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
12	PP NO. 20 TAHUN 2022	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS
13	PP NO. 21 TAHUN 2022	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
14	PP NO. 1 TAHUN 2021	TATA CARA PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
15	PP NO. 2 TAHUN 2021	PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI
16	PP NO. 3 TAHUN 2021	PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA
17	PP NO. 4 TAHUN 2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, DAN HAK-HAK LAIN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
18	PP NO. 5 TAHUN 2021	PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
19	PP NO. 6 TAHUN 2021	PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH
20	PP NO. 7 TAHUN 2021	KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH