Pemerintah berkomitmen melakukan upaya terbaik guna pemerataan listrik perdesaan demi terwujudnya energi berkeadilan. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Agoes Triboesono pada sebuah talkshow di salah satu stasiun televisi pagi ini, Selasa (26/9), di Jakarta.
Berdasarkan data Potensi Desa (PODES) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, masih terdapat sekitar 2.500 desa di Indonesia yang sama sekali belum menikmati akses tenaga listrik. Sebagian besar desa tersebut berada di wilayah Indonesia bagian timur, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat.
"Kita lakukan upaya terbaik untuk melistriki perdesaan. Targetnya, 2500 desa tersebut terlistriki dalam rentang waktu dua tahun, yakni 2017 hingga 2019," ujar Agoes.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam berbagai kesempatan, listrik harus dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat dengan tarif yang terjangkau, termasuk bagi mereka yang tinggal di perdesaan.
Guna mewujudkan cita-cita tersebut, upaya melistriki masyarakat terus dilakukan oleh Pemerintah melalui tiga pendekatan. Pertama, ekspansi atau perluasan jaringan listrik melalui program listrik perdesaan PT PLN (Persero). Ini dikembangkan utamanya apabila masyarakat atau beban berada di dekat sistem kelistrikan. Pengembangan interkoneksi jaringan transmisi dilakukan untuk mendapatkan beban yang lebih baik.
Kedua, bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman, tersebar dan jaraknya jauh dari instalasi listrik PLN, cara yang dilakukan Pemerintah adalah memberikan pra-elektrifikasi, melalui pembagian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). Program ini tertuang dalam Peraturan Presiden 47/2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik. Pada tahun 2017, Pemerintah menargetkan pembagian paket LTSHE sebanyak 95.729 kepada 6 provinsi tertimur Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Sedangkan pada tahun 2018 Kementerian ESDM juga telah mengusulkan dana untuk pelaksanaan pembagian LTSHE di 15 provinsi.
Ketiga, untuk masyarakat yang tinggal jauh dari instalasi listrik PLN, tetapi tinggal bersama dalam satu wilayah, cara melistrikinya adalah dengan mengembangkan micro grid-off grid. Cara ini digunakan Pemerintah melalui usaha penyediaan tenaga listrik skala kecil sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM 38/2016. Dengan aturan ini, masyarakat yang tinggal di desa belum berkembang, terpencil, pulau terluar atau perbatasan dapat dilistriki oleh badan usaha lain seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta, dan koperasi yang diberikan wilayah usaha tersendiri oleh Pemerintah.
"Program percepatan elektrifikasi di perdesaan ini memanfaatkan penggunaan sumber energi baru terbarukan (EBT) sebagai sumber energi listrik," pungkas Agoes. (AMH)
UNAIR NEWS – Pakar ekonomi Universitas Airlangga (UNAIR) Rossanto Dwi Handoyo SE MSi PhD menanggapi kelangkaan minyak goreng di pasar dalam negeri. Menurutnya, pasokan minyak goreng di pasar dalam negeri semakin lama semakin berkurang. Sehingga pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas dari produksi minyak goreng.
Menurutnya, kelangkaan tersebut harus menjadi perhatian bersama. Sebelumnya minyak goreng di dalam negeri sempat mengalami over–supply sehingga pemerintah menerapkan kebijakan terkait Program Biodiesel 30 Persen (B30). Namun baru-baru ini, pasokan minyak goreng di pasar dalam negeri justru mengalami penurunan.
Rossanto menjelaskan setidaknya ada tiga hal yang harus diupayakan oleh pemerintah. Dengan penerapan tiga hal tersebut, diharapkan kelangkaan minyak goreng dalam negeri bisa teratasi.
- Menaikkan Pajak Ekspor Minyak Goreng
Harga minyak goreng dunia mengalami kenaikan dari yang awalnya di harga $1100 menjadi $1340. Untuk itu, pemerintah perlu menyeimbangkan kebutuhan dalam negeri dan luar negeri.
Harga minyak luar negeri saat ini memang cukup menjanjikan. Namun apabila dirasa kurang efektif dalam mendorong kebutuhan pasar dalam negeri, pemerintah dapat menerapkan pajak ekspor minyak goreng menjadi lebih tinggi.
“Dengan begitu pemerintah dapat memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri tercukupi,” jelasnya.
Kebijakan perdagangan juga bisa dilakukan pemerintah dengan menaikturunkan kebijakan ekspor. Apabila kebutuhan dalam negeri masih kurang, maka pemerintah bisa menaikkan pajak ekspor sehingga mengurangi motivasi produsen domestik untuk mengekspor minyak ke luar negeri karena pajak tinggi.
Baca Juga: Ekonom UNAIR Paparkan Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia
Sebaliknya, jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, pemerintah bisa menurunkan pajak ekspor. Hal tersebut akan mendorong produsen melakukan ekspor ke luar negeri sehingga tidak ada yang menumpuk di gudang.
“Semua CPO (Crude Palm Oil, Red) yang diproduksi juga bisa terjual, baik di dalam atau luar negeri,” paparnya.
- Relaksasi Kebijakan Biodiesel 30 Persen (B30)
Kedua, menurut Rossanto, pemerintah dapat melakukan relaksasi atau pengenduran kewajiban produsen untuk memenuhi kebutuhan biodiesel 30 persen. Persentase biodiesel bisa dikurangi menjadi 20 persen selama masa gejolak kelangkaan minyak goreng terjadi. “Jika dirasa masih cukup tinggi, bisa diturunkan lagi sampai 15 persen,” tambahnya.
Dalam jangka pendek, pemerintah bisa melakukan operasi pasar. Misalnya dengan melacak dari produsen harus memiliki kewajiban untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan ekspor. Pemerintah harus memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat.
“Misalnya dengan menerapkan kebijakan 20-30 persen dari produksi harus dipasarkan di dalam negeri,” imbuhnya.
Efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut lebih terasa jika intervensi di sektor hulu lebih diutamakan daripada di sektor hilir. Operasi pasar terbuka yang dilakukan pemerintah di sektor hilir dengan menjual minyak goreng dengan harga murah, dinilai kurang efektif.
“Selama pasokan minyak goreng di pasar dalam negeri masih kurang, hal itu akan terjadi kelangkaan dan harganya akan naik,” jelasnya. (*)
Penulis : Sandi Prabowo
Editor : Binti Q. Masruroh
Upaya pemerintah dalam mengatasi ledakan penduduk, antara lain sebagai berikut.
- menerapkan program Keluarga Berencana melalui Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera, yang hanya terdiri dari suami, istri, dan dua orang anak,
- menentukan batas terendah usia perkawinan pertama,
- menciptakan banyak lapangan pekerjaan, dan
- peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan dan angkatan kerja.
fakta psikologi cowok
keragaman dalam kehidupan bersama yang ditentukan oleh perbedaan masyarakat satu dengan yang lain dinamakan keragaman....
Sebutkan 3 semboyan Bhineka Tunggal Ika yang mempunyai arti sangat penting bagi bangsa Indonesia
pramuka yang bertakwa akanPramuka yang bertakwa akan
Tradisi rasulan atau bersih dusun dilakukan oleh petani Setelah masa panen di daerah Gunung Kidul provinsi ... A.DKI Jakarta B, DI Yogyakarta c. Jawa … Tengah d. Jawa Timur
contoh sikap primordialisme yang ada dalam kehidupan masyarakat dan memiliki dampak negatif adalaha.iri hatib.genosidac.pemguciland.pengusiran
tuliskan jenis jenis perbedaan di Indonesia!
Sebutkan 3 hal yang harus di perhatikan dalam bernyanyi! Tolong bantu ya soalnya ini remidi besok di kumpul
untuk menjaga keagamaan lingkungan warga desa mengadakan
Indonesia memiliki banyak suku Berikut ini yang tidak termasuk suku yang berada di Pulau Jawa adalah a Sunda B Betawi c d Tenggerno ngasal kisi" untuk … pat besok,,,