Apa Anda tahu apa saja peristiwa penyimpangan terhadap nilai nilai pancaila? Ketika membahas tentang penyimpangan yang berkaitan dengan pancaila sudah tentu membahas tentang contoh pelanggaran nilai nilai pancasila yang memang sampai sekarang masih ada dan kemungkinan akan terus ada. Pancasila merupakan roh dari negara Indonesia yang merupakan kesepakatan bersama seluruh masyarakat Indonesia.
Pancasila sudah final dan tidak akan bisa diganti. Maka dari itu, siapapun yang berusaha mengganti pancaila, dia sudah jelas orang yang salah dan memang harus diberi hukuman sesuai dengan pelanggaran yang berlaku. Pancasila ada bukan hanya sekedar simbol negara. Pancasila harus dijadikan sebagai sandaran di dalam menjalankan segala roda kehidupan yang berkaitan dengan urusan berbangsa dan bernegara.
Meskipun begitu, masih ada berbagai peristiwa yang isinya tentang penyimpangan terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila. Tindakan seperti ini sudah tentu tidak boleh dibiarkan dan harus dilakukan tindakan pencegahan agar tidak sampai semakin membesar.
Di bawah ini kami akan menginformasikan mengenai apa saja peristiwa yang berkaitan dengan penyimmpanan nilai-nilai pancasila.
1. Pemberontakan PKI
Kita tahu bahwa PKI atau Partai Komunis Indonesia merupakan suatu gerakan yang sangat berbahaya. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengkudeta pemimpin negara dan mengganti dasar-dasar negara yang sudah disepakati. Gerakan ini dikenal dengan nama G30 S PKI yang sampai sekarang pun masih diperingati oleh sebagian orang. Kebanyakan mereka mempeeringati hari tersebut dengan menonton film PKI untuk menumbuhkan kesadaran tentang bahayanya golongan tersebut.
Hadirnya PKI sudah tentu menyebabkan kerugian kepada semua pihak karena menggangu stabilitas negara. Namun untung saja gerakan ini berhasil dilumpuhkan. Sekarang tugas generasi muda untuk mencegah agar supaya gerakan atau paham PKI tidak sampai berkembang luas.
2. Pemberontak RMS
Pemberontakan yang dilakukan oleh RMS atau Republik Maluku Selatan juga merupakan sebuah peristiwa penyimpangan yang berkaitan dengan nilai-nilai pancasila. RMS merupakan sebuah pemberontakan yang dikepalai oleh Christian Robert Steven Soumokil pada sekitar tahun 1950 sampai dengan 1963. Pemberontakan yang dilakukan juga mengancam kedaulatan bangsa sehingga memang harus segera ditangani.
Pemberontakan ini pada akhirnya berhasil dilumpuhkan sehingga masyarakat juga bisa kembali aman di dalam beraktivitas. Meskipun sekarang ada atau tidaknya orang yang berpaham RMS. Namun bagaimana pun sebagai generasi muda benar-benar harus berjiwa pahlawan dan harus melindungi negaranya dari berbagai ancaman yang datang, khususnya ancaman tersebut berupa pemahaman.
3. Beberapa kebijakan yang ada pada masa orde lama
Peristiwa penyimpangan terhadap nilai nilai pancasila juga terjadi ketika Indonsia masih berada di jaman orde lama. Di awal kemerdekaan Indonesia ternyata sudah terjadi beberapa peristiwa yang mengakibatkan penyimpangan terhadap nilai-nilai yang ada pada pancasila.
Salah satu penyimpangan tersebut adalah ketika ditetapkannya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Selain itu, penyimpangan lain yang juga terjadi adalah munculnya kebijakan untuk membubarkan DPR yang berasal dari hasil pemilu pada tahun 1955.
Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan kepada Anda tentang apa saja peristiwa penyimpangan yang berkaitan dengan nila-nilai pancasila. Semoga bermanfaat.
Masa Orde Lama yang terjadi pada tahun 1959-1965 disebut juga dengan masa Demokrasi Terpimpin. Sistem Pemerintahan yang digunakan dalam masa ini adalah Sistem Pemerintahan Presidensil, namun kedudukan Presiden pada masa ini sangat kuat, sehingga Presiden menerapkan Sistem Demokrasi Terpimpin. Sistem pemerintahan yang dilakukan pada masa ini banyak terjadi penyimpangan terhadap dari UUD 1945 dan Pancasila. Setidaknya terdapat enam penyimpangan pada masa Orde Lama yakni: (1) lembaga-lembaga negara mempunyai inti Nasionalisme Agama Komunis (Nasakom), (2) prosedur pembentukan MPRS yang menyimpang karena anggota MPRS diangkat oleh presiden yang seharusnya dipilih melalui pemilu, (3) prosedur pembentukan DPAS yang menyimpang karena anggotanya ditunjuk oleh presiden dan diketuai oleh presiden, (4) prosedur pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dan pembentukan DPRGR yang menyimpang karena seharusnya presiden tidak dapat membubarkan DPR, (5) penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN yang seharusnya GBHN disusun dan ditetapkan oleh MPR, (6) Pengangkatan presiden seumur hidup yang pada saat itu Presiden menjadi pemimpin besar revolusi. Hal ini menjadikan Presiden dapat berkuasa tanpa batas dan bertindak sewenang-wenang.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama masa Orde Lama ada 6 bentuk penyimpangan yaitu Nasakom, pembentukan MPRS, pembentukan DPAS, pembubaran DPRGR, manifesto politik, dan pengangkatan Presiden seumur hidup.
Cari soal sekolah lainnya
KOMPAS.com - Berakhirnya Orde Lama (Orla) pada 1966 sebagai pertanda dimulainya masa pemerintahan Orde Baru (Orba).
Masa pemerintahan Orba dipimpin oleh Suharto sebagai presiden Indonesia menggantikan Sukarno.
Kehadiran masa Orba membuat arah pemahaman terhadap Pancasila mulai diperbaiki. Karena pada masa pada Orla terjadi banyak penyimpangan.
Dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2019) karya Edi Rohani, pengalaman instabilitas politik dan kemerosotan ekonomi menjadi dalih bagi Suharto untuk memulihkan pasca gejolak politik menggunakan Pancasila.
Ia menggunakan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau Ekaprasetia Pancakarsa.
Suharto menggunakan istilah Demokrasi Pancasila untuk memperoleh kesan kuat, bahwa dirinya adalah seorang yang memegang teguh Pancasila.
Baca juga: Siswa, Ini Contoh Penerapan Pancasila di Kehidupan Sehari-hari
Pada peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni 1967 , Presiden Suharto mengatakan, "Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila."
Ia juga mengatakan bahwa Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah UUD, melainkan Pancasila harus diamalkan.
Masa Orba merupakan masa pemerintahan yang terlama. Di mana berkuasa hingga tahun 1998 sebelum digantikan masa reformasi.
Pada masa tersebut juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang stabil. Di mana, stabilitas keamanan dan pembangunan serta merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila.
Meski stabilitas politik tercapai dan pembangunan ekonomi dapat teraih. Namun kebebasan dan hak-hak warga negara diatur dalam konstitutisi.
Baca juga: Implementasi Nilai Religius Pancasila dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintah
Penyimpangan-penyimpangan pun terjadi tidak dapat diabaikan dan merugikan banyak pihak.
Berikut beberapa bentuk-bentuk penyimpangan Pancasila yang dilakukan pada masa Orde Baru:
- Pancasila sebagai dasar negara malah diredusir, disalahartikan dan disalahgunakan oleh Suharto sebagai simbol kekuasaan.
- Pancasila dijadikan alat untuk menguasai rakyat. Sehingga pemerintah Orde Baru dapat melegitimasi kelanggengan masa jabatannya.
- Pancasila sebagai sumber nilai dibuat seakan kabur (blurred) oleh banyaknya praktik penyimpangan dan segala bentuk kebijakan yang berlindung di balik fungsi pokok Pancasila. Sehingga siapapun yang menentang kebijakan tersebut dianggap telah menentang Pancasila.
- Penyimpangan terhadap asas kekeluargaan yang terkandung di dalam kelima Pancasila. Di mana Suharto hanya mempercayakan orang-orang terdekatnya untuk menguasai perusahaan besar negara. Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia hingga menjadi ajang praktik-praktik korupsi.
- Suharto memimpin negara dalam bentuk keotoritarian. Padahal Indonesia adalah negara demokrasi yang mengutamakan rakyat, dari, untuk, dan oleh rakyat.
- Fungsi Pancasila digunakan sebagai alat meleburnya heterogenitias, sehingga membuat kelompok-kelompok minoritas tersingkir dan timbulah masalah SARA.
- Suharto melarang adanya kritikan-kritikan untuk pemerintah. Karena kritikan menganggu ketidakstabilan negara. Sehingga sering dilakukan kekuatan militer bagi siapapun yang mengkritik pemerintah.
- Diterapkannya demokrasi sentralistik yaitu demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dipegang oleh presiden.
Selama Orba dalam kenyataannya Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi politik sehingga melahirkan gelombang perlawanan masyarakat.
Baca juga: 7 Fungsi dan Peranan Pancasila
Puncak dari keadaannya tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional.
Timbul berbagai gerakan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi disegala bidang.
Puncak dari perlawanan tersebut terjadi pada 1998. Pada tahun tersebut Suharto mengundurkan diri sebagai presiden dan munculah masa reformasi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Cari soal sekolah lainnya