Sebutkan nama nama Gubernur Jenderal pada masa pemerintahan Bataaf

Jakarta -

Sejak tahun 1808 hingga 1811 Nusantara dipimpin oleh seorang gubernur jenderal bernama Herman Willem Daendels. Ia ditunjuk oleh pemerintah Republik Bataaf untuk menguasai Jawa.

Tugas utama Daendels adalah mempertahankan tanah Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Di samping itu, ia juga bertugas memperkuat pertahan dan memperbaiki administrasi pemerintah Nusantara, terutama Jawa.

Melansir artikel artikel Academia.Edu berjudul Herman William Daendels adalah Gubernur Jenderal yang memerintah di Nusantara pada tahun 1808, Daendels menyusun langkah-langkah strategis agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Langkah-langkah tersebut ia susun sesuai bidangnya.

Pertahanan dan Keamanan

Awalnya Daendels dikenal sebagai sosok pemuda yang demokratis. Akan tetapi Daendels berubah menjadi keji dan tidak manusiawi karena kegiatan pembangunan yang ia perintahkan.

Adapun kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan yang dibuat Daendels guna mempertahankan tanah Jawa dari Inggris adalah:

1. Mendirikan benteng-benteng pertahanan baru
2. Mendirikan pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon.
3. Meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi sehingga jumlahnya menjadi 18.000 orang.
4. Membangun jalan raya Anyer-Panarukan yang memiliki panjang sekitar 1.100 km.

Daendels bahkan menerapkan sistem kerja paksa bagi masyarakat Indonesia. Sistem tersebut lebih dikenal dengan istilah kerja rodi. Ia memerintahkan rakyat pribumi untuk bekerja membangun jalan tanpa mengenal waktu.

Pemerintahan

Daendels juga turun tangan di bidang pemerintahan dan membuat kebijakan-kebijakan baru, termasuk mengubah tata cara dan adat istiadat di kerajaan-kerajaan Jawa. Ia berupaya memperkuat posisinya di Nusantara dengan membuat beberapa kebijakan di antaranya:

1. Kekuasaan raja-raja di Nusantara dibatasi secara ketat.
2. Pembagian tanah Jawa menjadi 9 bagian prefektur (wilayah yang memiliki otoritas). Setiap prefektur dipimpin oleh seorang prefek yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal secara langsung.
3. Bupati yang berkedudukan sebagai penguasa tradisional diubah oleh Daendels menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Walaupun begitu, para bupati masih memiliki beberapa hak feodal tertentu.
4. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.

Daendels berhasil mempengaruhi Mangkunegara II dan membentuk pasukan bernama Legiun Mangkunegaran yang terdiri atas 1.150 prajurit.

Pasukan Legiun Mangkunegaran dibuat guna membantu pasukan Daendels apabila suatu saat terjadi perang.

Sosial dan Ekonomi

Sebagai orang yang berkuasa pada masa itu, Daendels diamanatkan untuk memperbaiki tanah Hindia.

Adapun kebijakan yang ia buat di bidang sosial dan ekonomi adalah:

1. Memaksa penguasa wilayah Surakarta dan Yogyakarta agar menyetujui berbagai perjanjian. Inti dari perjanjian tersebut adalah penggabungan beberapa daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial
2. Meningkatkan perolehan keuntungan dengan cara pemungutan pajak
3. Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku guna diperdagangkan secara internasional
4. Mewajibkan seluruh rakyat untuk menyerahkan hasil panen mereka ke pemerintah kolonial
5. Memperdagangkan tanah-tanah kepada pihak swasta

Dana yang Daendels kumpulkan akan digunakan untuk persiapan perang. Ia melakukan berbagai cara agar memperoleh keuntungan yang banyak bagi pemerintah kolonial.

Namun di tengah kepemimpinannya, Daendels diturunkan dari jabatannya dan digantikan oleh Jansens, sebagaimana tertulis dalam buku IPS Terpadu untuk SMP dan MTs Kelas VIII Semester 1 karya Y. Sri Pujiastuti dkk.

Simak Video "Melihat Patung Ikonik Daendels dan Pangeran Kornel di Sumedang"

Pada periode sekitar tahun 1795 terjadi berbagai konflik di Eropa, dan pada saat itu pula terjadi perubahan di negara Belanda. Muncul kelompok yang menamakan kaum patriot. Kaum ini mendapat pengaruh dari Perancis yaitu liberte (kemerdekaan), egalite (persamaan) dan fraternite (persaudaraan). Paham tersebut kemudian dikenal dengan Paham Revolusi Perancis yang menyuarakan adanya negara keatuan di tubuh pemerintahan Belanda. Pada tahun 1795 terjadi penyerbuan Perancis atas Belanda. Belanda takluk dan Raja Willem V selaku kepala pemerintahan Belanda melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Perancis. 

Selanjutnya di Belanda dibentuk pemerintahan baru bernama Republik Bataaf (1795-1806) yang dipimpin oleh Louis Napoleon saudara Napoleon Bonaparte. Di sisi lain, Raja Willem V ditempatkan di salah satu kota di Inggris dan mengeluarkan perintah agar Belanda menyerahkan wilayahnya ke Inggris, bukan kepada Perancis melalui surat – surat kew.

Pihak Inggris kemudian bergerak cepat dengan mengambil alih wilayah – wilayah jajahan Belanda di Hindia Belanda salah satunya Padang pada tahun 1795, selanjutnya Ambon dan Banda pada tahun 1796. Inggris juga memperkuat armada laut untu memblokade Batavia. Pemerintahan Belanda yang ada di Indonesia seakan di dikendalikan oleh Perancis dan semua kebijakan tidak lepas dari campur tangan Perancis. Untuk mempertahankan wilayah kepulauan Nusantara, Louis Napoleon memberikan mandat kepada Herman Willem Daendels yang merupakan salah satu tokoh revolusioner untuk mempertahankan tanah Jawa dari serangan Inggris.

PEMERINTAHAN HERMAN WILLEM DAENDELS (1808 – 1811)

Daendels memimpin sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda pada periode 1808 hingga 1811. Daendels ditugaskan untuk mempertahankan wilayah Nusantara dari serangan Inggris. Daendels dituntut memperkuat pertahanan dan memperbaiki administrasi pemerintahan serta meningkatkan ekonomi khususnya di tanah Jawa. Daendels merupakan seorang tokoh dari kaum patriot yang dipengaruhi ajaran Revolusi Perancis. Berikut ini adalah kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan Daendels selama memerintah.

Bidang Pertahanan dan Keamanan

Untuk mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels mengeluarkan kebijakan diantaranya :

• Membangun benteng – benteng pertahanan
• Membangun angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. Pada perkembangannya pembangunan pangkalan di Ujung Kulon tidak berhasil
• Meningkatkan jumlah tentara dengan merekrut pribumi menjadi pasukan Belanda
• Pembangunan jalan Anyer hingga Panarukan

Dengan adanya kebijakan – kebijakan yang dilakukan Daendels, seolah merubah pandangan dari Daendels yang dikenal sebagai tokoh muda yang demokratis dan menjiwai panji – panji Revolusi Perancis menjadi seorang yang diktator dan bertangan besi. Daendels memaksa kerja rodi untuk pembangunan jalan raya yang menyebabkan banyaknya orang – orang yang jatuh sakit dan meninggal.

Bidang Pemerintahan

Pada bidang pemerintahan, Daendels banyak melakukan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat  kerajaan – kerajaan di Jawa. Jika sebelumnya VOC ketika menyambangi Kasunana Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta masih menggunakan tata cara tertentu seperti memberi hormat, tidak menggunakan payung emas, membuka topi ketika duduk dan duduk di kursi yang lebih rendah dari raja, Daendels menolak menjalani hal – hal tersebut.

Baca Juga : Biografi Daendels

Pakubuwono IV bahkan terpaksa menerima, sedangkan Hamengkubuwono II menolak. Adanya penolakan dari Hamengkubuwono menyebabkan perseturuan dengan pihak Belanda. Daendels berhasil mempengaruhi Mangkunegara II untuk membentuk pasukan Legiun Mangkunegara yang sewaktu – waktu dapat membantu Daendels ketika dibutuhkan. Dengan adanya kekuatan Belanda dan dukungan dari beberapa kerajaan, Daendels bersikap congkak dan banyak melakukan intervensi dengan ikut campur dalam internal kerajaan seperti pada saat pergantian raja.

Melihat adanya intervensi dari Daendels, Raden Rangga yang merupakan kepala pemerintahan Mancanegara dibawah Kesultanan Yogyakarta mulai melakukan perlawanan. Hamengkubuwono II mendukung sepenuhnya perlawanan Raden Rangga. Namun sayangnya perlawanan Raden Rangga mampu ditumpas dan Raden Rangga terbunuh dalam perlawanannya sendiri.

Setelah mampu menumpas perlawanan Raden Rangga, Daendels memberi ultimatum kepada Hamengkubuwono II untuk mengangkat Danureja II menjadi patih dan Hamengkubuwono II harus mengganti rugi kepada pemerintah Belanda atas perlawanan Raden Rangga. Sultan Hamengkubuwono II menolak ultimatum tersebut dan akhirnya terjadi perseturuan untuk kedua kalinya.

Pada tahun 1810, Daendels membawa 3.200 pasukan ke Yogyakarta. Dengan pasukan ini, Hamengkubuwono II akhirnya tunduk dan turun tahta digantikan Hamengkubuwono III. Hamengkubuwono II lebih sering disebut Sultan Raja dan Hamengkubuwono III disebut Sultan Sepuh (Sepuh / Tua).  Hamengkubuwono II masih diizinkan untuk tinggal di keraton.

Selain itu, Daendels menerapkan kebijakan – kebijakan untuk memperkuat kedudukannya, diantaranya :

• Membatasi kekuasaan raja – raja di Nusantara
• Membagi pulau Jawa menjadi sembilan daerah prefectuur / prefektur.
• Kedudukan bupati yang sebelumnay berdiri sendiri diubah menjadi pegawai pemerintahan Belanda yang digaji. Sekalipun begitu, bupati masih memiliki hak penuh dalam mengelola pemerintahannya.
• Kerajaan Banten dan Cirebon dihapus dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial Belanda

Bidang Peradilan

Untuk mengatur ketertiban dan keberlangsungan pemerintahan Belanda, Daendels memberlakukan perbaikan di bidang peradilan diantaranya

• Penerapan tiga jenis peradilan : (1) peradilan untuk orang Eropa; (2) peradilan untuk orang Timur Asing; (3) peradilan untuk orang pribumi. Khusus untuk peradilan pribumi dibentuk di setiap prefektur seperti di Batavia, Surabaya dan Semarang.
• Peraturan tentang pemberantasan korupsi tanpa memandang kasta baik itu orang Eropa maupun Timur Asing

Bidang Ekonomi

Sepeninggal VOC dengan segala carut marut keuangan, hutang dan korupsi, Daendels dituntut memperbaiki sistem dan mengembalikan kestabilan ekonomi Hindia Belanda sembari mengumpulkan uang untuk biaya perang. Daendels melakukan beberapa kebijakan diantaranya :

• Memaksa para penguasa di Jawa untuk menggabungkan diri ke dalam wilayah pemerintahan kolonial
• Melakukan pemungutan pajak
• Meningkatkan hasil bumi berupa tanaman – tanaman yang laku di pasaran dunia
• Penyerahan wajib hasil pertanian bagi pribumi
• Melakuakan penjualan tanah kepada pihak swasta

PEMERINTAHAN JAN WILLEM JANSSENS (1811)

Pada Bulan Mei tahun 1811, Daendels dipanggil oleh Louis Napoleon untuk kembali ke negara Belanda. Sepeninggal Daendels sebagai Gubernur Jendral, ia digantikan oleh Jan Willem Janssens yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Jendral di Tanjung Harapan (Afrika Selatan) pada tahun 1802 – 1806. Pada tahun 1806, Janssens terusir dari Tanjung Harapan karena Tanjung Harapan jatuh ke tangan Inggris.

Pada tahun 1810, Janssens ditunjuk menggantikan Daendels untuk memimpin Jawa dan resmi menjadi Gubernur Jendral di Hindia Belanda pada tahun 1811. Janssens berusaha memperbaiki keadaan di Hindia Belanda, namun Inggris sebagai musuh dari Belanda pada saat itu telah menguasai beberapa wilayah di Nusantara. Disisi lain, Lord Minto memerintahkan Thomas Stamford Raffles (pemimpin serangan Inggris) untuk menguasai pulau Jawa. Raffles pun menyiapkan serangan dan pergi ke Jawa. Pengalaman pahitpun dirasakan Janssens untuk kedua kalinya karena dalam perkembangannya ia terusir dari tanah jajahannya.

Pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris sudah berada di Batavia. Kemudian pada 26 Agustus 1811, Batavia mampu dikuasai Inggris dibawah kepemimpinan Raffles. Janssens kemudian lari ke Semarang dan bergabung dengan Legiun Mangkunegara serta prajurit Yogyakarta dan Surakarta. Pasukan Inggris masih mengejarnya hingga berhasil dipukul mundur. Janssens kemudian lari ke daerah Salatiga tepatnya di Tuntang. Janssens kemudian menyerah kepada Inggris dan ditandai dengan adanya perjanjian Kapitulasi Tuntang.

Video Pembahasan