40 Jawaban (4) Eka Marga Student •GAP YEAR 0Sasqia Ardelia Student •GAP YEAR 0© 2020 Pahamify. All rights reserved.
Kebijakan-Kebijakan yang dibuat Pada Masa Pemerintah Pendudukan Jepang Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada 1 Maret 1942, kedatangan Jepang sangat mendadak, hingga membuat Belanda kewalahan dalam melawan pasukan Jepang yang bergerak cepat. Hingga akhirnya pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang. Sejak saat itu, pendudukan Jepang mulai berjalan di Indonesia. Berikut merupakan kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang di Indonesia Kebijakan Politik Pada masa pendudukan Jepang semua aktivitas politik sangat dijaga dengan ketat, namun Jepang juga membentuk beberapa organisasi seperti Gerakan Tiga A, Poetera, dan Jawa Hokokai. Semua organisasi ini dibentuk hanya untuk mempropagandakan Pemerintahan Pendudukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia terhadap perang asia timur raya Gerakan Tiga A merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan semboyan Jepang yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Gerakan ini diketuai oleh Mr. Syamsuddin. Namun, karena gerakan ini dianggap kurang efektif, sehingga diganti oleh Jepang dengan Poesat Tenaga Rakyat(Poetera) yang dipimpin oleh tokoh-tokoh pejuang terkenal seperti Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur. Namun karena dianggap lebih menguntungkan pihak Indonesia, maka oleh Jepang, organisasi ini dibubarkan dan diganti dengan Jawa Hokokai.
Pada masa pemerintahan Jepang, Indonesia dibagi dalam 3 wilayah pemerintahan:
Setelah berbagai kekalahan dialami oleh pasukan Jepang, Jepang berusaha mencari pasukan dari negara jajahan, berikut beberapa organisasi dibidang militer bentukan Jepang
Kebijakan Sosial Dalam rangka meningkatkan kekuasaaan Jepang di Indonesia, Jepang membuat peraturan bahwa hanya bendera Jepang yang boleh dikibarkan di Jepang, lagu kebangsaan Jepang harus di nyanyikan dalam hari-hari besar, hanya boleh menggunakan tanggalan Jepang, menggunakan waktu Jepang(berbeda 90 menit antara Tokyo dan Jakarta), dan juga Rakyat Indonesia harus merayakan hari jadi Kekaisaran Hirohito. Kebijakan Ekonomi Dalam rangka mempertahankan wilayahnya, Jepang perlu membangun kubu-kubu pertahanan, hal ini dilakukan dengan cara menjadikan Rakyat Indonesia menjadi budak(Romusha), selain tenaga rakyat, Jepang juga mengambil aset-aset milik Belanda, mengontrol perkebunan dan pertanian rakyat, membuat kebijakan moneter dan perdagangan, dan sistem ekonomi perang. Kebijakan di Bidang Budaya Dalam bidang budaya, Pemerintah melarang penggunaan bahasa Inggris dan Belanda, dan menginjinkan Rakyat menggunakan Bahasa Indonesia untuk sekolah dan kehidupan sehari-hari, selain Bahasa Indonesia, Jepang juga mewajibkan pengajaran bahasa Jepang di sekolah-sekolah. Jepang juga mengendalikan semua media komunikasi, dimana semua itu digunakan untuk menyiarkan hal-hal berbau perang, dan mengandung unsur-unsur patriotisme yang didalamnya ada sanjungan mengenai Dai Nippon. Pusat kebudayaan yang didirikan pada masa pendudukan Jepang adalah Keimin Bunka Shidosho. melalui lembaga ini, pemerintah Jepang berharap agar kebudayaan Jepang dapat tumbuh di Indonesia. Kebijakan di Bidang Pendidikan. Jepang memberikan fasilitas sekolah kepada semua kalangan, tidak hanya golongan bangsawan, tapi juga rakyat kecil. Jepang juga membuat beberapa aturan dalam bidang pendidikan seperti: -Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar -Pelarangan penggunaan bahasa Belanda dan Inggris -Bahasa Jepang wajib dipelajari -Penutupan beberapa perguruan tinggi, berikut perguruan tinggi yang masih ada pada jaman pendudukan Jepang: Perguruan Tinggi Kedokteran Jakarta, Akademi Pamong Praja Jakarta, Perguruan Tinggi Teknik Bandung, dan Pendidikan Tinggi Hewan Bogor Jepang juga membuat struktur kurikulum yaitu: =Sekolah Rakyat dengan masa pendidikan 6 tahun, selain itu, ada juga sekolah desa atau sekolah pertama =Sekolah Menengah Pertama dengan masa pendidikan 3 tahun =Sekolah Menengah Tinggi dengan masa pendidikan 3 tahun Page 2 |