Sebutkan faktor faktor pendorong belanda untuk membentuk negara negara boneka

Jakarta -

Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk sebagai salah satu cara Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Pembentukan negara bagian ini tidak mendapat dukungan dari rakyat Indonesia.

Negara-negara bagian tersebut kembali bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1950. Bagaimana sejarah pembentukan negara Republik Indonesia Serikat?

Latar belakang RIS

Gagasan pendirian Republik Indonesia Serikat atau RIS diusulkan oleh Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dr. H. J. van Mook.

Tujuan pembentukan RIS dengan negara-negara boneka yaitu untuk mempersiapkan Indonesia menjadi negara federal. Pemunculan negara federal atau negara bagian dengan kekuasaan teratas dipegang oleh Kerajaan Belanda adalah sebagai upaya kolonial Belanda agar tetap dapat mempunyai pengaruh di nusantara.

Untuk membuat RIS, van Mook menggelar Konferensi Malino, yaitu konferensi yang membahas rencana pembentukan negara- negara bagian dari suatu negara federal di Malino, Sulawesi Selatan.

Konferensi Malino diadakan pada 15-25 Juli 1946, seperti dikutip dari buku IPS Terpadu (Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi) untuk Kelas IX SMP oleh Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, dan Kosim.

Van Mook lalu membentuk Pemerintah Federal Sementara pada 9 Maret 1948. Pemerintah Federal Sementara berfungsi sampai terbentuknya Negara Indonesia Serikat. Pemerintahan ini diperkokoh dengan Konferensi Federal di Bandung pada 27 Mei 1948 yang menghasilkan Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) atau Badan Permusyawaratan Federal dengan ketua Sultan Hamid II.

Negara-negara bagian Indonesia hasil bentukan Belanda sadar dukungan Belanda hanya upaya untuk kembali menguasai Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia lalu digelar antara Indonesia dan negara-negara bagian pada 19-22 Juli 1949. Konferensi Inter-Indonesia bertujuan untuk mencari jalan keluar mengusir Belanda.

Hasil Konferensi Inter-Indonesia

a. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme (serikat).b. RIS akan dikepalai seorang presiden dibantu oleh menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. Soekarno-Hatta akan menjadi presiden dan wakil presiden.c. RIS akan menerima penyerahan kedaulatan baik dari Republik Indonesia maupun Kerajaan Belanda.

d. Angkatan perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional. Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS.

Konferensi Inter-Indonesia dilanjutkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 1949 dengan dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta. Konferensi Inter-Indonesia di Jakarta membahas pelaksanaan dari pokok persetujuan yang telah disepakati di Yogyakarta. Indonesia dan negara bagian bersepakat membentuk panitia Persiapan Nasional yang bertugas menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB).

Terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS)

Negara Republik Indonesia Serikat terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949. Negara RIS terbentuk dari hasil keputusan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus - 2 November 1949.

Delegasi RI di Konferensi Meja Bundar (KMB) dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta berupaya secara diplomatik memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia. Hasil KMB disahkan KNIP dan ditandatangani pada 14 Desember 1949. Parlemen RI menandatangani keputusan tersebut pada 21 Desember 1949.

Hasil Konferensi Meja Bundar atau KMB

a. Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia secara penuh dan tanpa syarat kepada RIS.b. Pelaksanaan kedaulatan akan dilaksanakan paling lambat 30 Desember 1949.c. Status RIS dan Kerajaan Belanda terikat dalam suatu Uni Indonesia-Belanda yang dikepalai Ratu Belanda.d. Kapal-kapal perang akan ditarik dari Indonesia dan beberapa korvet (jenis kapal laut) akan diserahkan kepada RIS.

e. Tentara Belanda akan ditarik dari Indonesia, dan KNIP akan digabungkan ke dalam Angkatan Perang RIS.

Berdasarkan perjanjian Konferensi Meja Bundar, sejak 27 Desember 1949 NKRI berubah menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Pemerintahan RI berkedudukan di Yogyakarta dan pemerintahan RIS berkedudukan di Jakarta.

Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat adalah sistem demokrasi parlementer. Mohammad Hatta menjadi Perdana Menteri RIS, Soekarno menjadi Presiden RIS, Mr. Asaat menjadi Presiden RI, dan Mr. Sartono menjadi Ketua DPR RI. Anggota DPR dan Senat diambil dari tiap negara bagian sebanyak 2 orang wakil, dengan total 32 orang dari 16 negara bagian.

Konstitusi yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat adalah Konstitusi RIS atau Undang-Undang Republik Indonesia Serikat.

Wilayah negara RIS

a. negara bagian yang meliputi Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra, Negara Sumatra Timur, Negara Madura, Negara Sumatra, Negara Sumatra Timur, dan Republik Indonesia.

b. satuan-satuan kenegaraan, yang meliputi Jawa Tengah, Bangka, Banjar, Riau, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Daerah Istimewa, dan Kalimantan Barat

c. daerah Swapradja yang meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Padang.

Nah, demikian sejarah Negara Republik Indonesia Serikat terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949. Selamat belajar ya, detikers.

Simak Video "Jelang KMB Tatap Muka di Subang, Para Guru di Tes Swab"

tirto.id - Isi Trikora atau Tri Komando Rakyat merupakan upaya Indonesia demi tujuan membebaskan Irian Barat (Papua) dari Belanda. Sukarno, salah satu tokoh dalam sejarah Trikora, mengumumkan seruan operasi ini tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta.

Masalah Papua Barat ini bermula dari Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, pada 2 November 1949 terkait rencana pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia oleh Kerajaan Belanda.

Masih terdapat satu persoalan penting yang belum disepakati, yakni mengenai status Papua Barat. Baik Indonesia maupun Belanda merasa lebih atas wilayah di bagian timur Kepulauan Nusantara itu.

Lantaran tidak dicapai titik temu, tulis Amarulla Octavian dalam Militer dan Globalisasi (2012), KMB memutuskan bahwa masalah Papua Barat akan diselesaikan dalam waktu setahun ke depan. Namun, hingga 12 tahun berselang, persoalan itu belum juga dibahas lagi.

Latar Belakang Trikora dan Tokohnya

Belanda ternyata ingin menjadikan Papua Barat sebagai negara boneka. Petrik Matanasi dalam “Sejarah Pidato Trikora dan Ambisi Sukarno Kuasai Papua" terungkap bahwa pada Februari 1961, Belanda mulai membentuk parlemen. Lalu, pada 19 Oktober 1961, dibentuk Komite Nasional Papua.

Kekuatan militer Papua juga turut dibangun. Departemen Penerangan RI merilis buku Irian Barat Daerah Kita (1962) yang di dalamnya terdapat bukti bahwa Belanda pernah melakukan “Pameran Bendera" (Vlagertoon) yang ternyata disertai kapal-kapal perang pada 4 April 1960.

Baca juga:

• Sejarah Agresi Militer Belanda II: Latar Belakang & Dampaknya
• Sejarah Pengakuan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda
• Sejarah Konferensi Meja Bundar (KMB): Latar Belakang, Tokoh, Hasil

Melihat hal ini, Sukarno dan para pejabat tinggi Indonesia tidak tinggal diam. Pada 6 Maret 1961, dibentuk Korps Tentara Kora-1. Sebagai panglima komandonya adalah Mayor Jenderal Soeharto.

Nama kesatuan ini beberapa kali mengalami perubahan, dari Tjadangan Umum Angkatan Darat (Tjaduad) hingga menjadi Komando Tjadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

Tanggal 11 Desember 1961, pemerintah Indonesia juga membentuk Dewan Pertahanan Nasional (Depertan).

Menurut buku Sejarah TNI-AD, 1945-1973: Peranan TNI-AD dalam Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (1979), tiga hari setelah itu dilaksanakan sidang yang melahirkan Komando Operasi Tertinggi (KOTI) yang dipimpin langsung oleh Presiden Sukarno.

Tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno mengutarakan maksud Trikora melalui pidatonya yang diserukan di Yogyakarta.

Baca juga:

• Pemberontakan DI-TII Kahar Muzakkar: Sejarah Penumpasan
• Sejarah Pemberontakan RMS dan Aksi Para Tokohnya
• Penyebab Sejarah Pemberontakan DI-TII Daud Beureueh di Aceh

Isi Trikora dan Tujuannya

Mangil Martowidjojo melalui buku Kesaksian Tentang Bung Karno (1999:322) menggambarkan situasi ketika Bung Karno berpidato pada 19 Desember 1961 itu:

“Rapat raksasa ini dikunjungi ratusan ribu rakyat dari daerah Yogyakarta dan luar daerah Yogyakarta, sehingga Alun-Alun Utara di Yogyakarta menjadi lautan manusia."

Pagi hari pukul 09.00 WIB, Sukarno menyampaikan tujuan Trikora untuk menggagalkan pembentukan negara boneka oleh belanda di Papua Barat.

Baca juga:

• Sejarah Pemberontakan DI-TII Kartosoewirjo di Jawa Barat
• Sejarah Pemberontakan DI/TII Amir Fatah di Jawa Tengah
• Pemberontakan Andi Azis: Penyebab, Tujuan dan Dampaknya

Bung Karno juga menegaskan bahwa bendera Merah Putih harus berkibar di Irian Barat serta digelar mobilisasi umum untuk mengambil kembali Irian Barat dari kuasa Belanda.

Adapun isi Trikora seperti yang diserukan oleh Bung Karno adalah sebagai berikut:

1. Gagalkan negara boneka Papua
2. Kibarkan bendera Sang Saka Merah Putih di Papua
3. Siapkan diri untuk mobilisasi umum

Pada 2 Januari 1962, Presiden Sukarno membentuk Komando Mandala dan menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai panglima.

Tugas kesatuan ini adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menggelar operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia.

Baca juga:

• Sejarah Sistem Presidensial: Arti, Ciri-ciri, Kelebihan, Kekurangan
• Sejarah Asal-Usul Terbentuknya Kepulauan Nusantara atau Indonesia
• Sejarah Peristiwa PKI Madiun 1948: Latar Belakang & Tujuan Musso

Akhir Operasi Trikora

Dalam melancarkan aksi Trikora salah satu yang dikenal adalah kapal penjelajah KRI Irian 201. Kapal ini didapatkan Indonesia dari Rusia pada 5 Oktober 1961.

Menurut Achmad Taufiqoerahman dalam Kepemimpinan Maritim (2019:258), Kapal KRI Irian 201 dilengkapi berbagai fasilitas tempur, seperti rudal, torpedo, hingga bom jarak jauh.

Buku Laksmana Kent Menjaga Laut Indonesia (2014:38) yang disusun oleh Bernard Kent Sondakh dan kawan-kawan menjelaskan, ketika itu Indonesia setidaknya punya 12 fregat, 12 kapal selam, 22 kapal cepat bertorpedo dan berpeluru kendali, serta 4 kapal penyapu ranjau.

Atas saran Amerika Serikat, Indonesia diminta mengedepankan jalan diplomasi untuk mengambil-alih Papua Barat dari Belanda. Amerika Serikat bersedia menjadi "penengah" danmenyediakan tempat “netral" untuk membicarakan masalah tersebut.

Indonesia dan Belanda, atas desakan AS, bertemu kembali di satu meja pada 15 Agustus 1962. Delegasi RI dipimpin Adam Malik, sedangkan Belanda mengutus Dr. Jan Herman van Roijen. Diplomat AS, Ellsworth Bunke, bertindak sebagai penengah.

Baca juga:

• Perjanjian New York: Ambisi AS di Balik "Pembebasan" Irian Barat
• Perundingan Roem-Royen: Latar Belakang, Isi, Tokoh Delegasi
• Sejarah Perundingan Renville: Latar Belakang, Isi, Tokoh, & Dampak

Dikutip dari Constructing Papuan Nationalism (2005:30) karya Richard Chauvel, inti perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian New York ini adalah bahwa

Belanda harus menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963

Selama proses pengalihan, wilayah Papua Barat akan dipegang sementara oleh United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) yang dibentuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Selain itu, Belanda juga harus menarik pasukannya dari Irian Barat. Sementara pasukan Indonesia diperbolehkan bertahan namun di bawah koordinasi UNTEA.

Hingga akhirnya, tanggal 1 Oktober 1962., Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua kepada UNTEA.

Berikutnya, tanggal 31 Desember 1962, bendera Belanda resmi diturunkan dan digantikan dengan bendera Merah Putih sebagai tanda dimulainya kekuasaan de jure Indonesia atas tanah Papua di bawah pengawasan PBB.

Baca juga:

• Tokoh-tokoh Perumus UUD 1945, Sejarah BPUPKI, dan Perannya
• Sejarah UU Agraria 1870: Latar Belakang, Tujuan, Dampak
• Sejarah Singkat Kesultanan Cirebon: Kerajaan Islam Sunda Pertama

Subscribe for updates Unsubscribe from updates