Sebutkan cara cara masyarakat patuh terhadap peraturan perundang undangan

Semakin tinggi kesadaran hukum dari sebuah bangsa, maka bangsa tersebut akan semakin beradab, tertib dan memiliki persatuan yang kuat. Tiga hal ini menjadi syarat agar sebuah bangsa menjadi bangsa yang maju.

Jakarta (25/06/2021) Penegakan hukum yang adil dan konsisten dapat membuat sebuah bangsa atau negara menjadi maju. Sebab hukum dapat memutus atau mencegah terjadi hal-hal negatif yang mungkin dilakukan oleh masyarakat. Sebagai contoh, jika Sobat Revmen melancong ke Singapura lalu membuang sampah sembarangan, maka SObat Revmen akan dedenda mulai dari 300 dollar Singapura (sekitar Rp 3 juta) sampai 2.000 dollar Singapura (sekitar Rp 20 juta). Hukum ini ditegakan secara konsisten oleh pemerintah dan berada di bawah payung Undang-Undang Kesehatan Lingkungan Publik Singapura. Warga Singapura patuh pada hukum positif yang berlaku. Sehingga Singapura dianggap sebagai negara paling bersih di Asia. Jika penegakan hukum di Singapura lemah, besar kemungkinan negara itu akan kotor oleh sampah.

Namun persoalan hukum bukan pada masalah kebersihan lingkungan saja. Banyak bidang lain yang dicakup oleh hukum, seperti soal ketertiban, soal keamanan, soal kesehatan, dan lain-lain. Penegakan hukum yang lemah akan memberikan dampak konkret. Sidney Jones (2015) misalnya menyatakan bahwa terjadinya kekerasan atau persekusi di beberapa kasus di Indonesia adalah karena lemahnya penegakan hukum. Jones kemudian membagi kelompok masyarakat pelaku kekerasan menjadi tiga tipologi, yaitu kelompok main hakim sendiri, kelompok advokasi di tingkat lokal dan kelompok transformatif yang ingin mengganti sistem demokrasi.

Penegakan hukum yang konsisten bukan hanya harus datang dari aspek pemerintah selaku apparat penegak hukum, melainkan juga dari masyarakat yang sadar dan patuh pada hukum. Kesadaran pada hukum inilah bagian terpenting dari proses penegakan hukum. Jika masyarakat tidak sadar hukum, maka mustahil penegakan hukum dapat dilakukan secara konsisten dan demokratis.

Apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum (legal consciousness)? Menurut Silvia Kaugia (1996), kesadaran hukum adalah seperangkat gagasan, pandangan, perasaan dan tradisi yang mencerminkan sikap masyarakat terhadap persoalan hukum. Jika ada seseorang yang tidak ingin menyebarkan hoaks karena tahu bahwa menyebarkan hoaks adalah salah secara hukum, maka orang itu dapat dikatakan memiliki kesadaran hukum. Jika ada seorang pengendara motor dengan tertib menggunakan helm dan membawa surat kelengkapan berkendara setiap kali dia berkendara karena hukum mengharuskannya demikian, maka pengendara itu juga memiliki kesadaran hukum.

Bagaimana menciptakan kesadaran hukum di tengah masyarakat? Bagi sebagian orang, untuk mewujudkan kesadaran hukum di tengah masyarakat cukup dengan memberikan informasi dalam bentuk penyuluhan atau kampanye. Namun itu tidak cukup. Setidaknya, selain berkampanye, ada tiga cara tambahan lain yang harus dilakukan agar masyarakat memiliki kesadaran hukum.

Pertama, berikan teladan. Sebuah bangsa tidak akan memiliki kesadaran hukum jika tidak ada teladan dari para pemimpinnya. Contohnya, masyarakat tidak akan memiliki kesadaran hukum jika secara rutin melihat para pejabat korup melenggang bebas dari ruang pengadilan; masyarakat juga tidak akan memiliki kesadaran hukum jika melihat para pejabat seenaknya menerobos lampu merah sambil dikawal forerider. Teladan menjadi salah satu kunci utama untuk membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Kedua, berikan pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum adalah informasi yang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Masyarakat harus diberi pengetahuan mengenai hal itu agar mereka tahu apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan secara hukum. Tanpa pengetahuan itu, mustahil masyarakat akan memiliki kesadaran hukum.

Ketiga, berikan ganjaran atau tindakan hukum. Hal ini menjadi salah satu cara utama untuk menanamkan kesadaran hukum pada masyarakat. Tindakan bisa dalam bentuk hukuman jika melanggar hukum dan penghargaan bagi yang mentaati hukum. Masyarakat harus memiliki mindset bahwa hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya, jika tidak akan terkena hukuman.

Sobat Revmen, Indonesia bukan hanya memiliki keragaman dari segi budaya, melainkan juga dari segi kepentingan. Berbagai kepentingan itu harus diatur oleh hukum agar tercipta ketertiban, persatuan dan keberadaban. Tanpa hukum negara ini akan mengalami kekacauan. Agar tidak kacau, penegakan hukum mesti dilakukan secara konsisten oleh penegak hukum dan kesadaran hukum harus dimiliki oleh masyarakat. Untuk menanamkan kesadaran hukum, kita bisa memulainya sendiri dari kehidupan sehari-hari loh. Misalnya dengan mematuhi rambu lalu lintas saat berkendara atau tidak melakukan kekerasan atas nama apapun. #AyoBerubah #GerakanIndonesiaBersatu

Referensi:

Law-justice.co. (2019). Diakses tanggal 3 Juni 2021.

Sidney Jones. (2015). Sisi Gelap Demokrasi; Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia. Jakarta: Paramadina.

Silvia Kaugia. (1996). Structure of Legal Consciousness. Juridica International, Issues I, 16-20.

Tempo.co. (2019). Diakses tanggal 3 Juni 2021.

Penulis: Robby Milana

Editor: Wahyu Sujatmoko

Diunggah oleh:

Administrator

Sekertariat Revolusi Mental

Satker Revolusi Mental

Kepatuhan terhadap Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara, Setiap anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, baik kepentingan yang sama maupun berbeda. Tidak jarang di masyarakat perbedaan kepentingan sering menimbulkan pertentangan yang menyebabkab timbulnya suasana yang tidak tertib dan tidak teratur. Dengan demikian untuk mencegah timbulnya ketidaktertiban dan ketidakteraturan dalam masyarakat diperlukan sikap positif untuk menaati setiap norma atau hukum yang berlaku di masyarakat.

Kepatuhan terhadap Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara, pada bagian ini kalian akan diajak untuk mempelajari materi tentang kepatuhan terhadap hukum. Setelah mempelajari bagian ini, diharapkan kalian mampu menunjukkan contoh perilaku taat terhadap hukum; menganalisis macam-macam perbuatan yang bertentangan dengan hukum; dan menganalisis macam-macam sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perilaku yang Sesuai dengan Hukum

Setelah kalian mengetahui makna hukum dan peranan dari lembaga peradilan, sudah saatnya kalian mengaktualisasikan pengetahuan kalian tentang hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sambil kalian mengaktualisasikan pengetahuan kalian tersebut, melalui buku ini kalian akan dibimbing dan di ajak untuk mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berbangsa dan bernegara, kita tidak akan bisa mengabaikan semua aturan atau hukum yang berlaku. Sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, kita

senantiasa akan membentuk suatu komunitas bersama guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan damai. Untuk menuju hal tersebut, diperlukan suatu kebersamaan dalam hidup dengan menaati peraturan atau hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara, secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk:

memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku;
mempertahankan tertib hukum yang ada
menegakkan kepastian hukum.

Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya:

disenangi oleh masyarakt pada umumnya.
tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain.
tidak menyinggung perasaan orang lain d. menciptakan keselarasan
mencerminkan sikap sadar hukum
mencerminkan kepatuhan terhadap hukum

Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Baca juga Hakikat Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam kehidupan di lingkungan keluarga, diantaranya: 1]. mematuhi perintah orang tua 2]. ibadah tepat waktu 3]. menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik dan sebagainya 4]. melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga
Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, diantaranya: 1]. menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan lainnya. 2]. memakai pakaian seragam yang telah ditentukan 3]. tidak mencontek ketika sedang ulangan 4]. memperhatikan penjelasan guru 5]. mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku 6]. tidak kesiangan
Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, diantaranya: 1]. melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. 2]. melaksanakan tugas ronda 3]. ikut serta dalam kegiatan kerja bakti 4]. menghormati keberadaan tetangga disekitar rumah 5]. tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran, judi, mabuk-mabukan dan sebagainya. 6]. membayar iuran warga
Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara, diantaranya: 1]. bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya. 2]. memiliki KTP 3]. memili SIM 4]. ikut serta dalam kegiatan Pemilihan Umum 5]. membayar pajak 6]. membayar retribusi parkir 7]. membuang sampah pada tempatnya.

Tuliskan Contoh Sikap yang Menunjukan Mematuhi Aturan di Rumah, Sekolah dan Lingkungan, Simak Penjelasan Berikut /Freepik/brgfx

PORTAL PURWOKERTO – Sebutkan contoh sikap yang menunjukan mematuhi aturan dan yang tidak mematuhi aturan? Simak penjelasan berikut.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, artinya seluruh masyarakat Indonesia wajib untuk mentaati aturan yang berlaku di negara hukum. Semua aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, pemerintahan dan kenegaraan telah diatur berdasarkan atas hukum.

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Ada norma-norma yang terkandung di dalamnya.

Baca Juga: Aturan Bermain di Rumah Teman, Apa Manfaat Mematuhi dan Akibat Melanggar Aturan Bermain?

Jadi seluruh masyarakat Indonesia harus mematuhi dan menjalankan aturan sesuai dengan yang diatur berdasarkan hukum.

Tuliskan contoh sikap yang menunjukan mematuhi aturan dan yang tidak mematuhi aturan sesuai dengan Tema 2 Subtema 2 kelas 2 SD.

Berikut adalah contoh sikap yang menunjukan mematuhi aturan dan harus diterapkan sehari-hari di rumah, sekolah maupun lingkungan.

1. Mematuhi aturan di rumah

Belajar saat jam belajar
Merapikan tempat tidur sendiri
Merapikan mainan setelah selesai bermain
Minta izin orang tua saat keluar rumah untuk bermain
Menggosok gigi
Melaksanakan Salat berjamaah saat adzan Magrib di rumah

2. Mematuhi aturan di sekolah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3. Sebagai negara hukum, maka warga negara/masyarakat wajib menerapkan sikap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, bisa menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih aman, tertib, dan nyaman.

Sikap sesuai peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup [perintah dan larangan] yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Namun, sikap sesuai peraturan perundang-undangan seperti itu tidak langsung ada atau tercipta, tetapi harus dibina dan dibiasakan atau dimasyarakatkan.

Masyarakat juga harus menyadari bahwa budaya hukum/peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab bersama sebagai warga negara Indonesia. Adapun penerapannya bisa dilakukan melalui beberapa cara, antara lain :

Pengawasan dari Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang

Masyarakat perlu mengawasi pelaksanaan UU oleh eksekutif untuk mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan UU dan hak-hak asasi manusia. pengawasan masyarakat antara lain mengarah pada hal-hal sebagai berikut :

Keserasian mentalitas penegak hukum dan kesadaran masyarakat serta fasilitas yang mendukung terlaksananya perundang-undangan.
Kritik dan saran membangun serta menawarkan alternative pemecahan atas beberapa kegagalan masa lalu.
Kepedulian akan hak dan kewajiban warga negara.
Penyaluran aspirasi pada lembaga yang ada bila pelaksanaan perundang-undangan dan hak-hak masyarakat terabaikan. Sebagai contoh, melalui organisasi sosial politik, organisasi masa, lembaga swadaya masyarakat, organsasi kepemudaan dan media massa bahkan melalui unjuk rasa.

Baca juga: Bagaimana Sikap Dalam Menjaga Keutuhan NKRI?

Mendukung Antikorupsi dan Upaya Pemberantasannya

Perilaku antikorupsi dan upaya pemberantasannya bisa dilakukan dengan cara :

Pendidikan antikorupsi merupakan bentuk taat hukum. Nilai-nilai didalamnya dapat kita kembangkan, misalnya komitmen, tanggung jawab, sportif, berani, konsekuen, disiplin dan adil.
Mengembangkan sikap dan mental antikorupsi di berbagai bidang [bidang Politik, Sosiologi, Ekonomi, dan Hukum].
Masyarakat berpartisipasi mengawasi kinerja penyelenggara negara apakah bersih atau terlibat korupsi. Mereka berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara.
Para penyelenggara negara melaporkan kekayaannya kepada Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara [KPKPN] dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai penyelenggara negara.

Sikap Patuh Terhadap Perundang-Undangan

Perilaku patuh terhadap peraturan dan perundangan haruslah diawali dengan membiasakan diri hidup tertib dan teratur dalam kehidupan bermasyarakat [lingkungan keluarga, sekolah, dan bermasyarakat].

Sikap sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga

Pulang ke rumah tepat waktu
Mematuhi peraturan keluarga
Hormati dan patuh terhadap orang tua

Sikap sesuai dengan hukum di lingkungan sekolah

Mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah
Menghormati guru, teman dan semua warga sekolah
Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru

Sikap sesuai dengan hukum di lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara

Mematuhi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas yang apabila melanggar dikarenakan sanksi
Mematuhi peraturan tertulis dan tidak tertulis di masyarakat
Memiliki SIM bagi pengemudi motor
Memiliki KTP jika telah berusia 17 tahun