Mengapa realisasi belanja melebihi dari standar satuan harga

Jumat [10/07], DJPK Kementerian Keuangan menggelar Webinar Penerapan Standar Harga Satuan Regional dalam Penyusunan APBD. Urgensi diterbitkannya Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang SHSR ini karena perilaku belanja daerah yang belum optimal, efektif dan efisien. Belanja barang dan jasa mengalami peningkatan sedangkan belanja modal mengalami penurunan.

Table of Contents Show

Apa penyebab anggaran tidak terealisasi?
Mengapa pengeluaran belanja pemerintah selalu meningkat setiap tahunnya?
Apa akibat lemahnya manajemen anggaran pemerintah bagi penyerapan anggaran dan pembangunan?
Apa yang dimaksud dengan Underspending?

Penerapan SHSR adalah berdasarkan prinsip efisiensi dan sudah dapat digunakan untuk pelaksanaan anggaran tahun 2020, dan paling lambat digunakan untuk perencanaan anggaran tahun 2021. Harapannya adalah agar standar belanja yang berlaku di daerah tidak terjadi ketimpangan yang signifikan. Dengan kehadiran Perpres SHSR ini sudah diprediksi akan banyak pihak yang tidak nyaman dengan ketentuan baru, Perpres ini dibuat sebagai standar pemeriksaan dan menjadi pedoman yang sama bagi seluruh daerah.

Pada dasarnya Perpres ini mengatur bagi ASN, dan hanya terdapat 5 (lima) hal yang diatur di dalamnya yaitu ketentuan honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan dalam/luar kantor, biaya pengadaan kendaraan dinas dan biaya pemeliharaan. Adapun ketentuan yang belum tertuang dalam Perpres diatur dengan kebijakan daerah masing-masing.

Pengumuman Terbaru

BPPKAD Kabupaten Ponorogo pada hari Rabu (16/6) bertempat di Ruang Rapat Bantarangin telah melaksanakan rapat koordinasi penyusunan Standar Satuan Harga (SSH), dengan peserta Perencana Sub Koordinator Penyusunan Program dan Pelaporan pada 77 SKPD yang terbagi menjadi 2 sesi kegiatan. Rapat koordinasi penyusunan SSH ini dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran KPK dan BPK terkait penyusunan satuan harga yang pada salah satu poin bahwa pelaksanaan penyusunan SSH harus diilaksanakan dengan survei langsung ke lapangan guna memperoleh hasil yang valid. Jumat, 17 Juni 2022.

Pada tahun-tahun sebelumnya BPPKAD telah melakukan survei lapangan bersama dengan pihak ketiga antara lain Universitas Gajah Mada (UGM). Namun, pelaksanaan survei tersebut terhenti dikarenakan pandemi dan adanya sistem penganggaran yang baru yaitu SIPD dari Kementrian Dalam Negeri yang SSH diatur secara khusus pada salah satu menu di SIPD.

Rapat Penyusunan SSH

Lebih lanjut pada salah satu wawancara, Kabid Asset menyatakan bahwa, “Kemarin (16/06) kami sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah SKPD di ruang rapat Bantarangin sebagai langkah awal proses penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) yang nantinya juga melibatkan dengan pihak ketiga,” terang Eka Okgie Rustama Kepala Bidang Aset BPPKAD Kabupaten Ponorogo.

“Tujuan pelaksanaan koordinasi penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) tersebut adalah terciptanya suatu Peraturan Bupati yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman perencanaan kegiatan utamanya belanja barang dan jasa bagi SKPD sehingga lebih terkoordinir dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan sesuai harga pasaran,” imbuhnya.

Dalam koordinasi penyusunan SSH disepakati harga satuan barang yang tertera pada SSH tersebut merupakan harga tertinggi yang sudah termasuk pajak didalamnya. Dengan tujuan agar masing masing SKPD dapat menetapkan pajak yang akan dibayarkan kepada negara,” terang Eka Okgie Rustama.

Koordinasi penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) tersebut diikuti oleh beberapa SKPD dengan skala besar dengan menyesuaikan besaran item yang dibelanjakan. Seperti Dinas Pertanian dengan pembelanjaan pupuk, Dinas PU dengan pembelanjaan infrastruktur serta beberapa dinas lain yang tentunya dalam rapat koordinasi tersebut BPPKAD meminta masukan untuk dapat menyusun SSH dengan baik sehingga dapat dipedomani oleh semua pihak.

Koordinasi seperti ini sangat penting dilakukan karena tidak menutup kemungkinan di tengah tahun anggaran ada beberapa barang yang harganya bersifat fluktuatif, sebagai contoh minyak goreng atau pada kejadian yang lalu yaitu pandemi Covid-19. (tim)

Apa penyebab anggaran tidak terealisasi?

Tidak terealisasinya anggaran ini disebabkan oleh beberapa faktor penyebab diantaranya lemahnya perencanaan yang sering memakan waktu lama dan menyebabkan keterlambatan pada pengesahannya menjadikan target realisasi anggaran tidak tercapai, perencanaan anggaran yang kurang tepat akan menyulitkan dalam hal pembahasan ...

Mengapa pengeluaran belanja pemerintah selalu meningkat setiap tahunnya?

Berkaitan dengan teori Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnyaa fungsi perbankan dan Page 6 6 meningkatnya fungsi pembangunan.

Apa akibat lemahnya manajemen anggaran pemerintah bagi penyerapan anggaran dan pembangunan?

Ketika pemerintah tidak memiliki manajemen anggaran yang baik akan ada beberapa hal yang terjadi yaitu, 1. Penyerapan anggaran dari masyarakat tidak bisa berjalan dengan maksimal karena tidak tegasnya peraturan dan sanksi yang mengikat 2. Alokasi anggaran untuk berbagai sektor masyarakat tidak bisa seimbang karena ...

Apa yang dimaksud dengan Underspending?

Belanja negara yang tidak semestinya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu 1) overspending (belanja yang melebihi kebutuhan), 2) misspending (belanja yang tidak sesuai kebutuhan), 3) underspending (belanja yang tidak terlaksana) 4) fraud spending (belanja yang melanggar ketentuan hukum).