Hasil dan pembahasan yaitu latar belakang pendudukan Jepang disebabkan oleh faktor politik dan sosial-ekonomi, sedangkan faktor mobilisasi pada bangsa Indonesia disebabkan oleh Jepang pada pertengahan tahun 1942 mulai tersedak oleh sekutu sehingga membutuhkan bantuan rakyat Indonesia dalam segala bidang. Kebijakan dan pelaksaan mobilisasi bangsa Indonesia untuk kepentingan perang Asia Timur Raya diterapkan dalam berbagai bidang, yaitu mobilisasi di bidang politik, bidang organisasi pengerahan massa, bidang pendidikan, bidang sosial-ekonomi, dan mobilisasi di bidang media massa. Kebijakan mobilisasi yang diterapkan oleh Jepang ternyata membawa dampak bagi bangsa Indonesia dan bangsa Jepang. Bagi bangsa Indonesia dampak dari kebijakan mobilisasi tersebut lebih banyak berdampak negatif daripada positif, baik di bidang politik, ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Dampak bagi negara Jepang sendiri adalah keuntungan besar yang diperoleh dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia bangsa Indonesia untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Jepang memang terbilang sebentar dalam menjajah Indonesia dibandingkan dengan bangsa Barat lainnya yang pernah menjajah Indonesia, namun sedkikit banyak Jepang telah banyak memperoleh keuntungan dari kebijkan mobilisasinya, terutama di bidang sumber daya alam.
Masa penjajahan Jepang merupakan salah satu periode yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Jepang menduduki Indonesia selama tiga setengah tahun yang membawa perubahan besar dengan membagi Indonesia menjadi tiga wilayah. Sumatra di bawah Angkatan Darat ke-25, Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat ke-16, dan Kalimantan serta Indonesia bagian Timur di bawah Angkatan Laut. Pada masa ini, Jepang mengubah sistem pemerintahan di Jawa dan Madura dengan membagi wilayahnya menjadi 17 Syuu (Karesidenan), salah satunya Karesidenan Malang dengan Padoeka Toean Minoru Tanaka sebagai Residennya. Dengan terbentuknya pemerintahan baru, maka Jepang mulai melaksanakan kebijakan-kebijakan terutama meningkatkan produksi pangan. Berbagai cara dilakukan pemerintah Jepang untuk mencapai tujuannnya diantaranya mengenalkan varietasi padi dan tanaman baru, perubahan inovasi pertanian yaitu merubah dari sistem tradisional dengan sistem larikan, mengadakan propaganda baik melalui media, mengadakan perlombaan pertanian tanaman padi serta mendirikan sekolah pertanian, penggunaan pupuk kompos karena pupuk kimia sulit didapat. Dalam bidang perkebunan, pemerintah Jepang melakukan pengurangan areal tanaman perkebunan yang dianggap kurang bermanfaat seperti kopi dan dialihkan ke tanaman pangan dan juga tanaman kapas. Dengan berbagai kebijakan yang dijalankan, pemerintah pendudukan Jepang di Karesidenan Malang berdampak pada kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat yakni rakyat mengalami kemerosotan kemakmuran yang dilukiskan dengan rakyat mengalami kekurangan sandang dan pangan. Kekurangan pangan mengakibatkan rakyat mengkonsumsi berbagai makanan alternatif bahkan diantaranya tidak pernah di konsumsi rakyat. Kekurangan sandang membuat rakyat memakai pelindung tubuhnya dari bahan goni. Kondisi tersebut mengakibatkan daya tahan tubuh rakyat menurun sehingga terserang berbagai macam penyakit yang berujung dengan kematian.
Solusi Tugas Sekolah - Apa Saja Keuntungan Bangsa Indonesia atas Kebijakan Bidang Pemerintahan Pendudukan Jepang? - Pada dasarnya pemerintahan pendudukan Jepang adalah pemerintahan militer yang sangat diktator. Untuk mengendalikan keadaan, pemerintahan dibagi menjadi beberapa bagian. Jawa dan Madura diperintah oleh Tentara ke 16 dengan pusatnya di Jakarta (dulu Batavia). Sumatera diperintah oleh Tentara ke 25 dengan pusatnya di Bukit Tinggi (Sumatra Barat). Sedangkan Indonesia bagian Timur diperintah oleh Tentara ke 2 (Angkatan Laut) dengan pusatnya di Makasar (Sulawesi Selatan). Pemerintahan Angkatan Darat disebut Gunseibu, dan pemerintahan Angkatan Laut disebut Minseibu. Masing-masing daerah dibagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil. Pada awalnya, Jawa dibagi menjadi tiga provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) serta dua daerah istimewa, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Pembagian ini diang-gap tidak efektif sehingga dihapuskan. Akhirnya, Jawa dibagi menjadi 17 Karesidenan (Syu) dan diperintah oleh seorang Residen (Syucokan). Keresidenan terdiri dari kotapraja (Syi), kabupaten (Ken), kawedanan atau distrik (Gun), kecamatan (Son), dan desa (Ku). Sumatera dibagi menjadi 10 karesidenan dan beberap sub-karesidenan (Bunsyu), distrik, dan kecamatan. Sedangkan daerah Indonesia Timur yang dikuasai Angkatan Laut Jepang dibagi menjadi tiga daerah kekuasaan, yaitu: Kalimantan, Sulawesi, dan Seram (Maluku dan Papua). Masing-masing daerah itu dibagi menjadi beberapa karesidenan, kabupaten, sub-kabupaten (Bunken), distrik, dan kecamatan. Pembagian daerah seperti di atas dimaksudkan agar semua daerah dapat diawasi dan dikendalikan untuk kepentingan pemerintah balatentara Jepang. Namun, untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dibutuhkan jumlah personil (pegawai) yang banyak jumlahnya. Sedangkan jumlah orang Jepang yang ada di Indonesia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga dalam bidang pemerintahan. Untuk mengawai dan menjalankan pemerintahan secara efektif merupakan tantangan yang berat karena terbatasnya jumlah pegawai atau orang-orang yang dapat dipercaya untuk memegang jabatan penting dalam pemerintahan.
 Untuk mengatasi kekurangan jumlah pegawai, pemerintah Jepang dapat menempuh beberapa pilihan, di antaranya:
Berikut ini Keuntungan Bangsa Indonesia atas Kebijakan Bidang Pemerintahan pada masa Pendudukan Jepang:
Sebenarnya, pilihan-pilihan di atas sama-sama tidak menguntungkan. Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan (bahkan terpaksa) Jepang memilih penduduk Indonesia untuk membantu menjalankan roda pemerintahan. Jepang pun dengan berat harus menyerahkan beberapa jabatan kepada orang Indonesia. Misalnya, Departemen Urusan Agama dipimpin oleh Prof. Husein Djajadiningrat, serta Mas Sutardjo Kartohadikusumo dan R.M.T.A. Surio sebagai Residen Jakarta dan Residen Bojonegoro. Di samping itu, beberapa tokoh nasional yang mendapat kepercayaan untuk ikut menjalankan roda pemerintahan adalah Ir. Soekarno, Mr. Suwandi, dr. Abdul Rasyid, Prof. Dr. Supomo, Mochtar bin Prabu Mangkunegoro, Mr. Muh, Yamin, Prawoto Sumodilogo, dan sebagainya. Bahkan, kesempatan untuk duduk dalam Badan Pertimbangan Pusat (Chuo Sangi In), semacam Volksraad pada zaman Belanda semakin terbuka. Kesempatan untuk menduduki beberapa jabatan dalam pemerintahan Jepang dan menjalankan roda pemerintahan merupakan pengalaman yang berharga bagi bangsa Indonesia, terutama setelah Indonesia merdeka. Sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia harus mampu menjalankan pemerintahan secara baik. Oleh karena itu, pengalaman pada masa pemerintahan Jepang merupakan modal yang sangat berguna karena bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk mengelola organisasi besar seperti negara. Apa Saja Keuntungan Bangsa Indonesia atas Kebijakan Bidang Pemerintahan Pendudukan Jepang? 4.5 5 Unknown Thursday, July 21, 2016 Solusi Tugas Sekolah - Apa Saja Keuntungan Bangsa Indonesia atas Kebijakan Bidang Pemerintahan Pendudukan Jepang? - Pada dasarnya pemerinta...
-- Kamu tahu berapa lama bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang? Ya! Selama 3,5 tahun bangsa kita ini dijajah oleh bangsa Jepang. Kalau kamu sudah membaca artikel-artikel sejarah lainnya di blog ini, pastinya sudah tahu kalau bangsa Jepang itu sangat licik dan sangat kejam memperlakukan penduduk bangsa Indonesia. Kira-kira seperti apa ya kehidupan bangsa Indonesia masa pendudukan Jepang? Pada artikel ini, akan dibahas bagaimana situasi dan kondisi kehidupan bangsa Indonesia dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, militer, dan juga pendidikan. ASPEK SOSIALPemerintahan Jepang saat itu mencetuskan kebijakan tenaga kerja romusha. Mungkin kamu sudah sering dengar kalau romusha adalah sistem kerja yang paling kejam selama bangsa Indonesia ini dijajah. Tetapi, pada awalnya pembentukan romusha ini mendapat sambutan baik lho dari rakyat Indonesia, justru banyak yang bersedia untuk jadi sukarelawan. Namun semua itu berubah ketika kebutuhan Jepang untuk berperang meningkat. Pengerahan romusha menjadi sebuah keharusan, bahkan paksaan. Hal tersebut membuat rakyat kita menjadi sengsara. Kamu bayangin aja, rakyat kita dipaksa membangun semua sarana perang yang ada di Indonesia. Selain di Indonesia, rakyat kita juga dikerjapaksakan sampai ke luar negeri. Ada yang dikirim ke Vietnam, Burma (sekarang Myanmar), Muangthai (Thailand), dan Malaysia. Semua dipaksa bekerja sepanjang hari, tanpa diimbangi upah dan fasilitas hidup yang layak. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak kembali lagi ke kampung halaman karena sudah meninggal dunia.
Kerja paksa Romusha di Indonesia (Sumber: www.omucu.com) Selain romusha, Jepang juga membentuk Jugun Ianfu. Jugun Ianfu adalah tenaga kerja perempuan yang direkrut dari berbagai Negara Asia seperti Indonesia, Cina, dan korea. Perempuan-perempuan ini dijadikan perempuan penghibur bagi tentara Jepang. Sekitar 200.000 perempuan Asia dipaksa menjadi Jugun Ianfu. ASPEK BUDAYA Pemerintahan Jepang pernah mencoba menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit kepada rakyat Indonesia lho! Dalam masyarakat Jepang, kaisar memiliki tempat tertinggi, karena diyakini sebagai keturunan Dewa Matahari. Nah, Jepang berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaannya kepada bangsa Indonesia. Tetapi langsung mendapat pertentangan dan perlawanan dari masyarakat di Indonesia. Bangsa kita ini hanya menyembah Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa mana mungkin setuju memberi hormat dengan membungkukkan punggung dalam-dalam (seikerei) ke arah matahari terbit.
Potongan gambar pada film Sang Kiyai, menggambarkan kondisi saat tentara Jepang menangkap ulama-ulama yang menolak 'Seikerei' (Sumber: berdikarionline.com) Dahulu, para seniman dan media pers kita tidak sebebas sekarang. Pemerintahan Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkei Shidoso. Lembaga ini yang kemudian digunakan Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Bahkan media pers pun berada di bawah pengawasan pemerintahan Jepang. Baca Juga: Bentuk Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Jepang ASPEK PENDIDIKANSistem pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang berbeda dengan masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan, sedangkan masa Hindia-Belanda, hanya kalangan atas (bangsawan) saja yang dapat mengakses. Akan tetapi, sistem pendidikan yang dibangun oleh Jepang itu memfokuskan pada kebutuhan perang. Meskipun akhirnya pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan, tetapi secara jumlah sekolahnya menurun sangat drastis, dari semulanya 21.500 menjadi 13.500. ASPEK EKONOMISewaktu Indonesia masih di bawah penjajahan Jepang, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi perang. Saat itu Jepang merasa penting untuk menguasai sumber-sumber bahan mentah dari berbagai wilayah Indonesia. Tujuan Jepang melakukan itu, untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya, Squad. Nah, wilayah-wilayah ekonomi yang sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri atau yang diberi nama Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya, merupakan wilayah yang masuk ke dalam struktur ekonomi yang direncanakan oleh Jepang. Kalau di bidang moneter, pemerintah Jepang berusaha untuk mempertahankan nilai gulden Belanda. Hal itu dilakukan agar harga barang-barang dapat dipertahankan sebelum perang. ASPEK POLITIK dan MILITERPada masa pendudukan Jepang, pemerintah Jepang selalu mengajak bekerja sama golongan-golongan nasionalis. Hal ini jelas berbeda dibandingkan pada masa pemerintahan Hindia-Belanda. Saat itu golongan nasionalis selalu dicurigai. Golongan nasionalis mau bekerja sama dengan pemerintahan Jepang karena Jepang banyak membebaskan pemimpin nasional Indonesia dari penjara, seperti Soekarno, Hatta, dan juga Sjahrir. Kenapa Jepang mengajak kerja sama golongan nasionalis Indonesia? Karena Jepang menganggap bahwa golongan nasionalis ini memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia. Saat itu, Wakil Kepala Staf Tentara Keenam Belas, Jenderal Harada Yosyikazu, bertemu dengan Hatta untuk menyatakan bahwa Jepang tidak ingin menjajah Indonesia, melainkan ingin membebaskan bangsa Asia. Karena itulah Hatta mererima ajakan kerja sama Jepang. Akan tetapi, Sjahrir dan dr. Tjipto Mangunkusumo tidak mererima tawaran kerja sama Jepang. Namun, kemudian Jepang mengeluarkan undang-undang yang terkait pada bidang politik yang justru banyak merugikan bangsa Indonesia. Beberapa di antaranya: Jadi begitulah gambaran bagaimana kondisi bangsa kita dulu saat berada di bawah penjajahan Jepang. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan Jepang justru menyengsarakan rakyat kita. Selain itu, Jepang juga memiliki cara-cara yang licik untuk menguasai sumber daya alam serta sumber daya manusia bangsa kita. Kalau kamu mau tahu lebih banyak lagi tentang bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang, kamu bisa belajar lewat video belajar animasi di ruangbelajar. Belajar dengan cara yang efektif dan juga menyenangkan.
Referensi: AM, Sardiman. (2017) Sejarah Indonesia Kelas XI Semester 2. Jakarta: Kemendikbud RI. Artikel terakhir diperbarui pada 19 November 2021. |
Keuntungan yang didapat bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang dalam bidang sosial adalah
Pos Terkait
Copyright © 2024 berikutyang Inc.
