Kenapa kabinet djuanda disebut zaken

KOMPAS.com - Kabinet Djuanda adalah kabinet yang bertugas dari periode 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959.

Kabinet ini dipimpin oleh Ir. H. Djuanda Kartawijaya bersama dengan tiga wakilnya, Mr. Hardi, Idham Chalid, dan Dr. Leimana.

Kabinet Djuanda juga dikenal sebagai Kabinet Karya dan Zaken Kabinet. Maksud dari Zaken Kabinet adalah, kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh yang ahli di bidangnya, bukan dari partai politik tertentu.

Setelah dua tahun bertugas, terdapat beberapa hal yang menyebabkan Kabinet Djuanda tidak mampu mempertahankan masa kerjanya.

Lantas, apa penyebab jatuhnya Kabinet Djuanda?

Baca juga: Djuanda Kartawijaya: Pendidikan, Karier Politik, dan Perannya

Salah satu penyebab jatuhnya Kabinet Djuanda adalah Tragedi Cikini 1957, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno pada 30 November 1957.

Saat itu, Presiden Soekarno sedang menghadiri pesta ulang tahun Perguruan Cikini ke-15.

Percobaan pembunuhan dilakukan dengan granat tangan, yang menimbulkan banyak korban, terutama anak-anak sekolah.

Dalang di balik peristiwa Cikini 1957 adalah anggota pemberontak Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), Jusuf Ismail.

Pada masa Kabinet Djuanda, memang muncul pergolakan-pergolakan di daerah yang menghambat hubungan antara pusat dan daerah.

KOMPAS.com - Kabinet Djuanda atau Kabinet Karya bertugas pada 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. 

Dipimpin oleh Ir. H. Djuanda Kartawijaya dan tiga wakilnya, Mr. Hardi, Idham Chalid, dan dr. Leimana, kabinet ini dikenal sebagai Zaken Kabinet. 

Zaken Kabinet adalah kabinet yang jajarannya tidak diisi oleh partai politik tertentu, melainkan diisi oleh para tokoh yang ahli dalam bidangnya. 

Baca juga: Kondisi Politik pada Masa Demokrasi Liberal

Latar Belakang

Pada 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno berencana untuk membubarkan partai politik lantaran antara tahun 1955-1957, Indonesia tengah berada dalam kondisi polarisasi. 

Polarisasi adalah proses, perbuatan, pembagian atas dua bagian atau kelompok orang yang berkepentingan yang saling berlawanan. 

Polarisasi ini dilakukan oleh para partai politik dalam pembagian Jawa-Luar Jawa. 

Karena kondisi ini, pada 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno pun berencana untuk membubarkan partai politik dan dua hari setelahnya ia menyampaikan pemikirannya untuk membentuk Demokrasi Terpimpin. 

Ide Soekarno ini juga membuat militer gusar, alhasil pada Desember 1956, militer di beberapa daerah mengambil alih kekuasaan sipil, seperti di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.

Tindakan ini pun ditentang oleh PKI, akibatnya banyak dari mereka yang ditangkap oleh militer yang diikuti dengan hilangnya sumber perekonomian. 

Setelah peristiwa ini terjadi, Soekarno mengumumkan darurat perang, disertai dengan mundurnya Kabinet Ali Sastroamijoyo II.