Jelaskanlah mengapa belanda menerapkan kerja rodi dan cultuurstelsel

Pada masa kolonial Belanda, Indonesia banyak mengalami peristiwa penting yang menjadi bagian dari sejarah masa lampau. Pada tahun 1809, Gubernur Hindia Belanda, Marsekal Herman Willem Daendels membangun Jalan Raya Pos, atau jalan yang membentang sepanjang seribu kilometer dari Anyer hingga Panarukan.

Table of Contents Show

Sejarah Kerja Rodi
Tujuan Kerja Rodi
Kebijakan Kerja Rodi Daendels
Fakta Jalan Daendels (Jalan Raya Pos)
Latar Belakang & Tujuan Tanam Paksa
Aturan Tanam Paksa
Penyimpangan Tanam Paksa
Dampak Tanam Paksa
Akhir dan Tokoh Tanam Paksa
Video yang berhubungan

Pembangunan jalan raya tersebut digarap oleh pekerja pribumi yang disebut sebagai pekerja paksa. Sistem kerja paksa dan perbudakan memang begitu lekat pada masa penjajahan.

Pada masa kolonialisme, kerja paksa atau disebut dengan istilah kerja rodi merupakan salah satu bentuk eksploitasi Belanda terhadap sumber daya manusia di Indonesia. Sistem ini diberlakukan di berbagai daerah. Biasanya terjadi di area perkebunan, pertambangan, pelabuhan, dan objek vital lainnya.

Sejarah Kerja Rodi

Kerja rodi mulanya muncul saat Louis Napoleon memerintahkan Herman Willem Daendels menjadi gubernur jendral pada 1 Januari 1808, dimana tugas utama Daendels adalah mempertahakan pulau Jawa dari ancaman Inggris. Daendels juga diberi tugas mengatur pemerintahan di Indonesia.

Setelah itu Daendels pun menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Weise (tanggal 15 Januari 1808). Tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa membuat Daendels terbebani, karena Inggis telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatra, Ambon, dan Banda.

Pada saat Daendels menjabat sebagai gubernur jendral, ia mengeluarkan langkah-langkah, antara lain: Meningkatkan jumlah tentara dengan jalan mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon, membangun jalan raya sepanjang 1.100 km dari Anyer hingga Panarukan, serta membangun benteng-benteng pertahanan.

Demi mewujudkan langkah yang ingin ia capai tersebut, Daendels pun menerapkan sebuah sistem kerja paksa (rodi). Selain menerapkan sistem kerja paksa atau kerja rodi, Daendels juga terkadang melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam usaha menghadapi negara Inggris.

Kebijakan yang dikeluarkan Daendels di ataranya melakukan penyerahan hasil bumi dan rakyat dipaksa menjual hasil buminya kepada pemerintah kolonial Belanda dengan harga yang sangat murah (verplichte leverantie), yaitu mengeluarkan sebuah kewajiban yang dibebankan kepada rakyat Priangan untuk menanam kopi (Preanger Stelsel). Menjual tanah-tanah negara kepada pihak swasta asing seperti kepada Han Ti Ko seorang pengusaha Cina.

Tentunya kebijakan serta langkah yang dibuat oleh Daendels ini sangat erat dengan tugasnya, yaitu untuk dapat mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan negara Inggris. Kebijakan yang diberlakukan oleh Daendels antara lain:

Semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan mereka dilarang melakukan kegiatan perdagangan, melarang penyewaan desa, kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung.
Memberlakukan kerja rodi (sistem kerja paksa) dan membangun pelabuhan, kapal perang, dan ketentaraan dengan melatih orang-orang pribumi.

Tujuan Kerja Rodi

Membuat jalan raya sepanjang 1.100 km dari Anyer hingga Panarukan.
Membangun pelabuhan serta kapal perang untuk kebutuhan militer.
Membangun pangkalan tentara dengan melatih orang-orang pribumi.

Kebijakan Kerja Rodi Daendels

Adapun kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam kerja rodi Daendels antara lain:

Para pegawai pemerintah mendapatkan gaji tetap, dan dilarang untuk melakukan kegiatan perdagangan.
Melarang penyewaan desa kecuali untuk memproduksi gula, garam dan sarang burung.
Melaksanakan pajak dengan menyerahkan hasil bumi (contingenten).
Menetapkan kewajiban menjual hasil bumi kepada pemerintah dengan hasil yang telah ditetapkan.
Melakukan penjualan tanah rakyat kepada pihak swasta (asing).
Mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi (Prianger stelsel).

Fakta Jalan Daendels (Jalan Raya Pos)

Selain memiliki cerita panjang dalam sejarah pembuatannya, Jalan Raya Pos ini juga memiliki berbagai fakta menarik. Apa saja fakta-faktanya?

Dibangun oleh Jenderal yang Terkenal Bertangan Dingin Sejak awal kedatangannya di Anyer, Banten pada 14 Januari 1808, Daendles resmi memimpin Hindia Belanda. Selama menjadi orang pertama di negeri jajahan ini, ia terkenal sebagai pemimpin yang kejam dan bertangan dingin.
Terinspirasi dari Imperium Romawi Jalan Raya Pos ternyata merupakan inspirasi dari Imperium Romawi. Semasa kekuasaan Byzantine juga membangun jalan pos dengan nama Curcus Publicus. Daendles mencontoh hal tersebut dengan tujuan agar logistik dan mobilitas pasukan Hindia Belanda di Pulau Jawa lancar dan Jawa tetap menjadi daerah kekuasaannya.
Tujuan Pembangunan Beragam Meskipun awalnya hanya untuk mempermudah mobilitas, namun semakin lama Jalan Daendels ini memiliki banyak tujuan mulai dari komunikasi, ekonomi, hingga militer. Dari segi komunikasi, jalan raya ini mempersingkat waktu pengiriman pesan. Dari sisi ekonomi, jalan ini meringankan ongkos pengangkutan sehingga kesempatan untuk ekspor semakin tinggi. Sedangkan dari segi militer, Jalan Raya Pos mempermudah pasukan Belanda yang ada di sekitar Pulau Jawa.

tirto.id - Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van Den Bosch (1830-1833). Pemberlakuan tanam paksa menjadi salah satu periode kelam dalam sejarah Indonesia dan menuai kritik keras dari sejumlah kalangan.

Kebijakan Sistem Tanam Paksa ini dicetuskan pada 1830 atau ketika van Den Bosch mulai menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ketentuannya, setiap desa wajib menyisihkan 20 persen tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor yang ditentukan pemerintah kolonial, seperti kopi teh, tebu, dan nila.

Pada dasarnya, sistem ini adalah cara baru yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial untuk dapat mengeksploitasi sumber daya alam Hindia Belanda (Indonesia) demi kepentingan penjajah atau Kerajaan Belanda.

Cultuurstelsel dikeluarkan karena kebijakan sistem sewa tanah (landrente) yang diberlakukan pada masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles (1811-1816) gagal memenuhi kebutuhan ekspor. Secara garis besar, tujuan dari Cultuurstelsel ialah untuk mengatasi krisis keuangan Belanda.

Kebijakan Cultuurstelsel ini akhirnya dihentikan setelah menuai protes keras dari berbagai kalangan yang melihat bahwa telah terjadi banyak penyelewengan dari pelaksanaan dari sistem tanam paksa.

Baca juga:

Sejarah Perang Diponegoro: Sebab, Tokoh, Akhir, & Dampak
Kronologi Sejarah Perang Padri: Tokoh, Latar Belakang, & Akhir
Sejarah Perang Aceh: Kapan, Penyebab, Proses, Tokoh, & Akhir

Latar Belakang & Tujuan Tanam Paksa

Dikutip dari Agnes Dian dalam penelitiannya berjudul "Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Jawa Tahun 1830-1870" (2006), kebijakan sewa tanah yang diterapkan pada era Raffles tak berjalan sebagaimana mestinya.

Alih-alih memperoleh keuntungan besar, sistem ini malah menimbulkan kerugian dengan turunnya pendapatan dari hasil pertanian.

De Klerck dalam History of the Netherlands East Indies (1987: 58), menuliskan bahwa sistem sewa tanah yang dikeluarkan Raffles gagal memberikan keuntungan bagi pemerintah dan rakyat.

Inilah yang kemudian menjadi dasar van Den Bosch mencetuskan sistem tanam paksa sejak ia mulai menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1830.

Selain itu, kebijakan tanam paksa dikeluarkan sebagai upaya untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami Hindia Belanda maupun Kerajaan Belanda.

Wulan Sondarika dalam penelitian bertajuk "Dampak Cultuurstelsel (Tanam Paksa) Bagi Masyarakat Indonesia dari Tahun 1830-1870" dalam Jurnal Artefak, menyebutkan bahwa krisis keuangan itu terjadi dikarenakan untuk pemenuhan biaya Perang Jawa (Perang Diponegoro) tahun 1825-1830.

Kebijakan Cultuurstelsel pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan kondisi keuangan Belanda menjadi pulih selepas krisis usai perang Jawa. Selain itu, juga bertujuan untuk memberikan keuntungan yang besar bagi pemerintah kolonial.

Baca juga:

Penyebab Sejarah Pemberontakan DI/TII Daud Beureueh di Aceh
Sejarah Pemberontakan Andi Azis: Penyebab, Tujuan dan Dampaknya
Sejarah Pemberontakan DI/TII Amir Fatah di Jawa Tengah

Aturan Tanam Paksa

Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo dalam Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial-Ekonomi (1991) yang dikutip dari Lembar Negara (Staatsblad) No. 22 Tahun 1834 menyebutkan Sistem Tanam Paksa dijalankan dengan aturan sebagai berikut:

Melalui persetujuan, penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa.
Tanah yang disediakan untuk penanaman perdagangan tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang dibutuhkan untuk menanam padi.
Bagi tanah yang ditanami tanaman perdagangan dibebaskan dari pajak tanah.
Apabila nilai hasil tanaman perdagangan melebihi pajak tanah yang harus dibayar, maka selisih positifnya harus diberikan kepada rakyat.
Kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah.
Penduduk desa mengerjakan tanah mereka dengan pengawasan kepala-kepala yang telah ditugaskan.

Baca juga:

Sejarah Penyebab Keruntuhan Kerajaan Samudera Pasai
Sejarah Proses Masuknya Agama Kristen Katolik ke Indonesia
Arti Gold, Glory, Gospel (3G): Sejarah, Latar Belakang, & Tujuan

Penyimpangan Tanam Paksa

Dalam prakteknya, terjadi banyak penyelewengan dalam pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, antara lain:

Tanah yang harus diserahkan rakyat melebihi ketentuan.
Tanah yang ditanami tanaman wajib tetap terkena pajak.
Rakyat yang tidak punya tanah garapan harus bekerja di pabrik atau perkebunan milik kolonial selama lebih dari 66 hari.
Kelebihan hasil tanam dari jumlah pajak tidak dikembalikan.
Kerugian akibat gagal panen ditanggung oleh petani.

Salah satu penyebab terjadinya banyak praktek penyimpangan ini adalah para pejabat lokal yang tergiur janji dari pemerintahan kolonial yang menerapkan cultuur procenten.

Cultuur procenten (prosenan tanaman) adalah sistem pemberian hadiah oleh pemerintah kolonial kepada kepala pelaksana tanam paksa (penguasa lokal dan kepala desa) di daerah yang mampu menyerahkan hasil panen melebihi ketentuan.

Baca juga:

Pemberontakan Sadeng vs Majapahit: Dendam Kematian Nambi
Sejarah Kabupaten Tuban Bermula dari Ronggolawe vs Majapahit
Kontroversi Sejarah Pemberontakan Ra Semi di Kerajaan Majapahit

Dampak Tanam Paksa

Robert Van Niel dalam Warisan Sistem Tanam Paksa Bagi Perkembangan Ekonomi Berikutnya (1988) menyebutkan, beberapa dampak dari Sistem Tanam Paksa.

Selain mempengaruhi tanah (kemudian dikaitkan dengan sistem ekonomi pedesaan) dan munculnya tenaga buruh yang murah, Cultuurstelsel juga berdampak terhadap munculnya pembentukan modal di desa.

Sistem tanam paksa juga telah menghancurkan desa-desa di Jawa karena telah memaksa mengubah hak kepemilikan tanah desa menjadi milik bersama dan dengan demikian merusak hakhak perorangan yang lebih dulu atas tanah.

Selain dampak negatif, Tanam Paksa juga menghasilkan dampak yang positif. M.C Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (2008) memaparkan bahwa terjadi penyempurnaan fasilitas, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, pabrik dan gudang untuk hasil budidaya.

Baca juga:

Sejarah Kejayaan Kesultanan Mataram Islam Masa Sultan Agung
Sungai Citarum dan Banjir Jakarta dalam Sejarah Kerajaan Sunda
Sejarah Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara: Sebab, Peninggalan, Raja

Secara garis besar, dampak Cultuurstelsel dapat dikategorikan dalam beberapa aspek sebagai berikut:

Bidang Pertanian

Penanaman tanaman komoditas di Hindia Belanda menjadi lebih massif dan luas, di antaranya kopi, teh, tebu, dan lain-lain.
Meningkatkan kesadaran pemerintah kolonial untuk meningkatkan produksi beras.

Bidang Sosial

Terjadinya homogenitas sosial dan ekonomi yang berprinsip pada pemerataan dalam pembagian tanah.
Terjadi bencana kelaparan di berbagai daerah.
Ikatan antara penduduk dan desanya semakin kuat, namun justru menghambat perkembangan desa itu sendiri.
Terjadinya keterbelakangan dan kurangnya wawasan untuk perkembangan kehidupan penduduk di desa-desa.
Timbulnya kerja rodi, yakni kerja paksa bagi penduduk tanpa upah yang layak.

Bidang Ekonomi

Pekerja mulai mengenal sistem upah. Sebelumnya, mereka lebih mengutamakan sistem kerjasama dan gotong royong terutama.
Terjadi sewa menyewa tanah milik penduduk dengan pemerintah kolonial secara paksa.
Hasil produksi tanaman ekspor bertambah dan mengakibatkan perkebunan-perkebunan swasta tergiur untuk ikut menguasai pertanian rakyat di kemudian hari.

Baca juga:

Sejarah Perundingan Roem-Royen: Latar Belakang, Isi, Tokoh
Sejarah Demokrasi Parlementer: Ciri-ciri, Kekurangan, & Kelebihan
Macam Teori Kekuasaan Negara Menurut John Locke & Montesquieu

Akhir dan Tokoh Tanam Paksa

Tokoh utama Sistem Tanam Paksa tentu saja adalah Gubernur Jenderal Johannes Van den Bosch yang merupakan pencetus kebijakan ini sejak 1830.

Selain itu, ada beberapa tokoh intelektual Belanda yang memprotes Cultuurstelsel karena terjadi banyak penyelewengan, seperti Eduard Douwes Dekker, Baron van Hoevell, Fransen van de Putten, dan lainnya.

Eduard Douwes Dekker, misalnya, merilis buku berjudul “Max Havelar” dengan nama samaran Multaltuli. Buku yang diterbitkan pada 1830 ini mengungkap berbagai penyelewengan tanam paksa dan penindasan pemerintah kolonial di Jawa.

Sedangkan Fransen van de Putte menerbitkan artikel bertajuk “Suiker Contracten” atau "Perjanjian Gula" yang amat merugikan kaum petani atau masyarakat lokal di Hindia Belanda.

Banyaknya protes dan reaksi yang muncul membuat pemerintah Belanda mulai menghapus Sistem Tanam Paksa secara bertahap. Cultuurstelsel resmi dihapuskan sejak 1870 berdasarkan Undang-Undang Agraria atau UU Landreform.

Baca juga: