Suara.com - Banyak persiapan yang perlu dilakukan oleh para pendiri bangsa sebelum mengumumkan hari kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, salah satunya adalah membentuk Panitia Sembilan. Siapa saja anggota Panitia Sembilan dan apa tugas kelompok bentukan BPUPKI tersebut?
Latar belakang pembentukan Panitia Sembilan adalah karena rumusan dasar negara Indonesia oleh BPUPKI belum juga terbentuk. Maka dari itu, BPUPKI istirahat selama sebulan penuh yang kemudian digantikan sementara oleh panitia sembilan.
Panitia Sembilan sendiri adalah sebuah kepanitiaan beranggotakan sembilan orang yang dibentuk saat sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945. Sebelum itu, BPUPKI juga telah menggelar rapat untuk mendiskusikan dasar negara Indonesia merdeka.
Tiga tokoh seperti Mohammad Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno mengemukakan rumusan mereka tentang dasar negara namun, pada saat itu diskusi berjalan alot karena terdapat perbedaan mengenai rumusan dasar negara yang akan digunakan.
Baca Juga: Lengkap! Ini Isi Pembukaan UUD 1945
Pada akhirnya, Ir. Soekarno membentuk kepanitiaan informal beranggotakan sembilan orang, yang kemudian disebut sebagai Panitia Sembilan. Berikut ini adalah anggota Panitia Sembilan beserta tugas-tugasnya.
Anggota Panitia Sembilan
Sesuai dengan namanya, tim Panitia Sembilan ini terdiri dari sembilan orang, yang meliputi:
Tugas Panitia Sembilan
Panitia Sembilan bertugas untuk menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia dan juga mengemban tugas untuk membahas serta merumuskan dasar negara Indonesia. Secara lebih lengkap, tugas-tugas Panitia Sembilan adalah sebagai berikut ini:
Baca Juga: Apa Saja Pilar Demokrasi Indonesia?
- Bertanggungjawab terhadap perumusan dasar negara Indonesia merdeka.
- Memberikan berbagai macam masukan, baik secara lisan maupun tulisan, serta membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka.
- Menampung berbagai macam masukan dari berbagai pihak terkait pembentukan dasar negara Indonesia.
- Menyusun sebuah naskah rancangan dasar negara Indonesia.
Dari tugas tersebut, pada tanggal 22 Juni 1946 Panitia Sembilan berhasil melahirkan Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Piagam Jakarta tersebut berisi rumusan lima dasar negara Indonesia, yaitu:
kemdikbud.go.id
Pidato Sukarno pada sidang BPUPKI
KOMPAS.com - Panitia Sembilan adalah sebuah kelompok kecil yang dibentuk pada 1 Juni 1945, diambil dari sebuah panitia kecil saat sidang pertama BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
Panitia Sembilan sendiri dibentuk setelah Soekarno memberikan rumusan Pancasila yang terdiri dari lima asas.
Tokoh dalam Panitia Sembilan adalah sebagai berikut:
- Ketua: Soekarno
- Wakil Ketua: Moh. Hatta
- Anggota: Alexander Andries Maramis
- Anggota: Abikoesno Tjokrosoejoso
- Anggota: Abdoel Kahar Moezakir
- Anggota: Agus Salim
- Anggota: Ahmad Subardjo
- Anggota: Abdul Wahid Hasjim
- Angggota: Moh. Yamin
Baca juga: Daftar Pemberontakan di Indonesia
Latar Belakang
Sebelum mengumumkan hari kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, BPUPKI membentuk Panitia Sembilan.
Terbentuknya Panitia Sembilan ini karena rumusan dasar negara Indonesia belumlah juga terbentuk oleh BPUPKI.
Panitia Sembilan sendiri terbentuk pada sidang kedua BPUPKI.
Pada sidang pertama BPUPKI yang dimulai tanggal 29 Mei 1945, para anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan pendapat mengenai rumusan dasar negara.
Dari beberapa rumusan yang disampaikan oleh anggota BPUPKI, rumusan Soekarno dinamai Pancasila, rumusan yang paling diterima oleh semua anggota.
Dalam rumusan Pancasila tersebut dipaparkan lima asas, sebagai berikut:
- Kebangsaan Indonesia
- Internasionalisme atau Perikemanusiaan
- Mufakat atau Demokrasi
- Kesejahteraan Sosial
- Ketuhanan yang Maha Esa
Rumusan-rumusan tersebut kemudian digunakan sebagai acuan dasar negara.
Arsip Nasional Republik Indonesia
Sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6, Jakarta yang Sekarang menjadi Gedung Pancasila.
KOMPAS.com - Panitia Sembilan adalah panitia kecil yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Untuk mempersiapkan kemerdekaan, Jepang dan para tokoh pergerakan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Salah satu tugas BPUPKI yakni merumuskan dasar negara. Pada sidang pertama, perumusan dasar negara berjalan alot.
Untuk menetapkan dasar negara yang mewakili semua golongan, maka dibentuklah Panitia Sembilan.
Latar belakang pembentukan Panitia Sembilan
Dikutip dari Jalan Menuju Kemerdekaan: Sejarah Perumusan Pancasila (2018), pada sidang pertama BPUPKI yang dimulai pada 29 Mei 1945, para anggota BPUPKI diminta menyampaikan usulan mengenai dasar negara.
Baca juga: Pancasila Sebagai Dasar Negara Menurut Soekarno
Dari beberapa rumusan yang disampaikan anggota BPUPKI, rumusan Soekarno yang diberi nama Pancasila yang paling diterima semua anggota.
Lima asas yang disampaikan Soekarno pada sidang 1 Juni 1945 yakni:
- Kebangsaan Indonesia
- Internasionalisme atau Perikemanusiaan
- Mufakat atau Demokrasi
- Kesejahteraan Sosial
- Ketuhanan yang Maha Esa
Rumusan ini kemudian dipakai sebagai acuan dasar negara. Untuk membicarakan lebih lanjut, Ketua BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil.
Panitia kecil bertugas merumuskan kembali pokok-pokok pidato Soekarno.
Secara garis besar, ada dua pandangan mengenai dasar negara. Golongan Islam menghendaki negara berdasarkan syariat Islam.
Baca juga: MIAI dan Masyumi, Cara Jepang Galang Dukungan Umat Islam
Panitia Sembilan adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945, diambil dari suatu Panitia Kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Panitia Sembilan dibentuk setelah Ir. Soekarno memberikan rumusan Pancasila. Adapun anggotanya adalah sebagai berikut:
- Ir. Soekarno (ketua)
- Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
- Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
- Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)
- Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
- H. Agus Salim (anggota)
- Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
- Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)
- Mr. Mohammad Yamin (anggota)
Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan (nasionalisme) dan 4 orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang berisi:
| “ | Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat Rahmat Allah Yang Mahakuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada: "Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Jakarta, 22-6-1945[1] |
” |
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bersidang sesudah Proklamasi Kemerdekaan, menjadikan Piagam Jakarta itu sebagai Pendahuluan bagi Undang-Undang Dasar 1945, dengan mencoret bagian kalimat dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Alasannya.Untuk menjaga persatuan dan kesatuan karena ada keberatan oleh pihak lain yang tidak beragama Islam.[2]
- ^ Jakarta, 22-6-1945
- ^ Hatta, Mohammad (2015). Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977). Jakarta: Kompas. hlm. 310. ISBN 9789797099671.
Diperoleh dari "//id.wikipedia.org/w/index.php?title=Panitia_Sembilan&oldid=18980379"