You're Reading a Free Preview Show
KOMPAS.com - Sistem pemerintahan merupakan salah satu komponen penting bagi setiap negara di dunia. Pemilihan sistem pemerintahan di suatu negara biasanya berdasarkan kesepakatan bersama yang disesuaikan dengan karakteristik negaranya. Hukum tata negara membagi pengertian sistem pemerintahan ke dalam arti luas dan sempit. Sistem pemerintahan dalam arti luas adalah tatanan yang berupa struktur dari suatu negara dengan menitikberatkan pada hubungan antara negara dengan rakyat. Sementara itu, sistem pemerintahan dalam arti sempit adalah struktur pemerintahan yang bertitik tolak dari hubungan sebagian organ negara di tingkat pusat. Ada banyak bentuk sistem pemerintahan yang digunakan negara-negara di dunia. Salah satunya adalah sistem pemerintahan presidensial. Baca juga: Kelebihan dan Kekurangan Sistem Presidensial Sistem Pemerintahan PresidensialSistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang pemegang kekuasaan eksekutifnya tidak harus bertanggung jawab kepada legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif meskipun kebijakan yang dijalankan tidak disetujui oleh pemegang kekuasaan legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif terpisah dari badan legislatif. Amerika Serikat sering disebut sebagai tanah kelahiran sistem presidensial. Amerika Serikat menjadi contoh ideal dari sistem presidensial karena memenuhi hampir semua persyaratan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang sebenarnya adalah presiden dan menteri-menterinya. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial adalah:
Penerapan sistem presidensial di sejumlah negara berbeda antara negara yang satu dengan yang lain. Ada yang menerapkan sistem presidensial dikombinasikan dengan sistem dwi partai. Ada juga yang menerapkan sistem presidensial dengan sistem kepartaian multipartai. Sehingga, apabila dilihat dari ciri-ciri di atas, Indonesia termasuk negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial multipartai. Baca juga: Perbedaan Sistem Presidensial dan Parlementer Kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan Indonesia berada di tangan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang diikuti oleh banyak partai. Akan tetapi dalam praktiknya di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif dapat mengajukan mosi tidak percaya terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, seringkali peran presiden dianggap lemah dibandingkan dengan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Referensi
KOMPAS.com - Sistem politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan kebijakan yang terkait dengan tujuan kebaikan bersama. Setiap negara di dunia menganut sistem politik yang bermacam-macam sesuai dengan kesepakatan negara. Dalam buku Sistem Politik Indonesia (2017) karya Andi Muh. Dzul Fadli, sistem politik merupakan konsep yang terbentuk dari kata "sistem" dan "politik". Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Kekuasaan otoritarif akan dapat bekerja secara efektif dalam suatu sistem disebut politik. Maka sistem politik adalah salah satu sistem dari berbagai sistem yang ada di dalam masyarakat, seperti sistem sosial, ekonomi, budaya, dan hukum. Baca juga: Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Tokoh yang pertama kali membahas mengenai sistem politik adalah David Easton. Ia merupakan guru besar ilmu politik yang menganalisis kehidupan dan tingkah laku politik dengan menggunakan sistem. Sistem politik menurut para ahliPara ahli memberikan pandanganan mengenai pengertian sistem politik. Berikut pandangan dari para ahli: Pengertian sistem politik menurut Gabriel Almond adalah sistem interaksi yang terdapat pada semua masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi (baik di dalam masyarakatnya sendiri maupun menghadapi masyarakat lain) melalui penerapan atau ancaman penerapan daya paksa yang bersifat sah. Robert Dahl mengatakan bahwa sistem politik adalah suatu pola yang tetap dari hubungan manusia yang melibatkan makna yang luas dari kekuasaan, aturan-aturan dan kewenangan. Baca juga: Era Pemerintahan di Indonesia Sejak Kemerdekaan Menurut Rusadi Kantaprawira, sistem politik adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dengan berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng. Sistem politik menurut Miriam Budiardjo pada dasarnya konsep sistem politik dipakai dalam keperluan analisis. Karena sistem bersifat abstrak dan terdiri dari beberapa variabel yang juga diterapkan dalam situasi yang konkret, seperti negara atau kesatuan yang lebih besar dan terdiri dari berbagai negara. Pada dasarnya sistem politik merupakan serangkaian struktur dan proses yang saling berkaitan yang menjalankan alokasi nilai-nilai kekuasaan secara sah (otoritatif). Baca juga: Maklumat Pemerintah 3 November 1945, Lahirnya Partai Politik Melalui studi politik maka dapat dipahami bagaimana keputusan-keputusan yang otoritatif Pada hakikatnya keputusan-keputusan yang otoritatif lahir dari sebuah proses politik dalam Secara eksplisit, keputusan-keputusan tersebut disebut sebagai kebijakan. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Selamat datang di Dosen.co.id, web digital berbagi ilmu pengetahuan. Kali ini PakDosen akan membahas tentang Sistem Politik? Mungkin anda pernah mendengar kata Sistem Politik? Disini PakDosen membahas secara rinci tentang pengertian, pengertian menurut para ahli, macam, fungsi, tujuan, ciri, model, sistem, elemen, suprastruktur, infrastruktur dan pelaksanaan. Simak Penjelasan berikut secara seksama, jangan sampai ketinggalan. Pengertian Sistem PolitikSistem politik ialah sebuah susunan aktivitas ataupun prosedur di dalam sebentuk masyarakat politik dalam otoritas dan memastikan siapa, memperoleh apa, kapan dan bagaimana. Di antara berbagai jenis prosedur bisa ditampak fenomena politik menjadi suatu gabungan prosedur tersendiri, yang berlainan dengan prosedur lainnya. Berikut ini terdapat 7 pendapat dari para ahli mengenai pengertian sistem politik, yakni sebagai berikut: Menurut pendapat dari Drs. Abdul Kadir, Sistem politik ialah suatu sistem yang sah, sistem yang menjaga disiplin ataupun sistem yang mengubah dalam suatu masyarakat. Menurut pendapat dari Dr. Wiku Adisasmito, Sistem politik ialah suatu perkiraan visioner dari kekuasaan yang bertikai antara negara dan pemerintah. Menurut pendapat dari Sukarna, Sistem politik ialah suatu prosedur untuk mengoperasikan bagaimana mendapatkan suatu otoritas di dalam negara, mengoperasikan interkasi pemerintah dan rakyat ataupun sebaliknya, mengoperasikan interkasi negara dengan rakyatnya. Menurut pendapat dari Rober A. Dahl, Sistem politik ialah sistem yang konsisten dari interaksi antara masyarakat yang mengaitkansampai dengan fase spesifik, pengawasan, otoritas, yuridiksi maupun dominasi. Menurut pendapat dari David Easton, Sistem politik ialah hubungan yang digeneralisasikan dari semua perbuatan sosial sehingga makna-makna bagian secara berkuasa kepada masyarakat. Menurut pendapat dari M. Bahrudin Podomi, Sistem politik ialah susunan sistem yang berbentuk bersistem, terorganisasi dan variabel mengenai aspek-aspek internal ataupun eksternal. Menurut pendapat dari Rusadi Kantaprawira, Sistem politik ialah prosedur ataupun cara kerja selengkap fungsi ataupun kontribusi dalam susunan politik dengan berinteraksi satu sama lain dan membuktikan suatu prosedur yang tetap. Baca Lainnya : Santunan Anak Yatim Macam Macam Sistem PolitikBerikut ini terdapat 2 macam macam pada sistem politik, yakni sebagai berikut: Demokrasi ialah terdapat kewajiba rakyat untuk mengikuti perintah. namun, dalam peningkatannya, pengertian tersebut sudah mendapati banyak transformasi, terutama karena aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kediktatoran ialah suatu bagian pemerintahan di mana otoritas mulia untuk berkuasa akan diduduki dan dilandaskan oleh satu orang maupun organisasi golongan kecil. Fungsi Sistem PolitikBerikut ini terdapat beberapa fungsi dari sistem politk, yakni sebagai berikut:
Tujuan Sistem PolitikBerikut ini terdapat beberapa tujuan dari sistem politik, yakni sebagai berikut:
Ciri-Ciri Sistem PolitikBerikut ini adalah beberapa ciri-ciri sitem politik yaitu:
Model Sistem Politik
Sistem Politik IndonesiaIndonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Para Bapak Bangsa (the Founding Fathers) yang meletakkan dasar pembentukan negara Indonesia, setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar di ribuan pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah Republik Indonesia Serikat (RIS) selama tujuh bulan (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950), namun kembali ke bentuk pemerintahan republik. Baca Lainnya : Hutan Tropis Setelah jatuhnya Orde Baru (1996 – 1997), pemerintah merespon desakan daerah-daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis, dengan menawarkan konsep Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan. Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah :
Elemen SistemAda beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu : tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme pengendalian dan umpan balik serta lingkungan. Berikut penjelasan mengenai elemen-elemen yang membentuk sebuah sistem :
Baca Lainnya : Dinamika Sosial Suprastruktur dan Infrastruktur Politik IndonesiaBerikut ini adalah siprastruktur dan Infrastruktur Politik Indonesia yaitu: 1. Suprastruktur Politik IndonesiaSuprastruktur politik Indonesia yaitu lembaga negara yang formal, yang keberadaannya diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Suprastruktur politik Indonesia terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Suprastruktur berkaitan dengan suasana kehidupan politik negara. Suprastruktur disebut juga struktur politik pemerintahan dan negara, yang berarti sebagai lembaga negara yang formal, yang keberadaannya diatur oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dalam suprastuktur politik terdapat komponen-komponen, dimana komponen tersebut dalam hal kompekls yang berhubungan tentang lembaga-lembaga negara, tugas, fungsi, dan hubungan dengan lembaga negara lain. Ada 3 Macam Suprastruktur Politik Indonesia adalah sebagai berikut.
Berikut ini uraian tentang lembaga-lembaga negara yang termasuk suprastruktur politik di indonesia.
2. Infrastruktur Politik IndonesiaInfrastruktur politik adalah struktur politik kemasyarakatan. Infrastruktur politik sering disebut socio-political sphere yang berarti suasana kehidupan politik rakyat yang terdapat didalam masyarakat dan yang memberikan pengaruh terhadap tugas-tugas lembaga-lembaga negara pemerintahan. Infrastruktur politik indonesia adalah suasana kehidupan politik rakyat indonesia yag terdapat di dalam masyarakat indonesia memberikan pengaruh terhadap tugas-tugas lembaga negara indonesia dalam menjalankan pemerintahan indonesia. Lima komponen yang tergolong dalam infrastruktur kelompok kekuatan politik dalam masyarakat sebagai berikut.
Pelaksanaan Sistem Politik di IndonesiaPembagian sistem politik menurut Samuel Hutington, yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik nondemokrasi. Indonesia menganut sistem politik demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila di indonesia di dasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Dalam demokrasi pancasila setiap individu diberi kebebasaan dengan didasari tanggung jawab sosial dan dijiwai semangat kekeluargaan, sehingga dalam pelaksanaannya Demokrasi Pancasila tidak mengenal tirani minoritas ataupun dominasi mayoritas. Demikian Penjelasan Materi Tentang Sistem Politik: Pengertian, Pengertian Menurut Para Ahli, Macam, Fungsi, Tujuan, Ciri, Model, Sistem, Elemen, Suprastruktur, Infrastruktur dan Pelaksanaan Semoga Materinya Bermanfaat Bagi Siswa-Siswi. |