Di bawah ini yang bukan bentuk pelanggaran hak warga negara yang dilakukan oleh pemerintah adalah

Di bawah ini yang bukan bentuk pelanggaran hak warga negara yang dilakukan oleh pemerintah adalah

Di bawah ini yang bukan bentuk pelanggaran hak warga negara yang dilakukan oleh pemerintah adalah
Lihat Foto

Shutterstock

Ilustrasi bendera merah putih, merah putih, Indonesia

KOMPAS.com – Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Begitu juga sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya.

Dilansir dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2020) karya Muhammad Ridha Iswardhana, dijelaskan bahwa hak dan kewajiban merupakan dua hal penting yang tidak bisa dipisahkan.

Sebab sebagai seorang warga negara pasti membutuhkan dan perlu melaksanakan kedua hal tersebut. Setiap warga negara akan memperoleh haknya apabila telah menjalankan kewajiban dengan baik.

Tugas utama warga negara yaitu menyeimbangkan pelaksanaan hak dan kewajiban agar memperoleh kehidupan dan kesejahteraan yang baik.

Baca juga: Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terkadang mengalami beberapa masalah. Masalah yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap hak warga negara.

Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak bisa memperoleh haknya sesuai dengan ketetapan undang-undang.

Pelanggaran hak warga terjadi akibat pengingkaran terhadap kewajiban. Baik pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri.

Bentuk pelanggaran hak warga negara

Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan (2020) karya Damri dan Fauzi Eka Putra, dijelaskan bahwa ada beberapa bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara, yaitu:

  • Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berlandaskan hukum.
  • Penggunaan budaya kekerasan untuk menindak warga negara yang dianggap melakukan tindakan ekstrem yang dinilai oleh pemerintah dapat mengganggu stabilitas keamanan dan membahayakan kelangsungan hidup warga negara.
  • Pembungkaman kebebasan pers dengan cara mencabut SIUP, khususnya terhadap pers yang dianggap mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan.
  • Pembatasan terhadap hak warga untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat.
  • Hukuman mati, bentuk hukuman ini dianggap kontroversial sebab setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan puncak dari hak asasi manusia.
  • Penggusuran rumah, kebijakan pemerintah melakukan penggusuran dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara.

Baca juga: Arti Kewajiban dan Jenis-jenisnya

Bentuk pengingkaran kewajiban warga negara

Pelanggaran hak warga negara salah satunya disebabkan oleh pengingkaran kewajiban warga negara. Bentuk tindakan yang mencerminkan pengingkaran kewajiban warga negara, antara lain:

  • Membuang sampah sembarangan
  • Tidak membayar pajak
  • Merusak fasilitas negara, contohnya mencorat-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon, dan lain-lain.
  • Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
  • Tidak menaati undang-undang dan peraturan yang berlaku.
  • Tidak menaati hukum lalu lintas, contohnya tidak memakai helm saat berkendara, tetap berkendara padahal tidak memiliki SIM, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya.
  • Tidak menghormati lambang, bendera, dan lagu kebangsaan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berikutnya

tirto.id - Tanpa disadari hak warga negara seringkali dilanggar, mulai dari pihak lembaga negara, lembaga hukum, sampai perusahaan-perusahaan swasta. Dengan kata lain, hak yang seharusnya terpenuhi malah tidak dijadikan fokus utama karena lebih mementingkan tujuan dan keuntungannya sendiri.

Yusnawan dan Mohamad Sodeli dalam buku ajar PPKn (2018:3) menuliskan, hak warga negara adalah segala hak yang melekat dalam diri individu sebagai bagian dari sebuah negara. Jika hak seorang manusia di sebuah negara tidak dipenuhi, dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran hak warga negara.

Secara umum, faktor terjadinya pelanggaran hak warga negara disebabkan oleh sejumlah enam poin. Berikut ini poin-poin tersebut:

  • Sikap egois yang mementingkan kepentingan diri sendiri;
  • Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara;
  • Tidak toleran terhadap orang lain;
  • Penyalahgunaan kekuasaan;
  • Tidak tegasnya aparat hukum;
  • Penyalahgunaan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Contoh Bentuk Pelanggaran Hak Warga Negara (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Perihal pelanggaran ini, Lilyk Marliyati dalam E-Modul PPKn (salindia 17) menjabarkan beberapa contoh kasusnya. Setidaknya, contoh kasus pelanggaran yang meliputi bidang penegakan hukum, masih miskin dan penganggurannya orang-orang, pelanggaran HAM (hak asasi manusia), perusakan tempat ibadah, pendidikan, serta hak cipta.

1. Contoh pelanggaran di bidang hukum

Dalam kasus ini, pelanggaran terjadi ketika ada penangkapan yang salah hingga perbedaan perlakuan terhadap tersangka. Biasanya, semua ini dilakukan oleh para oknum yang mendapatkan kekayaan, jabatan, dan sebagainya--dari tersangka yang memiliki status atau uang berlimpah.

2. Contoh pelanggaran di bidang ekonomi

Sesuai pasal 27 Ayat 2 UUD RI Tahun 1945, semua warga negara berhak mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak. Dari sini, terjadi contoh pelanggaran ketika masih banyaknya pengangguran dan kemiskinan di sekitar kita.

3. Contoh pelanggaran di bidang HAM

Hak asasi manusia (HAM) ditekankan pada Pasal 28 A-28 J UUD RI Tahun 1945. Pelanggaran di bidang ini terjadi ketika pemerkosaan, pembunuhan, penculikan, kekerasan, dan segala macam hal yang tak sejalan dengan HAM termasuk kategori pelanggaran hak warga negara juga.

4. Contoh pelanggaran hak pendidikan

Hak warga negara di bidang pendidikan pun tidak luput dari kasus pelanggaran, yakni terlihat dari kasus angka putus sekolah yang tinggi di Indonesia. Terlukis dalam Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Jika kasus angka putus sekolah, entah terjadi karena apa, berarti hak pendidikan sudah dilanggar.

5. Contoh pelanggaran hak cipta

Kasus ini mungkin tidak disadari terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan disaksikan secara langsung. Kita dapat melihatnya dari kasus pembajakan DVD/VCD, lalu plagiarisme tugas sekolah, kuliah, karya, dan lain-lain.

Baca juga:

  • LSM Gugat Masalah Polusi Udara di Jakarta, Anies: Hak Warga Negara
  • Polisi Melarang Demo di DPR, Buruh: Itu Melanggar Hak Warga Negara
  • Apa Saja 30 Macam Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut PBB?

Baca juga artikel terkait PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA atau tulisan menarik lainnya Yuda Prinada
(tirto.id - prd/ale)


Penulis: Yuda Prinada
Editor: Alexander Haryanto
Kontributor: Yuda Prinada

Subscribe for updates Unsubscribe from updates

Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu Perjanjian masyarakat teori kedaulatan tersebut merupakan … pendapat dari ..​

Aktivitas Kelompok Diskusikan kasus di bawah ini dengan kelompok Anda! Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia termasuk dalam kategori daerah t … ertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Pandangan di merupakan daerah yang rawan keamanan telah menjadikan paradigma pembangunan perbatasan masa lalu bahwa daerah perbatasan merupakan wilayah yang perlu diawasi secara ketat karena wilayah perbatasan di beberapa daerah menjadi tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan. lebih mengutamakan pada pendekatan keamanan daripada kesejahteraan. Hal ini menyebabkan Indonesia?​

Toleransi dapat juga diartikan sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi. Diskriminasi adalah a.menyamakan perlakuan b.membedakan sikap c. … membutuhkan orang lain d.menghargai kepercayaan

Bantuin dong, dikumpul nanti ​

Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia, merupakan isi dari naskah sumpah pemuda pada kalimat ke

1) Pelaksanaan demokrasi menuntut kecerdasan rohaniah dan rasional 2) Pelaksanaan demokrasi diarahkan kepada pembagian kekuasaan negara sebagai wujud … kedaulatan rakyat 3) Pelaksanaan demokrasi tidak menjamin kemerdekaan peradilan 4) Konstitusi berfungsi memberikan kebebasan 5) Kebebasan berpendapat dibatasi Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila, ditunjukkan oleh nomor?​

ᴛᴏʟᴏɴɢ ᴋᴇʀᴊᴀᴋᴀɴ sᴏᴀʟ ᴅɪ ᴀᴛᴀs !ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴄᴏᴘᴀs !​

Didalam Ketentuan dari UUD 1945 lembaga negara yang dapat memberhentikan presiden dan juga wakil presiden ialah….. *

anak mempunyai hak diberikan kasih sayang oleh.....a tetangga b orang c pembantunya d guru​

Disebut apakah hasil yang terbentuk