Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. UUD Tahun 1945 beserta perubahannya.

________. Undang-Undang tentang Bank Indonesia. UU No. 23 Tahun 1999.

________. Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. UU No. 24 Tahun 2003.

________. Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU No. 3 Tahun 2004.

________. Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. UU No. 5 Tahun 2004.

________. Undang-Undang tentang Komisi Yudisial. UU No. 22 Tahun 2004.

________. Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan. UU No. 15 Tahun 2006.

________. Undang-Undang tentang Dewan Pertimbangan Presiden. UU No. 19 Tahun 2006.

________. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 48 Tahun 2009.

________. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU No. 12 Tahun 2011.

________. Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. UU No. 17 Tahun 2014.

B. Buku-Buku

Asshiddiqie, Jimly. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Jakarta : Konstitusi Press, 2005.

_______________. Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia. Jakarta : PSHTN FH-UI, 2004.

Badjeber, Zain. Komentar UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta : Forum Indonesia Maju, 2004.

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Jakarta : KRHN, 2005.

Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988.

M. Hadjon, Philipus. Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945 Suatu Analisa Hukum dan Kenegaraan. Surabaya : PT Bina Ilmu, 1992.

Pador, Zenwen. “Konteks dan Relevansi Pembentukan Mahkamah Konstitusi”, Dalam Hukum Dan Kuasa Konstitusi, Catatan-Catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2004.

Siahaan, Maruar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Konstitusi Press, 2005.

Usfunan, Johanes. Perbuatan Pemerintah Yang Dapat Digugat. Jakarta : Djambatan, 2002.

C. Makalah, Jurnal dan Lain-Lain.

Asshiddiqie, Jimly. “Mahkamah Konstitusi RI”. Makalah disampaikan dalam Seminar tentang Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 yang diselenggarakan oleh BPHN Depkeh dan HAM RI bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 9-10 Juni 2004.

______________. “Mahkamah Konstitusi, Fenomena Hukum Tata Negara Abad XX”. Makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas yang diselenggarakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional pada 28 Juni 2002 di Hotel Sofyan Jakarta .

______________. “Pengantar Kompilasi Peraturan Mahkamah Konstitusi di 78 Negara”. Makalah,

______________. “Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945 dan tantangan Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia”. Makalah disampaikan dalam Seminar tentang Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945 dan Lokakarya Pembaruan Kurukulum Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar HTN dan HAN di Jakarta, pada tanggal 7 September 2004.

______________.“Pengantar Kompilasi Peraturan Mahkamah Konstitusi di 78 Negara. Makalah.

Asshiddiqie, Jimly. “Hubungan antar Lembaga Negara dalam Perspektif Amandemen UUD Tahun 1945”. Makalah disampaikan dalam Seminar Arah Pembagunan Hukum Menurut UUD Tahun 1945 Hasil Amandemen yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tanggal 29-31 Mei 2006 di Hotel Mercure Accor Ancol Jakarta, hal. 2-3.

Sekretariat Jenderal DPR. Prolegnas Tahun 2005-2009. Jakarta : Sekjen DPR, 2005.

Soemantri, Sri. “Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945”. Makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas tentang “Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945” yang diadakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional di Jakarta pada tanggal 9 September 2004.

Wuisang, Ari. “Kedudukan Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Jurnal Hukum Academia Fakultas Hukum Universitas Pakuan, vol. 1 No. 2 Tahun 2005.

___________. “Mahkamah Konstitusi : Latar Belakang Pembentukan dan Peranannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Jurnal Jurista Insentif Kopertis Wilayah IV Jabar, Vol. I No. 1 Juli 2006.

Sebelumnya untuk mengetahui asas dalam BI, diatur di dalam pasal 58A UU No. 3 tahun 2004, yang berbunyi “Untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia dibentuk Badan Supervisi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia.” Bank Indonesia secara reguler menyampaikan pertanggung-jawaban pelaksanaan kebijakan moneter kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bentuk akuntabilitas Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Pertanggung-jawaban kebijakan moneter dilakukan dengan penyampaian secara tertulis maupun penjelasan langsung atas pelaksanaan Kebijakan Moneter secara triwulanan dan aspek-aspek tertentu kebijakan moneter yang dipandang perlu. Selain itu Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanan Kebijakan tersebut disampaikan pula kepada Pemerintah dan masyarakat luas untuk transparansi dan koordinasi. Dalam hal sasaran inflasi untuk suatu tahun tidak tercapai, maka Bank Indonesia menyampaikan penjelasan kepada Pemerintah sebagai bahan penjelasan Pemerintah bersama Bank Indonesia secara terbuka kepada DPR dan masyarakat.

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Jadi, jawaban yang tepat adalah C. 

Aamodt music menjual cd ke pengecer dan mencatat penjualan sebesar $700.000. selama tahun 2010, pengecer mengembalikan cd kepada aamodt dan diberikan … kredit sebesar $78.000. pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa tingkat retur normal adalah 15%. buatlah jurnal bagi aamodt untuk mencatat (a) pengembalian $78,000 dan (b) estimast retur pada tanggal 31 desember 2010.

Dalam uang terdapat unsur pengaman diantaranya benang pengaman, optically variable ink (ovi), cetak pelangi (rainbow printing) dan tanda air (watermar … k). jelaskan istilah tersebut!​

Diketahui fungsi penawaran qs= 2½ p 10 pada saat harga rp4,00 barang yang diminta 2 unit dan ketika harga menjadi rp2,00 barang yang diminta menjadi 9 … unit, maka titik keseimbangan yang terjadi adalah … .

Diketahui fungsi penawaran qs= 2½ p + 10 pada saat harga rp4,00 barang yang diminta 2 unit dan ketika harga menjadi rp2,00 barang yang diminta menjadi … 9 unit, maka titik keseimbangan yang terjadi adalah

Bu rinda mengambil sebagian uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar rp.1.500.000,00. pencatatan jurnal umum yang tepat berdasarkan transaksi t … ersebut adalah

Diketahui jumlah barang yang diproduksi sebanyak 50 unit dengan harga jual rp80.000,- dari data tersebut penerimaan rata-rata adalah....

Pelat yang disambung romi memiliki tebal 5 mm dan 5 mm, dan diameter paku keling 5 mm berapa panjang paku keling kepala tirus yang diperlukan

Sebuah perusahaan yang berbasis teknologi, jenis usahanya adalah jasa. memiliki cabang didalam negeri dan di luar negeri. pada masing-masing cabang di … gunakan standar akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku baik nasional maupun internasional. yang menjadi perhatian khusus adalah harga jasa dimasing-masing cabang memiliki variasi yang berbeda-beda dan untuk cabang luar negri memiliki mata uang yang berbeda. hal lain yang harus diperhatikan adalah strategi penjualan masing-masing cabang yang mengakibatkan ongkos jasa menjadi berbeda-beda. pertanyaan diskusi: sebagai seorang akuntan yang akan merancang sistem, bagaimana anda akan menilai dan menyiapkan sistem informasi akuntansi untuk perusahaan tersebut yang dapat dikendalikan dari kantor pusat untuk cabang-cabang baik didalam negeri maupun diluar negeri

5. pt. aji mumpung pakaas membuat kebijakan untuk menjual produknya secara tunai maupun kredit. penjualan tunai selama setahun mampu menghasilkan 3 mi … lyar idr . dengan system kredit n/60 pembayaran paling lambat selama 60 hari. dengan penjualan kredit diperkirakan penjualan meningkat menjadi rp 6 milyar idr dengan profit margin sebesar 20 % dan biaya dana 21 % / tahun. yang ditanyakan apakah kebijakan tersebut layak?

Bagaimana cara menerapkan bisnis syariah dalam kehidupan sehari-hari dan apa keuntungan penerapan bisnis syariah dibandingkan bisnis konvensional?