Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada enam tokoh pejuang, salah satunya Kasman Singodimedjo. Kasman merupakan salah satu tokoh yang merumuskan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dikutip dari berbagai sumber, Rabu (8/11/2018), Kasman lahir di Purworejo pada 25 Februari 1904 dan wafat pada 25 Oktober 1982. Semasa muda Kasman aktif menjadi anggota organisasi Jong Islamieten Bond, salah satu peserta Kongres Pemuda tahun 1928. Kasman juga merupakan Komandan PETA (Pembela Tanah Air) Jakarta. Ketika menjadi Komandan PETA Jakarta, Kasman bertugas mengamankan pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan RI. Dia juga dikenal sebagai seorang tokoh Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia).Dia memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum dari Recht Hoge School Jakarta. Kemampuannya di bidang hukum ini di kemudian hari membawanya menjadi Jaksa Agung setelah Indonesia merdeka.Kasman Singodimedjo masuk dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dalam buku Negara Paripurna yang ditulis oleh Yudi Latif, adalah Sukarno yang memasukkan nama Kasman dalam kepanitian itu.PPKI didirikan pada 12 Agustus 1945 setelah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) melaksanakan tugasnya menetapkan dasar Indonesia merdeka. Pancasila yang dikemukakan Sukarno pada 1 Juni 1945 kemudian disusun sehingga menjadi Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945.PPKI bersidang pertama kali pada 18 Agustus 1945, setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Sukarno dan Hatta. Masuknya Kasman ke PPKI menambah proporsi golongan Islam dalam kepanitiaan tersebut.PPKI, menurut Yudi Latif dalam bukunya, waktu itu sudah mengesahkan Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD 1945. Sehingga masih ada 7 kata pada sila satu Pancasila yakni '... dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya'. Ketujuh kata itu mengikuti kata 'Ketuhanan'.Adalah Mohammad Hatta yang pada waktu itu mendekati tokoh-tokoh Islam agar mengganti ketujuh kata tersebut menjadi 'Yang Maha Esa' demi persatuan bangsa. Penghapusan ketujuh kata itu juga merupakan permintaan perwakilan Indonesia bagian timur.Pada catatan kaki di buku tulisan Yudi Latif, Kasman berupaya meyakinkan golongan Islam, termasuk Ki Bagoes Hadikoesoemo, bahwa persatuan lebih penting. Sehingga akhirnya tercapailah mufakat untuk menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta dan menggantinya jadi berbunyi 'Ketuhanan Yang Maha Esa'.
Dikutip dari situs Kejaksaan Agung, Kasman diangkat menjadi Jaksa Agung pada 6 November 1945. Dia langsung mengeluarkan maklumat agar penegakan hukum dilakukan secara cepat. (bag/fjp)
CNN Indonesia
Senin, 25 Oct 2021 10:38 WIB
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Sejarah Kementerian Agama tak terlepas dari polemik tujuh kata dalam Piagam Jakarta hingga akhirnya dihapuskan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Foto: Kemenag
Jakarta, CNN Indonesia --Sejarah Kementerian Agama (Kemenag) tak terlepas dari polemik tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang menjadi perdebatan panjang hingga akhirnya dihapuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945.
Tujuh kata yang dimaksud adalah bagian dari cikal bakal sila pertama dasar negara Indonesia. Dalam Piagam Jakarta disebutkan, 'Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.'
Anggota nonmuslim PPKI, Johannes Latuharhary, Sam Ratulangi dan I.G. Ketoet Poedja mengusulkan agar tujuh kata itu dihapus. Sebab, tujuh kata itu dianggap kurang mengakomodir pemeluk agama dan kepercayaan di luar Islam. Namun, beberapa golongan muslim seperti Ki Bagoes Hadikoesoemo ingin tujuh kata itu tetap ada.
Perdebatan tujuh kata itu berlangsung sengit. Mohammad Hatta pun lantas mendekati tokoh-tokoh Islam agar tujuh kata itu diganti dengan 'Yang Maha Esa'. Penggantian kata itu dimaksudkan demi persatuan bangsa.
Dikutip dari berbagai sumber, penghapusan ketujuh kata itu juga merupakan permintaan perwakilan Indonesia bagian timur.
Penghapusan tujuh kata juga tak bisa dilepaskan dari sosok Kasman Singodimedjo, anggota PPKI yang berhasil meyakinkan golongan Islam. Menurutnya, persatuan lebih penting.
Akhirnya mereka bermufakat untuk menghapus tujuh kata itu dan diganti dengan tiga kata usulan Hatta. Sila pertama pun menjadi 'Ketuhanan Yang Maha Esa'.
Cikal Bakal Kementerian Agama
Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu pada akhirnya berkaitan dengan pembentukan Kementerian Agama (Kemenag). Lembaga itu didirikan sebagai kompensasi dari sikap toleransi para wakil pemimpin Islam.
"Pembentukan Kementerian Agama pada waktu itu dipandang sebagai kompensasi atas sikap toleransi wakil-wakil pemimpin Islam, mencoret tujuh kata dalam Piagam Jakarta," dikutip dari situs resmi Kemenag, Senin (25/10).
Kemenag juga mengungkapkan, tujuan dibentuknya lembaga tersebut yaitu untuk memenuhi tuntutan sebagian besar rakyat beragama di tanah air. Sebab, pada masa penjajahan, kebutuhan dan pelayanan yang berkaitan dengan keagamaan tidak diberikan sebagaimana mestinya.
"Juga agar soal-soal yang bertalian dengan urusan keagamaan diurus serta diselenggarakan oleh suatu instansi atau kementerian khusus, sehingga pertanggungan jawab, beleid, dan taktis berada di tangan seorang menteri," tulisnya.
Lebih lanjut, mantan Sekretaris Jenderal Kemag, R. Moh. Kafrawi mengungkapkan pembentukan lembaga tersebut lahir dari suatu kompromi antara teori sekuler dan Kristen tentang pemisahan gereja dengan negara, dan teori muslim tentang penyatuan antara keduanya.
Namun, belakangan, Menag saat ini, Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, Kemenag merupakan hadiah untuk Nahdlatul Ulama (NU), bukan umat Islam secara umum. Sehingga, menurutnya, wajar bila NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenag sampai saat ini.
Hal itu, kata Yaqut, didasarkan pada peran tokoh NU, Wahab Chasbullah yang mengusulkan penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta dan menjadi juri damai dalam perdebatan sengit itu. Yaqut menyebut pencoretan itu lah yang menyebabkan adanya Kemenag.
"Saya bantah. Kemenag itu hadiah untuk NU, bukan umat Islam secara umum. Tapi spesifik untuk NU. Saya rasa wajar kalau sekarang NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenag karena hadiahnya untuk NU," ujar Yaqut.
Pernyataan Yaqut lantas membuat banyak pihak geram. Ulama Anwar Abbas mengusulkan bahkan mengusulkan Kemenag dibubarkan karena membuat gaduh.
Sementara Pengurus Besa NU tegas membantah pernyataan Yaqut. "Kemenag hadiah negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau hanya untuk umat Islam," kata Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini.
(yla/gil)
Saksikan Video di Bawah Ini:
Dhafi Quiz
Find Answers To Your Multiple Choice Questions (MCQ) Easily at cp.dhafi.link. with Accurate Answer. >>
Ini adalah Daftar Pilihan Jawaban yang Tersedia :
- Untuk menjaga persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia
- Kalimatnya terlalu panjang
- Karena dinilai pada bagian kalimat tersebut sangat diskriminatif
- Tidak sesuai dengan tujuan PPKI
Jawaban terbaik adalah A. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia.
Dilansir dari guru Pembuat kuis di seluruh dunia. Jawaban yang benar untuk Pertanyaan ❝Alasan utama PPKI melakukan penghapusan bagian kalimat dari rumusan dasar negara yang pertama dalam piagam Jakarta adalah... ❞ Adalah A. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia.
Saya Menyarankan Anda untuk membaca pertanyaan dan jawaban berikutnya, Yaitu Para tokoh pendiri negara telah memberikan contoh bahwa kepentingan negara harus diutamakan diatas kepentingan... dengan jawaban yang sangat akurat.
Apa itu cp.dhafi.link??
Kuis Dhafi Merupakan situs pendidikan pembelajaran online untuk memberikan bantuan dan wawasan kepada siswa yang sedang dalam tahap pembelajaran. mereka akan dapat dengan mudah menemukan jawaban atas pertanyaan di sekolah. Kami berusaha untuk menerbitkan kuis Ensiklopedia yang bermanfaat bagi siswa. Semua fasilitas di sini 100% Gratis untuk kamu. Semoga Situs Kami Bisa Bermanfaat Bagi kamu. Terima kasih telah berkunjung.