5 persen teratas membayar berapa persen pajak? 2022

Jakarta, Beritasatu.com- Pemerintah resmi menaikkkan batas penghasilan kena pajak (PKP) menjadi Rp 60 juta dari sebelumnya Rp 50 juta dengan tarif pajak penghasilan (PPh) sebesar 5%. Kesepakatan ini tertuang dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan menjadi Undang-Undang pada Sidang Paripurna DPR, Kamis (7/10/2021).

“Pemerintah menyepakati usulan fraksi DPR untuk menaikkan lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) yang dikenai tarif PPh terendah 5% dari penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50 juta menjadi Rp 60 juta,” ujar Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam Sidang Paripurna, Kamis (7/10/2021).

Sementara untuk penghasilan tidak kena pajak Kena Pajak (PTKP) tetap dan tidak berubah yaitu sebesar Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun untuk orang pribadi lajang, tambahan sebesar Rp 4,5 juta diberikan untuk WP yang kawin dan masih ditambah Rp 4,5 juta untuk setiap tanggungan, maksimal tiga orang. “Ini artinya masyarakat dengan penghasilan sampai Rp 4,5 juta per bulan tetap terlindungi dan tidak membayar pajak penghasilan sama sekali. Sementara, dengan kenaikan batas lapisan (layer) tarif terendah ini, justru masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah mendapatkan benefit untuk membayar pajak lebih rendah dari sebelumnya,” tuturnya.

Ia mencontohkan, WP orang pribadi dengan penghasilan Rp 9 juta per bulan yang sebelumnya harus membayar sebesar Rp 3,4 juta setahun, kini cukup hanya membayar PPh sebesar Rp 2,7 juta setahun.

Di sisi lain, pemerintah menambah lapisan (bracket) teratas dengan tarif 35 persen dari yang semula empat layer. Tarif pajak ini dikenakan untuk orang pribadi dengan penghasilan mencapai di atas Rp 5 miliar. "Ini dimaksudkan untuk lebih mencerminkan keadilan bagi orang pribadi yang lebih mampu, harus membayar pajak lebih besar. Hal ini tercermin dalam pengaturan kembali natura fringe benefit dimana kalangan tertentu ditetapkan sebagai pajak penghasilan bagi penerimanya," pungkas Yasonna.

Menurut Yassona, dalam RUU HPP juga menegaskan keberpihakan terhadap pelaku usaha UMKM baik orang pribadi maupun badan, yaitu bagi WP Orang Pribadi UMKM diberikan insentif berupa batasan penghasilan tidak kena pajak atas bagian dari peredaran bruto Rp 500 juta setahun.

“Artinya para pengusaha kecil tersebut tidak membayar pajak sebagai pemihakan nyata, dan bagi WP Badan UMKM tetap diberikan fasilitas penurunan tarif PPh Badan dalam Pasal 31E,” ujarnya.

Berikut ini lapisan tarif terbaru pajak penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP).

- Penghasilan sampai dengan Rp 60 juta kena tarif 5%.

- Penghasilan di atas Rp 60 juta - Rp 250 juta kena tarif 15%.

- Penghasilan di atas Rp 250 juta - Rp 500 juta kena tarif 25%.

- Penghasilan di atas Rp 500 juta - Rp 5 miliar kena tarif 30%.

- Penghasilan di atas Rp 5 miliar kena tarif 35%.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily

Tarif pajak NPWP alias tarif pajak penghasilan PPh 21. Kira-kira tarif pajak penghasilan atau PPh 21 berapa persen ya?

Sebelum mengetahui, kita bahas dulu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP. Rata-rata pemilik NPWP adalah penyetor PPh Pasal 21. 

Sekadar diketahui, Wajib Pajak adalah pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai gak tetap dengan penghasilan bulanan di atas Rp4,5 juta, dan bukan pegawai yang mendapat imbalan berkesinambungan.

Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jadi, kalau mangkir, siap-siap deh kena sanksi berupa denda yang gak sedikit.

Nah, tarif pajak penghasilan yang harus dipotong setiap bulan ternyata gak berlaku bagi mereka yang tergolong sebagai pegawai dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

PPh 21 berapa persen disesuaikan dengan tarif pajak penghasilan PPh 21 pemilik NPWP

Tarif pajak penghasilan untuk pemilik NPWP terdiri dari wajib pajak orang pribadi sebagai subjek dalam negeri, wajib pajak orang pribadi sebagai subjek luar negeri, dan wajib pajak badan usaha.

Wajib pajak orang pribadi sebagai subjek dalam negeri merupakan orang yang sudah tinggal di Indonesia 183 hari lebih dalam kurun waktu 12 bulan.

Bisa juga orang yang sudah menetap selama satu tahun dan berniat untuk tinggal dan kerja di Indonesia.

Sementara itu, wajib pajak orang pribadi sebagai subjek luar negeri orang yang gak tinggal di Indonesia selama 183 hari dalam 12 bulan, tapi punya usaha di Indonesia.

Nah, pajak penghasilan berapa persen atau PPh 21 berapa persen sama dengan tarif pajak penghasilan PPh Pasal 21.

Berikut ini besaran tarif pajak penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 yang berlaku bagi pemilik NPWP

• Tarif 5 persen buat penghasilan kena pajak hingga Rp50 juta.
• Tarif 15 persen buat penghasilan kena pajak > Rp50 juta – Rp250 juta.
• Tarif 25 persen buat penghasilan kena pajak > Rp250 juta – Rp500 juta.
• Tarif 30 persen buat penghasilan kena pajak > Rp500 juta.

Setiap orang yang mempunyai NPWP harus melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk melapor kepada negara bahwa dirinya sudah membayar pajak sepanjang tahun.

Biasanya waktu maksimal pelaporan adalah 31 Maret. Segera datangi kantor pajak terdekat ya!

Nah, untuk perhitungannya tergantung nominal gaji kamu. Kalau kamu punya penghasilan Rp60 juta per tahun, PPh 21 yang harus dibayar adalah 5 persen.

Persentase ini terus meningkat kalau gaji kamu lebih besar lagi, yaitu 15 persen, 20 persen, sampai 30 persen.

Kurang lebih, berikut perhitungan PPh 21 untuk pegawai dengan gaji Rp60 juta setahun.

(Rp60 juta – Rp54 juta (PTKP pribadi)) x 5 % = Rp300 ribu 

Sementara wajib pajak badan dalam negeri atau yang memiliki penghasilan tetap dari usaha akan dikenakan tarif pajak sebesar 28 persen dari jumlah dana yang dilaporkan ke kantor pajak.

Tarif pajak penghasilan tidak memiliki NPWP

Seperti yang tertera pada Undang-Undang No 36 tahun 2008 Pasal 21 (ayat) 5a menjelaskan,

“Wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, tapi memperoleh penghasilan, akan dikenakan pemotongan PPh 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dibanding wajib pajak yang memiliki NPWP.”

Oleh sebab itu, buat kamu yang akan atau sudah bekerja tapi belum punya NPWP, segera bikin ya. Sayang bukan kalau potongan pajaknya lebih besar 20 persen.

Buat pemilik NPWP dengan PTKP, PPh 21 berapa persen?

PTKP adalah penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan PPh 21. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), berikut ini daftar PTKP yang berlaku sejak tahun 2016 hingga 2020 saat ini.

• Rp54.000.000 buat WP lajang.
• Rp4.500.000 tambahan buat WP menikah.
• Rp54.000.000 buat istri yang penghasilannya digabung dengan suami. 
• Rp4.500.000 tambahan buat setiap tanggungan sedarah dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya (maksimal tiga orang). 

Masih bingung? Yuk, perhatikan simulasi perhitungannya berikut.

Gaji < Rp 54 juta per tahun termasuk PTKP

Misalnya, Erik adalah pekerja kantoran dengan gaji Rp50 juta per tahun. Nah, penghasilan tersebut berada di batas bawah PTKP yang artinya, Erik gak wajib membayar pajak.

Gaji > Rp54 juta per tahun dan menikah termasuk Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Lain halnya dengan Gary yang berpenghasilan Rp100 juta setahun dan sudah menikah. Alhasil, ia mendapatkan PTKP sebesar Rp54 juta (pribadi) ditambah Rp4,5 juta (karena sudah menikah).

Jadi, berikut pengasilan Gary yang dikenakan pajak atau PKP:

Rp 100 juta – Rp 54 juta – Rp 4,5 juta = Rp 41,5 juta

Sementara itu, Herman adalah rekan Gary dengan penghasilan sama, yaitu Rp100 juta per tahun. Ia juga sudah menikah, tapi memiliki tanggungan empat orang anak; Ana, Ani, Ina, dan Lala.Gaji > Rp54 juta per tahun, menikah, dan punya anak termasuk PKP

Jadi, dia mendapatkan PTKP Rp54 juta (pribadi), Rp4,5 juta (menikah), dan Rp4,5 juta (Ana), Rp4,5 juta (Ani), Rp4,5 juta (Ina). Sebagai informasi, anak ke-4 (Lala) gak mendapatkan PTKP karena berdasarkan peraturan, batas maksimalnya 3 orang tanggungan.

Berikut penghasilan Herman yang dikenakan pajak alias PKP:

Rp 100 juta – Rp 54 juta – (4 x Rp 4,5 juta) = Rp 28 juta

Untuk besaran tarif PTKP itu sendiri juga tergantung dari kondisi perekonomian negara. Jadi, bisa naik, bisa juga tidak. Nah, dari tarif PTKP di atas, kamu jadi dapat mengetahui apakah penghasilanmu kena PPh atau tidak.

Syarat membuat NPWP Pribadi

Bagi kamu yang merasa masuk dalam kategori ‘wajib pajak’ seperti penjelasan di atas, maka wajib memiliki NPWP sendiri. 

Kalau tidak mengajukan NPWP, padahal kamu masuk dalam kelompok wajib pajak, siap-siap saja ada sanksi yang mengintaimu. 

Makanya, lebih amannya ajukan NPWP deh. Tenang saja, ada batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang membatasi besaran gaji yang dikenakan pajak penghasilan. Lantas apa saja syarat mengajukan NPWP pribadi?

1. Wajib Pajak (WP) Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, membutuhan dokumen:

• Fotokopi KTP (Warga Negara Indonesia/WNI)
• Fotokopi paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) (Warga Negara Asing/WNA).

2. Wajib Pajak (WP) Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

• Fotokopi KTP (WNI).
• Fotokopi paspor, KITAS atau KITAP (WNA).
• Fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan instansi berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) minimal setingkat Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik/bukti pembayaran listrik.
• Surat pernyataan di atas materai bahwa WP benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

3. Wajib Pajak (WP) Pribadi wanita kawin yang ingin hak dan kewajiban perpajakannya terpisah

• Fotokopi KTP (WNI)
• Fotokopi Paspor dan KITAS/KITAP (WNA)
• Fotokopi Kartu NPWP suami
• Fotokopi Kartu Keluarga
• Fotokopi dokumen perpajakan luar negeri jika suami WNA
• Fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau surat pernyataan menghendaki hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.

Sedangkan pengajuan NPWP bisa dilakukan dalam dua cara, yaitu online dan offline. Yuk kita bahas satu persatu.

Bayar pajak kendaraan harus, tapi keluar banyak uang buat perbaikan mobil bukanlah keharusan. Minimalkan biaya perbaikan mobil dengan memiliki asuransi mobil terbaik.

Cara membuat NPWP pribadi secara online

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) telah menerbitkan layanan pengajuan NPWP secara online atau e-Registration (E-REG DJP). Langkah pengajuan NPWP pribadi secara online sebagai berikut:

Kunjungi situs Dirjen Pajak di alamat www.pajak.go.id atau klik ereg.pajak.go.id/login untuk langsung mengakses halaman pendaftaran NPWP online di situs Dirjen Pajak.  

• Di laman Dirjen Pajak tersebut, pilih menu sistem e-Registration. Kamu bisa mendaftar dahulu untuk mendapatkan akun dengan mengklik ‘daftar’. 
• Isilah data pendaftaran pengguna dengan benar seperti nama, alamat email, password, dan lainnya.
• Lakukan Aktivasi Akun. Caranya, buka kotak masuk atau inbox emailmu, kemudian cari email yang berasal dari kantor pajak. Buka email itu dan ikuti petunjuk yang ada di dalam email tersebut untuk melakukan aktivasi.
• Isi Formulir Pendaftaran
• Setelah proses aktivasi berhasil dilakukan, selanjutnya kamu harus login ke sistem e-Registration dengan memasukkan email dan password akun yang telah dibuat. Atau cukup klik tautan yang tertera di dalam email aktivasi kedua dari Dirjen Pajak. Setelah login, kamu akan dibawa ke halaman Registrasi Data WP untuk memulai proses pembuatan NPWP. Silakan mengisi semua data dengan benar pada formulir yang tersedia. Ikuti semua tahapannya secara teliti. Bila data yang diisi benar, akan muncul surat keterangan terdaftar sementara.
• Kirim Formulir Pendaftaran. Setelah semua data pada formulir pendaftaran terisi lengkap, pilih tombol daftar untuk mengirim Formulir Registrasi Wajib Pajak secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
• Cetak (print). Selanjutnya, kamu harus mencetak dokumen seperti yang tampak pada layar komputer, yaitu Formulir Registrasi Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar Sementara.
• Pindai (scan) dokumen yang kamu rampungkan tadi dan unggah dalam bentuk softfile melalui aplikasi e-Registration tadi.
• Cek status dan tunggu kiriman kartu NPWP. Jika statusnya ditolak, kamu harus memperbaiki beberapa data yang kurang lengkap. Namun, jika statusnya disetujui, kartu NPWP-mu akan segera dikirim ke alamat rumah melalui Pos Tercatat.

Cara pembuatan NPWP pribadi secara offline

Pendaftaran NPWP secara offline atau secara langsung dapat dilakukan dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Persyaratan dokumen yang harus dibawa sama seperti pada pendaftaran online. 

Ada dua metode yang dapat Anda gunakan untuk pendaftaran offline, yaitu dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui jasa Pos atau ekspedisi.

Mau tahu lebih jauh tentang tarif pajak NPWP dan siapa saja yang tergolong sebagai PTKP? Cari tahu selengkapnya di Lifepal.

Bagaimana cara hitung PPN 11 %?

Pajak 11 persen untuk apa saja?

Berapa persen pajak PPN dan PPh?

Berapa persen bayar pajak?

Data Available for Download

State-by-State Data and ITEP Tax Inequality Index Map

Fairness Matters: A Chart Book on Who Pays State and Local Taxes

EXECUTIVE SUMMARY

Who Pays: A Distributional Analysis of the Tax Systems in All 50 States (the sixth edition of the report) is the only distributional analysis of tax systems in all 50 states and the District of Columbia. This comprehensive report assesses tax fairness by measuring effective state and local tax rates paid by all income groups.[1] No two state tax systems are the same; this report provides detailed analyses of the features of every state tax code. It includes state-by-state profiles that provide baseline data to help lawmakers and the public understand how current tax policies affect taxpayers at all income levels.

The report includes these main findings:

• The vast majority of state and local tax systems are inequitable and upside-down, taking a much greater share of income from low- and middle-income families than from wealthy families. The absence of a graduated personal income tax in many states and an overreliance on consumption taxes contribute to this longstanding problem.
• The lower one’s income, the higher one’s overall effective state and local tax rate. On average, the lowest-income 20 percent of taxpayers face a state and local tax rate more than 50 percent higher than the top 1 percent of households. The nationwide average effective state and local tax rate is 11.4 percent for the lowest-income 20 percent of individuals and families, 9.9 percent for the middle 20 percent, and 7.4 percent for the top 1 percent.
• Tax structures in 45 states exacerbate income inequality. Most state and local tax systems worsen income inequality by making incomes more unequal after collecting state and local taxes. Five states and the District of Columbia somewhat narrow the gap between lower- and middle- income taxpayers and upper-income taxpayers, making income slightly more equitable after collecting state and local taxes.
• In the 10 states with the most regressive tax structures (The Terrible 10), the lowest-income 20 percent pay up to six times as much of their income in taxes as their wealthy counterparts. Washington State is the most regressive, followed by Texas, Florida, South Dakota, Nevada, Tennessee, Pennsylvania, Illinois, Oklahoma, and Wyoming.
• Heavy reliance on sales and excise taxes are characteristics of the most regressive state tax systems. Six of the 10 most regressive states derive roughly half to two-thirds of their tax revenue from sales and excise taxes, compared to a national average of about one-third. Seven of these states do not levy a broad-based personal income tax while the remaining three have a personal income tax rate structure that is flat or virtually flat. A calculation of effective sales and excise tax rates finds that, on average, the lowest-income 20 percent pay 7.1 percent, the middle 20 percent pay 4.8 percent and the top 1 percent pay a comparatively meager 0.9 percent rate.
• A progressive graduated income tax is a characteristic of the least regressive state tax systems. States with the most equitable state and local tax systems derive, on average, more than one-third of their tax revenue from income taxes, which is above the national average of 27 percent. These states promote progressivity through the structure of their income taxes, including their rates (higher marginal rates for higher-income taxpayers), deductions, exemptions, and use of targeted refundable credits.
• States commended as “low-tax” are often high-tax for low- and middle-income families. The 10 states with the highest taxes on the poor are Arizona, Florida, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Oklahoma, Pennsylvania, Texas, and Washington. Six of these are also among the “Terrible 10” because they are not only high-tax for the poorest, they are also low-tax for their richest residents.

Back to top

INTRODUCTION

The nation’s public policies helped grow the middle class, improve public health and economic well-being, build the Interstate Highway System, and make access to K-12 education universal. Just as public policy has the power to improve well-being, the inverse is also true. Over the past four decades, wealth has increasingly concentrated among the highest-income households. The reasons are complex and vast, but legislation, regulation, and federal court rulings certainly have contributed.

State and local tax policies play a role in this persistent social problem. The vast majority of state tax systems are regressive, meaning lower-income people are taxed at higher rates than top-earning taxpayers. Further, those in the highest-income quintile pay a smaller share of all state and local taxes than their share of all income while the bottom 80 percent pay more. In other words, not only do the rich, on average, pay a lower effective state and local tax rate than lower-income people, they also collectively contribute a smaller share of state and local taxes than their share of all income. This adversely affects states’ ability to raise revenue. Research shows that when income growth concentrates among the wealthy, state revenues grow more slowly, especially in states that rely more heavily on taxes that disproportionately fall on low- and middle-income households.[2]

Lebih lanjut, keputusan kebijakan yang dipotong pajak sering kali menghilangkan pundi-pundi negara dari pendapatan yang memadai untuk program dan layanan vital yang membangun peluang dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan bagi keluarga dan masyarakat. Gerakan di antara para guru di negara -negara bagian di seluruh negeri untuk menuntut lebih banyak investasi dalam pendidikan dan tidak ada lagi pemotongan pajak, terutama di atas, misalnya, menggambarkan tantangan yang dihadapi negara ketika mereka terus memotong pajak dan gagal meningkatkan pengeluaran untuk vital vital layanan atau gagal mempertahankan pengeluaran pada tingkat inflasi.

Studi ini memberikan konteks penting bagi mereka yang tertarik pada kebijakan pajak negara bagian dan lokal dan peran yang mereka mainkan dalam mendanai program dan layanan vital serta keamanan ekonomi untuk semua keluarga dan masyarakat. Ini meneliti keadilan pajak dengan memberikan analisis menyeluruh tentang bagaimana kebijakan pajak negara bagian dan lokal mempengaruhi pembayar pajak di seluruh spektrum pendapatan. Ia menemukan bahwa hampir setiap negara bagian gagal dalam tes dasar keadilan pajak, mengambil bagian pendapatan yang jauh lebih besar dari keluarga berpenghasilan rendah dan menengah daripada dari keluarga kaya. Ini, tentu saja, memiliki implikasi yang luas, tidak hanya untuk pendapatan setelah pajak pembayar pajak tetapi juga untuk pendapatan negara mengumpulkan untuk mendanai program dan layanan dasar.

Laporan ini menunjukkan negara bagian mana yang telah melakukan pekerjaan terbaik untuk bergerak menuju struktur pajak yang lebih adil dan sistem negara mana yang paling regresif dan lebih lanjut memperburuk ketimpangan pendapatan (untuk detail tambahan lihat Lampiran B).

Tarif pajak negara bagian dan lokal yang efektif adalah 11,4 persen untuk 20 persen berpenghasilan terendah; 9,9 persen untuk 20 persen tengah; dan 7,4 persen untuk 1 persen teratas (lihat Gambar 1 dan Lampiran A). Ini berarti orang Amerika termiskin membayar satu setengah kali lebih banyak dari pendapatan mereka dalam pajak daripada 1 persen teratas. Hasil sangat bervariasi menurut negara. Untuk detail tentang dampak di masing-masing negara, kunjungi Lampiran A untuk negara-negara yang membayar? ringkasan.

GAMBAR 1

Kembali ke atas

Di sebagian besar negara bagian, sistem pajak negara bagian dan lokal memperburuk ketidaksetaraan

Empat puluh lima negara memiliki sistem pajak regresif yang memperburuk ketimpangan pendapatan. Ketika sistem pajak bergantung pada penerima berpenghasilan terendah untuk membayar proporsi terbesar dari pendapatan mereka dalam pajak negara bagian dan lokal, kesenjangan antara yang paling kaya dan kita semua terus tumbuh.

Indeks Ketimpangan Pajak ITEP mengukur efek dari sistem pajak masing-masing negara terhadap ketimpangan pendapatan dengan menilai dampak komparatif yang dimiliki sistem pajak negara bagian terhadap pendapatan pajak pasca-pajak pada tingkat pendapatan yang berbeda. Pada dasarnya, itu menjawab pertanyaan berikut: Apakah pendapatan lebih setara, atau kurang sama, setelah pajak negara daripada pajak sebelumnya?

Misalnya, pertimbangkan skenario ini: Jika pembayar pajak di 1 persen teratas ditinggalkan dengan persentase yang lebih tinggi dari pendapatan pra-pajak mereka untuk dihabiskan untuk kehidupan sehari-hari dan menabung untuk masa depan daripada pembayar pajak berpenghasilan rendah dan menengah , sistem pajak regresif dan menerima skor indeks ketimpangan pajak negatif. Ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan pendapatan yang ada sebelum pengungkapan pajak negara bagian dan lokal telah diperburuk oleh pajak -pajak tersebut. Di sisi lain, negara -negara dengan struktur pajak yang sedikit progresif memiliki indeks ketimpangan pajak yang positif. Ini berarti bahwa setelah mengambil pajak negara bagian dan lokal ke dalam pendapatan tidak kurang sama dari yang ada sebelum pajak; dan sistem pajak di negara -negara tersebut, paling tidak, tidak memperburuk ketimpangan pendapatan.

GAMBAR 2

Catatan: Lihat Lampiran B untuk indeks ketimpangan dan metodologi pajak ITEP terperinci untuk informasi lebih lanjut.

Gambar 3

Indeks Ketimpangan ITEP membantu menjawab pertanyaan: Apakah pendapatan lebih setara, atau kurang sama, setelah pajak dari sebelumnya? Ini mencapai tujuan ini dengan membandingkan pendapatan di berbagai titik di seluruh distribusi pendapatan baik sebelum dan sesudah pajak negara bagian dan lokal dikumpulkan. Perhitungan aktual & nbsp; melibatkan banyak langkah, tetapi contoh berikut membantu menggambarkan ide dasar yang mendukung indeks.
the income distribution both before and after state and local taxes are collected. The actual calculation involves numerous steps, but the following example helps illustrate the basic idea
underpinning the Index.

Di Texas, sebelum pajak negara bagian dan lokal dikumpulkan, 1 persen dari pembayar pajak mendapatkan rata -rata & NBSP; pendapatan yang 124 kali lebih besar dari pendapatan rata -rata 20 persen penduduk paling buruk di negara bagian. Sistem pajak negara bagian ini, yang peringkat sebagai yang paling regresif kedua pada indeks, hanya memperburuk kesenjangan ini. Setelah pajak negara bagian dan lokal dikumpulkan, pendapatan rata-rata setelah pajak dari para penerima top Texas berdiri 140 kali ukuran pendapatan rata-rata setelah pajak dari penghasilan rendah negara bagian & NBSP; penduduk. Ini adalah hasil yang dapat diprediksi dari pengisian keluarga berpenghasilan rendah 13,0 persen tarif pajak efektif, sambil meminta keluarga berpenghasilan tinggi untuk membayar hanya 3,1 persen dari pendapatan dalam pajak.

Kisah di New Jersey sangat berbeda. Sebelum penerapan pajak negara bagian dan lokal, New & NBSP; 1 persen dari pembayar pajak Jersey menikmati pendapatan rata -rata yang 126 kali lebih besar dari pendapatan rata -rata yang diperoleh oleh penduduk termiskin negara bagian - angka yang sangat mirip dengan Texas. Tapi & nbsp; sistem pajak New Jersey membuat pembagian yang luas ini agak lebih sempit. Dengan meminta sedikit lebih banyak rumah tangga berpenghasilan tinggi (9,8 persen dari pendapatan) daripada orang miskin (8,7 persen pendapatan), rasio New Jersey turun sedikit, dengan rumah tangga berpenghasilan tinggi menikmati pendapatan 124 kali lebih besar dari penduduk termiskin di negara bagian itu, rata-rata.

Contoh ini menunjukkan bahwa walaupun kode pajak negara bukan merupakan penyembuhan-semua untuk ketidaksetaraan ekonomi, & NBSP; sistem yang dirancang dengan baik dapat membantu mengurangi masalah sementara sistem regresif yang tajam hanya memperburuknya.

Kembali ke atas

10 sistem pajak negara bagian dan lokal paling regresif

Sepuluh negara bagian-Washington, Texas, Florida, Dakota Selatan, Nevada, Tennessee, Pennsylvania, Illinois, Oklahoma, dan Wyoming-sangat regresif, dengan sistem pajak terbalik yang menanyakan sebagian besar dari mereka yang paling sedikit. Negara -negara “10 yang mengerikan” ini mengenakan pajak kepada penduduk termiskin mereka - mereka yang berada di bawah 20 persen dari skala pendapatan - dengan tarif hingga enam kali lebih tinggi dari orang kaya. Keluarga berpenghasilan menengah di negara-negara ini membayar tarif hingga empat kali lebih tinggi sebagai bagian dari pendapatan mereka daripada keluarga terkaya.Washington, Texas, Florida, South Dakota, Nevada, Tennessee, Pennsylvania, Illinois, Oklahoma, and Wyoming — are particularly regressive, with upside-down tax systems that ask the most of those with the least. These “Terrible 10” states tax their poorest residents — those in the bottom 20 percent of the income scale — at rates up to six times higher than the wealthy. Middle-income families in these states pay a rate up to four times higher as a share of their income than the wealthiest families.

Gambar 4

Karakteristik apa yang dimiliki oleh negara -negara dengan sistem pajak regresif? Lihat Gambar 4 untuk melihat sepuluh negara bagian dengan sistem pajak yang paling regresif. Beberapa faktor penting menonjol:

• Tujuh dari 10 negara bagian tidak memungut pajak penghasilan pribadi berbasis luas-Florida, South Dakota, Nevada, Tennessee, Texas, Washington, dan Wyoming. Tennessee saat ini memungut pajak penghasilan pribadi yang terbatas yang hanya berlaku untuk pendapatan bunga dan dividen, tetapi akan dihilangkan pada tahun 2021. Tennessee currently levies a limited personal income tax that only applies to interest and dividend income, but it will be eliminated by 2021.
• Tiga negara bagian memungut pajak penghasilan pribadi tetapi telah menyusunnya dengan cara yang membuat mereka jauh lebih progresif daripada di negara bagian lain. Pennsylvania dan Illinois menggunakan tarif tetap, yang mengenakan pajak penghasilan keluarga terkaya pada tingkat marjinal yang sama dengan upah termiskin Oklahoma memiliki struktur tarif yang lulus tetapi menerapkan tarif tertinggi mulai dari pendapatan kena pajak $ 12.200 untuk pasangan yang sudah menikah - membuat pajak secara virtual - datar dalam latihan. Pennsylvania and Illinois use a flat rate, which taxes the income of the wealthiest family at the same marginal rate as the poorest wage Oklahoma has a graduated rate structure but applies the top rate starting at taxable income of $12,200 for married couples — making the tax virtually flat in practice.
• Enam dari 10 sistem pajak yang paling regresif - Florida, Nevada, Tennessee, Texas, Dakota Selatan, dan Washington - sangat bergantung pada penjualan penjualan dan cukai yang regresif. Negara-negara ini berasal sekitar setengah hingga dua pertiga dari pendapatan pajak mereka dari pajak ini, dibandingkan dengan rata-rata nasional 35 persen pada tahun fiskal 2014-2015. These states derive roughly half to two-thirds of their tax revenue from these taxes, compared to the national average of 35 percent in fiscal year 2014-2015.

Kembali ke atas

10 sistem pajak negara bagian dan lokal paling regresif

Sepuluh negara bagian-Washington, Texas, Florida, Dakota Selatan, Nevada, Tennessee, Pennsylvania, Illinois, Oklahoma, dan Wyoming-sangat regresif, dengan sistem pajak terbalik yang menanyakan sebagian besar dari mereka yang paling sedikit. Negara -negara “10 yang mengerikan” ini mengenakan pajak kepada penduduk termiskin mereka - mereka yang berada di bawah 20 persen dari skala pendapatan - dengan tarif hingga enam kali lebih tinggi dari orang kaya. Keluarga berpenghasilan menengah di negara-negara ini membayar tarif hingga empat kali lebih tinggi sebagai bagian dari pendapatan mereka daripada keluarga terkaya.

Gambar 4

Karakteristik apa yang dimiliki oleh negara -negara dengan sistem pajak regresif? Lihat Gambar 4 untuk melihat sepuluh negara bagian dengan sistem pajak yang paling regresif. Beberapa faktor penting menonjol:

• Tujuh dari 10 negara bagian tidak memungut pajak penghasilan pribadi berbasis luas-Florida, South Dakota, Nevada, Tennessee, Texas, Washington, dan Wyoming. Tennessee saat ini memungut pajak penghasilan pribadi yang terbatas yang hanya berlaku untuk pendapatan bunga dan dividen, tetapi akan dihilangkan pada tahun 2021. All of the most equitable tax systems include personal income taxes which are progressive (but to varying degrees). California’s overall tax system is relatively progressive largely because of graduated marginal income tax rates, additional tax on income over $1 million, and limits on tax breaks for upper-income taxpayers.
• Penggunaan kredit berpenghasilan rendah yang ditargetkan dan dapat dikembalikan. Semua dari sepuluh negara bagian dengan sistem pajak yang lebih adil memiliki kredit pajak penghasilan yang dapat dikembalikan; EITC di 7 dari 10 negara bagian melebihi seperempat dari kredit federal. Kredit yang dapat dikembalikan untuk mengimbangi penjualan dan pajak properti juga umum. Maine, misalnya, memberikan kredit pajak penjualan, kredit pajak perawatan dependen, dan "pemutus sirkuit" pajak properti yang baru -baru ini ditingkatkan. All of the ten states with more equitable tax systems have refundable Earned Income Tax Credits; EITC’s in 7 of the 10 states exceed a quarter of the federal credit. Refundable credits to offset sales and property taxes are also common. Maine, for instance, provides a sales tax credit, dependent care tax credit, and a property tax “circuit breaker” that was recently enhanced.
• Pajak Penghasilan Berbasis Luas. Pajak Penghasilan Pribadi Negara dengan sedikit pengurangan atau pengecualian untuk memberi manfaat bagi orang kaya (seperti celah gain modal atau pengurangan terperinci) cenderung progresif. Keputusan kebijakan yang ditargetkan untuk Phasedown atau menghapuskan manfaat ini untuk penghasilan tinggi dapat meningkatkan hasil progresif dan pendapatan dari struktur pajak pendapatan negara. State personal income taxes with few deductions or exemptions to benefit the rich (such as capital gains loopholes or itemized deductions) tend to be progressive. Targeted policy decisions to phasedown or phaseout these benefits for higher-income earners can improve both the progressivity and revenue yield of state income tax structures.
• Ketergantungan yang lebih tinggi pada pajak penghasilan dengan ketergantungan yang lebih rendah pada pajak konsumsi regresif. Sama seperti kombinasi pajak penghasilan datar (atau tidak ada) dan pajak penjualan dan cukai yang tinggi mengarah pada sistem pajak regresif, sistem pajak regresif yang paling tidak memiliki pajak penghasilan yang sangat progresif dan lebih sedikit bergantung pada pajak penjualan dan cukai. Just as the combination of flat (or non-existent) income taxes and high sales and excise taxes leads to regressive tax systems, the least regressive tax systems have highly progressive income taxes and rely less on sales and excise taxes.

Gambar 5

Kembali ke atas

Jenis Pajak Masalah

Pemerintah negara bagian dan lokal yang berusaha mendanai layanan publik secara historis mengandalkan tiga jenis pajak yang luas: pendapatan pribadi, properti, dan konsumsi (penjualan dan cukai). Negara juga mengandalkan berbagai sumber pendapatan pajak dan non-pajak lainnya seperti pajak penghasilan perusahaan, pajak warisan dan warisan, biaya pengguna, biaya, dan pendapatan perjudian. Beberapa negara bagian sangat bergantung pada sumber pajak non-tradisional, seperti pajak pesangon atas ekstraksi sumber daya alam, yang tidak termasuk dalam analisis ini. (Lihat Lampiran C untuk informasi tentang pendapatan pajak dan "tidak pajak" sebagai saham total pendapatan sumber negara bagian dan lokal.)

Gambar 6

Seperti yang ditunjukkan oleh analisis ITEP terhadap negara -negara pajak paling tidak regresif, keadilan relatif sistem pajak negara bagian tergantung pada seberapa banyak negara bergantung pada jenis pajak yang berbeda ini. Masing -masing pajak ini memiliki dampak distribusi yang berbeda, seperti yang diilustrasikan oleh tabel pada halaman ini:

• Pajak penghasilan pribadi negara biasanya progresif - karena pendapatan naik, tarif pajak yang efektif naik. Rata-rata keluarga berpenghasilan rendah membayar 0,04 persen dari pendapatan mereka, keluarga berpenghasilan menengah membayar 2,1 persen dari pendapatan mereka, dan 1 persen teratas membayar 4,6 persen. Dari tiga pajak utama yang digunakan oleh negara bagian, pajak penghasilan pribadi adalah satu -satunya di mana tarif pajak efektif naik dengan tingkat pendapatan. Negara sering menggunakan pajak penghasilan progresif sebagai alat untuk membantu mengimbangi lebih banyak pajak negara bagian dan pajak lokal. On average low-income families pay .04 percent of their incomes, middle-income families pay 2.1 percent of their incomes, and the top 1 percent pay 4.6 percent. Of the three major taxes used by states, the personal income tax is the only one under which effective tax rates rise with income levels. States often use progressive income taxes as tools to help offset more regressive state and local taxes.
• Pajak properti, termasuk pajak untuk individu dan pajak bisnis, biasanya agak regresif. & NBSP; rata -rata, pemilik rumah miskin dan penyewa membayar lebih banyak pendapatan mereka dalam pajak properti daripada kelompok pendapatan lainnya - dan pembayar pajak terkaya membayar paling sedikit. Rata-rata keluarga berpenghasilan rendah membayar 4,2 persen dari pendapatan mereka, keluarga berpenghasilan menengah membayar 3,0 persen dari pendapatan mereka, dan 1 persen teratas membayar 1,7 persen.On average, poor homeowners and renters pay more of their incomes in property taxes than do any other income group — and the wealthiest taxpayers pay the least. On average low-income families pay 4.2 percent of their incomes, middle-income families pay 3.0 percent of their incomes, and the top 1 percent pay 1.7 percent.
• Pajak penjualan dan cukai sangat regresif. Keluarga miskin membayar hampir delapan kali lebih banyak sebagai bagian dari pendapatan mereka dalam pajak ini daripada keluarga terbaik, dan keluarga berpenghasilan menengah membayar lebih dari lima kali lipat dari tingkat rata-rata keluarga berpenghasilan rendah membayar 7,1 persen dari pendapatan mereka, Keluarga berpenghasilan menengah membayar 4,8 persen dari pendapatan mereka, dan 1 persen teratas membayar 0,9 persen. Poor families pay almost eight times more as a share of their incomes in these taxes than the best-off families, and middle-income families pay more than five times the rate of the On average low-income families pay 7.1 percent of their incomes, middle-income families pay 4.8 percent of their incomes, and the top 1 percent pay 0.9 percent.

Pentingnya Ras

Sistem lama peluang yang tidak setara untuk mengakses pendidikan, perumahan, pekerjaan dan modal, dan sumber daya ekonomi lainnya telah menghasilkan kesenjangan kekayaan yang mencolok antara keluarga kulit putih dan sebagian besar komunitas kulit berwarna. Kekayaan rata -rata di antara keluarga kulit hitam 10 kali lebih sedikit dari kekayaan rata -rata di antara keluarga kulit putih. Rata -rata, keluarga kulit hitam mendapatkan penghasilan $ 28.000 lebih sedikit setiap tahun daripada keluarga kulit putih dan keluarga Latin yang berpenghasilan hampir $ 18.000 lebih sedikit per tahun daripada rekan -rekan kulit putih mereka.

Dampak distribusi sistem pajak negara bagian dan lokal berdasarkan pendapatan juga memiliki implikasi yang jelas untuk ketimpangan kekayaan di antara kelompok ras. Kode pajak negara bagian yang memperburuk ketimpangan pendapatan dengan mengenakan pajak orang berpenghasilan rendah dengan tingkat yang lebih tinggi daripada orang kaya, pajak pendapatan yang berasal dari kekayaan (mis. Capital gain) pada tingkat yang lebih rendah daripada pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan, atau sangat bergantung pada pajak konsumsi, memburuk Perpecahan Kekayaan Rasial. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan antara keluarga kulit putih dan komunitas kulit berwarna tidak akan dihilangkan dengan membuat sistem pajak negara lebih adil, tetapi paling tidak para pembuat kebijakan dan masyarakat harus mempertimbangkan bagaimana kebijakan pajak berkontribusi pada masalah sosial yang terus -menerus ini.

Keadilan pajak negara bagian hanya ditentukan sebagian oleh campuran tiga jenis pajak yang luas ini. Yang sama pentingnya adalah bagaimana negara merancang struktur setiap pajak. Dengan desain, beberapa pajak penghasilan pribadi jauh lebih progresif daripada yang lain. Hal yang sama berlaku, pada tingkat yang lebih rendah, pajak properti dan penjualan; Sementara negara bagian mana pun yang sangat bergantung pada pajak ini cenderung memiliki struktur pajak yang regresif, anggota parlemen dapat mengambil langkah -langkah untuk membuat pajak ini kurang regresif. Oleh karena itu, regresivitas keseluruhan sistem pajak negara bagian, pada akhirnya, pada akhirnya tergantung pada ketergantungan negara pada sumber pajak yang berbeda dan pada bagaimana negara merancang setiap pajak.

Misalnya, tingkat ketergantungan California pada pajak penjualan dan cukai sejalan dengan rata -rata nasional. Tapi itu kurang bergantung pada pajak properti dan jauh lebih berat pada pajak penghasilan pribadi negara bagian yang secara substansial lebih progresif daripada kebanyakan - dan ini membuat sistem pajak California paling tidak regresif di negara ini.

Negara Bagian Washington, di sisi lain, memiliki sistem pajak negara bagian dan lokal yang paling regresif. Ini sebagian besar merupakan hasil dari negara yang tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi dan sangat bergantung pada pajak penjualan dan cukai - menurut data terbaru yang tersedia, pajak ini membentuk lebih dari 60 persen dari total basis pajak negara bagian. Rata -rata ketergantungan negara hampir setengah dari 35 persen.

Kembali ke atas

PAJAK PENGHASILAN

Pajak Penghasilan Pribadi Negara - dan mitra mereka, Pajak Penghasilan Perusahaan - adalah elemen progresif utama dari sistem pajak negara bagian dan lokal. Pada tahun 2018, 41 negara bagian dan Distrik Columbia memiliki pajak penghasilan pribadi berbasis luas yang sebagian mengimbangi regresivitas pajak konsumsi dan pajak properti. Namun beberapa negara bagian lebih sukses daripada yang lain dalam menciptakan pajak penghasilan pribadi yang benar -benar progresif - di mana tarif pajak yang efektif naik dengan pendapatan. Beberapa negara bagian, seperti California dan Vermont serta Distrik Columbia, memiliki pajak penghasilan yang sangat progresif. Yang lain hanya memiliki pajak progresif secara nominal. Sangat sedikit negara bagian, seperti Alabama dan Pennsylvania, sebenarnya memiliki pajak penghasilan regresif secara efektif.

These differences in the fairness of state income taxes are due to four broad policy choices: a graduated or flat-rate tax structure, the use of exemptions and deductions, refundable tax credits that benefit low-income taxpayers, and the use of regressive tax loopholes Itu menguntungkan pembayar pajak terkaya.

Struktur tarif pajak penghasilan pribadi

Dari negara bagian yang saat ini memungut pajak penghasilan pribadi berbasis luas, semuanya kecuali sembilan berlaku tarif pajak yang lulus (tarif pajak yang lebih tinggi diterapkan pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi). Colorado, Illinois, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Michigan, North Carolina, Pennsylvania, dan pendapatan pajak Utah dengan harga tetap. Sementara sebagian besar negara bagian "mengerikan 10" mencapai keanggotaan di klub ini dengan tidak memiliki pajak penghasilan sama sekali, dua di antaranya-Pennsylvania dan Illinois-mencapai kehormatan yang meragukan ini melalui penggunaan pajak tingkat datar.

Namun, menggunakan struktur tarif lulus tidak cukup untuk menjamin pajak penghasilan progresif secara keseluruhan; Beberapa pajak penghasilan tingkat lulus hampir sama adilnya dengan beberapa pajak tingkat datar, dan beberapa bahkan kurang adil. Tingkat kelulusan tarif pajak penghasilan negara sangat bervariasi. Seperti halnya tingkat progresifitas. Ini diilustrasikan oleh melihat struktur pajak penghasilan di Distrik Columbia, Pennsylvania, dan Virginia, tiga yurisdiksi dengan pajak penghasilan yang struktur luasnya menghasilkan dampak distribusi yang sangat berbeda.

Pajak penghasilan Distrik Columbia cukup progresif. Tarif pajak lulus enam tingkat berkisar dari 4 persen hingga 8,95 persen. Karena tarif pajak teratas sebesar 8,95 persen adalah "pajak jutawan," sebagian besar penduduk distrik membayar tarif tertinggi yang lebih rendah. Dan sebagian besar dari mereka yang berada di bawah skala pendapatan dianggap tidak berbahaya oleh Kredit Pajak Penghasilan (EITC) yang murah hati yang diberikan pada 40 persen dari kredit federal untuk pekerja dengan anak -anak dan 100 persen untuk pekerja tanpa anak di rumah.

Negara tetangga, Virginia, memiliki pajak penghasilan pribadi dengan braket pajak yang lebih sedikit (empat) di atas kisaran yang lebih sempit (2 hingga 5,75 persen), dan tarif tertinggi yang dimulai dengan $ 17.000 dari penghasilan kena pajak. Pajak ini progresif di seluruh skala pendapatan, tetapi keluarga berpenghasilan rendah masih membayar porsi yang relatif tinggi dari pendapatan mereka dalam pajak penghasilan pribadi (20 persen kredit pajak penghasilan yang tidak dapat dikembalikan negara bagian bermanfaat tetapi tidak mengimbangi efek regresif orang lain pajak yang dibayarkan oleh keluarga berpenghasilan rendah). Lebih lanjut, sebuah keluarga di 1 persen teratas, menghasilkan rata -rata $ 1,4 juta dolar per tahun, membayar tingkat tertinggi yang sama seperti banyak keluarga yang upahnya membuat mereka dekat atau bahkan di bawah garis kemiskinan.

Pennsylvania adalah contoh dari struktur pajak penghasilan yang tidak banyak meningkatkan progresifitas pajak negara. Negara Bagian Keystone memiliki tarif pajak penghasilan datar sebesar 3,07 persen, tidak menawarkan pengurangan atau pengecualian pribadi untuk mengurangi pendapatan kena pajak, dan tidak memberikan kredit pajak yang dapat dikembalikan (negara bagian memang menawarkan kredit pengampunan pajak yang mengurangi pajak untuk pembayar pajak penghasilan terendah yang paling terendah ).

Gambar 7

Ketentuan pajak penghasilan yang menguntungkan keluarga berpenghasilan rendah dan sedang

Alat utama yang telah tersedia untuk negara bagian untuk meningkatkan keadilan pajak penghasilan dan mengangkat individu naik dan keluar dari kemiskinan adalah kredit pajak berpenghasilan rendah. Kredit ini paling efektif ketika dapat dikembalikan - yaitu, mereka memungkinkan wajib pajak memiliki kewajiban pajak penghasilan negatif yang mengimbangi sifat regresif dari penjualan dan pajak properti - dan disesuaikan dengan inflasi sehingga tidak terkikis dari waktu ke waktu.

Dua puluh sembilan negara bagian dan Distrik Columbia telah memberlakukan Kredit Pajak Penghasilan (EITC). Sebagian besar negara bagian mengizinkan pembayar pajak untuk menghitung EITC mereka sebagai persentase dari kredit federal. Melakukan hal itu membuat kredit mudah bagi pembayar pajak negara untuk mengklaim (karena mereka telah menghitung jumlah kredit federal mereka) dan langsung untuk administrator pajak negara.

Kembali kembali adalah komponen penting dari EITC negara untuk memastikan bahwa pekerja dan keluarga mereka mendapatkan manfaat penuh dari kredit. Kredit yang dapat dikembalikan tidak tergantung pada jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan; Sebaliknya, jika kredit melebihi kewajiban pajak penghasilan, wajib pajak menerima kelebihan sebagai pengembalian dana. Dengan demikian, kredit yang dapat dikembalikan secara bermanfaat mengimbangi penjualan regresif dan pajak properti dan dapat memberikan dorongan pendapatan yang sangat dibutuhkan untuk membantu keluarga membayar kebutuhan dasar. Di semua kecuali lima negara bagian (Hawaii, Ohio, Oklahoma, Carolina Selatan, dan Virginia), EITC sepenuhnya dapat dikembalikan. Penggunaan kredit pajak berpenghasilan rendah seperti EITC adalah indikator penting dari progresifitas pajak: hanya dua dari sepuluh pajak penghasilan negara yang paling regresif yang memiliki EITC permanen, sementara semua dari sepuluh pajak penghasilan negara yang relatif progresif memberikan EITC permanen.

Karena kredit pajak penghasilan yang diperoleh ditargetkan untuk keluarga berpenghasilan rendah dengan anak-anak, biasanya menawarkan sedikit atau tidak ada manfaat bagi orang dewasa dan pekerja yang lebih tua tanpa anak-anak. Namun, kami telah melihat momentum maju tentang masalah ini di DC dan Minnesota, dan baru -baru ini di California dan Maryland di mana anggota parlemen telah mengambil langkah -langkah untuk meningkatkan kredit bagi pekerja tanpa anak. Kredit berpenghasilan rendah yang dapat dikembalikan yang tersedia untuk semua penduduk terlepas dari status keluarga juga merupakan kebijakan komplementer yang baik untuk menyatakan EITC.

Tujuh negara bagian menawarkan kredit pajak penghasilan untuk membantu mengimbangi pajak penjualan dan cukai yang dibayar keluarga berpenghasilan rendah. Beberapa kredit secara khusus dimaksudkan untuk mengimbangi dampak pajak penjualan pada bahan makanan. Kredit ini biasanya merupakan jumlah dolar datar untuk setiap anggota keluarga dan hanya tersedia untuk pembayar pajak dengan pendapatan di bawah ambang batas tertentu. Mereka biasanya dikelola pada formulir pajak penghasilan negara bagian dan dapat dikembalikan - yang berarti bahwa kredit penuh diberikan bahkan jika itu melebihi jumlah pajak penghasilan yang dihutang oleh penggugat.

Merongrong progresifitas dengan keringanan pajak untuk pembayar pajak kaya

Berbeda dengan negara-negara yang meningkatkan keadilan pajak dengan kredit pajak untuk keluarga berpenghasilan rendah, lebih dari selusin negara bagian saat ini memungkinkan keringanan pajak substansial bagi orang kaya yang merusak progresifitas pajak. Dua dari celah pajak penghasilan negara bagian yang paling regresif adalah keringanan pajak capital gain (Arizona, Arkansas, Hawaii, Montana, New Mexico, Dakota Utara, Carolina Selatan, Vermont, dan Wisconsin) dan pengurangan pajak penghasilan federal (Alabama, Iowa, Louisiana , Missouri, Montana, dan Oregon).

Dalam kombinasi dengan struktur tarif datar (atau hanya lulus nominal), keringanan pajak ini dapat menciptakan situasi yang aneh-dan tidak adil-di mana pembayar pajak pendapatan tertinggi mencurahkan persentase yang lebih rendah dari pendapatan mereka untuk pajak penghasilan daripada tetangga berpenghasilan menengah mereka.

Misalnya, Alabama memungkinkan pengurangan pajak penghasilan federal. Meskipun pajak penghasilan Alabama pada dasarnya datar, pajak penghasilan federal masih progresif. Jadi pengurangan Alabama untuk pajak penghasilan federal secara tidak proporsional menguntungkan pembayar pajak terkaya di negara bagian. Akibatnya, tarif pajak pendapatan marjinal yang efektif di Alabama sebenarnya menurun pada tingkat pendapatan tertinggi negara bagian. Meskipun tarif pajak teratas 5 persen, tarif pajak penghasilan yang efektif pada pembayar pajak yang paling terkaya sebenarnya kurang dari 3 persen. Di antara enam negara bagian yang memungkinkan pengurangan pajak federal, tiga memungkinkan pengurangan penuh untuk pajak federal, termasuk Alabama, sedangkan tiga lainnya memiliki pengurangan parsial.

Wisconsin memungkinkan pengurangan untuk 30 persen dari sebagian besar pendapatan capital gain. Karena capital gain direalisasikan hampir secara eksklusif oleh 20 persen wajib pajak terkaya, pengurangan ini membuat pajak penghasilan negara menjadi kurang progresif. Delapan negara bagian lain memungkinkan keringanan pajak capital gain.

Bagaimana dengan negara bagian tanpa pajak penghasilan?

Tidak memungut pajak penghasilan pribadi memerlukan pengorbanan yang sering merugikan keadilan pajak. Ini adalah kesalahpahaman umum bahwa negara bagian tanpa pajak penghasilan pribadi adalah "pajak rendah." Pada kenyataannya, untuk mengkompensasi kurangnya pendapatan pajak penghasilan pemerintah negara bagian ini sering kali lebih bergantung pada penjualan dan cukai yang berdampak tidak proporsional dengan keluarga berpenghasilan rendah. Akibatnya, sementara sembilan negara bagian tanpa pajak penghasilan pribadi berbasis luas secara universal "pajak rendah" untuk rumah tangga yang mendapatkan pendapatan besar, negara-negara ini cenderung pajak yang lebih tinggi untuk orang miskin.

ANGKA 8

Catatan: Sembilan negara bagian tanpa pajak penghasilan pribadi berbasis luas adalah Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington, dan Wyoming. Tennessee memungut pajak penghasilan pribadi yang terbatas yang hanya berlaku untuk pendapatan bunga dan dividen; Diatur ke kedaluwarsa pada tahun 2021.

Kembali ke atas

Pajak Penjualan dan Cukai

Pajak penjualan dan cukai adalah elemen paling regresif di sebagian besar sistem pajak negara bagian dan lokal. Pajak penjualan pasti mengambil bagian pendapatan yang lebih besar dari keluarga berpenghasilan rendah dan menengah daripada dari keluarga kaya karena pajak penjualan dikenakan pada tarif tetap dan pengeluaran sebagai bagian dari pendapatan turun ketika pendapatan naik. Dengan demikian, sementara pajak penjualan umum tarif tetap mungkin muncul di wajahnya tidak progresif atau regresif, itu bukan dampak praktisnya. Tidak seperti pajak penghasilan, yang umumnya berlaku untuk sebagian besar pendapatan, pajak penjualan hanya berlaku untuk penghasilan yang dibelanjakan dan membebaskan penghasilan yang disimpan. Karena penghasil tinggi dapat menghemat bagian yang jauh lebih besar dari pendapatan mereka daripada keluarga berpenghasilan menengah-dan karena orang miskin jarang dapat menghemat sama sekali-pajak secara inheren regresif.

Struktur pajak konsumsi rata -rata negara bagian setara dengan pajak penghasilan dengan tingkat 7,1 persen untuk orang miskin, tingkat 4,8 persen untuk kelas menengah, dan tingkat 0,9 persen untuk pembayar pajak terkaya. Beberapa pembuat kebijakan akan sengaja merancang pajak penghasilan yang terlihat seperti ini, tetapi banyak yang melakukannya dengan sangat bergantung pada pajak konsumsi sebagai sumber pendapatan.

Rata -rata, negara bagian lebih bergantung pada pajak penjualan dan cukai daripada sumber pajak lainnya. & Nbsp; Pajak penjualan dan cukai menyumbang 35 persen dari pajak negara bagian dan lokal yang dikumpulkan pada tahun fiskal 2015. Namun, negara -negara yang bergantung jauh lebih berat pada pajak konsumsi meningkatkan regresivitas sistem pajak negara bagian dan lokal mereka:

• Di New Mexico, Arizona, Alabama, dan Alaska, pajak penjualan dan cukai menyumbang sekitar 50 persen dari semua pendapatan.
• Pajak penjualan dan cukai di Texas, Florida, Hawaii, Louisiana, Sound Dakota, dan Tennessee membentuk lebih dari setengah dari semua pendapatan.
• Washington State dan Nevada meningkatkan lebih dari 60 persen dari semua pendapatan melalui pajak konsumsi regresif.

Kemenangan tinggi pajak konsumsi ini membantu mendaratkan enam negara bagian ini-Florida, Nevada, South Dakota, Tennessee, Texas, dan Washington-dalam daftar 10 negara bagian yang paling regresif dan sistem pajak lokal yang paling regresif.

Gambar 9

Barang mana yang disertakan atau dikecualikan dari basis pajak penjualan adalah faktor penting lain yang mempengaruhi keadilan pajak penjualan. Misalnya, memajaki makanan adalah kebijakan yang sangat regresif karena keluarga miskin menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk bahan makanan dan kebutuhan lainnya. Dari negara -negara yang mengandalkan yang terberat pada pajak konsumsi, Arkansas dan Tennessee baik makanan pajak (meskipun pada tarif yang lebih rendah) dan Hawaii pajak makanan dengan harga penuh tetapi dengan sebagian kredit mengimbangi untuk pembayar pajak menghasilkan kurang dari $ 50.000. Di antara dua belas negara bagian dengan tarif pajak konsumsi efektif yang lebih tinggi dari rata-rata pada 20 persen terbawah, enam dari mereka termasuk makanan di basis pajak mereka. Selain Arkansas, Tennessee, dan Hawaii yang telah disebutkan di atas, South Dakota sepenuhnya mengenakan pajak makanan, dan Kansas dan Oklahoma keduanya memajang makanan pajak dengan tarif pajak penjualan penuh sambil menawarkan kredit pajak yang tidak sepenuhnya mengimbangi dampak pajak.

Lebih lanjut tentang pajak cukai

Tidak seperti pajak penjualan yang biasanya dihitung sebagai persentase dari harga basis barang kena pajak yang cukup luas, pajak cukai dikenakan pada sejumlah kecil barang, biasanya yang permintaan memiliki maksimum per orang yang praktis (misalnya, satu hanya dapat menggunakan begitu banyak bensin). Dengan demikian, orang kaya tidak terus membeli lebih banyak barang -barang ini karena pendapatan mereka meningkat. Selain itu, pajak cukai biasanya didasarkan pada volume daripada harga - per galon, per paket dan sebagainya. Dengan demikian, orang yang lebih baik membayar pajak absolut yang sama untuk bir premium yang mahal karena keluarga berpenghasilan rendah membayar varietas run-of-the-mill. Akibatnya, pajak cukai biasanya merupakan jenis pajak yang paling regresif.

Overall, state excise taxes on items such as gasoline, cigarettes and beer take about 1.7 percent of the poorest families’ income, 0.8 percent of middle-income families’ income, and just 0.1 percent of the income of the very best-off. In other words, these excise taxes are 17 times harder on the poor than the rich, and 8 times harder on middle-income families than the rich.

In addition to being the most regressive tax, excise taxes can be relatively poor revenue-raising tools because they decline in real value over time. Since excise taxes are levied on a per-unit basis rather than ad valorem (percentage of value), the revenue generated is eroded by inflation. That means excise tax rates must continually be increased merely to keep pace with inflation, not to mention real economic growth. Policymakers using excise tax hikes to close fiscal gaps should recognize that relying on excise tax revenues means balancing state budgets on the back of the very poorest taxpayers — and that these revenues represent a short-term fix rather than a long-term solution.

Back to top

PROPERTY TAXES

Property taxes are an important revenue source, especially for local governments. Today, a state’s property tax base typically includes only a subset of total wealth: primarily homes and business real estate and, in some states, cars and business property other than real estate. Wealth in the form of business equity, stocks, bonds, patents, copyrights, savings, and other “intangible” assets is not generally taxed by any level of government. Our analysis shows that, overall, the property tax is a regressive tax — albeit far less regressive than sales and excise taxes. There are several reasons for this:

• For average families, a home represents the lion’s share of their total wealth, so most of their wealth is taxed. At high income levels, however, homes are only a small share of total wealth, which mostly consists of stock portfolios, business interests, and other assets that are generally completely exempt from property taxes.
• For homeowners, home values as a share of income tend to decline at higher incomes. A typical middle-income family’s home might be worth three times as much as the family’s annual income,  while a rich person’s home might be valued at one-and-a-half times his or her annual income or potentially much less.
• Renters do not escape property taxes. A portion of the property tax on rental property is passed through to renters in the form of higher rent — and these taxes represent a much larger share of income for poor families than for the wealthy. This adds to the regressivity of the property tax.

Property taxes paid by businesses reduce the regressivity of the property tax as they generally fall on owners of capital and to a significant degree are “exported” to residents of other states. On average, this study finds that about 40 percent of a typical state’s property taxes fall on business (excluding the portion of taxes assigned to renters).

The regressivity of property taxes is also dependent on other factors within the control of policymakers, such as the use of exemptions, tax credits, and preferential tax rates for homeowners, and on external factors such as housing patterns in the state. The fairest property taxes currently are generally those that use the following strategies:

Homestead Exemptions

The most common form of broad-based state property tax relief for homeowners is the homestead exemption, which usually exempts a flat dollar amount or flat percentage of home value from property tax. Some states apply the exemption only to certain types of property tax levies, such as school taxes, while other states apply the exemption to all homeowner property taxes.

Allowing a generous homestead exemption is what sets less regressive property tax systems apart from the most regressive. While several states have increased the value of their homestead exemptions in recent years, many others have allowed the real value of their homestead exemptions to diminish, as increasing home values made fixed-dollar exemptions less valuable.

Low-Income Property Tax Credits

A majority of states now offer some kind of credit designed to assist low-income taxpayers in paying their property tax bills. The most effective and targeted property tax credits are “circuit breaker” programs made available to low-income homeowners and renters regardless of age. Circuit breaker credits take effect when property tax bills exceed a certain percentage of a person’s income. Unfortunately, most circuit breaker credits are made available only to elderly taxpayers, a feature that reduces the impact of many low-income property tax credits. Only seven states offer substantial circuit breakers to all low-income property taxpayers regardless of age or disability. Notably, not a single one of the ten most regressive states has a true low-income circuit breaker available to low-income homeowners and renters of all ages. (Oklahoma, Pennsylvania, South Dakota, and Wyoming provide less targeted property tax credits that are restricted to elderly taxpayers and/or based only on income without requiring property taxes to exceed a set percentage of income.)

Back to top

LOW TAXES OR JUST REGRESSIVE TAXES?

This report identifies the most regressive state and local tax systems and the policy choices that drive that unfairness. Many of the most upside-down tax systems have another trait in common: they are frequently hailed as “low-tax” states, often with an emphasis on their lack of an income tax. But this raises the question: “low tax” for whom?

No-income-tax states like Washington, Texas, and Florida do, in fact, have average to low taxes overall. However, they are far from “low-tax” for poor families. In fact, these states’ disproportionate reliance on sales and excise taxes make their taxes among the highest in the entire nation on low-income families.

FIGURE 10

Figure 10 shows the 10 states that tax poor families the most. Washington State, which does not have an income tax, is the highest-tax state in the country for poor people. In fact, when all state and local taxes are tallied, Washington’s poor families pay 17.8 percent of their income in state and local taxes. Compare that to neighboring Idaho and Oregon, where the poor pay 9.2 percent and 10.1 percent, respectively, of their incomes in state and local taxes — far less than in Washington.

Arizona and Texas, both of which rely heavily on consumption taxes, tie for sixth highest taxes on the poor in the nation, at 13.0 percent. Florida is not far behind, as its 12.7 percent tax rate on the poor ranks ninth highest. The bottom line is that many so-called “low-tax” states are high-tax states for the poor, and most do not offer a good deal to middle-income families either. Only the wealthy in such states pay relatively little.

A WORD ABOUT NON-TAX REVENUE

Who Pays? examines how, and from whom, state and local governments collect tax revenue. But non-tax revenue is largely excluded from the analysis. Non-tax revenue can include fees, fines, service charges, or any other monies that are collected by a state or local government outside of the tax code. Non-tax revenue is often based on consumption by residents rather than ability to pay. For example, public parking is charged based on the purchase of a service, and is charged at the same rate regardless of one’s income. Generally speaking, non-tax revenue tends to be a regressive revenue source. As more states and localities seek to cut or avoid raising taxes, many have increased their reliance on fees thus making most state and local tax codes even more regressive than this study shows. See Appendix C for a ranking of states based on their reliance on non-tax revenue vs. tax revenue.

Back to top

CONCLUSION

The main finding of this report is that the vast majority of state and local tax systems are fundamentally unfair. An overreliance on consumption taxes and the absence of a progressive personal income tax in many states neutralizes whatever benefits the working poor receive from refundable low-income tax credits. The bleak reality is that even among the growing group of states that have taken steps to reduce the working poor’s tax share by enacting state EITCs, most still require their poorest taxpayers to pay a higher effective tax rate than any other income group.

The results of this study are an important reference for lawmakers seeking to understand the inequitable tax structures they have inherited from their predecessors or helped enact themselves. States may ignore these lessons and continue to demand that their poorest citizens pay the highest effective tax rates. Or, they may decide instead to ask wealthier families to pay tax rates more commensurate with their incomes. In either case, the path that states choose will have a major impact on the well-being of their citizens — and on the fairness of state and local taxes.

[1] The sixth edition of Who Pays?, unless otherwise noted, shows the impact of permanent tax laws on non-elderly taxpayers, including the impact of all tax changes enacted through September 10, 2018, at 2015 income levels.
[2] Income Inequality Weighs on State Tax Revenues, a September 2014 report from Standard and Poor’s

Back to top

APPENDICES

Appendix A – Who Pays Summary (PDF)

Appendix B – ITEP Tax Inequality Index and Additional Data (PDF)

Appendix C – State Reliance on Non-Tax Revenue (PDF)

Back to top

A ROADMAP TO THE STATE-BY-STATE PAGES

The state pages show state-by-state estimates of the distribution of state and local taxes by income group for non-elderly taxpayers. For each state, two pages of tax information are presented.

The first page for each state shows the distribution of state and local taxes in tax year 2018, unless otherwise specified. In each distributional chart, the non-elderly population is divided into income quintiles (groups of 20 percent of the population). The highest-income quintile is further subdivided into three groups: the top 1 percent, the next highest 4 percent, and the next 15 percent. This is done because the highest-income quintile received 61 percent of all income in 2015 (the year of our income data) — and because income is distributed unequally within the top quintile.

Bagan besar di bagian atas setiap halaman menunjukkan total pajak rata -rata dan pajak lokal oleh kelompok pendapatan. Dalam keberangkatan dari analisis masa lalu, kami tidak lagi menyajikan informasi ini dari offset pasca-federal karena perubahan kebijakan berdasarkan Undang-Undang Pemotongan Pajak Federal dan Pekerjaan yang sementara membatasi sejauh mana pengurangan federal untuk pajak negara bagian dan lokal (garam) berfungsi sebagai a Offset Generalized of State and Local Pajak. Tiga grafik yang lebih kecil muncul di bawahnya dan menunjukkan distribusi penjualan dan cukai masing -masing negara bagian, pendapatan pribadi, dan pajak properti oleh Grup Penghasilan.

Halaman kedua mencakup grafik tambahan dan informasi yang membantu mengklarifikasi distribusi pajak negara bagian dan lokal termasuk tabel terperinci tentang siapa yang membayar? Hasil, peringkat indeks ketimpangan pajak ITEP, dan fitur kode pajak yang mendorong data di setiap negara bagian.

Kembali ke atas

METODOLOGI

Baca sebagai PDF

Institut Perpajakan & Kebijakan Ekonomi telah terlibat dalam penelitian tentang isu -isu pajak sejak 1980, dengan fokus pada konsekuensi distribusi dari hukum saat ini dan perubahan yang diusulkan. Sebagian besar penelitian ITEP, termasuk laporan ini, didasarkan pada model pajak mikrosimulasi milik ITEP, yang memperkirakan jumlah pajak federal, negara bagian dan lokal yang dibayarkan oleh penduduk dari setiap negara bagian pada tingkat pendapatan yang berbeda berdasarkan hukum saat ini dan struktur pajak alternatif.

Tentang siapa yang membayar?

Sejak 1996, ITEP telah menerbitkan serangkaian laporan yang mengukur dan membandingkan keadilan, atau kejadian, pajak negara bagian dan lokal di semua lima puluh negara bagian dan Distrik Columbia. Laporan-laporan itu, berjudul "Who Pays?," Masing-masing menunjukkan snapshot satu tahun dari kejadian pajak negara bagian dan lokal, termasuk efek dari semua perubahan pajak yang diberlakukan. Ini adalah edisi keenam dari laporan ini. Secara umum, hasil dari laporan ini tidak sepenuhnya sebanding dengan edisi sebelumnya karena seringnya perbaikan pada sumber data dan metodologi model.

Laporan tersebut menunjukkan pengaruh undang -undang pajak negara bagian dan lokal saat ini, yang mencerminkan pengaruh perubahan pajak yang diberlakukan hingga 10 September 2018. Ini termasuk pengaruh perubahan otomatis dalam kebijakan pajak negara terkait dengan “Pajak Pemotongan dan Undang -Undang Pekerjaan,” Pub. L. No. 115-97, serta perubahan hukum yang diberlakukan di lusinan negara bagian setelah undang-undang itu. Dalam kasus di mana perubahan pajak yang diberlakukan belum mengambil efek penuh, kami memodelkan perubahan seolah -olah mereka sudah sepenuhnya diterapkan (kami tidak memasukkan perubahan pajak yang tergantung pada pemicu pendapatan). Pilihan ini memastikan bahwa analisis kami mencerminkan tantangan keadilan jangka panjang yang nyata yang dihadapi sistem pajak masing-masing negara bagian. A notable exception to this rule is state responses to the recent United State Supreme Court decision in South Dakota v. Wayfair, Inc. (2018), which clarified the conditions under which state sales and use taxes can be applied to sales made by businesses with Tidak ada kehadiran fisik di negara bagian. Sementara beberapa negara telah memberlakukan reformasi yang dirancang untuk meningkatkan penjualan dan menggunakan pengumpulan pajak sebagai tanggapan atas putusan ini, kemungkinan dampak pendapatan dari perubahan ini tidak jelas. Untuk alasan ini, analisis kami tidak termasuk dampak reformasi terkait Wayfair.

Sementara laporan tersebut melihat hukum seperti yang ada pada tahun 2018, analisis kami diterapkan pada populasi masing -masing negara bagian pada tingkat 2015, menunjukkan jumlah pendapatan, konsumsi dan pajak properti yang dibayarkan oleh penduduk pada tahun itu. Pilihan ini dibuat karena pada pertengahan 2018, tahun pajak 2015 adalah tahun terakhir di mana data terperinci tentang jumlah dan komposisi pendapatan pribadi tersedia secara lima puluh negara. Data ini, yang diterbitkan oleh Internal Revenue Service, penting dalam memastikan keakuratan analisis kami. Dua pilihan analitik ini berarti bahwa ringkasan yang akurat dari pendekatan laporan adalah "Hukum 2018 pada tingkat pendapatan 2015."

Semesta wajib pajak laporan itu mencakup sebagian besar, tetapi tidak semua, dari penduduk masing -masing negara. Kami mengecualikan pembayar pajak lansia, pelapor dependen, dan mereka yang memiliki pendapatan negatif; Semua orang Amerika lainnya yang tinggal di masing -masing dari lima puluh negara bagian dan distrik Columbia dimasukkan. Pengecualian ini berarti alam semesta laporan mencakup semua unit pembayar pajak non-anak, termasuk pembayar pajak tunggal, keluarga yang dipimpin oleh pasangan yang sudah menikah, dan keluarga yang dipimpin oleh orang tua tunggal.

Pajak termasuk dalam ruang lingkup penelitian

Laporan ini berfokus pada pajak negara bagian dan lokal yang dipungut di setiap negara bagian dan di Distrik Columbia. Laporan tersebut memecah pajak ini menjadi tiga kelompok luas: pajak konsumsi, termasuk pajak penjualan umum dan pajak cukai khusus; pajak properti, termasuk pajak atas rumah, bisnis dan kendaraan bermotor; dan pajak penghasilan yang dibayarkan oleh individu dan bisnis. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pilihan kebijakan dalam jangkauan anggota parlemen masing -masing negara, laporan itu hanya melihat bagaimana pajak yang dikumpulkan oleh negara yang jatuh pada penduduk negara bagian itu, tidak termasuk dampak pajak yang dipungut oleh negara -negara lain. Pajak yang termasuk dalam laporan ini mewakili sekitar 90 persen dari semua pajak negara bagian dan lokal yang dikumpulkan pada tahun 2015.

Pajak Penjualan dan Cukai

• Laporan tersebut mencakup pajak penjualan dan penggunaan umum di seluruh negara bagian yang dipungut oleh 45 negara bagian dan Distrik Columbia. Laporan ini juga mencakup pajak penjualan dan penggunaan lokal yang saat ini dipungut oleh sekitar dua pertiga negara bagian. Di mana basis pajak lokal ini berbeda dari basis pajak negara, perbedaan tercermin dalam analisis kami.
• Analisis ini mencakup pajak cukai atas alkohol, tembakau, dan bahan bakar kendaraan bermotor, yang masing -masing dipungut oleh semua negara bagian dan banyak pemerintah daerah. Dalam meningkatnya jumlah negara bagian dan daerah yang sekarang memungut pajak cukai khusus untuk minuman ringan atau ganja rekreasi, pajak ini juga termasuk.
• Laporan ini juga mencakup efek pajak konsumsi tidak langsung: pajak penjualan dan cukai yang awalnya dibayar oleh bisnis daripada individu. Pajak -pajak ini biasanya dilewati kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi; Sebagian besar pajak ini diekspor ke pelanggan bisnis ini di negara bagian lain, yang berarti bagian dari pajak ini dikecualikan dari presentasi kami tentang dampak distribusi dari pajak masing -masing negara bagian pada penghuninya sendiri.

Pajak properti

• Pemerintah negara bagian dan lokal memungut pajak atas properti nyata (mis., Rumah) dan, di beberapa negara bagian, atas properti pribadi seperti kendaraan bermotor. Sementara tarif yang diberikan secara lokal dapat bervariasi secara substansial dalam suatu negara, analisis kami memodelkan tarif pajak rata-rata negara bagian yang seragam pada properti nyata dan pribadi di setiap negara bagian. Ini diperlukan karena pengidentifikasi unik model mikrosimulasi ITEP untuk setiap catatan mencakup informasi geografis hanya pada keadaan tempat tinggal. Pajak properti atas properti sewaan didistribusikan sebagian kepada pemilik properti dan sebagian untuk penyewa. Analisis pajak properti kendaraan bermotor mencakup efek biaya yang dikenakan pada wajib pajak yang mendaftarkan kendaraan bermotor, karena ini adalah pengganti dekat untuk kebijakan pajak seperti pajak properti kendaraan berbasis nilai dan bahkan pajak bahan bakar motor. Analisis ini juga mencakup pajak yang dipungut oleh beberapa negara bagian di perkebunan dan warisan.
• Bagian substansial dari pajak properti nyata dan pribadi pada awalnya dibayar oleh bisnis, dan pajak ini pada akhirnya disahkan kepada pemilik bisnis individu dan/atau pelanggan dan karyawan bisnis ini. Analisis ini menghitung bagian dari pajak properti yang pada awalnya jatuh pada bisnis - termasuk tetapi tidak terbatas pada pajak properti riil, pajak properti pribadi yang berwujud, dan pajak inventaris - dan mengalokasikan pajak ini kepada penduduk sesuai dengan saham pendapatan modal, upah dan konsumsi. Seperti halnya dengan pajak penghasilan perusahaan dan pajak konsumsi, sebagian besar pajak properti bisnis diekspor ke penduduk negara bagian lain dan karenanya dikecualikan dari presentasi kami tentang dampak distribusi dari pajak masing -masing negara pada penghuninya sendiri.

Pajak penghasilan

• Empat puluh satu negara bagian dan Distrik Columbia Levy Broad, pajak di seluruh negara bagian atas pendapatan pribadi, biasanya sebagian didasarkan pada aturan federal. Pemerintah daerah di lebih dari selusin negara bagian juga memungut pajak berbasis pendapatan, baik atas upah lokal atau ukuran luas pendapatan pribadi yang sama yang digunakan di tingkat negara bagian. Masing -masing pajak ini termasuk dalam analisis.
• Sebagian besar negara bagian juga memungut pajak tingkat entitas pada perusahaan, biasanya berdasarkan jumlah laba yang dilaporkan di negara bagian tersebut. Pajak -pajak ini juga kadang -kadang didasarkan pada nilai stok modal di setiap negara bagian. Laporan tersebut mencakup semua pajak ini. Sebagian besar insiden akhir dari pajak ini diasumsikan jatuh pada pemilik saham perusahaan, dan sekitar seperempat diasumsikan jatuh pada pekerja dalam bentuk upah yang lebih rendah. Karena sebagian besar pajak yang dibayarkan atas pendapatan perusahaan biasanya dibayarkan oleh perusahaan besar, multi-negara dengan penjualan dan karyawan di banyak negara bagian, sebagian kecil dari insiden pajak penghasilan perusahaan diekspor ke negara bagian lain, dan dengan demikian dikecualikan dari presentasi kami tentang tersebut Dampak distribusi dari pajak masing -masing negara pada penghuninya sendiri.

Pendapatan termasuk dalam ruang lingkup penelitian

Ada dua cara luas di mana analisis distribusi dapat mengurutkan pembayar pajak berdasarkan tingkat pendapatan. Salah satu pendekatan, yang digunakan oleh analis fiskal legislatif di sebagian besar negara bagian, menggunakan definisi pendapatan berdasarkan "pendapatan kotor yang disesuaikan." Dalam pendekatan ini, titik awalnya adalah pendapatan yang sebenarnya dikenakan pajak penghasilan di negara bagian tertentu. Pendekatan lain, yang digunakan oleh ITEP, adalah menggunakan definisi pendapatan yang lebih universal, termasuk pendapatan yang dikenakan pajak dan pendapatan yang dikecualikan.

Untuk komponen pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan, ITEP bergantung pada informasi dari publikasi “Statistik Penghasilan” Layanan Pendapatan Internal, yang memberikan informasi khusus negara terperinci tentang komponen pendapatan pada tingkat pendapatan yang berbeda. Untuk komponen pendapatan yang sepenuhnya atau sebagian bebas pajak, ITEP menggunakan data dari Kantor Anggaran Kongres dan survei populasi saat ini untuk memperkirakan tingkat pendapatan di setiap negara bagian. Barang-barang pendapatan yang umumnya tidak diminta yang ITEP membuat estimasi negara-demi-negara (yang termasuk dalam ukuran kami "total pendapatan") meliputi: tunjangan jaminan sosial, tunjangan kompensasi pekerja, kompensasi pengangguran, tunjangan VA, tunjangan anak, keuangan Bantuan, Bantuan Publik, dan SSI.

Dipahami secara luas bahwa pembayar pajak di semua tingkat pendapatan cenderung kurang melaporkan kategori pendapatan tertentu, terutama capital gain, pendapatan bisnis lewat, pendapatan sewa dan pendapatan pertanian. Untuk alasan ini, pemodelan ITEP menggabungkan estimasi jumlah pendapatan yang tidak dilaporkan dari masing -masing jenis. Penghasilan yang tidak dilaporkan ini termasuk dalam perkiraan "total pendapatan" kami untuk setiap negara bagian.

Mengapa kuintil teratas dilaporkan sebagai tiga subkelompok

20 persen orang Amerika terbaik adalah kelompok yang beragam, termasuk semua orang dari pasangan kelas menengah yang solid yang menghasilkan $ 105.000 per tahun, hingga eksekutif multimiliuner. Untuk alasan ini, penelitian ini melaporkan tarif pajak yang efektif untuk tiga subkelompok: "15 persen berikutnya," atau persentil ke-80-94, "4 persen berikutnya," atau persentil ke-95-99, dan "1 persen teratas."

20 persen orang Amerika terbaik menikmati lebih dari setengah dari pendapatan pribadi nasional pada tahun 2015, menurut perkiraan ITEP. 1 persen terbaik dari pembayar pajak saja menikmati 19 persen dari pendapatan pribadi nasional. ;

Selain itu, banyak negara bagian memiliki aturan yang memberikan keringanan pajak khusus untuk keuntungan modal dan sumber pendapatan lainnya yang sangat terkonsentrasi di tangan 1 persen terbaik. Sebuah analisis yang menunjukkan dampak dari keringanan pajak capital gain pada keluarga di 20 persen teratas dari distribusi pendapatan akan menjatuhkan perbedaan substansial dalam bagaimana pemotongan pajak semacam itu memperlakukan pembayar pajak yang berada di berbagai titik di seluruh 20 persen teratas.

Mengapa ruang lingkup penelitian ini terbatas pada pembayar pajak non-losir

Analisis yang terkandung dalam laporan ini menunjukkan insiden pajak single dan pasangan, dengan dan tanpa anak, yang berusia di bawah 65 tahun. Struktur pajak negara secara rutin memperlakukan keluarga lanjut usia lebih murah hati daripada keluarga lain; Untuk alasan ini, termasuk manula dalam analisis distribusi sistem pajak negara dapat menghadirkan pandangan yang tidak akurat tentang bagaimana sistem pajak mempengaruhi sebagian besar keluarga.

Hampir setiap negara bagian sesuai dengan setidaknya satu dari keringanan pajak penghasilan lansia pemerintah federal. Semua 41 negara bagian dan Distrik Columbia yang memungut pajak penghasilan berbasis luas mengikuti pembebasan federal untuk tunjangan Jaminan Sosial, dengan banyak negara bagian membebaskan mereka sama sekali. Banyak negara bagian mengizinkan senior mereka untuk mengklaim pengurangan standar federal yang lebih tinggi yang sama.

Tetapi sebagian besar negara pajak penghasilan jauh melampaui preferensi pajak ini yang diwarisi dari aturan pajak penghasilan federal untuk memungkinkan keringanan pajak lansia khusus mereka sendiri. Tiga puluh enam negara mengizinkan pembebasan pajak penghasilan untuk tunjangan pensiun pribadi atau publik. Ini berkisar dari sepenuhnya membebaskan semua manfaat pensiun untuk orang dewasa di atas usia tertentu (tiga negara bagian - Illinois, Mississippi, dan Pennsylvania) hingga hanya membebaskan manfaat yang sangat spesifik seperti yang untuk veteran militer. Lebih dari selusin negara bagian memungkinkan warga senior merupakan pembebasan atau kredit pembebasan ekstra pribadi, yang memungkinkan pembayar pajak ini untuk berlindung dua kali lebih banyak dari pendapatan mereka dari pajak daripada yang dapat diklaim oleh wajib pajak non-leverlly serupa.

Misalnya, Illinois membebaskan semua pendapatan pensiun dan pensiun dari basis pajak mereka yang menelan biaya lebih dari $ 1 miliar per tahun. Jika pendapatan pensiun dikenakan pajak, dua puluh persen tengah Illinoisan akan melihat kenaikan pajak yang setara dengan 0,2 persen dari pendapatan mereka rata -rata. Mereka yang berada di kuintil berikutnya akan melihat pajak mereka meningkat 0,3 persen dari pendapatan mereka.

Undang -undang pajak properti negara bagian dan lokal juga memberikan keringanan pajak untuk warga senior yang dapat secara dramatis mengubah insiden pajak properti yang jelas.

Karena begitu banyak negara bagian menawarkan pertimbangan khusus untuk pembayar pajak lansia, termasuk keluarga lansia di Who Pays? Analisis tidak akan memberikan penggambaran yang akurat tentang bagaimana struktur pajak memperlakukan mayoritas pembayar pajak.

Indeks Ketimpangan Pajak ITEP

Indeks Ketimpangan Pajak ITEP mengukur dampak sistem pajak masing -masing negara terhadap ketimpangan pendapatan. Pada dasarnya, itu menjawab pertanyaan berikut: Apakah pendapatan lebih atau kurang sama setelah pajak negara daripada sebelumnya pajak? Untuk setiap negara bagian, indeks membandingkan pendapatan oleh kelompok pendapatan sebelum dan sesudah pajak negara bagian dan lokal.

Indeks untuk masing-masing negara sama dengan satu minus rata-rata rasio berikut: 1) pendapatan setelah pajak dari 1 persen terkaya sebagai bagian dari pendapatan pra -x atas pendapatan setelah pajak dari 20 persen termiskin sebagai bagian dari pendapatan pra -x pretax ; 2) pendapatan setelah pajak dari satu persen terkaya sebagai bagian dari pendapatan sebelum pajak atas pendapatan setelah pajak 60 persen sebagai bagian dari pendapatan pra -x; dan 3) pendapatan setelah pajak dari 20 persen terbaik sebagai bagian dari pendapatan sebelum pajak atas pendapatan setelah pajak dari 40 persen termiskin sebagai bagian dari pendapatan pra -x, setengah bobot.

Negara -negara dengan struktur pajak regresif memiliki indeks ketimpangan pajak negatif, yang berarti bahwa pendapatan kurang sama di negara bagian tersebut setelah pajak negara bagian dan lokal daripada sebelumnya. Di negara bagian dengan indeks ketimpangan pajak positif, pendapatan setidaknya agak lebih setara setelah pajak negara bagian dan lokal daripada sebelumnya.

Apa yang terjadi dengan offset federal?

Tidak seperti edisi sebelumnya dari siapa yang membayar?, Edisi ke -6 ini tidak termasuk "offset pengurangan federal" karena pembatasan yang ditempatkan pada pengurangan oleh Undang -Undang Pemotongan Pajak dan Pekerjaan. Secara khusus, peningkatan pengurangan standar akan menyangkal manfaatnya bagi sebagian besar penuntut sebelumnya, dan batas $ 10.000 pada pengurangan berarti bahwa bagi sebagian besar penuntut saat ini, pengurangan tidak akan bervariasi secara signifikan dalam proporsional dengan pajak negara bagian dan lokal yang dibayarkan. Hasil gabungan dari dua perubahan ini adalah bahwa pengurangan tidak lagi berfungsi sebagai offset umum pajak negara bagian dan lokal. Perubahan kebijakan federal ini berlaku sementara, hingga akhir tahun 2025.

Perbandingan dengan versi sebelumnya dari siapa yang membayar?

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini secara luas mirip dengan pendekatan yang digunakan dalam edisi sebelumnya dari laporan. Namun, kami baru -baru ini membuat beberapa peningkatan metodologis yang berdampak pada estimasi pendapatan dan pemodelan pajak. Untuk alasan ini, kami mencegah perbandingan langsung hasil laporan dengan edisi sebelumnya.

Tarif pajak efektif yang dihitung dalam laporan ini juga berbeda, di banyak negara bagian, dari yang dilaporkan dalam edisi penelitian sebelumnya karena perubahan yang disebabkan oleh undang -undang pajak negara bagian dan lokal tetapi untuk siklus bisnis. Tren siklus dalam komponen pendapatan pribadi seperti realisasi capital gain terutama diucapkan, misalnya.

Masalah struktural jangka panjang juga dapat menyebabkan perubahan dalam insiden pajak dari waktu ke waktu, bahkan tidak ada perubahan spesifik dalam undang-undang pajak. Misalnya, tarif pajak penjualan yang efektif beberapa negara bagian menunjukkan penurunan yang terlihat dari edisi sebelumnya karena pengumpulan pajak penjualan mereka telah menyusut secara substansial, sebagai bagian dari pendapatan. Tren ini mencerminkan basis pajak yang sudah ketinggalan zaman yang digunakan di sebagian besar negara bagian.

Ikhtisar Model Mikrosimulasi ITEP

Model ITEP adalah alat untuk menghitung hasil dan insiden pendapatan, oleh kelompok pendapatan, pajak federal, negara bagian dan lokal. Ini menghitung hasil pendapatan untuk undang -undang pajak saat ini dan mengusulkan amandemen hukum saat ini. Analisis kejadian terpisah dapat dilakukan untuk kategori pembayar pajak yang ditentukan oleh status perkawinan, kehadiran anak -anak, dan usia.

Dalam menghitung perkiraannya, model ITEP bergantung pada salah satu basis data pengembalian pajak terbesar dan data tambahan yang ada, yang mencakup hampir tiga perempat dari satu juta catatan. Untuk memperkirakan pendapatan dan insiden, model ini bergantung pada pemerintah atau proyeksi ekonomi lainnya yang dihormati.

Perhitungan pajak federal model ITEP sangat mirip dengan yang diproduksi oleh Komite Gabungan Kongres tentang Perpajakan, Departemen Keuangan AS dan Kantor Anggaran Kongres (meskipun masing -masing dari empat model ini berbeda dalam berbagai tingkat tentang bagaimana hasil disajikan). Model ITEP, bagaimanapun, menambahkan kemampuan estimasi negara-demi-negara yang tidak ditemukan dalam model pemerintah tersebut.

Di bawah ini adalah garis besar dari setiap area model ITEP dan apa kemampuannya:

• Model Pajak Penghasilan Pribadi menganalisis pendapatan dan insiden pajak penghasilan pribadi federal dan negara bagian saat ini dan opsi amandemen termasuk perubahan dalam:analyzes the revenue and incidence of current federal and state personal income taxes and amendment options including changes in:
  • Tarif, termasuk tarif khusus untuk keuntungan modal
  • Inklusi atau pengecualian dari berbagai jenis pendapatan
  • Inklusi atau pengecualian penyesuaian federal dan negara bagian
  • Jumlah pembebasan dan beragam jenis pembebasan dan, jika relevan, metode penghapusan
  • Jumlah pengurangan standar dan berbagai jenis pengurangan standar dan fase-out
  • Pengurangan terperinci dan fase pengurangan, dan
  • Kredit, seperti pendapatan yang didapat dan perawatan anak
• Model pajak konsumsi menganalisis hasil pendapatan dan kejadian pajak penjualan dan cukai saat ini. Ini juga memiliki kapasitas untuk menganalisis implikasi pendapatan dan kejadian dari berbagai perubahan basis dan tarif dalam pajak penjualan umum, pajak penjualan khusus, dan pajak cukai pada produk -produk seperti bensin dan tembakau. Ada lebih dari 250 item dasar yang tersedia untuk diubah dalam model, mencerminkan, misalnya, perbedaan basis pajak penjualan di antara negara -negara dan dampak dari ekspansi yang diusulkan atau pengurangan dalam pangkalan.analyzes the revenue yield and incidence of current sales and excise taxes. It also has the capacity to analyze the revenue and incidence implications of a broad range of base and rate changes in general sales taxes, special sales taxes, and excise taxes on products such as gasoline and tobacco. There are more than 250 base items available to amend in the model, reflecting, for example, sales tax base differences among states and the impact of proposed expansions or reductions in the base.
• Model pajak properti menganalisis hasil pendapatan dan kejadian pajak negara bagian dan properti lokal saat ini. Ini juga dapat menganalisis dampak pendapatan dan kejadian dari perubahan kebijakan di seluruh negara bagian dalam pajak properti, termasuk efek pemutus sirkuit, pengecualian homestead, dan batas tarif dan penilaian.analyzes revenue yield and incidence of current state and local property taxes. It can also analyze the revenue and incidence impacts of statewide policy changes in property tax, including the effect of circuit breakers, homestead exemptions, and rate and assessment caps.
• Model pajak penghasilan perusahaan menganalisis hasil pendapatan dan insiden undang -undang pajak penghasilan perusahaan saat ini, kemungkinan perubahan tarif dan perubahan pangkalan tertentu. Mayoritas pajak penghasilan perusahaan ditugaskan kepada pemilik saham perusahaan, dengan sisanya jatuh pada pendapatan tenaga kerja.l analyzes revenue yield and incidence of current corporate income tax law, possible rate changes and certain base changes. The majority of the corporate income tax is assigned to owners of corporate stock, with the remainder falling on labor income.
• Pajak lokal: Model dapat menganalisis pendapatan di seluruh negara bagian dan insiden pajak lokal agregat (bagaimanapun, tidak dipecah oleh masing -masing daerah). Kapasitas ini sangat penting untuk pajak atas properti nyata dan pribadi, yang hampir seluruhnya dipungut di tingkat lokal.The model can analyze the statewide revenue and incidence of aggregate local taxes (not, however, broken down by individual localities). This capacity is especially important for taxes on real and personal property, which are almost entirely levied at the local level.

Sumber Data Model ITEP

Model ITEP adalah "model mikrosimulasi." Artinya, ini bekerja pada sampel pengembalian pajak yang sangat besar dan data lainnya, yang berusia hingga tahun yang dianalisis. Ini adalah jenis model pajak yang sama yang digunakan oleh Departemen Keuangan AS, Komite Gabungan Kongres tentang Perpajakan dan Kantor Anggaran Kongres. Model ITEP menggunakan set data mikro dan data agregat berikut:

• Set Data Mikro: IRS 1988 File Pajak Penggunaan Publik Individu, Sampel Level III; File Pajak Penggunaan Publik Individu IRS; Survei populasi saat ini; Survei Pengeluaran Konsumen; Sensus A.S.; Survei Komunitas Amerika.
  IRS 1988 Individual Public Use Tax File, Level III Sample; IRS Individual Public Use Tax Files; Current Population Survey; Consumer Expenditure Survey; U.S. Census; American Community Survey.
• Daftar parsial sumber data agregat: data IRS lain -lain; Kantor Anggaran Kongres dan Komite Gabungan Prakiraan Perpajakan; data ekonomi lainnya (Departemen Perdagangan, WEFA, dll.); data departemen pajak negara; Data tentang tingkat konsumsi keseluruhan untuk barang tertentu (Departemen Perdagangan, Sensus Layanan, dll.); Data pajak konsumsi dan konsumsi spesifik negara (data sensus, keuangan pemerintah, dll.); Data Pajak Properti Khusus Negara (Pemerintah. Keuangan, dll.); Survei Perumahan Amerika; Sensus Perumahan Populasi; Administrasi Informasi Energi; Administrasi Jalan Raya Federal; BDS Analytics; Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit.
  Miscellaneous IRS data; Congressional Budget Office and Joint Committee on Taxation forecasts; other economic data (Commerce Department, WEFA, etc.); state tax department data; data on overall levels of consumption for specific goods (Commerce Department, Census of Services, etc.); state specific consumption and consumption tax data (Census data, Government Finances, etc.); state-specific property tax data (Govt. Finances, etc.); American Housing Survey; Census of Population Housing; Energy Information Administration; Federal Highway Administration; BDS Analytics; Centers for Disease Control and Prevention.