Korupsi merupakan perbuatan tercela yang merugikan keuangan negara, maka korupsi harus diatur dengan a. Peraturan Daerah b. Undang-udangan Dasar c. Pe … ratura Pemerintah d. Undang-undang
Upaya menanggulangi segala ancaman baik bersifat kultural maupun material, dari dalam maupun dari luar disebut... a. Ketahanan Nasional b. Wawasan N … usantara c. Geostrategi d. Geopolitik
2. Berikan contoh nyata Indonesia, benar-benar menerapkan geopolitik dan geostrategi? 3. Bandingkan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Liberalisme, Ko … munisme, Sekulerisme? 4. Jelaskan dan tuliskan kronologis perumusan pancasila sebagai dasar filsafat negara?
bantuin teman teman,soalnya ada di gambar
Nilai juang ’45 adalah heroisme (kepahlawanan) dan pantang menyerah. Kemerdekaan bangsa Indonesia didapatkan dengan susah payah. Diwarnai dengan perju … angan berat mempertahankan kemerdekaan. Dilandasi jargon merdeka atau mati sebagai karakter religius bangsa Indonesia. Pelajar berpartisipasi mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan mengangkat senjata. Pada mulanya pernah diselenggarakan Wajib Latih Mahasiswa (Walawa) kemudian berubah menjadi Pendidikan Kewiraan yang kemudian berubah nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan saat era reformasi. Uraikan pentingnya mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan (Pendidikan Kewiraan) ditinjau dari aspek pendidikan, agama, budaya, sejarah, dan pertahanan! Pengetahuan dan kemampuan dasar apa yang harus diberikan kepada setiap warga negara! Berikan contoh relevansinya di bidang hukum!
bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalam kekuasaan oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat merupakan bunyi UUD Neg … ara Republik Indonesia tahun 1945 pasal
negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan aksi Onal sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan berbagai negara kesatua … n Republik Indonesia Pernyataan tersebut adalah bunyi dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal
Apa langkah negara dalam menaungi sipil atau rakyat dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara?
Jelaskan unsur2 HI berikut: - Negoisasi - propaganda - lobi/lobbying - ekonomi - kekuatan militer dan perang
Sebutkan alat permesatu bangsa Indonesia!
1 | PP NO. 1 TAHUN 2022 | REGISTER NASIONAL DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA | |
2 | PP NO. 3 TAHUN 2022 | PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN DARI PENGENAAN BEA METERAI | |
3 | PP NO. 4 TAHUN 2022 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN | |
4 | PP NO. 7 TAHUN 2022 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANAREKSA | |
5 | PP NO. 8 TAHUN 2022 | KOORDINASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI | |
6 | PP NO. 9 TAHUN 2022 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI | |
7 | PP NO. 12 TAHUN 2022 | FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH | |
8 | PP NO. 13 TAHUN 2022 | PENYELENGGARAAN KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA | |
9 | PP NO. 14 TAHUN 2022 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHASILAN, HAK LAINNYA, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN BAGI PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN | |
10 | PP NO. 16 TAHUN 2022 | PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2022 | |
11 | PP NO. 19 TAHUN 2022 | DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN | |
12 | PP NO. 20 TAHUN 2022 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS | |
13 | PP NO. 21 TAHUN 2022 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA | |
14 | PP NO. 1 TAHUN 2021 | TATA CARA PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | |
15 | PP NO. 2 TAHUN 2021 | PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI | |
16 | PP NO. 3 TAHUN 2021 | PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA | |
17 | PP NO. 4 TAHUN 2021 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, DAN HAK-HAK LAIN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA | |
18 | PP NO. 5 TAHUN 2021 | PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO | |
19 | PP NO. 6 TAHUN 2021 | PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH | |
20 | PP NO. 7 TAHUN 2021 | KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH |