Salah satu peran Indonesia dalam PBB, menjadi anggota organisasi FAO.
Intisari-Online.com – Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB, merupakan organisasi internasional yang didirikan di San Fransisco, dan disahkan melalui Piagam PBB pada tahun 1945.
Apa salah satu peran Indonesia dalam PBB?
Namun, Indonesia baru menjadi anggota PBB pada 28 September 1950, hampir satu tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda.
Dalam Bab 1 Pasal 1 Piagam PBB, tujuan pembentukan PBB adalah:
- Menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
- Mengembangkan hubungan kerja sama antarbangsa berdasarkan prinsip kesetaraan.
- Melakukan kerja sama internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, atau kemanusiaan, dan dalam mempromosikan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia.
Lalu, apa salah satu peran Indonesia dalam PBB?
Salah satu peran Indonesia dalam PBB adalah sebagai pemimpin dan anggota tetap beberapa organisasi di PBB.
Page 2
Page 3
FAO
Salah satu peran Indonesia dalam PBB, menjadi anggota organisasi FAO.
Intisari-Online.com – Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB, merupakan organisasi internasional yang didirikan di San Fransisco, dan disahkan melalui Piagam PBB pada tahun 1945.
Apa salah satu peran Indonesia dalam PBB?
Namun, Indonesia baru menjadi anggota PBB pada 28 September 1950, hampir satu tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda.
Dalam Bab 1 Pasal 1 Piagam PBB, tujuan pembentukan PBB adalah:
- Menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
- Mengembangkan hubungan kerja sama antarbangsa berdasarkan prinsip kesetaraan.
- Melakukan kerja sama internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, atau kemanusiaan, dan dalam mempromosikan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia.
Lalu, apa salah satu peran Indonesia dalam PBB?
Salah satu peran Indonesia dalam PBB adalah sebagai pemimpin dan anggota tetap beberapa organisasi di PBB.
Dok. Humas Kementerian Luar Negeri
Menlu RI Retno Marsudi memimpin debat terbuka Dewan Keamanan PBB DK PBB dengan tema ?Menabur Benih Perdamaian: Meningkatkan Keselamatan dan Kinerja Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB? di Markas PBB di New York, Rabu (7/5/19)
KOMPAS.com - Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa Bangsa ke-60 pada 28 September 1950.
Sejak pertama bergabung hingga kini, Indonesia berkontribusi banyak bagi PBB beserta program-programnya.
Sebagai anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Misalnya, ECOSOC (Dewan Ekonomi dan Sosial), ILO (Organisasi Buruh Internasional), maupun FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian).
Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai ketua sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.
Apa saja peran Indonesia dalam PBB?
Baca juga: Pencapaian dan Tugas Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB
DK PBB adalah organisasi PBB yang tanggung jawab utama adalah pemeliharaan dan keamanan internasional. Organisasi DK sudah ada pada 1945 dan markas besar ada di New York Amerika Serikat.
Sebanyak enam negara merupakan anggota tidak tetap. Pada 1965 lewat Amandemen Piagam PBB, anggota tidak tetap bertambah menjadi 10 anggota dari enam anggota.
Anggota tidak tetap dipilih sesuai letak geografis dengan lima anggota dari Afrika atau Asia. Satu anggota dari Eropa Timur, dua anggota dari Amerika Latin, dan dua anggota dari Eropa Barat atau daerah lain.
Anggota tidak tepak dipilih oleh Majelis Umum PBB untuk masa jabatan dua tahun. Presiden dipegang oleh setiap anggota yang dipilih secara bergilir.
Setiap anggota memiliki satu suara, namun hanya lima anggota tetap memiliki hak veto. Hak veto adalah suara yang memungkina lima anggota tetap untuk mencegah adopsi resolusi Dewan Keamanan PBB yang subtansi.
Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup aktif dalam organisasi internasional. Salah satu yang diikuti oleh Indonesia adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu peran Indonesia dalam PBB ialah mewujudkan misi perdamaian dunia.
Namun sebelum membahas apa saja peran Indonesia sebagai anggota PBB, simak uraian tentang PBB berikut ini.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Menurut buku IPS Terpadu (Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah) yang disusun oleh Nana Supriatna, dkk., berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilatarbelakangi oleh dorongan untuk membangun kerja sama internasional. Pada 24 Oktober 1945, PBB resmi didirikan di San Fransisco, Amerika Serikat.
PBB merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang dianggap gagal dalam mencegah terjadinya Perang Dunia ke II. Kehadiran PBB diharapkan mampu meredam potensi terjadinya Perang Dunia ke III.
Keanggotaan PBB terbagi menjadi dua bagian. Pertama, anggota yang ikut serta dalam penandatanganan perjanjian 50 negara. Kedua, negara-negara merdeka yang menginginkan perdamaian dunia, memiliki kesanggupan untuk menaati kewajiban, dan disetujui oleh Dewan Keamanan maupun Majelis Umum.
Keanggotaan Indonesia dalam PBB secara resmi tercatat pada 28 September 1950 dan menjadikannya sebagai anggota ke-60.
Selain untuk mempererat hubungan kerja sama di berbagai bidang, PBB juga memiliki tujuan untuk memelihara perdamaian dunia dan mempererat persahabatan antarnegara anggota.
Berdasarkan hal tersebut, PBB memiliki prinsip dasar, di antaranya:
Persamaan semua anggota yang berdaulat.
Semua anggota diharuskan memenuhi kewajibannya.
Perselisihan harus diselesaikan secara damai.
Dilarang melakukan kekerasan terhadap negara lain.
Setiap anggota dilarang mengintervensi urusan negara lain.
Anggota asli PBB adalah negara-negara yang ikut menandatangani Piagam San Fransisco.
Keanggotaan PBB ditentukan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB.
Peran Indonesia dalam PBB
IIlustrasi peran indonesia dalam PBB. Foto: Unsplash.comMengutip dari buku 99% Sukses Ulangan Harian SD Kelas 6 yang disusun oleh Tim Guru Eduka dan buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli, adapun peran Indonesia dalam PBB, di antaranya:
Mengirimkan Pasukan Garuda untuk menjaga perdamaian di Mesir, Zaire, Vietnam, Lebanon, Timur Tengah, dan sebagainya.
Terpilihnya mantan Menteri Luar Negeri, Mochtar Kusumaatmadja sebagai anggota Komisi Hukum Internasional PBB periode 1992-2001. Setelah itu, pada periode 2007-2011 Duta Besar Nugroho Wisnu Trimurti terpilih menjadi anggota Komisi Hukum Internasional PBB dari Indonesia selanjutnya.
Indonesia menjadi salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya pada 2006.
Indonesia selalu ikut serta dalam memberi bantuan kemanusiaan di berbagai negara sesuai prinsip politik luar negeri yang bebas-aktif.
Tidak hanya itu, peran Indonesia dalam PBB juga disebutkan dalam buku Sejarah Indonesia yang ditulis oleh Irma Samrotul Fuadah. Berikut ini penjabaran peran-perannya:
Pada tahun 2007, Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Kemanan PBB. Langkah kongkrit Indonesia dalam misi perdamaian PBB.
Menjalankan politik damai dan bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri urusan negara lain.
Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif serta berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan, dan meningkatkan kemandirian bangsa, serta memiliki kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat.
Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia- Afrika yang kemudian melahirkan Dasasila Bandung.
Indonesia menjadi salah satu pendiri Assosiaciation of South-East Asian Nation (ASEAN), yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta
Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional salah satunya Organisasi Konferensi Islam (OKI).
Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok (GNB) pada tahun 1961.
Pada tahun 1992 dalam Konferensi Negara- Negara Non-Blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi Ketua Melalui GNB ini secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur.
Salah satu upaya Iindonesia dalam ikut serta menjaga perdamaian dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara, ialah menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting untuk menyelesaikan konflik Kamboja.
Indonesia juga menggelar konferensi Colombo pada 1954 untuk meredakan ketegangan yang ditimbulkan oleh perang dingin dan meningkatkan perjuangan melawan penjajahan.
Indonesia sebagai inisiator pembentukan Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) pada 2002 yang membahas tentang konflik Laut China Selatan.
Pada 2019, Indonesia juga mendorong negara-negara yang terlibat konflik untuk menyetujui kode etik Laut China Selatan.
Indonesia berperan sebagai mediator dengan memfasilitasi berbagai pertemuan dalam konflik perbatasan Thailand dan Kamboja.
Indonesia juga pernah menjadi presiden ECOSOC (Economic and Social Council) pada tahun 1970 dan 2000.
Indonesia juga telah berperan dan melaksanakan tugasnya sebagai Presidensi Dewan Keamanan PBB. Mengutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, berikut ini beberapa peran Indonesia sebagai Dewan Keamanan PBB:
Indonesia telah menyelenggarakan pertemuan High-Level Open Debate prakarsa Indonesia mengenai pembangunan perdamaian dalam masa pandemi serta keterkaitan antara terorisme dan kejahatan terorganisasi.
Indonesia juga telah menyelenggarakan pertemuan Arria Formula mengenai serangan siber terhadap infrastruktur vital.
Dewan Keamanan PBB di bawah Presidensi Indoneisa juga telah mengesahkan 4 resolusi, yaitu resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Lebanon (UNIFIL), resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Somalia (UNSOM), resolusi perpanjangan rezim sanksi di Mali, dan resolusi tentang personel penjaga perdamaian perempuan yang diprakarsai Indonesia.
Indonesia juga mengusulkan resolusi mengenai penanggulangan terorisme yang telah mendapat dukungan dukungan 14 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Namun sayangnya, resolusi ini tidak dapat disahkan karena mendapat veto oleh satu negara. Sebab itu, seluruh negara anggota DK PBB menyesalkan penggunaan veto terhadap resolusi tersebut.
Indonesia memimpin breakfast meeting dan Sofa Talks dengan para Duta Besar Dewan Keamanan PBB di Kantor Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York dan juga memimpin pertemuan dengan Sekjen PBB.
Itulah penjelasan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa dan peran Indonesia sebagai salah satu anggotanya. Semoga bermanfaat!