Doni Setyawan | Mei 23, 2020 | Soal Sejarah SMA |
Hasil rapat golongan muda pada 15 Agustus 1945 menyatakan bawah… .
A. proklamasi tidak boleh diadakan melalui PPKI
B. golongan muda akan melakukan revolusioner
C. mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia
D. perluanya perundingan antara golongan tua dengan golongan muda secepatnya
E. mendesak pemerintah Jepang memberikan izin proklamasi kemerdekaan
Pembahasan:
Berita kekalahan Jepang terhadap Sekutu, meskipun disembunyikan akan tetapi akhirnya sampai ketelinga orang Indonesia. Sutan Syahrir merupakan salah satu tokoh pertama yang mendengar berita kekalahan Jepang dengan cara menyadap radio Sekutu.
Menanggapi berita kekalahan Jepang tersebut, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda mengenai proses pelaksanaan proklamasi. Golongan muda ingin proklamasi segera dilaksanakan, akan tetapi golongan tua memilih untuk melaksanakan sidang PPKI. Golongan muda menolak kalau proklamasi dilakukan melalui PPKI. Hal ini dikarenakan PPKI merupakan bentukan dari Jepang. Kalau Indonesia merdeka melalui PPKI, berarti benar kemerdekaan Indonesia hanya sebatas dari Jepang.
Para pemuda yang dipimpin oleh Chaerul Saleh kemudian mengadakan rapat pemuda pada tanggal 15 Agustus 1945 bertempat di Laboratorium Mikrobiologi, Pegangsaan Timur, Jakarta. Hasil rapat memutuskan untuk mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Selain itu golongan muda juga mendesak Soekarno-Hatta untuk bermusyawarah dengan golongan muda dan tidak terlibat lagi dengan pemerintah Jepang. Keputusan rapat dibawa oleh Wikana dan Darwis untuk disampaikan kepada Soekarno. Akan tetapi Soekarno menolak hal tersebut, karena dianggap tergesa gesa dan kurang persiapan.
Pada akhirnya, para pemuda sepakat untuk mengamankan Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok. Salah satu tujuan pemuda membawa Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang.
Kunci jawaban:
Hasil rapat golongan muda pada 15 Agustus 1945 menyatakan bawah… . C. mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia
Mari berlomba lomba dalam kebaikan. Semoga isi dari blog ini membawa manfaat bagi para pengunjung blog. Terimakasih
KOMPAS.com - Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945.
PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Sejak dibentuk, PPKI melakukan sebanyak tiga kali sidang, yaitu pada 18, 19, dan 22 Agustus 1945.
Berikut ini hasil sidang PPKI pertama, kedua, dan ketiga.
Baca juga: PPKI: Pembentukan, Tokoh, Sidang, dan Tugasnya
Hasil sidang PPKI pertama
Berikut ini hasil sidang pertama PPKI yang dilaksanakan pada 18 Agustus 1945, atau tepat sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan.
UUD 1945 disahkan
Dalam sidang pertamanya, PPKI telah membentuk kesepakatan yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945.
UUD 1945 dianggap sebagai suatu landasan penting yang harus disahkan guna memajukan Indonesia.
Oleh sebab itu, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan menjadikannya acuan dalam membentuk peraturan-peraturan di Indonesia.
Baca juga: Pembentukan BPUPKI dan PPKI
Merevisi Piagam Jakarta
Selain mengesahkan UUD 1945, PPKI juga membenahi sebagian dari isi Piagam Jakarta.
Salah satu kalimat dalam Piagam Jakarta yang berbunyi, "Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya", diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa", karena tidak rakyat Indonesia adalah Muslim.
Soekarno dan Moh Hatta diangkat sebagai presiden dan wakil presiden
Dalam sidang pertama PPKI juga dibahas mengenai pengangkatan Soekarno dan Moh Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia.
Pengusulan Soekarno dan Moh Hatta disampaikan oleh Otto Iskandardinata, salah satu pahlawan nasional Indonesia.
Usulan tersebut disampaikan dengan cara aklamasi atau pemilihan umum (pemilu).
Setelah banyak yang menyetujui usulan tersebut, Soekarno dan Moh Hatta segera dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia secara sah.
Membentuk Komite Nasional
Hasil sidang PPKI 18 agustus 1945 menyatakan bahwa presiden akan dibantu oleh Komite Nasional.
Alasan Komite Nasional dibentuk karena belum ada DPR ataupun MPR pada awal kemerdekaan.
Baca juga: Komite Nasional Indonesia (KNIP): Tujuan Pembentukan dan Tugasnya
Hasil sidang kedua PPKI
Setelah sidang PPKI pertama selesai diselenggarakan, dilanjutkan dengan sidang kedua PPKI pada 19 Agustus 1945.
Dalam sidang PPKI kedua ini, fokus utama yang dibahas adalah tentang wilayah Indonesia dan pemerintahannya.
Hasil sidang PPKI kedua adalah sebagai berikut.
Indonesia dibagi menjadi delapan provinsi
Hasil sidang PPKI kedua adalah terbaginya wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi, yang masing-masing dipimpin oleh kepala daerah, yaitu gubernur, sebagai berikut.
| No | Provinsi | Nama Gubernur |
| 1 | Sunda Kecil | I Gusti Ketut Pudja Suroso |
| 2 | Jawa Barat | Sutarjo Kartohadikusumo |
| 3 | Jawa Tengah | R Panji Suroso |
| 4 | Jawa Timur | RA Suryo |
| 5 | Sumatera | Teuku Mohammad Hassan |
| 6 | Kalimantan | Ir Pangeran Mohammad Nor |
| 7 | Maluku | Dr GSSJ Latuharhary |
| 8 | Sulawesi | Mr J Ratulangi |
Baca juga: Daftar Anggota PPKI
Dibentuk Komite Nasional Daerah
Setelah provinsi dibagi, dibentuklah Komite Nasional Daerah untuk ditempatkan di tiap-tiap provinsi yang ada.
Kurang lebih masih sama seperti Komite Nasional, tugas Komite Nasional Daerah adalah untuk membantu presiden.
Dibentuk departemen dan menteri
Hasil sidang kedua PPKI lainnya adalah merancang pembentukan departemen yang terbagi menjadi 12 bagian.
Departemen tersebut juga akan dibantu dengan menteri-menteri yang dipilih. Ada 12 kementerian di setiap kabinet dan empat menteri negara nondepartemen.
Berikut ini nama-nama departemen dan para menterinya pada kabinet pertama Indonesia.
| No | Nama Menteri | Departemen |
| 1 | AA Maramis | Keuangan |
| 2 | Abikusno Tjokrosujoso | Perhubungan |
| 3 | Prof Dr Mr Soepomo | Kehakiman |
| 4 | Ki Hajar Dewantara | Pengajaran |
| 5 | Abikusno Tjokrosujoso | Pekerjaan Umum |
| 6 | Mr Achmad Soebardjo | Luar Negeri |
| 7 | RAA Wiranata Kusumah | Dalam Negeri |
| 8 | Mr Iwa Kusuma Sumantri | Sosial |
| 9 | Dr Buntaran Martoatmojo | Kesehatan |
| 10 | Ir Surachman Tjokroadisurjo | Kemakmuran |
| 11 | Soeprijadi | Keamanan Rakyat |
| 12 | Mr Amir Syarifuddin | Penerangan |
| 13 | R Otto Iskandardinata | Non-departemen |
| 14 | Wachid Hasjim | Non-departemen |
| 15 | Mr RM Sartono | Non-departemen |
| 16 | Dr M Amir | Non-departemen |
Baca juga: Mengapa Golongan Pemuda Menolak Proklamasi lewat PPKI?
Hasil sidang PPKI ketiga
Sidang PPKI ketiga dilaksanakan pada 22 Agustus 1945, dengan hasil sebagai berikut.
Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
Pada 29 Agustus 1945, PPKI resmi membentuk KNIP dengan tujuan untuk pemilu di masa mendatang.
Fungsi KNIP adalah sebagai pusat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ketika baru awal terbentuk, jumlah anggota KNIP ada sebanyak 137 orang, terdiri dari golongan muda dan masyarakat Indonesia.
Ketua dari KNIP pada masa itu adalah Kasman Singodimedjo.
Baca juga: Partai Nasional Indonesia (PNI): Pendirian, Tokoh, dan Perkembangan
Perencanaan membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI)
Salah satu hasil selanjutnya dari sidang ketiga PPKI adalah perencanaan pembentukan PNI.
PNI dirancang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil, makmur, dan berdaulat.
Ketua dari PNI adalah Soekarno. Namun, PNI yang direncanakan dijadikan Partai Tunggal Negara Indonesia harus dibatalkan pada akhir Agustus 1945.
Akibatnya, rancangan ini tidak jadi terlaksana.
Dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)
Untuk menjaga keamanan Indonesia, PPKI membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada 22 Agustus 1945.
Setelah BKR dibentuk, organisasi lainnya seperti Heiho, Laskar Rakyat, dan PETA dibubarkan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.