Lahirnya Politik Etis. Top 1: Politik balas budi - Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas.
Top 1: Sebutkan tiga tindakan dari etische politic yang diusulkan Mr Van ...
Pengarang: brainly.co.id - Peringkat 105
Ringkasan: . dalam undang undang nomor 49 tahun 2008 membahas tentang penghapusan1. Persatuan Indonesia2. Keberahaman3. Diskriminasi Ras dan Etnis4. Hukum Negara . Dibawah ini yang tidak termasuk organisasi non partai yang ikut berpengaruh dalam pemberantasan korupsi adalah... . tuliskan berbagai bentuk perilaku yang mendorong terwujudnya penegakan hukum . Contoh peranan PBB pada bidang hukum dan kemanusiaan yang bisa dinikmati oleh masyarakat internasional yaitu….
Hasil pencarian yang cocok: Estische politic/politik balas budi berisi atas tiga tindakan, yaitu edukasi (pendidikan), irigasi (pengairan), dan transmigrasi ... ...
Top 2: jelaskan 3 program politik etis di indonesia? - Brainly.co.id
Pengarang: brainly.co.id - Peringkat 96
Ringkasan: . keteguhan hati dapat ditunjukkan dengana.bermain kecapib.berteman dengan yonatanc.mendatangi goliat yang perkasad.menjadi raja israel yang ke dua . pengaruh kebesaran kerajaan Demak terhadap kehidupan politik masyarakat pulau Jawa adalah.... a. berkembangnya masyarakat nelayan di daerah pesisir b.. … munculnya kekuasaan tuan tuan tanah di daerah pesisir c. timbulnya pertentangan masyarakat adat tentang kerajaan Islam d. munculnya kerajaan-kerajaan Islam di daerah pesisir Pu
Hasil pencarian yang cocok: Pemerintah Belanda menjalankan Politik Etis atau Politik Balas Budi ini dalam tiga kebijakan yang disebut dengan “Trias van Deventer”, yaitu Irigasi, ... ...
Top 3: Politik balas budi - Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas
Pengarang: ms.m.wikipedia.org - Peringkat 114
Ringkasan: Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa.. Munculnya kaum Etis yang di pelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C. van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta meneg
Hasil pencarian yang cocok: Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Politika yang meliputi: irigasi (pengairan), ... ...
Top 4: Jelaskan 3 program politik balas budi penjajahan B... - Roboguru
Pengarang: roboguru.ruangguru.com - Peringkat 173
Ringkasan: Politik Etis adalah kebijakan Belanda yang dilakukan sebagai dampak dari Sistem Tanam Paksa. Politik Etis didorong oleh desakan kelompok Liberal di Belanda pada akhir abad ke 19 M, seperti Conrad Theodore van Deventer. Pemerintah Belanda menjalankan Politik Etis atau Politik Balas Budi ini dalam tiga kebijakan yang disebut dengan “Trias van Deventer”, yaitu sebagai berikut. Edukasi dilakukan dengan membangun lembaga pendidikan modern di Indonesia, misalnya adalah Technische Hogere
Hasil pencarian yang cocok: Jelaskan 3 program politik balas budi penjajahan Belanda! ...
Top 5: Trias van Deventer, Politik Balas Budi Belanda Halaman all - Kompas.com
Pengarang: amp.kompas.com - Peringkat 171
Ringkasan: . Lihat FotoTropenmuseum Sekolah pertanian untuk Indonesia sebagai salah satu program dari Politik Etis. KOMPAS.com - Penderitaan rakyat Indonesia ketika dijajah ternyata menggugah hati nurani sekelompok orang Belanda.. Hal ini kemudian memunculkan gagasan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa jajahan.. Program peningkatan kesejahteraan rakyat masa penjajahan Belanda dikenal dengan istilah Politik Etis atau Politik Balas Budi.. Politik Etis adalah tindakan balas budi yang diberikan oleh Be
Hasil pencarian yang cocok: 4 Jun 2021 — Isi Trias van Deventer yang merupakan istilah yang mengacu kepada tiga program peningkatan kesejahteraan rakyat pada masa penjajahan Belanda ... ...
Top 6: Politik Etis: Kebijakan, Penyimpangan dan Dampak Halaman all
Pengarang: amp.kompas.com - Peringkat 161
Ringkasan: . Lihat FotoDinas Pendidikan dan Kebudayaan Lebak, Banten Museum Multatuli, Kabupaten Lebak, Banten. KOMPAS.com - Tumbuhnya ruh kebangsaan Indonesia pada penduduk nusantara tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Belanda yaitu Politik Etis (Etische Politiek).. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Politik Etis adalah pemikiran yang menyatakan pemerintah kolonial Belanda memegang hutang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat nusantara.. Politik
Hasil pencarian yang cocok: 6 Mar 2020 — Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah pemikiran progresif ... Kebijakan Politik Etis dituangkan dalam program Trias van Deventer yang ... ...
Top 7: 3 Program yang dibuat Belanda di Indonesia di era politik etis - Merdeka
Pengarang: m.merdeka.com - Peringkat 172
Ringkasan: Merdeka.com - Ketika masa pemerintahan Ratu Wilhelmina di Belanda, terbentuklah sebuah kebijakan baru di tanah Indonesia. Kebijakan itu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk membalas budi apa saja yang sudah diambil oleh Belanda dari tanah Indonesia. Kebijakan baru yang akan segera diterapkan itu adalah Politik Etis. Di awal abad 19, politik kolonial memasuki era baru yaitu era Politik Etis yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander W.F. Idenburg. Alexander ini akhirnya b
Hasil pencarian yang cocok: 2 Jul 2016 — Kebijakan itu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk membalas budi apa saja yang sudah diambil oleh Belanda dari tanah ... ...
Top 8: Politik Etis - Pahamify | Taklukkan UTBK
Pengarang: pahamify.com - Peringkat 108
Ringkasan: Sekalipun saat ini kita masih belum bisa bebas beraktivitas seperti biasa karena pandemik virus korona, kalian tetap harus semangat belajar, ya, Temen-Temen. Apalagi pendidikan yang dapat kita nikmati saat ini diraih para pahlawan kita dengan proses perjuangan yang panjang. Memangnya bagaimana, sih, mulanya bangsa kita bisa menikmati pendidikan seperti sekarang ini? Biar kalian semua paham, kita kembali ke masa lalu, yuk, Temen-Temen.Tanam Paksa Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch, Gubernur
Hasil pencarian yang cocok: 16 Apr 2020 — Sesuai namanya, program Trias van Deventer ini terbagi menjadi tiga, yaitu Irigasi, Emigrasi, dan Edukasi. Kebijakan Politik Etis dan program ... ...
Top 9: Top 9 penerapan politik balas budi etische politic oleh belanda ...
Pengarang: mempelajari.com - Peringkat 193
Ringkasan: Asal Mula Politik Etis . Tujuan dan Tokoh Politik Etis.Top 1: Politik balas budi - Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebasPengarang: ms.m.wikipedia.org - Peringkat114Ringkasan: Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa.. Munculnya kaum Etis yang di pelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C. van Devente
Hasil pencarian yang cocok: Top 3: Penerapan politik balas budi "etische politic" oleh Belanda . ... Kebijakan politik etis serta program Trias van Deventer diterapkan di Indonesia ... ...
Sekalipun saat ini kita masih belum bisa bebas beraktivitas seperti biasa karena pandemik virus korona, kalian tetap harus semangat belajar, ya, Temen-Temen. Apalagi pendidikan yang dapat kita nikmati saat ini diraih para pahlawan kita dengan proses perjuangan yang panjang. Memangnya bagaimana, sih, mulanya bangsa kita bisa menikmati pendidikan seperti sekarang ini? Biar kalian semua paham, kita kembali ke masa lalu, yuk, Temen-Temen.
Tanam Paksa
Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang baru, menganti sistem pajak tanah dan pajak sewa tanah buatan Raffles dengan kebijakan yang ia rancang sendiri. Kebijakan tersebut bernama Cultuurstelsel (Sistem Kultivasi). Kebijakan ini diterapkan untuk mengeksploitasi Jawa sebesar-besarnya demi menyelamatkan Kerajaan Belanda dari kebangkrutan. Selama 10 tahun (1830-1870) para petani dipaksa bekerja di perkebunan pemerintah Hindia Belanda tanpa kenal waktu, sehingga mereka tidak dapat mengurus sawah milik mereka sendiri. Padahal hidup mereka bertumpu pada hasil panen padi karena padi tersebut mereka konsumsi sendiri. Alhasil wabah kelaparan terjadi di Hindia Belanda karena stok beras yang ada saat itu sangat sedikit. Para petani pun banyak yang meninggal karena kelaparan dan kelelahan bekerja.
Wabah kelaparan yang terjadi di Hindia Belanda inilah yang kemudian menimbulkan kritik pada Sistem Tanam Paksa Johannes. Kaum liberal atau kaum swasta mulai mengajukan protes ke parlemen di Belanda. Selain mereka protes karena mereka tidak bisa menikmati keuntungan tanam paksa karena Tanam Paksa diatur sepenuhnya oleh pemerintah Hindia Belanda, mereka juga mengkritik Tanam Paksa terlalu kejam dan sangat menyiksa masyarakat Hindia Belanda.
Makanya saat kaum liberal menang di parlemen Belanda pada tahun 1870, mereka menghapus dan mengganti Sistem Tanam Paksa dengan kebijakan Politik Pintu Terbuka, yang diatur dalam Undang-Undang Agraria. Undang-Undang Agraria ini memberi peluang pada pemodal asing (seperti dari Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Jepang, dan Cina) untuk menyewa tanah dari penduduk Hindia Belanda. Mereka berpendapat dengan berkembangnya modal, maka semakin banyak industri yang dapat dibangun, seperti industri perkebunan, usaha pengangkutan, pertambangan, dan perkapalan.
Dengan berkembangnya industri yang dibangun, otomatis permintaan tenaga kerja yang berpendidikan semakin tinggi. Makanya untuk mengatasi hal ini, kaum liberal merasa pendidikan perlu dihadirkan di Indonesia. Alasan utamanya adalah dengan adanya tenaga berpendidikan dari masyarakat Hindia Belanda, maka harganya akan lebih murah dibandingkan mendatangkannya dari Belanda.
Lahirnya Politik Etis
Seiring dengan kritik-kritik di parlemen Belanda, C. Th. Van Deventer, seorang ahli hukum Belanda, melancarkan kritik terhadap sistem Tanam Paksa Johannes melalui artikelnya yang berjudul “Een Eereschuld” (Hutang Kehormatan) di majalah De Gids (Panduan). Dalam artikel tersebut, Deventer menilai bahwa politik penghisapan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda membuat masyarakat Hindia Belanda sengsara. Pemerintah Belanda dituding tidak peduli pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Hindia Belanda dan hanya memikirkan keuntungan sendiri saja. Van Deventer berpendapat bahwa sudah saatnya pemerintah Belanda membalas budi pada masyarakat jajahannya sebagai bentuk tanggung jawab moral.
Kritik Deventer tersebut akhirnya ditanggapi oleh pemerintah Belanda. Pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta jadi Ratu Belanda, membuka sidang Parlemen Belanda dengan pidato mengenai panggilan moral dan hutang budi pemerintah Belanda terhadap bangsa bumiputera di Hindia Belanda. Ia menuangkan kebijakan baru tersebut dalam sistem politik baru yang dinamakan Politik Etis (Etische Politiek) atau Politik Balas Budi. Politik Etis ini terangkum dalam program Trias van Deventer. Sesuai namanya, program Trias van Deventer ini terbagi menjadi tiga, yaitu Irigasi, Emigrasi, dan Edukasi. Kebijakan Politik Etis dan program Trias van Deventer ini kemudian diterapkan di Hindia Belanda pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Alexander W.F. Idenburg dari tahun 1909 hingga tahun 1916. Nah, berikut isi Trias van Deventer ini, Temen-Temen:
- Irigasi atau pengairan. Pemerintah Hindia Belanda akan membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian.
- Imigrasi. Melalui imigrasi, pemerintah Hindia Belanda akan mengajak penduduk Hindia Belanda untuk bertransmigrasi untuk mengurangi kepadatan di pulau Jawa.
- Edukasi. Pemerintah Hindia Belanda akan memperluas bidang pengajaran dan pendidikan bagi bumiputera di Hindia Belanda.
Namun, dalam pelaksanaannya, terjadi penyimpangan juga, Temen-Temen. Irigasi malah lebih banyak mengalirkan air ke perkebunan-perkebunan swasta asing dan tanah-tanah pertanian milik pengusaha swasta. Sementara Imigrasi malah dilakukan untuk memenuhi permintaan tenaga kerja di daerah perkebunan di Sumatera Utara, terutama di Suriname, Deli, dan lain-lain. Para migran malah dijadikan kuli kontrak dengan ancaman yang tertuang dalam Poenale Sanctie. Poenale Sanctie ini mengatur agar para kuli kontrak tidak melarikan diri, Temen-Temen. Jadi mereka yang melarikan diri, bakalan ditangkap polisi dan dikembalikan pada mandor atau pengawasnya. Dalam bidang edukasi, penyimpangan ini terjadi karena pendidikan utamanya ditujukan agar pemerintah Hindia Belanda mendapatkan tenaga administrasi yang bagus dan murah. Pendidikan juga hanya berlaku bagi mereka yang mampu membayar dan anak-anak pegawai negeri. Hal ni mendorong terjadinya diskriminasi pendidikan berupa pengajaran di sekolah kelas I hanya untuk anak orang-orang berharta dan anak-anak pegawai negeri, sementara sekolah kelas II hanya untuk anak-anak pribumi dan umum.
Dampak Politik Etis
Dari ketiga program Politik Etis, edukasi merupakan bidang yang memiliki dampak signifikan di Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu menerapkan model pendidikan gaya Barat di beberapa sekolah yang didirikannya. Di tingkat Sekolah Dasar ada Hollandsch Inlandsche School (HIS), di tingkat Sekolah Menengah Pertama ada Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), dan setelah lulus MULO, para peserta didik dapat melanjutkan ke Algemeene Middelbare School (AMS) yang setara dengan Sekolah Menengah Atas.
Selain itu, Politik Etis juga mendorong didirikannya sebuah sekolah kedokteran di Hindia Belanda yang bernama School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) pada tahun 1902. Dari sekolah tersebut lahirlah golongan perintis awal kaum pergerakan kebangsaan Indonesia, seperti dr. Tjipto Mangunkusumo, dr. Wahidin Soedirohoesodo, dan Soetomo yang menjadi pendiri Boedi Oetomo. Selain sekolah kedokteran, pemerintah Hindia Belanda juga mendirikan Sekolah Pamong Praja yaitu Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) dan sekolah-sekolah kejuruan lainnya.
Golongan Elit Baru
Melalui sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan gaya Barat di atas, lahirlah golongan baru di masyarakat Hindia Belanda yang disebut golongan elit baru, Temen-Temen. Golongan elit baru ini disebut juga sebagai golongan priyayi. Golongan Priyayi ini banyak yang berprofesi sebagai dokter, guru, jurnalis, dan aparatur pemerintahan.
Golongan priyayi ini memiliki pemikiran yang maju dan semakin sadar mengenai segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, mereka juga berhasil mengubah corak perjuangan masyarakat Hindia Belanda dalam melawan penindasan pemerintah kolonial Belanda. Bila sebelumnya perjuangan kemerdekaan bersifat kedaerahan, melalui pemikiran-pemikiran para priyayi ini, muncullah perjuangan kemerdekaan yang bersifat nasional. Inilah yang menjadi mula pergerakan nasional di Hindia Belanda. Para priyayi mengubah strategi perlawanan fisik menjadi perlawanan berwadah organisasi. Beberapa organisasi yang muncul saat itu adalah Boedi Oetomo, Sarekat Islam, dan Perhimpunan Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui parlemen, pers, dan pendidikan.
Nah, sekarang kalian udah tau, kan, kalau pendidikan di Indonesia itu melalui proses perjuangan yang sangat panjang dan berat? Makanya, kalian harus tetep semangat belajar, ya. Biar belajar kalian makin seru dan mengasyikkan, kalian belajar bareng Pahamify aja. Pahamify lagi ngebuka akses gratis untuk semua pengguna aplikasinya, nih. Jadi, kalian bisa mengakses beragam konten belajar di aplikasi Pahamify, seperti video animasi, flash card, ribuan latihan soal, dan rangkuman materi pelajaran SMA dari kelas X sampai XII. Akses gratisnya dibuka dari 30 Maret 2020 sampai 30 April 2020, Temen-Temen.
Tunggu apalagi? Buruan kamu unduh aplikasi Pahamify dan manfaatkan akses gratisnya buat #BelajarSeruDirumah!