Jakarta -
Konstitusi adalah seperangkat aturan dasar dan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi serta struktur lembaga pemerintah, termasuk dasar hubungan kerja sama antara negara dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. UUD 1945 merupakan salah satu hasil sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Konstitusi negara ini menjadi dasar atau pegangan dalam penyelenggaraan negara.
Konstitusi terbagi atas konstitusi tertulis dan konstitusi tertulis, seperti dikutip dari Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas VIII oleh Tim Ganesha Operation.
Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan suatu suatu bangsa di dalam sistem hukum negara.
Konstitusi tertulis memuat hal-hal yang bersifat mendasar atau fundamental bagi suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi tertulis lebih tegas jika dibandingkan dengan konstitusi tidak tertulis atau konvensi.
Konstitusi tertulis juga lebih menjamin adanya kepastian hukum daripada konvensi. Sebab, cara penyusunan konstitusi tertulis yaitu melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang berwenang membuatnya.
Contoh konstitusi tertulis di Indonesia adalah UUD 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Peraturan Pemerintah.
- Ciri-ciri konstitusi tertulis
Ciri-ciri konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar menurut pakar ilmu politik Prof. Dr. Miriam Budiardjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik adalah sebagai berikut:
1. Memuat tentang organisasi negara
Pemuatan tentang organisasi negara dalam konstitusi diantaranya yaitu
- pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif- pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara-negara bagian pada konstitusi negara federal
- prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya
2. Hak-hak asasi manusia
Hak asasi manusia dalam naskah terpisah biasanya disebut Bill of Rights.
3. Prosedur mengubah undang-undang dasar
4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar
Pemuatan larangan ini biasanya terdapat jika para penyusun undang-undang dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti munculnya diktator atau kembalinya sebuah monarki.
Contoh pemuatan larangan dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Federasi Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme dari undang-undang dasar karena dikhawatirkan sifat unitarisme dapat memudahkan jalan munculnya kembali diktator seperti Hitler.
5. Sering memuat cita-cita rakyat dan azas-azas ideologi negara
Ungkapan cita-cita rakyat dan azas-azas ideologi negara mencerminkan semangat dan spirit yang ingin diabadikan penyusun UUD dalam UUD, sehingga mewarnai seluruh naskah UUD tersebut.
Konstitusi tidak tertulis >>>
(twu/lus)
Q. Apa itu Pancasila, jelaskan makna Pancasila dari sila 1 hingga 5 ?Nt : maaf kalo salah mapel!!
Akibat yang timbul dari tidak adanya persatuan dan kesatuan adalah a. Peduli terhadap sesama b. Saling bekerja sama c. Tenggang rasa dalam bermasyarak … at d. Saling mendahulukan kepentingan pribadi
Bagaiman penerapan akhlak atau moralitas dilingkungan sekolah berikan contoh nya
Fiqih Contoh soal : 1.Ahmad memancing udang di sungai .Udang udang yang didapat,dia jual ke pasar terdekat.Uang hasil penjualannya,Ahmad gunakan untu … k membeli semua keperluan sekolahnya dan sebagian lagi untuk jajan. Dalam pembahasan ilmu fikih,apa yang dilakukan Ahmad itu merupakan contoh tentang apa?
Sebutkan latihan latihan kelentukan tubuh
minyak bumi merupakan sumber mineral yang sangat dibutuhkan untuk mendukung kehidupan manusia sebutkan tiga hasil olahan minyak bumi
cerita rakyat seperti candi Prambanan cerita gunung Tangkuban Perahu cerita yang dianggap benar-benar terjadi yang ceritanya dihubungkan dengan tokoh … sejarah telah dibumbui dengan keajaiban kesaksian dan keistiqomahan tokohnya disebut
cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang disebut
teks cerita fiksi dalam karya sastra yang berisi cerita rekaan atau tidak serasi dengan.
Sebutkan tiga sikap individu dalam menghormati keragaman karakteristik di sekolah
Pengertian dan Perbedaan Konstitusi dengan UUD menurut Para Ahli | Konstitusi berasal dari kata “constituer” (bahasa Prancis), “constitution” (bahasa Inggris), dan “constitutie” (bahasa Belanda) yang artinya membentuk, menyusun, atau menyatakan. Istilah konstitusi sering diterjemahkan atau disamaartikan dengan UUD. Beberapa istilah dari UUD seperti gronwet (bahasa Belanda) dan groundgesetz (bahasa Jerman). Namun, L. J. Apeldoorn mengemukakan bahwa antara konstitusi dan UUD tidak sama artinya. UUD hanyalah sebatas hukum dasar tertulis, sedangkan konstitusi memuat hukum dasar tertulis dan tidak tertulis.
Dalam praktik kenegaraan di Indonesia, konstitusi sering disebut dengan UUD. Konstitusi diartikan sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Istilah hukum dasar itu menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Namun, ada beberapa ahli ketatanegaraan yang menyatakan tentang perbedaan konstitusi dengan UUD, yaitu sebagai berikut.
Perbedaan konstitusi dengan UUD menurut Herman Heller adalah sebagai berikut
- Pengertian konstitusi adalah Konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Pengertian ini disebut pengertian secara sosiologis; Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Pengertian ini merupakan pengertian secara yuridis; Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undangundang yang tinggi dan berlaku dalam suatu negara. Pengertian ini disebut pengertian secara politis.
- Pengertian UUD merupakan bagian dari konstitusi tertulis.
Pengertian konstitusi menurut F. Lassale terbagi dalam dua pengertian sebagai berikut.
- Konstitusi dalam pengertian sosiologis adalah sintesis faktorfaktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat sehingga konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat secara nyata dalam suatu negara.
- Konstitusi dalam pengertian yuridis disamakan dengan UUD.
Berbeda dengan pendapat di atas, beberapa ahli ketatanegaraan menyatakan bahwa ada pengertian yang sama antara konstitusi dengan UUD, yaitu sebagai berikut.
Konstitusi pada dasarnya merupakan “power maps”. Dikatakan juga konstitusi merupakan “the formal distribution of authority within the state”. Artinya, konstitusi merupakan distribusi formal dari kewenangan yang berada dalam lingkup internal suatu negara.
K. C. Wheare dalam bukunya “Modern Constitution” menyatakan bahwa konstitusi dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut.
- Konstitusi yang semata-mata berbicara sebagai naskah hukum atau suatu ketentuan yang mengatur “the rule of the constitution”.
- Konstitusi bukan saja mengatur ketentuan-ketentuan hukum, tetapi juga mencantumkan ideologi, aspirasi, dan cita-cita politik, “the statement of idea”, pengakuan kepercayaan.
Konstitusi sebagai naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.
Dalam sebuah konstitusi terdapat tiga unsur yang menonjol, yaitu sebagai berikut.
- Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat. Artinya, konstitusi merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka.
- Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak asasi manusia dan warga negara sekaligus menentukan batas-batas hak dan kewajiban warga negara dan alat-alat pemerintahannya.
- Konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan.
Berdasarkan beberapa pengertian, maka dapat disimpulkan bahwa konstitusi mengandung dua pengertian, yaitu secara sempit dan luas. Pengertian secara sempit, konstitusi adalah keseluruhan peraturan negara yang bersifat tertulis. Adapun pengertian secara luas, konstitusi adalah keseluruhan peraturan negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Laporan pertanggungjawaban pemerintah di depan parlemen diatur dalam konstitusi.
[Sumber rujukan : M.S.Faridy. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP/MTS Kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional]