Mengemukakan pendapat dalam pemilu memiliki batasan umur yaitu

MK menggelar sidang perdana pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu Legislatif) yang diajukan oleh seorang warga negara, Taufiq Hasan.

Taufiq mempersoalkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU Pilpres dan Pasal 19 ayat (1) UU Pemilu Legislatif yang mengatur batas usia yang mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan umum. 

“Penafsiran yang berkembang di masyarakat dalam memahami maksud pasal itu bahwa partisipasi dalam Pemilu hanya sebagai hak, sehingga boleh digunakan, boleh tidak,” kata Taufiq dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang dipimpin Achmad Sodiki di Gedung MK, Selasa (25/6).

Pasal 27 ayat (1) UU Pilpres yang berbunyi, “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.” Sedangkan Pasal 19 ayat (1) UU Pemilu Legislatif berbunyi, “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.”

Taufiq mengatakan, ketentuan itu telah menimbulkan kerugian berupa minimnya partisipasi masyarakat dan kemubaziran atas dana yang dikeluarkan Pemerintah dalam pelaksanaan Pemilu.

“Rumusan pasal dan ayat itu sangat tidak jelas dan rancu yang bisa menimbulkan kesalahpahaman menurut norma undang-undang yang berlaku,” katanya.

Taufiq mengatakan, memilih dan partisipasi dalam Pemilu atau mencoblos itu adalah dua hal yang berbeda dan tentunya mempunyai status hukum yang berbeda pula. Memilih itu lebih tepatnya perbuatan bathiniyah atau hati. Sedangkan mencoblos itu perbuatan anggota badan lahiriyah sehingga menghukum partisipasi dalam Pemilu (mencoblos) sebagai HAM disamakan dengan hak memilih adalah kesalahan.

Menurutnya, ketentuan itu bertentangan dengan konsep pemahaman hak memilih sebagai HAM. Sebab, hak asasi dalam UUD 1945 tidak boleh dibatasi, kecuali dengan hak orang lain, bukan dibatasi dengan umur dan perkawinan. “Proses terpenting dalam Pemilu menggunakan hak pilih, tetapi belum ada kejelasan statusnya apakah sebagai hak atau kewajiban?”    

Menanggapi permohonan, Achmad Sodiki menpertanyakan apa yang sebenarnya diminta pemohon dalam permohonannya. “Apa yang Saudara minta terhadap permohonan ini, mau dibatalkan apakah frasa mau diganti? Ini harus diperjelas dalam permohonan,” saran Sodiki.

Sodiki juga mempertanyakan kerugian konstitusional yang dialami pemohon dengan berlakunya dua pasal itu. “Apa Saudara dirugikan dengan ketentuan dalam kedua UU ini dalam memilih maupun dipilih dalam Pemilu?” Karena itu, majelis panel memberi kesempatan pemohon untuk memperbaiki permohonannya dalam waktu 14 hari. 

JAKARTA, KOMPAS.com — Selama ini, pemilih dalam pemilu, seperti pemilu kepala daerah, pemilu legislatif, hingga pemilu presiden dan wakil presiden, diharuskan berusia minimal 17 tahun. Namun, bila seorang pemilih sudah menikah, tak ada lagi batasan umur. Yang bersangkutan bisa mencoblos berapa pun usianya.

Apa yang menyebabkan status pernikahan berpengaruh dalam kemampuan memilih? Hal tersebut menjadi pembahasan dalam diskusi publik Rekomendasi Perbaikan Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Senin (25/8/2014) siang.

Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto yang pertama kali mempertanyakan peraturan itu.

"Yang belum 17 tahun tapi sudah kawin, memang dia akan tambah pintar sehingga dibolehkan memilih?" tanya Didik.

Menanggapi pertanyaan Didik itu, Komisioner Bawaslu Juri Ardiantoro hanya menjawab spontan. Dia juga merasa heran apa yang menyebabkan status menikah membuat seseorang diperbolehkan memilih. "Ia kenapa ya kalau sudah kawin boleh?" ujarnya.

Didik merasa peraturan belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah itu lebih baik dihapuskan. Selain tujuannya tidak jelas, penghapusan juga bisa mempermudah KPU dalam menyusun daftar pemilih tetap.

"Jadi, nanti tidak perlu update-update dan memperhatikan lagi apakah ini sudah menikah atau belum menikah," ujarnya. Juri berharap DPR sebagai pembuat undang-undang bisa mengkaji ulang peraturan tersebut.

Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 7 menyatakan, warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Kemudian, pada Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 19 ayat (1) disebutkan, warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Aturan lain ialah Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 68, yakni warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Mengemukakan Pendapat Dalam Pemilu Memiliki Batasan Umur Yaitu. Melaksanakan hak dalam pemilu sangat penting demi kesejahteraan bersama. 1) kata hak, 2) kata.

Setiap warga negara indonesia memiliki hak mengemukakan pendapat dalam berbagai bentuk. Jika semua warga negara indonesia mau dengan penuh kesadaran melaksanakan hak sebagai warga negara tentu tujuan nasional akan mudah tercapai. Oleh karena itu setiap individu memiliki hak untuk mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, adanya kebebasan mengeluarkan pendapat hendaknya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta.