SHUTTERSTOCK
Ilustrasi teknologi digital
KOMPAS.com – Memasuki era globalsasi, pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terus berjalan,
Pengembangan IPTEK tidak melulu mengejar kemajuan materiil, melainkan juga memperhatikan aspek-aspek spiritual.
DIkuti dalam buku Spiritualisme Pancasila (2018) oleh Heri Herdiawanto, tujuan utama pengembangan IPTEK yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Sehingga pengembangan IPTEK terikat oleh nilai, maka harus ada paradigma yang menjadi landasannya. Di Indonesia, paradigma landasan IPTEK adalah Pancasila.
Pancasila menjadi landasan pengembangan IPTEK karena setiap nilai sila Pancasila mengandung hal-hal penting dan menunjukkan etika dalam mengembangkan IPTEK
Baca juga: Peran IPTEK dalam Menunjang Kegiatan Ekonomi
Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK
Berikut nilai-nilai setiap sila Pancasila yang mengandung landasan pengembangan IPTEK, dirangkum dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2019), yaitu:
Sila Ketuhanan Yang Maha EsaSila ini menekankan bahwa pengembangan IPTEK dimaknai sebagai bentuk syukur pemberian akal oleh Yang Maha Esa. Sehingga dalam proses pengembangan IPTEK tidak dibuat untuk mencederai keyakinan umat beragama.
Sila kemanusiaan yang adil dan beradabSila ini menekankan bahwa dalam pengembangan IPTEK harus dengan cara-cara yang berperikemanusiaan dan tidak merugikan manusia individual maupun umat manusia yang sekarang maupun yang akan datang agar bisa menyejahterakan manusia.
Sila ini mengingatkan agar pengembangan IPTEK ditujukan untuk seluruh tanah air dan bangsa secara merata. Selain itu, sila ini juga memberikan kesadaran bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia dapat meningkat dengan adanya kemajuan IPTEK.
Baca juga: Sikap Selektif Menghadapi Pengaruh IPTEK
Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilanSila ini menekankan agar membuka kesempatan yang sama bagi semua warga untuk dapat mengembangkan IPTEK dan merasakan hasilnya sesuai kemampuan dan keperluan masing-masing sehingga tidak terjadi monopoli IPTEK.
Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaSila ini menekankan bahwa dalam pengembangan IPTEK harus didasarkan pada keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Baca berikutnya
Rabu, 18 Desember 2019 19:46 WIB
Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya
Menjadi seorang mahasiswa bukan sekedar status dan tugas belajar semata, namun juga mengemban sebuah tanggung jawab yang besar. Karena apa? Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam membawa perubahan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik.
Masa depan bangsa Indonesia ada pada pundak generasi muda, salah satunya adalah mahasiswa. Sebagai seorang mahasiswa tentunya terdapat fungsi dan peran yang harus diimplementasikan dalam aktivitas kesehariannya dan menjadi bekal untuk menjadi bagian dari masyarakat. Beberapa peran mahasiswa yang sudah tidak asing terdengar diantaranya agent of change, iron stock, moral force, dan social control. Tanpa adanya bentuk implementasi nyata, peran tersebut tidaklah berarti bagi seorang mahasiswa.
Kampus sebagai sarana belajar dan berproses telah banyak menyediakan fasilitas yang dapat menunjang implementasi dari peran mahasiswa. Salah satu bentuk penerapan dari peran mahasiswa sebagai agent of change adalah dengan senantiasa aktif berkreasi dan berinovasi sesuai bidang keahlian yang dimiliki sebagai wujud pengembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat tidak menutup kemungkinan akan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat pula. Tentunya mahasiswa harus bijak dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui inovasi yang digagas. Sehingga perlu memperhatikan nilai-nilai pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini ditujukan agar pengembangan ilmu dapat diterima dan dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat luas.
Seperti dikatakan oleh Sastrapratedja (2006) bahwa Pancasila memiliki peranan yang vital dalam hubungannya dengan ilmu. Peran tersebut berupa landasan kebijakan pengembangan ilmu dan etika pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan memperhatikan nilai yang terkandung dalam Pancasila diharapkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat sejalan dengan kebijakan dan etika masyarakat yang berlaku di Indonesia.
Meskipun terdapat pengaruh arus globalisasi dan perkembangan teknologi sudah berada pada masa revolusi industri 4.0, sebagai mahasiswa tidak boleh serta merta mengabaikan nilai-nilai Pancasila dalam berkreasi dan berinovasi. Setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berakar dari nilai budaya dan ideology bangsa Indonesia itu sendiri.
Etika pengembangan ilmu pengetahuan berdasar nilai Pancasila dapat kita uraikan pada setiap sila. Berdasar sila pertama, pengembangan ilmu harus memperhatikan moral dan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Sebuah inovasi yang dicetuskan alangkah baiknya tidak menyalahi aturan yang ditetapkan pada kitab suci maupun aturan kepercayaan yang ada di Indonesia. Apabila hal itu dilanggar, bukan hanya tanggung jawab sosial tetapi juga moral serta hukum agama dan kepercayaan yang telah mengatur tatanan kehidupan masyarakat.
Pada sila kedua ditekankan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjunjung keadilan dalam berinteraksi sesama manusia. Tentu kita sadari bahwa antar manusia harus saling menghargai harkat dan martabat orang lain. Jangan sampai inovasi yang dirumuskan nantinya justru menindas atau menyebabkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat lain selain sasaran utama.
Sedangkan penerapan nilai sila ketiga dapat berupa pemanfaatan potensi nasional dengan memperhatikan kearifan lokal. Dengan memperhatikan kearifan lokal setiap daerah diharapkan mampu mengenal lebih dalam tentang keberagaman Indonesia. Sehingga timbul sebuah rasa bangga mengakui keberagaman nusantara yang berujung pada upaya pelestarian.
Berdasarkan pada sila keempat, kita harus senantiasa mendengar saran dan masukan dari orang lain untuk keberlanjutan inovasi yang diusulkan. Tidak boleh ada unsur pemaksaan kehendak untuk menerpakan hasil kreasi inovasi yang kita buat. Karena dari saran dan masukan tersebut dapat dijadikan pertimbangan dari penyempurnaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan.
Selain itu juga berkaitan dengan sila kelima yaitu inovasi pengembangan ilmu pengetahuan harus sesuai bagi masyarakat secara adil. Ilmu harus tersampaikan secara merata dan diterima secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya guna kemajuan dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia.
Prof Rokhmin Dahuri kupas peran Pancasila dalam pengembangan Iptek.
Rabu , 29 Sep 2021, 07:05 WIB
RD Institute
Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS
Red: Irwan Kelana
REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS menegaskan, Pancasila mempunyai peran besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).
“Peran Pancasila dalam pengembangan Iptek antara lain, pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religious, tetapi tidak harus dipertentangkan karena keduanya mempunyai logika sendiri,” kata Prof Rokhmin Dahuri saat mengisi Kuliah Umum (Studium General) Pancasila yang diadakan oleh Universitas Tanjungpura Pontianak, Pontianak, Selasa (28/9).
Selain itu, ia menambahkan, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan; Iptek merupakan unsur yang “menghomogenisasikan” budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat; dan prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan IPTEK harus merata ke semua masyarakat karena pendidikan merupakan tuntutan seluruh masyarakat.
“Karena itu, kesenjangan dalam penguasaan IPTEK harus dipersempit terus menerus sehingga semakin merata, sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial,” kata ketua Dewan Pakar Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) itu.
Dalam kesempatan Kuliah Umum yang diadakan secara daring tersebut, Prof Rokhmin juga menjabarkan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Menurutnya, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan Iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan.
Selain itu, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan Iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang.
“Perkembangan Iptek yang didominasi nagara-negara Barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan,” ujarnya dalam rilis yang diterima Republika.co.id.
Ia menambahkan, perkembangan Iptek dewasa ini lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi yang “laku keras” di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi yang terserap oleh pasar (dunia industri). “Pengembangan Iptek di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu,” tegas penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan-RI 2020 – 2024 itu.
Pada kesempatan tersebut, Rokhmin menjelaskan setidaknya ada tiga alasan pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh Iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius.
Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan Iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan Iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis.
“Ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti: budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini, sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah, konsumerisme; solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis; musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting, dan seterusnya,” paparnya.
Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...