Indonesiabaik.id - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Mandala Agni, dan Masyarakat Peduli Api memberikan informasi terkait dampak kebakaran lahan dan hutan (karhutla). Informasi tersebut dapat dibagi melalui akun resmi BMKG melalui akun resmi Twitter nya, @infoBMKG dan informasi tersebut dirangkum berdasarkan rangkaian aksi pemadaman.
Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya dari asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), Asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronik, Penyakit Jantung serta iritasi pada mata, tenggorokan dan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan.
Tersebarnya asap dan emisi gas Karbondioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan, hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan, karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air.
Selamat malam sahabat kompasiana! Disini, saya ingin berbagi tentang tulisan saya saat saya SMA. Hal yang ingin saya posting kali ini adalah masalah yang sedang terjadi di pulau Riau. Riau merupakan salah satu pemasok devisa yang besar bagi bangsa Indonesia. Tetapi karena adanya pembukaan lahan baru dengan cara membakar hutan, banyak hal ironis yang terjadi khususnya bagi masyarakat Riau sendiri. Berikut dampak-dampak yang dapat terjadi pada alam Riau :
DAMPAK BIOLOGI
1. Habitat makhluk
hidup yang menghilang
pembakaran hutan di Riau yang terjadi otomatis dapat menghilangkan habitat
satwa lokal. Makhluk hidup yang tinggal di hutan tersebut pun akan tergusur,
kelangsungan hidup mereka pun terganggu seperti untuk berinteraksi, mencari
makanan, bernafas dan lainnya. Bahkan dikabarkan bahwa ada seekor harimau yang
keluar dari hutan. Ia mencari tempat tinggal lain sebagai pengganti tempat
tinggalnya yang hilang. Bukan hanya kehilangan tempat tinggal, bahkan makhluk
hidup yg ada di dalam hutan tersebut dapat mati apabila ia tidak bisa melarikan
diri/menyelamatkan diri. Jika satwa atau tanaman yg terdapat di dalam hutan
tersebut langka, maka mereka juga dapat punah. Maakhluk hidup yg keluar dari
hutan/mecari habitat baru karena habitatnya rusak akan menggaggu masyarakat
setempat. Kerugiannya akan terjadi kepunahan jika hal
ini terus berlanjut dan tidak ada penangana lebik lanjut. Masyarakat juga akan
kehilangan lingkungannya karena tergusur oleh hewan-hewan yang kehilangan
tempast tinggalnya.
2. Top soil/horizon yg akan menipis
hutan yg terdapat di Riau merupakan hutan gambut (tanah gambut= tanah yang tidak subur). Gambut adalah vegetasi yg tidak mudah terbakar bahkan saat musim kemarau. Karena kesengajaan yg terjadi oleh oknum-oknum yang bersangkutan, mereka membuat parit-parit untuk mengeringkan gambut dan membakarnya. Hal ini membuat tanah di hutan menjadi kering dan vegetasi penyubur tanah pun hangus. Apabila tanah menjadi kering makan tanah tersebur akan sukar untuk ditanami. Maka kesuburan tanah pun akan bekurang. Dan petani tersebut akan menggunakan zat kimia secara berlebihan untuk menyuburkan tanah. Apabila zat kimia penyubur tanah diberikan secara berlebihan hal ini tidak akan baik untuk kesuburan tanah selanjutnya. Kerugiannya adalah vegetasi tanah akan berkurang seperti tanah akan menjadi mampat (mengeras) karena kehilangan unsur hara organik, dan hewan-hewan yang dapat menguraikan unsur hara organik mati.
Sumber gambar, ANTARA FOTO
Keterangan gambar,
Warga melihat kebakaran lahan gambut dari balik jendela rumah di desa Pengayuan, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (14/9/2019). Kebakaran lahan gambut di kawasan tersebut mengakibatkan satu tempat usaha warga dan sebagian dinding rumah warga ikut terbakar.
Pemerintah disarankan segera menangani dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang semakin parah. Di sisi lain, BNPB mengaku kewalahan lantaran peralatan yang dimiliki tak cukup mumpuni memadamkan api dengan cepat.
Warga di Pekanbaru, Riau, Sumatra dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menyebut kabut asap yang mengepung sekitar rumah mereka hari-hari ini hampir menyerupai kondisi terparah dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan empat tahun silam atau pada 2015.
Lilis Alice, seorang warga Palangkaraya, bercerita terpaksa menutup semua ventilasi udara rumahnya dengan karton sejak awal September lalu. Gara-garanya, asap sudah tak bisa dibendung.
Kata dia, lantai rumahnya menjadi licin dan agak berminyak. Gorden yang tadinya berwarna putih, berubah jadi kecoklatan. Agar udara tidak pengap, ia mengandalkan kipas angin.
"Sudah dua minggu sudah tidak buka jendela dan pintu. Asap ini sudah masuk ke rumah," ujarnya kesal ketika dihubungi BBC News Indonesia, Minggu (15/9).
"Kalau pagi, kayak tinggal di negeri di atas awan. Gelap-gelapan. Jadi kalau di dalam rumah, saya nyalakan lampu, saking gelapnya," sambungnya.
Pantauan Lilis, jarak pandang di Palangkaraya hanya 200 meter. Parahnya, udara mulai menguning tanda sudah sangat buruk. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Palangka Raya merujuk data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tertanggal 15 September pukul 15.00 WITA, termasuk kriteria berbahaya.
Gara-gara asap pula, ia harus bolak-balik ke rumah sakit karena sakit tenggorokan. Dokter mengatakan, sakitnya itu karena menghirup asap.
"Masyarakat kan keluhan di sini mata pedas, tenggorokan sakit, badan terasa nggak enak. Kalau saya ke dokter dua kali. Sempat sembuh, tapi kena lagi," tukasnya.
"Ini kayaknya sama seperti tahun 2015."
Sumber gambar, ANTARA FOTO/FB Anggoro
Keterangan gambar,
Seorang ibu dan anaknya mengenakan masker medis saat asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menyelimuti Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (10/09).
Senada dengan Lilis, warga Pekanbaru, Ilham juga mengatakan begitu. Menurutnya buruknya udara menyerupai kondisi empat tahun silam; udara menguning dan bau asap pekat.
"Aroma (asap) sudah tajam tercium. Tajam banget. Sama kayak tahun 2015," ujarnya geram saat dihubungi BBC News Indonesia.
Ilham juga menutup ventilasi udara rumahnya dengan plastik, agar asap tak masuk ke rumah. Untungnya ia punya alat pembersih udara dan AC, dengan begitu setidaknya bernapas lebih lelusa. Tapi istrinya kena iritasi kulit.
"Jadi istriku, nggak pernah kena iritasi sama asap selama ini. Tapi di kulit mukanya merah-merah dan bentol juga mengelupas. Saat dibawa ke IGD, ternyata penyebabnya iritasi asap," jelas Ilham kepada BBC News Indonesia.
Sumber gambar, ANTARA FOTO
Keterangan gambar,
Seorang warga yang mengenakan masker melintas di dekat papan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (10/9/2019). Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru menyatakan kualitas udara menurun jadi tidak sehat akibat tercemar asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Pelaksana Harian Kepala Dinas Kesehatan Riau, Yohanes, mengatakan sejak akhir Agustus lalu Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di wilayahnya turun-naik di angka 400 atau termasuk kategori berbahaya.
Setidaknya sudah 11.654 pasien yang datang ke puskesmas di seluruh kabupaten dan kota dengan mayoritas gejala infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Karena itu, kaya Yohanes, pihaknya membagikan setidaknya satu juta masker hijau ke masyarakat.
"Jadi keluhannya ada pneumonia dan ISPA. Tapi kebanyakan ISPA. Kami juga bagikan masker biasa, bukan N95, karena masker itu sirkulasi udaranya tidak cocok untuk situasi begini. Kalau digunakan 5-10 menit, akan sesak," jelasnya.
Dia juga menegaskan, semua biaya pengobatan akibat asap kebakaran hutan dan lahan ini ditanggung pemerintah.
Sumber gambar, Getty Images
Keterangan gambar,
Seorang pengendara motor melintasi lahan yang dilanda kebakaran di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Jumat (13/09)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut sejak Januari hingga Agustus tahun ini luas lahan yang terbakar mencapai 328.724 hektar. Setidaknya ada enam provinsi termasuk kategori parah kebakaran lahan yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.
Untuk memadamkan kebakaran itu, Kepolisian mengirim lima ribu personel. Sementara BNPB mengerahkan 32 helikopter water bombing dan 10 helikopter patroli. Meski, menurut Juru bicaranya, Agus Wibowo, masih kurang.
"Enggak cukup, kurang lah. Lahan yang terbakar itu kan luas sekali dan banyak lokasi-lokasi (yang hendak dipadamkan) dengan water bombing enggak bisa langsung padam. Karena kebakarannya besar," jelasnya.
"Jadi memang kami berusaha mencegah jangan sampai merembet. Jadi mengurangi," sambungnya.
Sumber gambar, ANTARA FOTO
Keterangan gambar,
Petugas Manggala Agni Daops Pekanbaru berusaha memadamkan bara api kebakaran lahan gambut di Pekanbaru, Riau, Sabtu (14/9/2019). Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang masih terjadi mengakibatkan sejumlah wilayah di Provinsi itu terpapar kabut asap yang menyebabkan kualitas udara memburuk.
Karena jumlah helikopter yang terbatas itu proses pemadaman, kata dia, "perlu waktu lama".
"Intinya kebakaran sangat luas, jadi berat memadamkannya," tukasnya.
Helikopter water bombing itu, kata Agus Wibowo, disebar ke enam provinsi. Terbanyak dikerahkan ke provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Selain itu, ada juga pesawat Hercules milik TNI yang digunakan untuk penyemaian hujan buatan. Kendati, pergerakan awan masih belum terlihat.
Namun demikian, pemerintah belum meminta bantuan dari negara lain. Juru bicara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jati Witjaksono, mengatakan pemerintah menjaga harkat dan martabat negara.
"Semua sudah gerak. Nanti kalau kita minta bantuan, kita dilecehkan lagi, 'ah gitu aja minta bantuan...'. Makanya kita menjaga harkat dan martabat negara kita. Kita kan malu kalau minta bantuan negara lain," ujarnya kepada BBC News Indonesia.
Sumber gambar, ANTARA FOTO
Keterangan gambar,
Petugas Ditjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berjalan usai menyegel lahan perusahaan asal Malaysia PT Adei Plantation and Industry di Kabupaten Pelalawan, Riau, Jumat (13/9/2019).
Catatan KLHK, hingga saat ini sudah 42 perusahaan yang disegel konsesinya untuk diteliti dan diselidiki terkait dugaan kebakaran hutan dan lahan. Dari angka itu, lima di antaranya milik perusahaan asing asal Singapura dan Malaysia. Akan tetapi pihaknya, kata Jati, pihaknya tidak bisa mempublikasikan nama-nama perusahaan tersebut.
"Itu kan informasi yang dikecualikan. Karena belum keputusan pengadilan, masih penyelidikan. Kalau dibuka, nanti kabur semua," tuturnya.
Sementara terkait rencana pemerintah mengirim surat protes ke Duta Besar Malaysia karena menuding Indonesia sebagai penyebab tunggal munculnya asap di negara itu, belum ada tindak lanjut.
"Belum, masih dipersiapkan dan lihat perkembangan. Kalau dari mereka protes, ya kita jawab."
Sumber gambar, AFP/Getty Images
Keterangan gambar,
Sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya meredakan api yang melalap kawasan di Pekanbaru, Riau, Jumat (13/09).
Menurut Jati, asap karhutla tidak hanya berasal dari Indonesia tapi juga Malaysia, kendati diakuinya tidak sebesar Indonesia.
"Tapi di negara mereka ada titik api dan kebakaran di Semenanjung Malaya juga Serawak ada hotspot terpantau."
Malaysia sebelumnya menyebut terkena dampak asap dengan kualitas udara di sejumlah negara bagian termasuk Kuala Lumpur menjadi tidak sehat selama beberapa hari terakhir.
Sedangkan di Singapura, perlombaan Formula 1 terancam batal. Badan Lingkungan Hidup Singapura (NEA) menyatakan, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Singapura semakin memburuk, dan sudah mencapai angka 112 atau kategori tidak sehat di beberapa daerah pada Sabtu malam.
Sumber gambar, Ulet Ifansasti/Getty Images
Keterangan gambar,
Seorang petugas pemadam kebakaran berupaya mematikan api yang melanda kawasan gambut di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Jumat (13/09). Tagar #IndonesiaDaruratAsap mulai muncul pada Sabtu (14/09) dan sudah ada 16.300 cuitan menggunakan tagar ini hingga pukul 15.40 WIB
Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, menyarankan agar pemerintah berhenti berpolemik tentang kabut asap antarnegara. Sebab hal itu hanya akan memperburuk citra Indonesia di mata internasional.
"Kita harusnya ambil tanggung jawab dan kalau mau tegas, ya tegas. Misalnya ada lima perusahaan Malaysia dan Singapura, oke lah diumumkan ke publik, tapi pemerintah punya tanggung jawab untuk mengawasi dan kalau melanggar jatuhkan sanksi," jelas Henri.
"Jadi jangan digeser ke isu antarnegara. Karena perusahaan-perusahaan itu beroperasi di Indonesia atas izin pemerintah juga kan," sambungnya.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Rony Muharrman
Keterangan gambar,
Petugas berusaha memadamkan kebakaran lahan gambut di Pekanbaru, Riau, Sabtu (07/09).
Justru, kata dia, karena kondisi dampak asap kebakaran hutan dan lahan ini sudah "sangat parah", Henri menyarankan pemerintah untuk tak malu meminta bantuan negara lain.
Baginya yang terpenting adalah keselamatan warga.
"Ini sudah isu kemanusiaan dan ini menurut saya sih pemerintah bisa mengkalkulasi itu dan kalau butuh (bantuan) nggak usah malu-malu. Jangan sampai terulang lagi lah tragedi tahun 2015," tukasnya.
"Beberapa hari ini sudah parah banget. Ini soal keselamatan orang, dampak terhadap manusia sudah jelas gitu kok."
Henri juga menilai, meluasnya kebakaran hutan dan lahan tahun ini terjadi kembali karena lemahnya pengawasan pemerintah pusat dan daerah terhadap para pemilik konsesi.
"Kalau saya lihat, yang nggak kelihatan itu isu soal penataan atau pengawasan terhadap izin. Bagaimana review atau audit izin jadi penting. Itu yang selama ini nggak terlihat kentara."