Suasana layanan di asrama haji di Surabaya, Metrotvnews.com/ Amaluddin
medcom.id, Jakarta: Kementerian kesehatan (Kemenkes) telah mempersiapkan seluruh kebutuhan kesehatan yang baik dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Persiapan dilakukan mulai dari rekuitmen tenaga kesehatan, pelatihan, penyediaan sarana dan prasana, penyediaan obat, vaksinasi, layanan katering jemaah sakit, pemeriksaan kesehatan jemaah dan petugas, rapat koordinasi dan sistem penguatan sistem informasi dari para penyelenggara kesehatan haji. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, Doktor Eka Jusup Singka menjelang keberangkatannya ke Arab Saudi, yang dikutip Metrotvnews.com dan dilansir laman resmi Kemenkes, Sabtu 15 Juli 2017. Menurut Eka, Kemenkes telah merekut 1.963 tenaga kesehatan haji untuk mendukung penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi. Tenaga kesehatan haji terdiri dari tenaga kesehatan kloter atau Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) sebanyak 1.521 orang yang terdiri dari 507 dokter dan 1.014 perawat. TKHI dari dokter dan perawat ini selalu menyertai jemaah haji dalam 507 kloter penerbangan, sehingga setiap keluhan jemaah haji langsung mendapat penanganan dari tenaga kesehatan yang menyertainya. Sedangkan tenaga kesehatan non kloter yang sering disebut Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bidang kesehatan sebanyak 268 orang. Tenaga ini mendapat jenis penugasan Tim Asistensi 8 orang, Tim Manajerial 13 orang, Tim Kuratif dan Rehabilitatif (TKR) 154 orang, Tim Gerak Cepat (TGC) 75 orang dan Tim Promotif dan Preventif (TPP) 18 orang. Tim Kesehatan Haji Indonesia dan Panitia Penyelenggara Haji Indonesia telah mendapatkan 2 pelatihan yakni pelatihan kompetensi kesehatan dan pelatihan integrasi. Khusus TKHI, pelatihan kompetensi dan integrasi diselenggarakan di Embargasi Provinsi. Indonesia mempunyai 13 embargasi. Guna mendukung kelancaran tugas kesehatan haji di Arab Saudi, Kemenkes telah merekut 174 orang Tenaga Pendukung Kesehatan (TPK). Mereka adalah para WNI yang bermukim di Arab Saudi. Dalam penugasanya mereka ada yang bertugas sebagai pendamping jemaah sakit, pengemudi ambulan, pengemudi operasional, pengemudi TPP, TKR, TPP, administrasi perhajian, perawat, tenaga rekam medis, tenaga kebersihan, tenaga perbekalan kesehatan dan mekanik. Sementara itu, terkait kesiapan sarana dan prasarana kesehatan haji di Arab Saudi, Kemenkes telah melakukan penataan layout Klinik Kesehatan Haji Indonesia yang baru, sebanyak 18 lantai di wilayah Aziziah. Selain itu, untuk melengkapi kebutuhan mobil ambulan yang sudah ada, telah melakukan sewa ambulan sebanyak 15 unit, yang akan diserahkan tanggal 25 Juli dan 30 Juli 2017.
Kemenkes juga telah menetapkan persiapan cathering jemaah haji sakit dan petugas kesehatan. Juga telah melakukan persiapan penyediaan obat, pengiriman obat dan perbekalan kesehatan haji oleh Direktorat Obat Publik, Direktorat Farmalkes, Kemenkes.
Khusus untuk jemaah haji, saat ini tenaga kesehatan sudah melakukan pembinaan, pelayanan, perlindungan dan pemeriksaan kesehatan fase pertama di Pusat Kesehatan Masyarakat, kedua di Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota masing-masing, termasuk pemberian vaksin miningitis, sedangkan pemeriksaan ketiga di embargasi untuk melakukan pengecekan kesehatan ulang, apabila ada jemaah haji yang lolos belum mendapat vaksinasi miningtis, maka harus divaksinasi di embargasi. Guna memastikan terjadinya koordinasi penyelenggaraan kesehatan haji di Embargasi dan Debarkasi, serta penguatan sistem informasi haji, telah dilakukan rapat koordinasi penyelenggaraan kesehatan haji di Makasar, tanggal 12-15 Juli 2017. Semua pihak terkait, mulai dari Kantor Kesehatan Pelabuhan, Embargasi/Debargasi, perwakilan tim managerial, tim asistensi, tim TPP, tim TKR, tim TGC dan perwakilan dari Ditjen Pembina Haji dan Umroh Kementerian Agama RI. Lebih jauh, Eka menyatakan persiapan penyelenggraan kesehatan haji sudah dilakukan secara maksimal, strategi penyelenggaraan sudah disiapkan, jenis penugasan telah ditetapkan, melatih semua tenaga kesehatan telah dituntaskan, berikutnya tinggal pemberangkatan dan pelaksanaan di Arab Saudi.“Kita berharap penyelenggaraan kesehatan haji tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk itu, saya berharap semua tenaga kesehatan yang tergabung dalam penyelenggara kesehatan haji Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dalam melayani jemaah haji," harap Eka.
Editor : Suci Sedyautami
Jakarta (PHU)--Kementerian Agama akan menggelar seleksi petugas haji 1441H/2020M. Direktur Bina Haji Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Khoirizi H Dasir mengatakan bahwa seleksi petugas haji akan dilaksanakan secara serentak pada 4 Februari 2020 di 494 Kab/Kota.
“Sampai saat ini telah terdaftar 7.448 peserta yang tersebar pada Kankemeng Kabupatan/Kota di seluruh Indonesia,” terang Khoirizi di Jakarta, Senin (03/02).
“Mereka akan memperebutkan 1014 PPIH Kloter terdiri dari Ketua Kloter dan Pembimbing Ibadah Kloter. Selain itu, ada juga 305 kuota Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi," lanjutnya.
Menurut Khoirizi, seleksi petugas haji tingkat Kab/Kota ini merupakan tahap pertama. Tahap ini akan menjaring dua kali kuota terbaik untuk ikut dalam seleksi tahap kedua di Kanwil Kemenag Provinsi yang akan diselenggarakan pada 13 Februari 2020.
Berbeda dengan tahun lalu, seleksi di tingkat Kankemenag Kab/Kota tahun ini sudah menggunakan sistem Computer Asested Test atau CAT. Menurut Khoirizi, hal ini dilakukan agar proses seleksi lebih transparan dan akuntabel, serta terhindar dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.
“Proses seleksi diawasi oleh tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Kami membutukan petugas yang mempunyai komitmen dalam membina, melayani, dan melindungi jemaah, serta memiliki wawasan keagamaan yan moderat,” tegasnya.
Kasubdit Pembinaan Petugas Petugas Haji Ahmad Jauhari menambahkan, seleksi petugas akan dimulai dari jam 09.00 WIB, 10.00 WITA, dan 11.00 WIT. Aplikasi CAT sudah disiapkan. Hanya, peserta harus mempersiapkan sendiri telpon selulernya berbasis android beserta paket data karena panitia tidak menyediakan jaringan internet di lokasi tes.
"Peserta tes tidak dibolehkan membawa hp lebih dari satu. Untuk kelancaran pelaksanaan tes, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sudah menyiapkan Tim Khusus untuk memantau proses seleksi selama 24 jam," katanya.
Dikatakan Jauhari, soal CAT terdiri dari 100 soal pilihan ganda. Waktu pengerjaan paling lambat 60 menit. “Komposisi soal terdiri dari Pengetahuan Umum dan Regulasi Perhajian; Pengetahuan Manasik Haji, dan Pengetahuan Bidang Tugas," jelasnya.
Selain Kemenag, seleksi petugas juga digelar oleh Kementerian Kesehatan. Ada 1.587 petugas kloter yang tergabung dalam Petugas Kesehatan Haji Indonesia dan PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan.
"Kami harap Pusat Kesehatan Haji dapat segera melaporkan hasil proses pelaksanaan seleksi dimaksud dalam rangka persiapan pembekalan terintegrasi, baik di embarkasi maupun di pusat,” tandasnya.
IHRAM.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Haji menggelar evaluasi nasional penyelenggaraan kesehatan haji tahun 1440 M / 2019 H. Evaluasi dibuka Menteri Kesehatan, Nila Moeloek dengan 300 peserta yang merupakan petugas kesehatan haji Indonesia.
Nila menyampaikan, penyelenggaraan kesehatan haji secara umum dinilai lancar, tertib dan aman. Menkes Nila mengaku bahagia atas prestasi yang diraih Kemenkes atas kinerja para petugas kesehatan yang tergabung dalam Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).
"Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi pada PPIH bidang kesehatan, TPP, TGC, TKR. Begitu juga dengan TKHI,"kata Nila di Hotel Bidakara, Jakarta pada Jumat (27/9).
Nila juga memberikan apresiasinya kepada Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta seluruh pihak lainnya atas kerjasama dan dukungannya pada penyelenggaraan kesehatan haji tahun ini.
Menurutnya, penyelenggaraan kesehatan haji tahun 2019 terbilang sukses karena mendapatkan empat penghargaan dari Kerajaan Arab Saudi. Meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Empat penghargaan tersebut terdiri atas penghargaan terhadap upaya promotif preventif yang diberikan oleh Kemenkes Madinah. Penghargaan kedua diberikan oleh Kemenkes Makkah kepada KKHI Makkah atas pelayanan kesehatan kepada jemaah haji Indonesia. Yang ketiga, penghargaan kembali diterima oleh KKHI Makkah atas pelayanan dan peralatan kesehatan yang disediakan.
Terakhir, apresiasi dari Muasassah Asia Tenggara atas pelayanan kesehatan di Makkah dan Armuzna. Sehingga sejak tahun 2016, Kemenkes telah menerima sepuluh penghargaan dari Arab Saudi.
"Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari bimbingan Menteri Kesehatan dan Menteri Agama periode pemerintahan saat ini," kata Kepala Pusat Kesehatan Haji Eka Jusup Singka
Berdasarkan data yang diolah dari Siskohat kesehatan, dari 453 jemaah haji wafat, 81,5 persen statusnya berisiko tinggi, baik aspek usia maupun penyakit bawaan. Penyebab kematian jemaah haji sebagian besar karena penyakit kardiovaskular, pernafasan, dan sirkulasi.
Dibalik fakta tersebut, Menkes meminta agar masyarakat tidak hanya melihatnya dari sisi jumlah jemaah yang meninggal dunia, tetapi juga yang kondisinya sehat dan bisa kembali ke Indonesia yang mana jumlahnya jauh lebih banyak.
Dari laporan Kepala Bidang Kesehatan PPIH bidang kesehatan 2019, Tim Promotif Preventif (TPP) telah melaksanakan promosi kesehatan kepada 529 kloter (100 persen) bahkan sebelum masanya puncak haji. Di tingkat sektor, Tim Gerak Cepat (TGC) telah melakukan deteksi dini kepada 9.550 jemaah haji dan respon emergensi ke 2.738.
Sedangkan pelayanan kesehatan oleh Tim Kuratif Rehabilitatif (TKR) di KKHI Makkah dan Madinah totalnya mencapai 3.448 jemaah haji yang mendapatkan perawatan rawat inap. Sedangkan pelayanan kesehatan (rawat jalan) oleh TKHI di kloter seluruhnya 475.464 layanan.
"Kita harus melihat juga seberapa banyak jemaah yang berhasil diberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan sehingga bisa diselamatkan dan kembali ke tanah air," tegas Menkes.
Hadir pada acara tersebut, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenkes, Siswanto, Staf Ahli Menkes bidang Desentralisasi Kesehatan, Pattiselano Robert Johan, dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI yang juga anggota Komite Ahli Kesehatan Jamaah Haji Indonesia (KOMLI), Asrorun Niam
Pertemuan tahunan yang berlangsung pada tanggal 26-28 September 2019 ini diikuti oleh sekitar 300 peserta yang merupakan perwakilan TKHI, PPIH, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) embarkasi/debarkasi, dan pelaksana haji lainnya di Dinas Kesehatan dan beberapa instansi serta organisasi terkait lainnya.