Jelaskan secara singkat bentuk dukungan PBB terhadap kemerdekaan Bangsa Indonesia

Profil Menteri

Tentang Kami

Struktur Organisasi

AKIP

Kinerja

Lembar Informasi

Perwakilan

Oleh Samsul Ngarifin 04 Jul, 2021

Dukungan PBB terhadap Kemerdekaan Indonesia - Pada postingan kali ini kita akan mempelajari materi Sejarah Peminatan Kelas XII tentang "Dukungan PBB terhadap Kemerdekaan Republik Indonesia, Membentuk Komisi Tiga Negara". 

Adapun PBB dibentuk setelah Perang Dunia II berakhir, dengan tujuan menjaga perdamaian dunia. 

Sehingga sudah sewajarnya PBB memberantas segala bentuk kolonialisme dan imperialisme. Untuk lebih memahami materi, silakan simak pembahasan berikut ini.

Kontak Indonesia dengan PBB dimulai setelah India dan Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda untuk dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB pada tanggal 31 Juli 1947. Usulan ini ternyata diterima dan pada tanggal 1 Agustus 1947 DK PBB mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak menembak, menyelesaikan pertikaian melalui arbitrase atau dengan cara damai yang lain.

Menindaklanjuti ajakan PBB maka Indonesia mengutus Sutan Syahrir untuk menhadiri sidang DK PBB. Tanggal 14 Agustus 1947 Sutan Syahrir menyampaikan beberapa hal: Pengajuan usul agar Belanda menarik pasukannya dari Indonesia. Menurutnya, perundingan akan sulit dilakukan jika salah satu pihak masih menghadapkan pistolnya kepada pihak kedua. Untuk mengakhiri berbagai pelanggaran dan menghentikan pertempuran perlu dibentuk komisi pengawas.

Peran PBB ditunjukkan dengan beberapa hal, diantaranya:

• Pada tanggal 1 Agustus 1947 DK PBB mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak menembak dan menyelesaikan pertikaian melalui arbitrase atau dengan cara damai yang lain.
• Pada tanggal 4 Agustus 1947 DK PBB mengeluarkan perintah kepada Belanda dan Indonesia untuk menghentikan permusuhan diantara mereka dan aksi tembak menembak.
• Pada tanggal 7 Agustus 1947 DK PBB mulai membahas masalah Indonesia dan Belanda. Dalam agendanya pada tanggal 25 Agustus 1947 DK PBB menerima usul AS tentang pembentukan pembentukan Komisi Jasa-Jasa Baik (Committee of Good Offices) untuk membantu menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda. Komisi inilah yang kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN), yang terdiri atas:

1. Australia (diwakili oleh Richard C. Kirby), atas pilihan Indonesia
2. Belgia (diwakili oleh Paul Van Zeeland), atas pilihan Belanda
3. Amerika Serikat (diwakili oleh Dr. Frank Porter Graham), atas pilihan Australia dan Belgia.

• Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang disampaikan kepada Indonesia dan Belanda sebagai berikut :

Mendesak Belanda untuk segera dan sungguh-sungguh menghentikan seluruh operasi militernya dan mendesak pemerintah RI untuk memerintahkan kesatuan-kesatuan gerilya supaya segera menghentikan aksi gerilya mereka.

Mendesak Belanda untuk membebaskan dengan segera tanpa syarat Presiden dan Wakil Presiden beserta tawanan politik yang ditahan sejak 19 Desember 1948 di wilayah RI;

Pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta dan membantu pengembalian pegawai-pegawai RI ke Yogyakarta agar mereka dapat menjalankan tugasnya dalam suasana yang benar-benar bebas

Menganjurkan agar RI dan Belanda membuka kembali perundingan atas dasar persetujuan Linggarjati dan Renville, dan terutama berdasarkan pembentukan suatu pemerintah ad interim federal paling lambat tanggal 15 Maret 1949, Pemilihan untuk Dewan Pembuatan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat selambat-Iambatnya pada tanggal l Juli 1949.

Sebagai tambahan dari putusan Dewan Keamanan, Komisi Tiga Negara diubah menjadi UNCI (United Nations Commission for Indonesia = Komisi PBB untuk Indonesia) dengan kekuasaan yang lebih besar dari KTN. UNCI berhak mengambil keputusan yang mengikat berdasarkan suara Mayoritas. Anggota UNCI terdiri dari: Merle Cochran (AS), Critchley (Australia), dan Harremans (Belgia).

Tugas UNCI adalah membantu melancarkan perundingan-perundingan untuk mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah Republik; untuk mengamati pemilihan dan berhak memajukan usul-usul mengenai berbagai hal yang dapat membantu tercapainya penyelesaian. Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950.

Demikian pembahasan tentang "Dukungan PBB terhadap Kemerdekaan Republik Indonesia, Membentuk Komisi Tiga Negara". Semoga artikel kali ini bisa bermanfaat dan jangan lupa membaca artikel lainnya di samsulngarifin.com.

Doni Setyawan | Desember 2, 2020 | Soal Sejarah SMA |

Sebagai bukti bawah kemudian berbagai negara memberikan dukungan terhadap Indonesia melalui PBB dengan membentuk… .

A. SEATO

B. UNICEF

C. UNCI

D. UNTEA

E. WHO

Pembahasan:

Penjelasan dari opsi jawaban di atas:

• SEATO merupakan pakta pertahanan Amerika dan Sekutunya di daerah Asia Tenggara guna membendung laju komunis. Negara Asia Tenggara  yang menjadi anggota SEATO yakni Philipina dan Thailand.
• UNICEF merupaka badan di bawah naungan PBB yang mengurusi masalah anak anak.
• UNCI merupakan pengganti KTN. UNCI badan yang dibentuk oleh PBB untuk menyelesaikan masalah Indonesia. Akhirnya UNCI berhasil mempertemukan Indonesia dengan Belanda pada Perjanjian Roem Royen.
• UNTEA merupakan badan yang dibentuk oleh PBB berkaitan dengan peralihan pemerintahan sementara di Irian Barat dari Belanda kepada Indonesia.
• WHO merupakan badan dibawah naungan PBB yang mengurusi masalah kesehatan dunia.

Untuk materi secara lengkap mengenai Pemikiran dalam Piagam PBB serta materi lainnya silahkan klik link youtube berikut ini. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terimakasih

Kunci jawaban:

Sebagai bukti bawah kemudian berbagai negara memberikan dukungan terhadap Indonesia melalui PBB dengan membentuk… . C. UNCI

Mari berlomba lomba dalam kebaikan. Semoga isi dari blog ini membawa manfaat bagi para pengunjung blog. Terimakasih

Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Foto: Wikipedia

Proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mencuri perhatian kalangan internasional saat itu, termasuk PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Setelah mengetahuinya, bagaimana peran dan respon PBB terhadap kemerdekaan Indonesia?

Kemerdekaan Indonesia saat itu mendapat penolakan keras dari Belanda, negara yang sudah menjajah Indonesia selama 3,5 abad. Meski demikian, ada sejumlah negara yang mendukung penuh kemerdekaan Indonesia, di antaranya Mesir, India, Australia, dan Vatikan.

Usaha perebutan kembali Indonesia oleh Belanda terjadi pada Agresi Militer Belanda I tahun 1947 dan Agresi Militer Belanda II tahun 1948. Indonesia pun melakukan beberapa perundingan demi memperjuangkan kedaulatannya. Mulai dari perundingan Linggarjati, perjanjian Renville perjanjian Roem Royen hingga Konferensi Meja Bundar.

Hingga akhirnya, pada 27 Desember 1949, Belanda untuk pertama kalinya mengakui kedaulatan Indonesia. Penyerahan kedaulatan secara resmi digelar di dua tempat, yaitu Istana Gambir di Jakarta dan Istana Dam di Amsterdam.

Sukses ini tak lepas dari peran PBB yang banyak membantu Indonesia dalam memperoleh pengakuan kemerdekaan. Seperti apa bantuan yang diberikan PBB? Berikut adalah penjelasan lengkapnya:

Respon PBB terhadap Kemerdekaan Indonesia

Konferensi Meja Bunda. Foto: Wikipedia

1. Menyelesaikan Konflik antara Indonesia dan Belanda

Mengutip Modul Pembelajaran SMA Sejarah Kelas XII terbitan Kemendikbud, Indonesia mulai menjalin hubungan dengan PBB setelah India dan Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda untuk dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB pada 31 Juli 1947.

Usulan tersebut disambut baik oleh PBB dengan mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk mengentikan tembak menembak dan menyelesaikan pertikaian melalui arbitrasi atau dengan cara lainnya.

Pada tanggal 25 Agustus 1947, DK (Dewan Keamanan) PBB menerima usul Amerika Serikat mengenai pembentukan Komisi Jasa-Jasa Baik (Committee of Good Offices) untuk membantu menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda.

Komisi ini kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN). Tiga negara tersebut adalah Australia (dipilih oleh Indonesia), Belgia (dipilih oleh Belanda), dan Amerika Serikat (dipilih oleh Australia dan Belgia).

Dua tahun berselang, tepatnya pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar Indonesia dan Belanda segera menghentikan segala aktivitas militer. DK PBB memerintahkan Belanda untuk melepaskan semua tahanan politik yang ditahan sejak awal Agresi Militer II.

2. Mengakui Kemerdekaan Indonesia setelah Konferensi Meja Bundar

Melalui hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang digelar di Den Haag, Belanda, 23 Agustus - 2 November 1949, kemerdekaan Indonesia akhirnya diakui Belanda.

Mereka mengakui Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat, sebuah negara federal yang terdiri atas Republik Indonesia dengan ibukota di Yogyakarta dan negara federal bentukan Belanda. Sementara itu, kedudukan Irian Barat juga masih harus dirundingkan lagi.

Adapun pengakuan kedaulatan Indonesia oleh PBB disahkan melalui Resolusi dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 86 yang ditetapkan pada 26 September 1950. Resolusi ini dibuat usai PBB sepakat bahwa Indonesia merupakan negara yang cinta akan perdamaian sehingga memenuhi persyaratan dalam piagam PBB.