Dampak pembangunan orde baru menunjukkan pembangunan yang

KOMPAS.com - Orde Baru berlangsung dari 1966-1998 di bawah kekuasaan Presiden Soeharto. 

Meskipun Indonesia mengalami pembangunan pesat selama Orde Baru, tetap ada sejumlah masalah perekonomian yang dihadapi bangsa.

Ada masalah inflasi, utang luar negeri, dan ketimpangan. Puncaknya yakni krisis moneter di tahun 1998 yang mengakhiri 32 tahun kekuasaan Soeharto.

Baca juga: Kabinet Ali Sastroamijoyo I: Susunan, Program Kerja, dan Pergantian

Masalah

Kebijakan ekonomi Orde Baru diarahkan pada pembangunan di segala bidang.

Namun, pada pelaksanaannya tidak sesuai aturan sehingga berdampak pada kesenjangan ekonomi yang besar di masyarakat.

Hal ini disebabkan oleh kebijakan ekonomi serta pembangunan yang dilakukan pemerintah sudah baik, tetapi tidak bersifat merata, sehingga muncul kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin.

Di awal pemerintahan Soeharto menjabat, ia dihadapkan oleh masalah yang cukup sulit di bidang ekonomi, yaitu:

• Hiperinflasi hingga 650 persen
• Utang luar negeri
• Melonjaknya harga kebutuhan pokok
• Kerusakan sarana dan prasarana
• Rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia, hanya mencapai 70 dollar AS.

Baca juga: Kabinet Wilopo: Latar Belakang, Susunan, dan Program Kerja

Program atau Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru, pemerintah pun mengeluarkan beberapa kebijakan atau program untuk menanggulanginya, yaitu:

Program ini dibuat berdasarkan dari Tap. MPRS No. XXII/MPRS/1966 dengan dua cara:

Stabilitas

1. Menyusun APBN Berimbang
2. Pinjaman Luar Negeri

Rehabilitasi

Menjamin keamanan para investor asing

Program jangka pendek ini diambil dengan pertimbangan apabila inflasi dapat dikendalikan sehingga stabilitas ekonomi juga tercapai serta kegiatan ekonomi dapat pulih sehingga produksi meningkat.

Pada 1 April 1969, pemerintah Orde Baru mengeluarkan landasan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita sendiri dibagi menjadi lima periode, sebagai berikut:

Pada Repelita I pemerintah fokus melakukan rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha serta investasi.

Pembangunan sector pertanian menjadi prioritas guna memenuhi kebutuhan pangan sebelum membentuk sektor-sektor lain.

• Repelita II (1979 – 1979) dan Repelita III (1979-1984)

Pada Repelita II dan III, pemerintah fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, serta pemerataan pembangunan dengan melakukan penekanan pada sector pertanian dan industry.
Sehingga pada 1984, Indonesia berhasil mencapai status swasembada beras yang tadinya menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar dunia pada tahun 1970-an.

• Repelita IV (1984-1989) dan Repelita V (1989 – 1994)

Selain berusaha untuk mempertahankan kemajuan sector pertanian, pada periode ini juga mulai berfous pada sektor industri khususnya industri barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, pengolahan hasil pertanian, dan menghasilkan mesin industri.

Program-program baru yang muncul pada Orde Baru dapat dikatakan memberikan hasil yang signifikan, akan tetapi masih ada sisi negatif yang juga muncul, salah satunya ketimpangan pertumbuhan antar ekonomi daerah dan antar golongan pekerjaan.

Krisis Moneter 

Krisis Moneter menghantam Asia pada 1997, tak terkecuali Indonesia. 

Pada bulan Juli 1997 otoritas moneter Indonesia memperluas perdagangan mata uang rupiah yang semula hanya 8 persen menjadi 12 persen. 

Kemudian pada 14 Agustus 1997, rupiah diserang secara hebat, sehingga nilai rupiah pun semakin melemah. 

Rupiah dan Bursa Efek Jakarta menyentuh titik terendah mereka pada bulan September 1997. Utang perusahaan semakin meningkat, terjadi inflasi, dan peningkatan besar harga bahan pangan. 

Melemahnya sektor keuangan di Indonesia ini semakin membuat kondisi perekonomian di Indonesia merosot, terlebih saat krisis sudah terjadi.

Demi mengatasi krisis ini, Indonesia pun mengajukan pinjaman langsung ke bank asing.

Namun, cara ini tidak menjamin Indonesia terlepas dari krisis moneter, justru krisis tetap meluas, karena faktor utama terjadinya krisis bukan dari sektor perbankan.

Terjadi demonstrasi besar-besaran yang memprotes pemerintah. Bahkan kerusuhan dan penjarahan berlangsung di mana-mana.

Situasi yang sangat panas ini akhirnya membuat Presiden Soeharto mundur pada 12 Mei 1998.

Baca juga: Kabinet Burhanuddin Harahap: Latar Belakang, Susunan, dan Kebijakan

Referensi:

• Syukur, Abdul dan Diana Nomida Musnir. (2012). Indonesia dalam Arus Sejarah: Orde Baru dan Reformasi. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.

KOMPAS.com - Orde Baru adalah rezim yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang berlangsung antara 1966-1998.

Orde Baru dikenal sebagai rezim yang otoriter dan militeristik, dengan tujuan untuk mencapai stabilitas politik dan keamanan negara.

Selama era Orde Baru berjalan, diterapkan beberapa kebijakan politik, seperti di antaranya Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Fusi Partai Politik (Parpol).

Kebijakan politik yang diterapkan tentu memberikan dampak bagi bangsa Indonesia.

Lantas, apa dampak positif dari kebijakan politik pemerintahan Orde Baru?

Baca juga: Keberhasilan yang Dicapai Orde Baru

Pemerintah bersifat sentralistik

Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan lebih bersifat sentralistik, di mana segala sesuatu berpusat pada pemerintah.

Oleh sebab itu, pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam melaksanakan proses pembangunan.

Berkat sistem sentralistik ini, berbagai indikator pembangunan, seperti angka pertumbuhan ekonomi, angka pendapatan per kapita, nilai ekspor, dan hasil pembangunan infrastruktur menunjukkan hasil yang baik.

Hal ini dibuktikan dengan angka rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pernah mencapai sekitar 7,7 persen per tahun.

Baca juga: Latar Belakang Lahirnya Orde Baru

Pemilu dilaksanakan

Pemilihan umum (pemilu) pertama pada masa Orde Baru dilaksanakan pada 5 Juli 1971.

Pemilu ini diselenggarakan berdasarkan ketetapan MPRS Nomor XI Tahun 1966, yang seharusnya dilaksanakan paling lambat pada 6 Juli 1971.

Namun, Presiden Soeharto menyatakan pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan.

Oleh sebab itu, MPRS menjadwal ulang pemilu, yang jatuh pada 5 Juli 1971.

Selama periode Orde Baru, tercatat bahwa pemilu dilaksanakan enam kali, yakni pada 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Baca juga: Pemilu Tahun 1997: Peserta, Pelaksanaan, dan Pemenang

Menstabilkan kondisi politik

Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto menerapkan kebijakan fusi partai politik atau penyederhaan (penggabungan) partai pada 1973.

Tujuan fusi parpol adalah menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Diberlakukannya kebijakan ini didorong oleh kondisi politik pada masa Orde Baru yang tidak stabil akibat sistem kepartaian.

Selain itu, partai politik pada era Orde Baru juga sangat banyak, sehingga memunculkan banyak ideologi sekaligus kepentingan partai.

Oleh sebab itu, diterapkan kebijakan fusi parpol guna menciptakan stabilitas politik.

Baca juga: Sejarah ASEAN

Pembentukan ASEAN

Pada 8 Agustus 1967, berdiri sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara Asia Tenggara yang bernama ASEAN.

ASEAN terdiri dari 10 negara, yaitu:

1. Indonesia
2. Malaysia
3. Filipina
4. Singapura
5. Thailand
6. Brunei Darussalam
7. Vietnam
8. Laos
9. Myanmya
10. Kamboja

Selain menjadi anggota, Indonesia merupakan satu dari lima negara pendiri ASEAN.

Beberapa tujuan dibentuknya ASEAN adalah memelihara perdamaian dan stabilitas antarnegara, meningkatkan kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta memelihara kerja sama organisasi internasional dan regional.

Referensi:

• Hisyam, Muhammad. (2003). Krisis Masa Kini dan Keberhasilan Orde Baru. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.