Ilustrasi ekspor /Pixabay/
SINARJATENG.COM - Pemerintah memperkuat upaya daya beli masyarakat dan dunia usaha terdampak melalui kemudahan ekspor dan impor.
Sinergi lintas Kementerian/Lembaga dalam rangka meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berorientasi ekspor dilakukan dengan pemberian asistensi.
Untuk itu, Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengadakan Coaching Clinic Peningkatan UKM Ekspor pada Selasa 14 September 2021.
Baca Juga: Bawaslu Pemalang Bentuk Lagi Desa PengawasanBaca Juga: Bawaslu Pemalang Bentuk Lagi Desa Pengawasan
Kegiatan virtual yang diadakan dalam rangkaian Pekan INSW 2021 ini memberikan edukasi dan pendampingan kepada para pelaku usaha, agar bisa melakukan ekspor dan berjaya di pasar global.
>Coaching Clinic kolaboratif ini disambut antusias oleh peserta. Miko contohnya, pelaku UKM yang memproduksi produk ecoprint semangat menceritakan produknya. Kepada narasumber, dia pun menanyakan negara yang potensial untuk memasarkan produk ecoprint.
Di masa pandemi Covid-19, UKM ditantang untuk menyesuaikan diri, termasuk diantaranya dengan masuk ke pasar digital. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, melalui Gerakan Bangga Buatan Indonesia, sebanyak 15,3 juta UMKM masuk ke dunia digital pada periode Januari 2020 hingga Juli 2021.
Baca Juga: Jatuhnya Pesawat Rimbun Air Menelan 3 Korban Jiwa
Pemerintah pun akan melakukan berbagai upaya intervensi dalam adaptasi dan pemulihan ekonomi dari hulu hingga hilir. Selain pemberian asistensi, fasilitas fiskal melalui insentif pajak dan kepabeanan, program peningkatan daya saing, pengembangan pasar, pembiayaan ekspor, serta penyediaan akses dan sistem informasi UKM ekspor menjadi upaya Pemerintah mendukung UMKM.
Sumber: Kementrian Keuangan
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SIARAN PERS
No. HM.4.6/125/SET.M.EKON.2.3/10/2019
Tujuh Langkah Pemerintah Jaga Iklim Usaha, Investasi dan Daya Saing
Jakarta, 15 Oktober 2019
Pemerintah kembali menegaskan komitmen dalam melakukan transformasi kebijakan ekonomi di berbagai sektor. Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, kebijakan ini ditujukan guna menjaga iklim usaha, investasi, dan daya saing Indonesia.
“Transformasi kebijakan di era revolusi industri 4.0 akan difokuskan untuk merubah ekonomi berbasis sumber daya alam ke ekonomi berbasis nilai tambah yaitu industri manufaktur dan jasa,” tutur Menko Perekonomian Darmin Nasution di acara Indonesia Trade Investment Summit di Jakarta (15/10).
Di hadapan para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Menko Darmin pun membeberkan tujuh langkah Pemerintah mewujudkan iklim yang baik. Pertama, dalam rangka pengembangan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) dari hulu ke hilir dan berdaya saing tinggi, pemerintah telah memberikan tax holiday sesuai besaran investasi.
“Sektor SDA yang mendapatkan tax holiday yaitu industri kimia dasar, logam dasar, permurnian, petrokimia, dan industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan. Namun, ini bukan close list,” Ujar Darmin.
Kedua, perbaikan perijinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) sebagai cara memangkas masalah dan mempercepat perijinan investasi.
“OSS versi 1.1 telah diperkenalkan dan penyempurnaan OSS lebih lanjut terus dilakukan dengan melibatkan peran aktif Pemerintah Daerah dan Kementerian Lembaga yang terkait,” tutur Darmin.
Ketiga, perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh, termasuk pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan berbasis perpajakan.
“Reformasi ini bertujuan agar Indonesia mampu meningkatkan kemandirian dalam membiayai kebutuhan pembangunan nasional di masa mendatang,” tambah Menko Perekonomian.
Keempat, sejumlah insentif fiskal telah diberikan untuk memacu industri manufaktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Selain tax holiday, pemerintah juga memberikan industri yang terlibat dalam vokasi berupa fasilitas pengurangan penghasilan bruto maksimal sebesar 200 persen untuk vokasi dan 300 persen untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (super deduction).
“Untuk industri padat karya, fasilitas diberikan berupa pengurangan neto sebesar 60 persen dari jumlah investasi (investment allowance),” ujar Menko Darmin.
Kelima, kebijakan perdagangan untuk mendorong ekspor dan menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas di era industri 4.0 melalui: 1) peningkatan produk ekspor dengan terlibat sebagai bagian Global Value Chain (GVC), 2) simplifikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu, 3) efisiensi logistik, serta 4) diplomasi ekonomi dan peningkatan pasar.
Keenam, dalam upaya menyiapkan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan industri saat ini, pemerintah mengembangkan program pendidikan dan pelatihan vokasi yang meliputi tiga lembaga vokasi yaitu SMK, BLK, dan Politeknik.
Ketujuh, pengoptimalan infrastruktur jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara yang akan dihubungkan dengan pusat-pusat perekonomian seperti pusat produksi, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), industri kecil, dan pariwisata.
Pembangunan KEK untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang bernilai tinggi dengan didukung pemberian fasilitas dan insentif serta kemudahan berinvestasi.
Selain itu, guna menyederhanakan sistem perizinan Indonesia yang ada saat ini, Pemerintah tengah mempersiapkan rancangan regulasi berbasis konsep Omnibus Law.
Dengan adanya Omnibus Law, sejumlah peraturan terkait dengan perizinan yang ada di beberapa Kementerian dan Lembaga akan ditinjau ulang dan direvisi agar terbentuk harmonisasi sistem perizinan untuk membangun ekosistem investasi.
Sebagai penutup, Menko Darmin menuturkan bahwa sinergi antara pemerintah dan pemangku kepentingan serta dunia usaha yang terjalin selama ini harus menjadi kunci meningkatkan kinerja investasi dan daya saing yang lebih baik lagi.
Hadir dalam acara ini Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong (kun/iqb)
***
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Hermin Esti Setyowati
Website: www.ekon.go.id
Twitter & Instagram: @perekonomianRI
Email:
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SIARAN PERS
No. HM.4.6/165/SET.M.EKON.2.3/11/2020
Menko Airlangga Jelaskan Upaya Pemerintah Tingkatkan Daya Saing Produk Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan
Jakarta, 07 November 2020
Pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing produk pertanian, perkebunan, dan peternakan dalam perdagangan global. Mengenai pengembangan pertanian berkelanjutan, Pemerintah berusaha meningkatan skala usaha melalui integrasi area produksi dan integrasi hulu hilir.
“Tentu dengan memasukkan unsur teknologi, modal, dan akses distribusi sehingga bisa mendekatkan dari petani ke pasar,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Webinar Komitmen dan Inovasi Membangun Pangan dan Gizi Bangsa Secara Berkelanjutan, Sabtu (7/11).
Strategi yang ditempuh berupa pemetaan lahan dan potensi produk tiap wilayah (One Village One Product), pengembangan kemitraan hulu-hilir, akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), penerapan teknologi, serta kemudahan pembentukan koperasi maupun Perseroan Terbatas (PT).
Airlangga pun menerangkan model kemitraan pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor, yang dilakukan di beberapa lokasi antara lain di Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Garut, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Blitar, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Banyuwangi.
“Pemerintah juga tengah menyiapkan program peningkatan penyediaan pangan (food estate) di Kalimantan Tengah,” lanjut Menko Perekonomian.
Sementara mengenai total akumulasi penyaluran KUR di sektor pertanian s.d. September 2020 mencapai Rp38,15 triliun dengan didominasi oleh Sub Sektor Pertanian Padi sebesar Rp7,9 triliun, diikuti oleh Sub Sektor Perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp7,0 triliun, dan Sub Sektor Pertanian Hortikultura dan Lainnya sebesar Rp4,7 triliun.
Tak lupa, Menko Airlangga memaparkan tentang pemberian izin akses lahan hutan melalui Program Perhutanan Sosial. “Dengan adanya program perhutanan sosial ini, maka kehidupan petani diharapkan menjadi lebih baik karena pendapatan mereka bertambah dari hasil pemanfataan hutan, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat,” katanya.
Dalam hal peningkatan daya saing produk perkebunan, beberapa program yang menjadi perhatian Pemerintah antara lain: pembangunan logistik benih; peningkatan produksi dan optimasi lahan; peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan ekonomi pekebun; inisiasi sistem Tracebility dan Sustainability; peningkatan akses pembiayaan perkebunan; digitalisasi dan e-commerce; serta transformasi ekspor.
“Beberapa produk perkebunan yang memiliki daya saing tinggi adalah Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Kopi, dan Kelapa. Kita sendiri juga punya program yang akan terus didorong yaitu pengembangan kelapa sawit sebagai energi,” tutur Airlangga.
Lalu mengenai program peningkatan daya saing produk peternakan, Airlangga menjelaskan tentang pengembangan peternakan terintegrasi antara Ternak dengan Tanaman Perkebunan dalam rangka efisiensi biaya produksi.
“Ada beberapa best practice yang sudah dilakukan oleh korporat besar. Tentunya ini harus kita dorong untuk bisa direplikasi dalam skala yang lebih kecil, baik untuk koperasi maupun peternakan masyarakat,” harap Menko Airlangga.
Sebagai informasi, ekspor sektor pertanian mengalami kenaikan signifikan di masa pandemi Covid-19. Pada bulan September 2020 kontribusi sektor pertanian sebesar 3,0% dari total ekspor Indonesia, dengan nilai ekspor mencapai 0,4 miliar USD. Ekspor sektor pertanian di bulan September 2020 naik 16,2% (YoY) dan 20,8% (MoM). (idc/iqb)
***
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Hermin Esti Setyowati Website: www.ekon.go.id Twitter & Instagram: @PerekonomianRI
Email: