Dokumen Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini mengatur perubahan peraturan terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)....
D.P.M. Sitompul
Peranan Polisi dalam sistim peradilan pidana berada dibagian terdepan yaitu pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Tugas-tugas dalam penyidikan berhubungan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, tersangka dan meminta bantuan ahli. Dalam hubungan ini polisi berlugas untuk menemukan kebenaran yang selengkap-lengkapnya. Setelah itu menyerahkan Berkas Perkara, barang bukti dan tersangkanya kepada kejaksaan. Dalam hal ini Berita Acara Pemeriksaan polisi memegang peranan penting sampai tingkat pemeriksaan di Pengadilan.
DOI: //dx.doi.org/10.21143/jhp.vol23.no6.1044
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
- Home /
- Archives /
- Februari 2017 /
- Articles
DOI: //doi.org/10.30996/mk.v0i0.2197
Keywords: kedudukan, pengadilan pajak, kemandirian hakim
Kedudukan Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah pengadilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Kemandirian Hakim dalam Pengadilan Pajak masih menggunakan “dual roof system†dimana di berbagai peradilan telah menganut “one roof systemâ€. Sehingga dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana kedudukan pengadilan pajak menurut UU Pengadilan Pajak? 2) Bagaimana kemandirian hakim dalam menyelesaikan sengketa pajak? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dan hasil penelitian diperoleh bahwa 1) Kedudukan Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 ayat (1) jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. 2) Kemandirian hakim dalam Pengadilan Pajak masih menganut “dual roof system†yakni disatu sisi berada dalam Kementerian Keuangan sedangkan disisi lain berada dalam Mahkamah Agung, hal demikian dapat menyebabkan tidak ada kemandirian hakim dalam memutus sengketa dibidang pajak.
Ahmad Sudiro, 2016, Akuntabilitas Mahkamah Agung – Quo Vadis Mahkamah Agung (Catatan Singkat Mahkamah Agung Sebagai Pemberi Pelayanan Hukum Yang Profesional dan Berkeadilan), Jakarta, RajaGrafindo Persada.
Bagir Manan, 2004, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), Jakarta, FH-UI Press.
Frans Magnis Suseno, 2003, Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
Ismail Rumadan, 2011, Laporan Penelitian Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
Muchsin, 2004, Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Kebijakan Asasi, Jakarta, STIH IBLAM.
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
Rimdan, 2012, Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi, Jakarta, Kencana Prenada Media.
tantangan apa saja yang dihadapi oleh pemerintah sipil dan bagaimana cara mengatasinya
22. Tonggak lahirnya kesatuan dan persatuan untuk meraih kemerdekaan Indonesia ditandai dengan peristiwa .... a. proklamasi b. lahirnya Wawasan Nusant … ara C. Sumpah Pemuda d. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Para pendiri negara adalah gambaran tokoh yang memiliki semangat dan komitmen kebangsaan yang tinggi.
Kemukaan hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam uud negara republik indonesia tahun 1945
Jelaskan menurut pendapatmu gambaran sikap seseorang yang memiliki komitmen kebangsaan?
analisislah hieraki perubahan perundang undangan indonesia tahun 1945
Jelaskan asal kata Indonesia dan artinya menurut buku empat pilar kebangsaan dan kenegara
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 B Ayat (1), serta UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus/Otonomi Khusus, yaitu Daerah k … husus Ibu kota Jakarta dan Propinsi Papua. Adapun daerah istimewa adalah Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yokyakarta (DIY). Keistimewaan di bidang apakah yang diberikan untuk Aceh? Sebutkan!
ancaman terhadap negara danupaya penyelesaiannya dibidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial,budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka T … unggal Ika
Kebiasaan yang menjadi bagian budaya masyarakat dalam suatu daerah
tantangan apa saja yang dihadapi oleh pemerintah sipil dan bagaimana cara mengatasinya
22. Tonggak lahirnya kesatuan dan persatuan untuk meraih kemerdekaan Indonesia ditandai dengan peristiwa .... a. proklamasi b. lahirnya Wawasan Nusant … ara C. Sumpah Pemuda d. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Para pendiri negara adalah gambaran tokoh yang memiliki semangat dan komitmen kebangsaan yang tinggi.
Kemukaan hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam uud negara republik indonesia tahun 1945
Jelaskan menurut pendapatmu gambaran sikap seseorang yang memiliki komitmen kebangsaan?
analisislah hieraki perubahan perundang undangan indonesia tahun 1945
Jelaskan asal kata Indonesia dan artinya menurut buku empat pilar kebangsaan dan kenegara
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 B Ayat (1), serta UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus/Otonomi Khusus, yaitu Daerah k … husus Ibu kota Jakarta dan Propinsi Papua. Adapun daerah istimewa adalah Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yokyakarta (DIY). Keistimewaan di bidang apakah yang diberikan untuk Aceh? Sebutkan!
ancaman terhadap negara danupaya penyelesaiannya dibidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial,budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka T … unggal Ika
Kebiasaan yang menjadi bagian budaya masyarakat dalam suatu daerah