Jakarta -
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia disahkan pada 18 Agustus 1945. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan dilaksanakan sejak disahkan.
Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan mengalami pasang surut. Sejumlah upaya muncul untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya, seperti dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas IX oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya yaitu adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila.
Tantangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan yakni sebagai berikut:
- Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)
Pemberontakan DI/TII dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo.
Pemberontakan DI/TII ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syari'at Islam.
Di sisi lain, gerakan DI/TII bertentangan dengan ajaran Islam. Pengikutnya melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, dan penganiayaan terhadap penduduk.
Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962.
- Pemberontakan PKI di Madiun
Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun dipimpin oleh Muso pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan PKI di Madiun bertujuan untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis.
- Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil.
Pemberontakan RMS bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesar RMS adalah Pulau Seram, Ambon, dan Buru. Pemberontakan RMS di Ambon ditangani militer Indonesia pada bulan November 1950, namun konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963.
Kekalahan RMS di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram. Pemerintah RMS kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966.
- Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)
Pemberontakan APRA terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung, serta menguasai markas Staf Divisi Siliwangi. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS.
Pemberontakan ini digagalkan Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri RIS waktu itu dengan melakukan perundingan dengan Komisi Tinggi Belanda untuk percepatan pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.
Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA didirikan Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Raymond memandang dirinya sebagai "Ratu Adil" yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani.
- Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)/Permesta
Pemberontakan PRRI/Permesta terjadi pada 1957-1958. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat yang dipimpin Presiden Soekarno yang dianggap melanggar undang-undang, sentralistis, dan tidak adil dengan mengabaikan pembangunan di daerah.
Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta
(Permesta) dipimpin oleh Sjarifuddin Prawiranegara dan Ventje Sumual di Sumatra dan Sulawesi.
- Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Di masa awal kemerdekaan, sempat terjadi perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
NKRI melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota Konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959.
Dekrit Presiden 1959 dikenal dengan sebutan Dekrit 5 Juli 1959. Isi Dekrit 5 Juli 1959 yaitu membubarkan Badan Konstituante, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 tidak berlaku, serta segera akan dibentuk MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara).
Penerapan Pancasila saat itu lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan.
Nah, demikian penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan. Selamat belajar, detikers!
Simak Video "Heboh! Pria Ngaku Panglima Jenderal Kibarkan Bendera NII & Ajak Warga Masuk"
(twu/lus)
kebudayaan.kemdikbud.go.id
Pemberontakan Angkatan Perang Adil (APRA)
KOMPAS.com - Bangsa Indonesia telah sepakat bahwaPancasila sebagai dasar negara. Hal ini terus diterapkan sepanjang perjalanan bangsa. Meski sudah disepakati, tetap saja ada yang berupaya untuk mengganti ideologi tersebut.
Namun dengan sikap persatuan dan kesatuan bangsa, upaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain dapat digagalkan.
Penerapan Pancasila sebagai dasar negara di awal kemerdekaan
Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, penerapan Pancasila sebagai dasar negara yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tidak serta berjalan mulus.
Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), berbagai permasalahan pernah terjadi dihadapi bangsa Indonesia dalam penerapan pancasila di masa awal kemerdekaan.
Bagaimana penerapan pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan? Berikut upaya-upaya untuk mengganti Pancasila yang berhasil digagalkan, yakni:
Baca juga: Contoh Penerapan Sila Keempat Pancasila
Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI)Pada 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Muso di Madiun. Pemberontakan tersebut merupakan pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka.
Pemberontakan tersebut bertujuan untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis.
Mereka ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan paham komunis.
Namun pemberontakan PKI mampu digagalkan oleh Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Sukarno. Bahkan pimpinan PKI Muso tewas ditembak dan menangkap tokoh-tokoh lainnya.
Baca juga: Sikap Kapitan Pattimura Mencerminkan Nilai Sila Kelima Pancasila
Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)Pemberontakan DI/TII berlangsung pada 7 Agustus 1949 di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo.
supaya dapat berdiri pukul menjadi negara merdeka dan mengetahui dengan jelas arah tujuan dan cita-cita negara yang ingin dicapai bangsa Indonesia mem … erlukan pancasila sebagai
Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia me … rupakan kedudukan Pancasila sebagai
Pancasila sebagai dasar pijakan dan pedoman dalam penyelenggaraan sistem negara Indonesia merupakan kedudukan Pancasila sebagai
(last dulu).Soal terlampir[tex] \: [/tex]jawaban minimal grade 3/5
Gimana cara kita memerlakukan UUD no 24 tahun 2009?
Tolong dibantu dong kak Membuat Puisi berjudul “aku, indonesia”
Tolong tuliskan tata upacara beserta apa saja yang harus di bicarakan atau di lakukan oleh pemimpin upacara ( Tolong banget )
Quizpenggagas dan pendorong lahirnya budi utomo adalah ??
siapa pendiri Budi Utomo
3." Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan yang berwujud negara kepulauan berlandasan pancasila dan UUD 1945" pengertian di … atas disebut ....... A.Geopolitikatauwawasan Nasional Indonesia B.Geografi Indonesia C.Strategi Indonesia D.Filosofis negara Indonesia E.Yuridis 1