Konflik SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) telah meluas di Indonesia. Ada bentrokan, pembunuhan, perampokan, pencurian, kecemburuan sosial, dan sebagainya. Kita tentunya tidak menginginkan ketegangan dan perpecahan ini terus terjadi selamanya bukan?
Hal –hal yang perlu kita lakukan sebagai upaya mengatasi konflik SARA di Indonesia:
1. Berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa
Doa pada Tuhan sangat penting dalam kehidupan orang beriman. Melihat dari sila pertama Pancasila saja sudah menyiratkan akan betapa berharganya campur tangan Tuhan dalam hidup manusia.
Untuk dapat mengatasi konflik SARA yang semakin pelik ini, kita harus mengandalkan Tuhan dengan memohon kekuatan dari Nya untuk dapat mengatasi konflik SARA dan mengendalikan diri.
Kita harus bersyukur pada Tuhan yang telah menciptakan kita pada suku, agama, ras, dan golongan tertentu. Seringkali ada orang yang menyalah-nyalahkan Tuhan atas penempatan dirinya di sebuah keluarga dengan suku tertentu yang sangat berbeda dan kurang dapat diterima oleh masyarakat setempat.
Ini sungguh hal yang tidak masuk akal dan memilukan. Pencipta memiliki kedaulatan penuh atas hidup ciptaan Nya. Kayu tidak tahu kenapa dia harus menjalani proses yang penjang dan menyakitkan untuk dapat berubah wujud menjadi kursi, kursi lebih indah ketika diolah oleh tukang kayu.
Satu hal yang harus kita ingat: di manapun kita ditempatkan oleh Tuhan, kita harus selalu bersyukur atas hidup kita dan memuliakan nama Tuhan selamanya.
2. Mengendalikan emosi
Ketika kita mendengar orang menghina kita atau sesuatu yang berhubungan erat dengan kita, seringkali kita merasa tersinggung. Oleh sebab itu, kita harus berusaha mengendalikan emosi.
Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, namun dengan kebaikan. Pada waktu diejek, jangan mengutuk, memukul, menampar, menonjok, mengeluarkan kata-kata kotor, dan sebagainya.
Lihat Sosbud Selengkapnya
3. Dua orang tokoh partai bersaing untuk mendudukijabatan perdana menteri. Jika salah satu berhasil, maka yang kalah tetap diajak bekerja sama. Tindak … an tersebut merupakan contoh interaksisosial dalam proses.....A. akomodasiB. konflikC. asimilasiD. pertentangan
Nilai kebersamaan yang dilakukan oleh para tokoh pejuang dalam merumuskan dasar negara adalah......a. rasa cinta Soepomo terhadap tanah air Indonesia … b. semua anggota BPUPKI memiliki tujuan dan cita-cita yang sama tentang tanggal kemerdekaanc. Bung Hatta dan tokoh-tokoh Islam menyetujui kalimat yang menjadi keberatan pemeluk agama lain untuk dihilangkan d. Dr. Radjiman Wedyodiningrat bersikaptegas saat pelaksanaan sidang BPUPKIWOII BANTU LAH
Nilai kebersamaan yang dilakukan oleh para tokoh pejuang dalam merumuskan dasar negara adalah......a. rasa cinta Soepomo terhadap tanah air Indonesia … b. semua anggota BPUPKI memiliki tujuan dan cita-cita yang sama tentang tanggal kemerdekaanc. Bung Hatta dan tokoh-tokoh Islam menyetujui kalimat yang menjadi keberatan pemeluk agama lain untuk dihilangkan d. Dr. Radjiman Wedyodiningrat bersikaptegas saat pelaksanaan sidang BPUPKI
Gayo HighlandGayo Highland merupakan daerah yang berada di salah satu bagian punggung pegunungan Bukit Barisan. Gayo Highland membentang sepanjang Pul … au Sumatra. Secara administrasif, dataran tinggi Gayp meliputi wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah serta Kabupaten Gayo Lues. Tiga kata utamanya, yaitu Takengan, Blang Kejeren dan Simpang Tinga Redelong. Tak hanya menyajikan pemandangan pegunungan yang indah, Ketambe bagi pecinta trekking merupakan gerbang paling dekat untuk trekking menuju ke Taman Nasional Gunung Leuser.Soal : Identifikasikanlah mata pencaharian yang dapat dikembangkan berdasarkan informasi di atas!
Nilai kebersamaan yang dilakukan oleh para tokoh pejuang dalam merumuskan dasar negara adalah......a. rasa cinta Soepomo terhadap tanah airIndonesia b … . semua anggota BPUPKI memiliki tujuan dan cita-cita yang sama tentang tanggal kemerdekaanc. Bung Hatta dan tokoh-tokoh Islam menyetujui kalimat yang menjadi keberatan pemeluk agama lain untuk dihilangkan d. Dr. Radjiman Wedyodiningrat bersikaptegas saat pelaksanaan sidang BPUPKI
Nilai kebersamaan yang dilakukan oleh para tokoh pejuang dalam merumuskan dasar negara adalah......a. rasa cinta Soepomo terhadap tanah air Indonesia … b. semua anggota BPUPKI memiliki tujuan dan cita-cita yang sama tentang tanggal kemerdekaanc. Bung Hatta dan tokoh-tokoh Islam menyetujui kalimat yang menjadi keberatan pemeluk agama lain untuk dihilangkan d. Dr. Radjiman Wedyodiningrat bersikap tegas saat pelaksanaan sidang BPUPKI
18. warga negara yang baik, kita harus berupaya membela negara. sebutkan yang termasuk contoh dari pelatihan dasar kemiliteran yang dilakukan oleh pel … ajar di sekolah adalah
2. sikap apa saja yang dapat memicu munculnya perilaku diskriminatif sehingga terjadi perpecahan?
9. upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya adalah pengertian integrasi nasional menurut pendapat ....
agresi atau invansi, pelanggaran wilayah, sabotase dan spionase merupakan contoh ancaman ....
Jakarta - Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai maraknya politik bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) serta politik identitas di pemilihan kepala daerah disebabkan karena lemahnya kaderisasi di tubuh internal partai politik. Menurut Titi, politik SARA tidak boleh dipandang secara sempit, tetapi harus dilihat secara luas sebagai kelemahan parpol melakukan kaderisasi dan rekrutmen.
"Politik SARA marak terjadi di Indonesia karena kaderisasi tidak berjalan dan rekrutmen calon tidak dilakukan secara demokratis," ujar Titi saat diskusi bertajuk "Tahun Politik yang Menentukan: Prosedural belum Substansial" di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (27/12).
Selain Titi, hadir juga sebagai narasumber Ketua Perludem Topo Santoso, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari dan Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar.
Titi menganggap karena kadernya lemah, maka yang "mainkan" adalah politik SARA demi meraih kekuasaan. Yang muncul di ruang publik, kata dia hanya ujaran kebencian yang berdaasarkan SARA.
"Jadi, pertarungannya bukan lagi soal program, visi dan misi para kandidat, tetapi lebih soal SARA yang bisa memecah-belah bangsa dan menghancurkan keberagaman," terang dia.
Lebih lanjut, Titi mengakui politik identitas dan SARA merupakan tantangan besar bagi demokrasi elektoral Indonesia di Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Menurut dia, polarisasi berbasis irasionalitas politik identitas yang diterjemahkan dalam bentuk kampanye jahat, berita bohong (hoax), fitnah, dan politisasi SARA bakal menguat.
"Peristiwa pada beberapa pilkada 2017 bisa jadi membuat beberapa oknum beranggapan bahwa kampanye jahat, hoax, fitnah dan politisasi SARA dalam kampanye merupakan pendekatan yang mudah, murah dan efektif menjadi basis pemenangan pilkada. Apalagi jika aktor yang terlibat tidak punya integritas dan komitmen untuk berkompetisi secara jujur, adil, kompetitif dan demokratis," terang dia.
Sebagaimana diketahui, data terakhir menunjukkan ada 132 juta pengguna Facebook di Indonesia (nomor 4 terbesar di dunia), 50 juta orang pengguna twitter, dan 45 juta orang pengguna Instagram. Menurut Titi, media sosial ternyata jadi pisau bermata dua. Media sosial bisa menjadi medium luar biasa berkembangnya kampanye jahat, hoax, fitnah, dan politisasi SARA.
"Lebih berbahaya lagi, adalah media perpesanan personal macam Whatsapp, LINE, BBM, dan sejenisnya yang menjadi medium tak terbendung untuk menyebarkan kebencian, kabar bohong, dan fitnah seputar calon, penyelenggara, maupun teknis administrasi pelaksanaan pilkada," ungkap dia.
Perlu Langkah Bersama
Lebih lanjut, Titi menilai perlu langkah bersama untuk mencegah politik SARA dan politik identitas di Pilkada Serentak 2018 dan pemilu 2019. Pertama, kata dia, partai politik perlu mengusung kader-kader yang berkualitas dan berintegritas di Pilkada sehingga pertarungan di Pilkada tidak diwarnai oleh kampanye berbau SARA, tetapi pertarungan program-program membangun daerah.
"Kedua, menciptakan masyarakat yang melek digital. Karenanya pendidikan bagi warga untuk menjadi pengguna digital yang bijaksana mesti menjadi agenda prioritas berkesinambungan dan juga terkonsolidasi antar semua pemangku kepentingan terkait pemilu, meliputi KPU, Bawaslu, Kominfo, Kemdiknas, Kemdikti, Kempora, KPPPA, Kemendagri, pemerintah daerah, dan tentu masyarakat sipil," imbuh dia.
KPU, kata dia mestinya bisa mengambil inisiatif untuk mengkonsolidasikan seluruh aktor negara yang memiliki otoritas dan sumber daya untuk bekerja sama melawan penyimpangan politik SARA, kampanye hoax, berita dusta, maupun fitnah dalam pilkada dan pemilu. Tentu dengan transparansi, akuntabilitas, dan tindakan yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi, kepastian hukum, dan penghormatan pada HAM.
"Selain itu, soliditas dan konsolidasi gerakan kritis masyarakat sipil dan jurnalisme media adalah bentuk pengawasan yang bisa menjadi penyeimbang dalam pesimisme penegakan hukum pemilu. Harapannya, ini akan membentuk pemilih yang berani menuntut kompetisi partai yang kompetitif dan memaksa lahirnya politisi-politisi berintegritas," pungkas dia.
Sumber : //www.beritasatu.com/politik/470666-ini-penyebab-maraknya-politik-sara.html
GUNA membangun kesadaran masyarakat agar dapat mematuhi protokol kesehatan secara disiplin, Kementerian Kominfo gencar melakukan upaya komun Selengkapnya
Pemerintah mengedepankan prinsip human communication dalam menyampaikan berita terkait pencegahan covid-19 dalam rangka adaptasi kenormalan Selengkapnya
Seorang siswa SMA asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Maria Paskalia Wulandike Making, mengungkapkan rasa bangganya karena 'didaulat' menjadi Men Selengkapnya
Pertemuan Menteri yang menangani teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dari 32 negara anggota Asia-Pasific Telecommunity (APT) membahas l Selengkapnya