Home Nasional Nasional Lainnya
Tim | CNN Indonesia
Senin, 14 Jun 2021 13:00 WIB
Perjanjian Renville adalah kesepakatan demarkasi wilayah Indonesia dengan kependudukan Belanda. Berikut isi Perjanjian Renville dan dampaknya bagi Indonesia. (Foto: National Museum of World Cultures via Wikimedia Commons)
Jakarta, CNN Indonesia --Perjanjian Renville merupakan perundingan antara Indonesia dan Belanda yang terjadi di atas kapal Amerika Serikat yaitu USS Renville pada 8 Desember 1947.
Menurut Pengaruh Perang Kemerdekaan II terhadap Pengakuan Kedaulatan RI Tanggal 27 Desember 1949 (2015), perundingan Renville dilatarbelakangi pertikaian Belanda-Indonesia.
Yang menjadi unsur pertikaian adalah serangan Belanda ke Indonesia pada 12 Juli 1947 atau dikenal dengan agresi militer Belanda pertama.
Serangan yang dilakukan Belanda ke Indonesia itu mendapat perhatian negara lain dan menjadi kecaman internasional.
Pada 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB ikut turun tangan untuk membantu menghentikan serangan Belanda tersebut.
Tetapi, pada 5 Agustus 1947, Belanda dan Indonesia kembali mengumumkan akan melakukan gencatan senjata, hingga membuat Dewan Keamanan PBB mengambil langkah penyelesaian.
Dewan Keamanan PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat, yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Belanda serta Indonesia.
KTN juga berusaha mendekatkan kedua belah pihak yaitu Belanda dan Indonesia untuk menuntaskan segala persoalan-persoalan militer serta politik.
Di samping itu, KTN turut berperan dalam mempertemukan kembali antara Belanda dan Indonesia dalam perundingan yang berlangsung di atas kapal perang Renville.
Tokoh Perjanjian Renville
Sejumlah saksi turut dihadirkan ketika perundingan Renville, di antaranya:
- Delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Syarifudin (ketua), Ali Sastroamijoyo, H. Agus Salim, Dr.J. Leimena, Dr. Coatik Len, dan Nasrun.
- Delegasi Belanda diwakili oleh R.Abdul Kadir Wijoyoatmojo (ketua), Mr. H.A.L. Van Vredenburg, Dr.P.J. Koets, dan Mr. Dr. Chr. Soumokil.
- PBB sebagai mediator diwakili oleh Frank Graham (ketua), Paul Van Zeeland, dan Richard Kirby.
- Belanda berdaulat atas Indonesia sebelum Indonesia mengubah menjadi RIS (Republik Indonesia Serikat).
Isi Perjanjian Renville
|
Setelah cukup lama berunding, akhirnya terciptalah perjanjian Renville yang berisi sebagai berikut:
- Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan segera.
- Republik Indonesia merupakan negara bagian RIS.
- Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk.
- Wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda hanya Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera.
- Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut Garis Van Mook.
- TNI harus ditarik mundur dari Jawa Barat dan Jawa Timur atau wilayah-wilayah kekuasaan Belanda.
- Akan dibentuk UNI Indonesia-Belanda dengan kepalanya Raja Belanda.
- Akan diadakan plebisit atau referendum (pemungutan suara) untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS.
- Akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS.
Dampak Perjanjian Renville
Hasil Perjanjian Renville yang telah ditandatangani pada 17 Januari 1948 itu cukup merugikan bagi Indonesia. Salah satunya perekonomian Indonesia diblokade Belanda secara ketat.
Dalam Indonesian National Revolution 1945-1950 (1974) tulisan Anthony Reid, keberadaan Garis Van Mook dinilai sebagai hinaan karena wilayah Indonesia jadi semakin dipersempit.
Tidak hanya itu, dampak Perjanjian Renville ini memicu aksi pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 dan membuat konflik politik di Indonesia semakin kacau.
(avd/fef)
Saksikan Video di Bawah Ini:
TOPIK TERKAIT
Selengkapnya
LAINNYA DARI DETIKNETWORK
Suara.com - Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia masih perlu dalam mendapatkan kedaulatan atau pengakuan dari negara lain. Salah satu perjuangan untuk kedaulatan itu ditempuh melalui Perjanjian Renville. Bagaimana isi Perjanjian Renville?
Indonesia masih harus berjuang dalam memperjuangkan kedaulatan kemerdekaannya melalui beberapa proses perjanjian. Sebab saat itu Belanda masih melakukan agresi militer kepada Indonesia. Salah satu perjanjian tersebut adalah melakukan Perjanjian Renville.
Perjanjian Renville dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Nama perjanjian ini diambil dari lokasinya. Kapal perang Amerika Serikat yang bernama USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Jakarta adalah lokasi Perjanjian Renville.
Latar belakang penyebab Perjanjian Renville dibuat karena masih adanya sengketa antara pihak Indonesia dan Belanda setelah Perjanjian Linggarjati. Karena Perjanjian Linggarjati tidak menyelesaikan konflik, perjanjian Renville pun ditempuh. Pada perjanjian itu, dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Sjarifudin dan Belanda diwakili oleh Gubernur Jenderal Van Mook.
Baca Juga: Sejarah Pembentukan BPUPKI
Isi Perjanjian Renville
Perjanjian Renville membuat Belanda makin berkuasa atas wilayah yang luas sedangkan hal itu membuat Indonesia memiliki wilayah yang semakin sedikit dan merugikan bagi Indonesia. Berikut adalah hasil dari Perjanjian Renville memiliki beberapa isi sebagai berikut:
- Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan segera.
- Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS.
- Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk.
- Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera.
- Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut Garis Van Mook.
- Tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerak kekuasaan Belanda (Jawa Barat dan Jawa Timur).
- Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda dengan kepalanya Raja Belanda.
- Akan diadakan semacam referendum (pemungutan suara) untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS.
- Akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS.
Dampak Perjanjian Renville
Setelah ditandatangani Perjanjian Renville, wilayah Indonesia semakin sedikit. Belanda masih menguasai wilayah dengan hasil pangan dan sumber daya alam yang tinggi. Belanda masih terus mencegah masuknya makanan dan senjata pada wilayah perjanjian.
Perjanjian Renville ini buruk dan merugikan bagi masyarakat Indonesia. Setelah perjanjian Renville ditandatangani, TNI akhirnya melakukan perpindahan dari wilayah yang dikuasai sebelumnya salah satunya adalah ribuan tentara dari divisi Siliwangi di Jawa Barat melakukan perpindahan ke Jawa Tengah. Peristiwa disebut Long March Siliwangi.
Baca Juga: Sejarah Perjanjian Saragosa, Penyebab dan Isi Perjanjiannya
Nah, seperti itulah sejarah latar belakang penyebab terjadinya Perjanjian Renville. Isi Perjanjian Renville pun merugikan pihak Indonesia.
Wikimedia Commons
Delegasi Indonesia dalam Perjanjian Renville. Dari kiri ke kanan: Johannes Latuharhary, Ali Sastroamidjojo, Agus Salim, Johannes Leimena, Setiadjit Soegondo, Amir Syarifuddin
KOMPAS.com - Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kemerdekaan tak langsung dirasakan rakyat.
Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia setelah Jepang kalah di Perang Dunia II.
Sejumlah perlawanan senjata dan diplomasi dilakukan Indonesia agar bisa merdeka. Salah satunya lewat Perjanjian Renville.
Dilansir dari Encyclopaedia Britannica (2015), Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Republik Indonesia dengan Belanda akibat sengketa kedaulatan Indonesia.
Baca juga: Perjanjian Linggarjati: Latar Belakang, Isi, dan Dampaknya
Perjanjian Renville terjadi pada 17 Januari 1948. Namanya diambil dari lokasi tempat perjanjian ditandatangani yakni Kapal Amerika Serikat Renville yang sedang bersandar di Pelabuhan Jakarta.
Perjanjian Renville dibuat karena Belanda dan Indonesia terus bersengketa. Sebelumnya sudah ada Perjanjian Linggarjati yang menyepakati wilayah de facto Republik Indonesia Serikat (RIS).
Namun Perjanjian Linggarjati tak menyelesaikan konflik Indonesia dengan Belanda. Indonesia menuduh Belanda mengingkari perjanjian, begitu pula sebaliknya.
C.J. (Cees) Taillie
Iring-iringan tentara saat Agresi Militer Belanda I pada 1947.
Belanda meneruskan operasi militernya, bahkan bergerak ke Jawa dan Madura yang merupakan wilayah RIS. Langkah Belanda ini dikenal dengan Agresi Militer Belanda I.Baca juga: 15 November 1946, Indonesia Hanya Meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura
Indonesia berusaha menanganinya dengan meminta pertolongan internasional. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) berusaha menengahi.
Negara yang terlibat tergabung dalam Good Offices Committee (GOC) atau Komisi Tiga Negara (KTN). Indonesia menunjuk Australia, Belanda menunjuk Belgia, dan Amerika Serikat ditunjuk berdasarkan keinginan Indonesia dan Belanda.