KEMDIKBUD
Potensi Indonesia menjadi negara maju terdiri dari potensi lokasi, potensi SDA, potensi SDM, potensi budaya, dan upaya pemanfaatan potensi tersebut.
KOMPAS.com - Potensi dan upaya Indonesia menjadi negara maju terdiri dari potensi lokasi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi budaya serta perlu dilakukan upaya pemanfaatan potensi tersebut.
Potensi Indonesia
Mengutip Kemdikbud RI, Indonesia mempunyai berbagai potensi sebagai bekal menuju negara maju. Potensi Indonesia untuk menjadi negara maju adalah:
Baca juga: Potensi Sumber Daya Maritim Indonesia
Potensi lokasiIndonesia dikenal sebagai negara yang terletak di lokasi yang strategis. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua (Asia dan Eropa) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik). Sehingga Indonesia dilalui jalur pelayaran dan perdagangan internasional.
Potensi sumber daya alam (SDA)Wilayah Indonesia luas terdiri dari daratan dan lautan, termasuk 17-ribuan pulau besar maupun kecil.
Karena lokasi strategis, secara astronomis Indonesia adalah negara beriklim tropis, dengan suhu dan curah hujan yang tinggi.
Iklim tropis memungkinkan Indonesia memiliki beragam tumbuhan dan hewan sebagai sumber pangan dan obat-obatan.
Karena lokasinya, secara geologis Indonesia terletak pada pertemuan lempeng Eurasia, Pasifik dan Hindia sehingga mempunyai kekayaan berupa bahan tambang.
Baca juga: Letak dan Luas Indonesia
Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar. Dilihat dari jumlah penduduknya, posisi Indonesia berada di urutan keempat terbesar di dunia.
Jumlah penduduk yang besar menguntungkan Indonesia karena tersedia tenaga kerja (SDM) untuk mengolah dan mengelola sumber daya alam.
Potensi sumber daya budayaSelain kaya akan sumber daya alam, Indonesia juga kaya akan budaya. Beragam budaya dapat ditemui di seluruh wilayah Indonesia.
KOMPAS/HANDINING
Ilustrasi Demokrasi Pancasila
KOMPAS.com – Integrasi nasional merupakan proses yang harus diwujudkan demi terciptanya identitas nasional, kesatuan, dan persatuan bangsa.
Menciptakan integrasi nasional memang tidak mudah. Ada berbagai ancaman di berbagai bidang yang siap menghampiri.
Namun, ancaman tersebut masih bisa diatasi, sesuai dengan bidang masing-masing. Berikut penjelasan upaya mengatasi ancaman integrasi nasional di berbagai bidang:
Bidang ideologi dan politik
Upaya mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik dapat dilakukan dengan cara penguatan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidup negara Indonesia, sehingga penguatan Pancasila wajib dilakukan.
Penguatan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebisa mungkin, nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia.
Baca juga: Berbagai Bentuk Ancaman terhadap Integrasi Nasional
Selain penguatan Pancasila, konsep Bhinneka Tunggal Ika juga perlu dikuatkan. Agar persatuan dan kesatuan warga negara Indonesia tetap terjaga.
Dilansir dari buku Pendidikan Kewarganegaraan (2020) karya Damri dan Fauzi Eka Putra, beberapa cara lain untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik, yaitu:
- Mengembangkan demokrasi politik.
- Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara mengegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- Menegakkan supremasi hukum.
- Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara benar.
- Memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional.
Bidang ekonomi
Ancaman utama di bidang ekonomi adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dapat diatasi dengan cara menerapkan sistem ekonomi kerakyatan.
Dilansir dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu struktur dan proses ekonomi yang demokratis dan berkeadilan yang mendorong keikutsertaan rakyat banyak sebagai pemilik modal dan pengendali jalannya roda perekonomian.
Baca juga: Integrasi Timor Timur ke Indonesia masa Orde Baru
Agar sistem ekonomi kerakyatan dapat terwujud, ada hal-hal yang harus dilakukan, antara lain:
Adita02 @Adita02
March 2019 1 111 Report
Sebutkan potensi yang dimiliki bangsa indonesia yang diharapkan mampu menghadapi ancaman integrasi
No Tugas Tutorial Skor Maksimal Sumber Tugas Tutorial 1 PT Hanan memiliki Rp 40.000.000 untuk diinvestasikan dalam penjualan saham dengan harga Rp 8.0 … 00/lembarnya. Persyaratan margin awalnya adalah 60%. Asumsikan bahwa untuk pajak dan komisi brokernya diabaikan, jika diasumsikan saham naik menjadi Rp 10.000/lembar dan asumsikan jika turun sebesar Rp 4.000/lembar. Maka, hitunglah perhitungan naik dan turunnya saham tersebut dengan kemungkinan: PT Hanan membayar secara tunai? PT Hanan membayar dengan menggunakan maximum leverage? Modul 2 - KB 1 2 PT Harun memiliki akun margin dan deposit sebesar Rp 50.000.000. Asumsikan bahwa persyaratan margin awalnya sebesar 40% (komisi diabaikan). PT Hanan, menjual sahamnya dengan harga Rp 3.500/lembar saham. Berapa jumlah saham PT Hanan yang dapat dibeli oleh PT Harun menggunakan maximum leverage yang diperbolehkan? Berapa keuntungan dan/ kerugian PT Harun jika saham PT Hanan naik menjadi Rp 4.500/lembar sahamnya dan jika turun menjadi Rp 2.500/lembar sahamnya? Jika, maintenance margin sebesar 30%, berapa harga saham PT Hanan sebelum PT harun menerima margin call? Modul 2 - KB 1 3 Selama lima tahun terkahir, anda memiliki dua saham yang rates of return tahunannya ialah sebagai berikut. Tahun Saham A Saham B 1 0,19 0,08 2 0,08 0,03 3 -0,12 -0,09 4 -0,03 0,02 5 0,15 0,04 Diminta: Hitunglah rates of return tahunan menggunakan metode arithmetic mean untuk setiap stoknya? Setelah dihitung, menurut anda, saham mana di antar ke dua saham tersebut yang paling diminati? Hitunglah standar deviasi rates of return tahunnya untuk setiap saham? Berdasarkan perhitungan tersebut, saham mana yang lebih disukai? Hitunglah Koefisian variasi untuk setiap sahamnya? Dengan ukuran risiko relative tersebut, saham mana yang lebih disukai? Hitunglah rates of return dengan menggunakan metode geometric mean untuk setiap sahamnya? Diskusikan perbedaan di antara return arithmetic mean dan return geometric mean untuk setiap sahamnya? Modul 3 - KB 1
Otonomi daerah menjadi oase ditengah kondisi kisruh bangsa yang merasa tidak puas akan implementasipemerintahan dengan sistem sentralistik. Sistem ini … dianggap mampu mewakili hati rakyat serta menjadi identitas dari sebuah negara demokrasi, dengan akar pemikiran bahwa pemerintahan itu ialah dari, oleh dan untuk rakyat. Otonomi daerah adalah cerminan dari implementasi demokrasi yang sesungguhnya, karena berupaya untuk membangun partisipasi nyata dari rakyat di daerah daerah. Soal Analisislah apa yang menjadi tujuan diberlakukannya otonomi daerah di negara Indonesia serta faktor – faktor yang berpengaruh dalam menunjang keberhasilan otonomi tersebut? READY FULL JAWABANNYA SIAP KIRIM WA 089522850844 ada lengkap untuk Tugas, UAS, dan Tap READY JUGA 160 LEBIH MATKUL LAINNYA ^_^ Termurah dari yang lain, BANYAK TESTED IG Aman dan amanah "Hati hati penipuan"
Dalam UU No 10 Tahun 2004, TAP MPR tidak dicantumkan lagi sebagai salah satu sumber hukum, namun dalam UU No. 12 Tahun 2011 TAP MPR ditentukan lagi se … bagai salah satu sumber hukum. Pertanyaan: a. Berikan pendapat anda mengapa dalam UU No. 10 Tahun 2004, Ketetapan MPR tidak dicantumkan sebagai salah satu sumber hukum! b. Apa konsekuensi hukum saat dicantumkan Ketetapan MPR sebagai salah satu sumber hukum sebagaimana menurut UU No. 12 Tahun 2011? READY FULL JAWABANNYA SIAP KIRIM WA 089522850844 ada lengkap untuk Tugas, UAS, dan Tap READY JUGA 160 LEBIH MATKUL LAINNYA ^_^ Termurah dari yang lain, BANYAK TESTED IG Aman dan amanah "Hati hati penipuan"
Penggunaan istilah hukum administrasi negara tersebut kemudian hal itu disepakati oleh rapat staf dosen fakultas hukum negeri seluruh indonesia pada M … aret 1973 di cirebon. Pemakaian tersebut dapat dilandasi pemikiran bahwa istilah tersebut jauh lebih luas dan sesuai perkembangan hukum di indonesia. Pemakaian istilah hukum administrasi negara sebagai nama mata kuliah dalam kurikum fakultas hukum ternyata tidak berjalan secara menyeluruh. Hal itu disebabkan Surat Keputusan Mendikbud Tahun 1972 (SK Mendikbud Nomor 0198/U/1972) tentang Pedoman Kurikulum Minimal Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.Berdasarkan surat tersebut, digunakan nama mata kuliah hukum tata pemerintahan(HTP) sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus ada di kurikulum fakultas hukum. Namun pada tahun 1983, penggunaan nama hukum administrasi negara kembali di pakai berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud nomor 31 Tahun 1983 tentang Kurikulum Inti Program Pendidikan Sarjana Hukum.1 Di surat tersebut diseutkan bahwa digunakan nama mata kuliah hukum administrasi negara. Akan tetapi,hal tersebut ternyata juga tidak berlaku mutlak sebab di beberapa produk hukum pada saat itu, seperti GBHN,Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tengtang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman,ataupun Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986,istilah yang digunakan untuk penamaan lembaga peradilanya adalah peradilan tata usaha negara dan bukan peradilan administrasi negaraataupun Peradilan administrasi. Dari pemahaman uraian di atas, tampak bahwa penjelasan istilah hukum administrasi negara bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak,absolut,ataupun final. Berdasar artikel diatas fakta penggunaan istilah Hukum Administrasi Negara selalu berbeda sesuai dengan perkembangan bernegara. Jelaskan pemahaman Hukum Administrasi Negara sesuai dengan pendapat L.J. Van Apeldoorn READY FULL JAWABANNYA SIAP KIRIM WA 089522850844 ada lengkap untuk Tugas, UAS, dan Tap READY JUGA 160 LEBIH MATKUL LAINNYA ^_^ Termurah dari yang lain, BANYAK TESTED IG Aman dan amanah "Hati hati penipuan"
Bagaimana kah tanggapan mahasiswa terhadap kuhp yg saat ini dgn perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia
1. Sebutkan dan jelaska perilaku yang perlu kita hindari karena dapat menghambat peran serta warga negara dalam mendukung implementasi Wawasan Nusanta … ra dan tidak mencerminkan komitmen terhadap NKRI ! 2. Hal-hal apa saja yang merupakan Pokok-pokok Wawasan Nusantara dinyatakan sebagai wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional ?
Jelaskan proses perumusan kebijakan publik yang demokratis (model demokratis) menurut sabatier dan coba kemukakan apa kelebihan dan kekurangan model d … emokratis tersebut? 1
Silahkan dianalisis 4 (empat) aspek yang dapat membuktikan adanya perluasan pengaturan tindak pidana di bidang ekonomi sebagai tindak pidana khusus, b … aik dalam hukum formil maupun hukum materiilnya
•tentang konsep negara dan hubungan negara masyarakat dalam pandangan pluralisme• kaitkan dengan Bagaimana suatu UU dibuat di Indonesia dan peran masy … arakat dalam proses pembuatan uu
Apa problematika hukum dengan di cantumkan kembali ketetapan mpr sebagai salah satu sumber hukum uu no 12 tahun 2011