Berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian Gianti pada Tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian Gianti : Negara Mataram dibagi dua : Setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Pengeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Adapun daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede dan ditambah daerah mancanegara yaitu; Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobogan. Setelah selesai Perjanjian Pembagian Daerah itu, Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755. Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah Hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada sebuah desa kecil bernama Pachetokan, sedang disana terdapat suatu pesanggrahan dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan tersebut diatas diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat membabad hutan tadi untuk didirikan Kraton. Sebelum Kraton itu jadi, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati pasanggrahan Ambarketawang daerah Gamping, yang tengah dikerjakan juga. Menempatinya pesanggrahan tersebut resminya pada tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan kraton yang sedang dikerjakan.
Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmiannya. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwono untuk berpindah menetap di Kraton yang baru. Peresmian mana terjadi Tanggal 7 Oktober 1756
Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan massih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakaarta. Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir.Moh Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya Walikota kedua dijabat oleh Mr.Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955. Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta. Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengankatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliiau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.
Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas,nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut denan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.
Jakarta, CNN Indonesia --
Terbentuknya negara Indonesia melalui serangkaian peristiwa panjang dan tak mudah. Sejak masa kolonisasi, pendudukan, hingga pasca-kemerdekaan telah menorehkan banyak peristiwa sejarah di Indonesia.
Berikut deretan peristiwa yang menjadi sejarah di Indonesia sejak masa penjajahan hingga merdeka.
Perang Jawa (1825-1830)
Perang Jawa ditokohi oleh pahlawan nasional Pangeran Diponegoro selama lima tahun. Perang meletus saat makam leluhur Pangeran Diponegoro akan dirusak dan campur tangan Belanda dalam urusan internal keraton.
Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya saat melawan Belanda yang membuat dirinya sulit ditangkap.
Namun Belanda berhasil menyudutkan dan menangkap Pangeran Diponegoro di Magelang. Perang Jawa memakan banyak korban jiwa, termasuk warga pribumi dan serdadu Belanda.
Terbitnya Surat Kabar Sin Po (1910)
Surat kabar Sin Po merupakan surat kabar Tionghoa yang dicetak menggunakan Bahasa Melayu yang terbit saat masa penjajahan kolonial.
Surat kabar Sin Po memiliki peran besar dan penting dalam sejarah Indonesia yakni menjadi harian surat kabar pertama yang memuat teks lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya.
Harian Sin Po juga memelopori penggunaan nama 'Indonesia' untuk menggantikan penyebutan 'Hindia Belanda'. Surat kabar Sin Po sempat terhenti saat penjajahan Jepang tahun 1942 sebelum dibredel oleh pemerintah setelah peristiwa G30S/PKI tahun 1965.
Berdirinya Organisasi Budi Utomo (1908)
Organisasi yang digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan organisasi kepemudaan yang menjadi awal pergerakan kebangkitan nasional Indonesia lewat kaum terpelajar.
Organisasi Budi Utomo beranggotakan para kaum intelektual Jawa yang berkuliah di Stovia (School tot Opleiding van Indische Artsen) atau sekolah Pendidikan Dokter Hindia.
Dalam perjalanannya anggota Budi Utomo mengalami berbagai pergantian anggota dan pemahaman kultural.
Kongres Pemuda I dan II (1926 & 1928)
Kongres Pemuda pertama terjadi pada 30 April hingga 2 Mei 1926 yang terbentuk di Weltevreden (Lapangan Banteng saat ini). Kongres ini membahas berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan budaya.
Dinamakan Kongres Pemuda karena perhimpunan ini dihadiri oleh berbagai organisasi pemuda. Organisasi pemuda yang hadir saat itu adalah Jong Java, Jong Sumatera, Jong Betawi dan lainnya.
Kongres Pemuda kemudian berlanjut ke Kongres kedua pada 1928 yang dipimpin oleh Soegondo Djojopoespito dari Perhimpunan Pelajar Indonesia yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda.
Sumpah Pemuda (1928)
Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi penggerak utama penggerak kemerdekaan Indonesia.
Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan dari Kongres Pemuda Kedua yang berisikan Bertanah Air Satu, Berbangsa Satu, Berbahasa Indonesia.
Sejak 16 Desember 1959 melalui Keppres No. 316 tahun 1959, tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda dan hari libur nasional.
Kelahiran Pancasila (1945)
Kelahiran sila-sila Pancasila lahir dalam pidato Soekarno di sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, merujuk BPIP.
Isi pidato tersebut kemudian disempurnakan dan dibahas oleh para intelektual bangsa dan ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia.
Istilah Pancasila mengacu pada Bahasa Sanskerta dengan panca yang artinya lima dan sila yang berarti dasar atau asas. 1 Juni ditetapkan sebagai libur nasional melalui Keppres Nomor 24 tahun 2016.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (1945)
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa sejarah di Indonesia yang sangat penting. Dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Ir. Soekarno, Indonesia resmi menjadi negara merdeka pada 17 Agustus 1945.
Pembacaan teks proklamasi bertempat di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta Pusat. Teks Proklamasi ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta yang juga menjadi presiden dan wakil presiden pertama Indonesia.