PERTANYAAN tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

KOMPAS.com - Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan.

Kedudukannya berada di atas segala peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga tidak ada materi perundang-undangan lain yang isinya bertentangan dengan konstitusi.

Oleh karena itu, konstitusi tidak dapat diubah seperti halnya mengubah undang-undang.

Konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. UUD 1945 berbentuk dokumen tertulis yang memuat hukum dasar dan pedoman pembentukan peraturan.

Berikut contoh fungsi konstitusi dalam kehidupan bernegara:

Alat Pembatas Kekuasan

Berdasarkan Pasal 1 UUD 1945, kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat.

Kekuasaan negara atas nama rakyat dilaksanakan oleh lembaga negara. Setiap lembaga memiliki hubungan kewenangan dan saling mengawasi.

Contohnya, Presiden mengimbangi DPR dengan ikut serta membahas dan memberikan persetujuan terhadap pembentukan undang-undang. Sebaliknya, DPR juga mengimbangi presiden dalam pelaksanaan regulasi.

Baca juga: Konstitusi yang Pernah Ada di Indonesia

Penjamin Hak Asasi Manusia

Batang tubuh UUD 1945 memuat tentang jaminan terhadap hak-hak dasar manusia dan warga negara.

Kewajiban pemerintah mewujudkannya adalah melalui perlindungan fakir miskin dan anak telantar, memajukan kesejahteraan melalui pendidikan, dan melindungi segenap bangsa Indonesia.

Fungsi Transformatif

Jika kandungan UUD 1945 dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat, konstitusi ini terbuka untuk diubah.

UUD 1945 mengalami perubahan pada tahun 1999-2002. Perubahannya memuat penghapusan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA dan kehadiran lembaga baru yaitu MK dan KY.

Kehadiran MK dan KY untuk memperkuat keberadaan kekuasaan kehakiman sebagai lembaga penegak hukum.

Sumber Hukum Tertinggi

UUD 1945 memiliki supremasi sebagai sumber hukum tertinggi.

Kedudukannya lebih tinggi dibanding kekuasaan. Supremasi ini dimuat dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Baca juga: Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Piagam Kelahiran Negara Baru dan Identitas Nasional

UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekan Republik Indonesia.

UUD 1945 menjadi tanda lahirnya negara baru yang merdeka sekaligus sebagai identitas nasioal dan lambang persatuan.

Referensi

  • Utomo, Himmawan. 2007. Konstitusi, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran. Yogyakarta: Kanisius
  • Asshiddiqie, Jimly. 2007. Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer
  • Soemantri, Sri. 1993. Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 

adjar.id - Adjarian, berikut ini adalah contoh soal dan jawaban materi konstitusi dan negara.

Yuk, kita simak contoh soal-soalnya yang sudah lengkap dengan pembahasan di bawah ini!

1. Sebutkan salah satu hasil sidang PPKI yang pertama...

Jawaban dan pembahasan:

Hasil sidang PPKI I ada tiga, yaitu:

- Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945

- Mengangkat Ir. Soekarno dan Moh. Hatta menjadi presiden dan wakil presiden.

- Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. 

Baca Juga: Mengenal Teori Tujuan Negara dan Tujuan Negara Republik Indonesia

2. Konvensi adalah...

Jawaban dan pembahasan:

Konstitusi tidak tertulis.

3. Naskah UUD 1945 sebelum diamandemen adalah...

Jawaban dan pembahasan:

Sistematika UUD 1945 sebelum diamandemen terdiri dari:

- Pembukaan, terdiri atas empat alinea.

- Batang tubuh, terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 ayat aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan.

- Penjelasan, terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. 

Baca Juga: Mengetahui Lembaga Penegak Hukum di Indonesia dan Peranannya

4. Pada 1945, sebelum terbentuk MPR, pekerjaan sehari-hari presiden adalah...

Jawaban dan pembahasan:

Sebelum terbentuk MPR, pekerjaan presiden sehari-hari dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP.

5. Undang-undang dasar merupakan sumber hukum bagi hukum yang lebih rendah. artinya...

Jawaban dan pembahasan:

Undang-undang dasar menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara.

Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan di bawah UUD tidak boleh menyimpang dari UUD 1945. 

Baca Juga: Mengenal Lembaga Legislatif Negara Sesuai Undang Undang Dasar 1945

6. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea...

Jawaban dan pembahasan:

Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 aline ke-4, yaitu:

- Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

- Memajukan kesejahteraan umum.

- Mencerdaskan kehidupan bangsa.

- Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan ….A. Penjabaran dari pola perilaku hidup manusia Indonesia.B. Kristalisasi nilai-nilai ya … ng hidup dalam masyarakat Indonesia.C. Cara pandang bangsa Indonesia dalam menghadapi kemerdekaan.D. Norma dasar yang menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia.​

Berikut wujud partisipasi terhadap konstitusi negara yang diterapkan dalam sekolah, kecuali.... a. taat dan patuh terhadap orang tua b. taat dan patuh … terhadap tata tertib sekolah c. mengembangkan sikap sadar dan rasional d. melaksanakan hasil keputusan bersama e. melaksanakan program kegiatan OSIS dengan baik

Perubahan UUD NRI Tahun 1994 Semakin memperjelas system Pertahanan dan Keamanan Negara kita.Hal tersebut diatur daalam Pasal…​

Setiap orang memiliki kemerdekan beragama,Tetapi apakah boleh untuk kita tidak boleh beragam​

Dua politisi muda menggugat aturan terkait batas usia minimal seseorang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, aturannya tertuang dalam UU No. 10 Tah … un 2016 tentang Pilkada lebih spesifik pada pasal 7 ayat (2) huruf e ynag disebutkan bahwa syarat seseorang bisa mencalonkan diri sebagai gubernur harus berusia paing muda 30 tahun. Dari kasus diatas lembaga yang dapat menyelesaikan kasus tersebut adalah​