Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Titiek Soeharto mengungkit zaman Orde Baru dalam kampanyenya. Dia mengatakan, jika Prabowo menang Pilpres akan dilanjukan program-program Orde Baru.Lalu sebenarnya seperti apa kondisi perekonomian RI saat periode Orde Baru?Perekonomian dalam masa Orde Baru ada beberapa kejadian penting. Dimulai ketika Soeharto dilantik menjadi Presiden menggantikan Soekarno pada 1967. Pada saat itu disebut-sebut sebagai masa pemulihan ekonomi. Sebelum peralihan tongkat kepemimpinan memang tengah terjadi gejolak perekonomian.Pemerintah Orde Lama tak bisa mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di penghujung 1950-an. Imbasnya sempat terjadi meroketnya inflasi (hiperinflasi) yang mencapai 635% pada 1966.Dengan berbegai kebijakan ekonomi, pemerintah Orde Baru mampu meredam hiper inflasi itu. Franciscus Xaverius Seda (Menteri Keuangan 1966-1968) menjadi aktor utama dari upaya menekan inflasi menjadi 112%.Frans mengatasi permasalahan ekonomi saat itu dengan cara menerapkan model anggaran penerimaan dan belanja yang berimbang. Hal itu untuk meredam imbas dari kebijakan pemerintahan sebelumnya yang rajin mencetak uang.Upaya yang dilakukan pemerintah Orde Baru terbilang berhasil saat itu. Ekonomi RI mulai stabil.Salah satu vitamin dari sembuhnya perekonomian ketika RI dibawah pimpinan Soeharto kembali bergabung dengan lembaga pemberi utang dunia alias International Monetary Fund (IMF) pada 1967. Sebelumnya Presiden Soekarno sudah mencabut keanggotaan Indonesia di IMF pada 1965 karena permasalahan politik.Era pemerintahan Orde Baru menindonesia jadi angota IMF sejakgalami titik penting lainnya saat terjadi booming minyak pada periode 1974-1982. Tingginya harga minyak di pasar internasional membuat pemerintah orde baru mendapatkan pemasukan yang cukup besar.Pada 1977 Indonesia memproduksi begitu banyak minyak hingga mencapai 1,68 juta barel perhari, sementara konsumsi BBM rakyat Indonesia hanya sekitar 300.000 barel per hari. Ini yang menyebabkan Indonesia masuk dalam organiasasi OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries).Besarnya pemasukan negara dari sektor minyak, membuat pemerintah orde baru memiliki amunisi untuk melakukan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan saat mengarah pada tujuan sosial.Menurut data sejarah yang dicatat Bank Indonesia (BI), kondisi itu memungkinkan pemerintah memacu kegiatan pembangunan ekonomi dan melaksanakan program pemerataan pembangunan lewat penyediaan kredit likuiditas, termasuk pemberian kredit untuk mendorong kegiatan ekonomi lemah.Namun, pengucuran deras kredit perbankan tersebut mengakibatkan uang beredar meningkat dalam jumlah yang cukup besar. Akibatnya, tingkat inflasi 1973/1974 melonjak tajam menembus angka 47%.Pemerintah Orde Baru kembali berbenah diri dengan melakukan program stabilisasi. Pada 1974/1975 inflasi pun turun menjadi 21%.Hal ini memberi peluang Pemerintah untuk menurunkan suku bunga deposito dan kredit jangka pendek terutama ekspor dan perdagangan dalam negeri pada Desember 1974 guna mendorong pertumbuhan ekonomi.Akan tetapi pelonggaran itu justru menimbulkan tekanan inflatoir sehingga mengakibatkan lemahnya daya saing produk Indonesia di luar negeri karena nilai rupiah menjadi over valued.Pada 15 Nopember 1978 pemerintah mengambil kebijakan yang dikenal dengan KNOP 15 yang mendevaluasi Nilai Rupiah sebesar 33,6% dari Rp 415 per US$ menjadi Rp 625 per US$. Sejak saat itu pula sistem nilai tukar diubah menjadi sistem nilai tukar mengambang terkendali dengan mengaitkan mata uang Rupiah dengan sekeranjang mata uang mitra dagang utama.Ekonomi Indonesia juga terguncang ketika anjloknya harga minyak dunia yang terjadi pada 1980-an karena banjirnya pasokan minyak dunia. Harga minyak mentah dari US$ 35 per barel turun menjadi kurang dari US$ 10 pada 1986."Krisis ekonomi tahun 1980-an awal negara bangkrut karena harga minyak turun di bawah US$ 10 per barrel. Pertamina bangkrut dan negara bangkrut karena 80% pendapatan negara berasal dari minyak," kata Ekonom Indef Didik J Rachbini kepada detikFinance.Saat itu Pertamina mengalami kerugian hingga US$ 10,5 miliar. Ibnu Sutowo yang saat itu menjadi Dirut Pertamina dituding korupsi dan menjadi penyebab kebangkrutan Pertamina.Saat itu, kata Didik, pemerintah menyelesaikan sengkarut perekonomian dengan strategi dan kebijakan ekonomi outward looking, yaitu menggalang ekspor dan daya saing nasional."Dari kebijakan ini maka ekspor kita berkembang dari hanya US$ 20-30 miliar menjadi lebih dari US$ 100 miliar," tambahnya.Saat itu juga kerap disebut sebagai periode liberalisasi. Pemerintah Orde Baru melakukan liberalisasi pada sektor industri, pertanian dan pangan.Dengan memanfaatkan upah buruh yang murah, pemerintah Orde Baru mencoba untuk menarik investor asing. Investor asing juga masuk ke sektor pertanian dengan memproduksi pupuk kimia dan pestisida.Loncat hingga ke penghujung pemerintahan Orde Baru mulai terjadi tanda-tanda krisis ekonomi sejak 1997. Gelombang dimulai dari Thailand, meskipun Indonesia saat itu belum terlihat gejala krisisnya.Namun saat itu banyak dari perusahaan nasional yang memiliki utang di luar negeri. Rupiah mulai melemah pada Agustus 1997.Memasuki pertengahan 1997 Indonesia pun meninggalkan sistem kurs terkendali. Penyebabnya, cadangan devisa Indonesia rontok karena terus-terusan menjaga dolar AS bisa bertahan di Rp 2.000-2.500.Setelah memakai kurs mengambang, dolar AS secara perlahan mulai merangkak ke Rp 4.000 di akhir 1997, lanjut ke Rp 6.000 di awal 1998.Setelah sempat mencapai Rp 13.000, dolar AS sedikit menjinak dan kembali menyentuh Rp 8.000 pada April 1998. Namun pada Mei 1998, Indonesia memasuki periode kelam. Penembakan mahasiswa, kerusuhan massa, dan kejatuhan Orde Baru membuat rupiah 'terkapar' lagi.Sampai akhirnya dolar AS menyentuh titik tertinggi sepanjang masa di Rp 16.650 pada Juni 1998. Kondisi itu menimbulkan kekacauan di Indonesia. Hingga akhirnya Orde Baru tumbang digantikan Reformasi pada Mei 1998.
Tonton juga 'Indonesia Termasuk Raksasa Ekonomi Dunia, Tapi...':
[Gambas:Video 20detik]
(dna/ang)Orde Baru merupakan sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia, yang berlangsung dari tahun 1966-1998. Dimana pada awal pemerintahannya, Presiden Soeharto bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Begitupun dengan membuat berbagai kebijakan maka merujuk kepada cita-cita tersebut. Dalam pemerintahannya masa Orde Baru kebijakan berupakan upaya untuk menata kehidupan politik dan perbaikan kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi masa awal pemerintahan ini mewarisi kemerosotan ekonomi yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Oleh karena itu langka/program dalam bidang ekonomi antara lain:
- Program pendek berdasarkan TAP MPRS No. XXIII/MPRS/1966 berkaitan dengan penekanan laju inflasi di Indonesia saat itu.
- Bergabung kembali dengan IMF sehingga Indonesia memperoleh aliran dana dari dunia.
- Menerapkan Rencana pembangunan lima tahun (Repelita).
- Menerapkan Revolusi Hijau yakni berkaitan dengan pengembangan teknologii budidaya pertanian
Dengan demikian langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah Orde Baru dalam bidang ekonomi, diantaranya dengan membuat regulasi tentang penekanan laju inflasi, kembali bergabung dengan IMF, menerapkan Repelita dan Revolusi Hijau.
Bagaimana kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru? Simak penjelasan lengkapnya di artikel ini, yuk!
--
Kamu pastinya sudah nggak asing dong ketika mendengar kata ‘Orde Baru’? Ya, Orde Baru adalah masa sebelum Reformasi dan masa sesudah Orde Lama. Sekedar informasi aja nih, jadi yang memberi nama orde lama itu adalah pemerintahan orde baru, padahal Bung Karno tidak suka dengan sebutan itu, Ia lebih suka disebut orde revolusi. Nah, pada artikel ini kita akan memelajari kehidupan politik dan ekonomi masa orde baru. Yuk simak biar pengetahuan kamu lebih banyak lagi.
KEHIDUPAN POLITIK MASA ORDE BARU
Kalau kita bicara soal orde baru, pasti yang paling teringat adalah nama Soeharto. Ya, orde baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Waktu yang tidak sebentar. Selama 32 tahun masa kepemimpinannya, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya Negara kita ini. Mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi.
Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan Negara. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Nah, kita lihat nih beberapa kebijakan politik pada masa orde baru.
Kebijakan Politik Dalam Negeri
1. Pelaksanaan pemilu 1971
Pemilu yang sudah diatur melalui SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini, berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 (orde revolusi atau orde lama). Pada pemilu ini para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta Pemilu yaitu Golkar. Dan kamu tahu? Golkar lah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997.
2. Penyederhanaan partai politik
Penyederhanaan partai politik menjadi dua partai dan satu golongan karya yaitu:
3. Dwifungsi ABRI
Dwifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai Fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan.
4. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4)
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P-4 atau Ekaprasetya Pancakarsa, bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila, bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil.
Baca Juga: Kehidupan Politik dan Ekonomi Masa Reformasi
Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia antara lain
1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB
Pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPRGR. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB.
2. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok
Pada tahun 1965, terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966.
3. Memperkuat Kerja Sama Regional dan Internasional
Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu:
KEHIDUPAN EKONOMI MASA ORDE BARU
Pemerintahan orde baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu Trilogi Pembangunan.
Bukan tanpa dasar, Trilogi Pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun. Nah, beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa orde baru adalah:
1. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)
Pada April 1969, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi serta kebutuhan sandang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama lima tahun sekali.
a. Repelita I (1 April 1969-31 Maret 1974) Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3 sampai 5,7% sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%.
Namun, kebijakan pada masa Repelita I dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Hal ini memicu timbulnya peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari).
b. Repelita II (1 April 1974 - 31 Maret 1979) menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
c. Repelita III (1 April 1979-31 Maret 1984) Pelita III menekankan pada Trilogi Pembangunan dengan menekankan pada azas pemerataan, yaitu:
d. Repelita IV (1 April 1984 - 31 Maret 1989) menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri.
e. Repelita V (1 April 1989-31 Maret 1994) menitikberatkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri.
f. Repelita VI dimulai pada tahun 1994, pembangunan berfokus pada pada sektor ekonomi, industri, pertanian dan peningkatan sumber daya manusia.
2. Revolusi Hijau
Revolusi Hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional (peasant) ke cara modern (farmers). Untuk meningkatkan produksi pertanian umumnya dilakukan empat usaha pokok, yang terdiri dari:
a. Intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh hasil yang optimal; Perubahan ini dilakukan melalui program Panca Usaha Tani yang terdiri dari:
b. Ekstentifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal;
c. Diversifikasi (keanekaragaman usaha tani);
d. Rehabilitasi (pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis).
Sekarang kamu sudah tahu kan seperti apa kehidupan politik dan ekonomi masa orde baru? Meskipun kamu tidak mengalaminya, setidaknya kamu sudah mengetahui beberapa hal penting yang terjadi pada masa orde baru. Nah terjadinya reformasi, itu karena pengaruh dari kebijakan-kebijakan yang tadi disebutkan Squad. Oleh karena itu, memelajari sejarah secara bertahap menjadi sangat penting. Karena antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan.
Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Tentunya dengan belajar. Lalu bagaimana belajar yang mudah dan menyenangkan? Nah kalau pertanyaannya seperti ini, kamu bisa nih belajar dengan santai tapi sangat efektif, yaitu dengan menonton video belajar di ruangbelajar. Jadii, jangan lupa download aplikasinya ya.
Sumber referensi:
Abdurakhman. Pradono, A. Sunarti, L. and Zuhdi, S. (2018) Sejarah Indonesia. 2. Jakarta, Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Artikel diperbaharui pada 27 November 2020.