Kongres perempuan pertama pada tahun 1928 diadakan di kota a Bandung b yogyakarta c surabaya d medan

KOMPAS.com - Perjuangan untuk untuk mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan, tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Para perempuan Indonesia juga turut berjuang untuk memperbaiki nasib.

Dilansir dari Harian Kompas terbit pada 22 Desember 1982, Kongres Perempuan I menjadi permulaan bersatunya perempuan-perempuan di Indonesia.

Kongres Perempuan Indonesia I diadakan pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta di sebuah gedung Dalem Joyodipuran milik Raden Tumenggung Joyodipero.

Kongres Perempuan Indonesia I dihadiri sekitar 30 organisasi wanita yang tersebar di kota Jawa dan Sumatera. Perempuan-perempuan tersebut terinpirasi dari perjuangan wanita era abad ke-19 untuk berjuang melawan penjajah.

Hadir pula wakil-wakil dari Boedi Oetomo, PNI, PSI, Jong Java, Muhammadiyah, dan organisasi pergerakan lainnya.

Baca juga: Pengertian Emansipasi Wanita

Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (2009) oleh Marwati Djoened dan Nugroho, Kongres Perempuan Indonesia diprakarsai oleh tujuh organisasi wanita, yaitu:

1. Wanita Taman Siswa
2. Wanita Utomo
3. Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling
4. Jong Java Dames Afdeeling
5. Wanita Katholik
6. Aisyiyah
7. Putri Indonesia

Hasil Kongres Perempuan Indonesia I

Tujuan Kongres Perempuan Indonesia Pertama adalah untuk mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia. Selain itu menjadi pertalian antara perkumpulan-perkumpulan wanita Indonesia.

Kongres ini berhasil merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia.

Baca juga: Organisasi Pergerakan Perempuan di Indonesia

Selain itu juga, memutuskan untuk mendirikan gabungan atau federasi perkumpulan wanita bernama Perserikatan Perempuan Indonesia (PPI).

Pada tanggal 28-31 Desember 1929, PPI mengubah nama menjadi Perserikatan Perhimpunan Isteri Indonesia (PPII).

Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia tidak hanya berhenti pada kongres pertama saja. Berikut perkembangannya:

• Kongres Perempuan Indonesia II

Anggota PPII sepakat mengadakan Kongres Perempuan Indoensia II yang dilaksanakan pada 20-24 Juli 1935 di Jakarta. Kongres tersebut dipimpin oleh Sri Mangoensarkoro.

Berdasarkan buku Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan (2002) karya Sudiyo, berikut beberapa hasil Kongres Perempuan II, yaitu:

1. Dibentuk badan perserikatan dengan nama Kongres Perempuan Indonesia
2. Tiap-tiap tiga tahun sekali diadakan Kongres Perempuan
3. Pencanangan tentang kewajiban semua wanita Indonesia ialah menjadi Ibu bangsa yang artinya berusaha menumbuhkan generasi baru yang sadar akan kebangsaannya.

Dalam kongres tersebut juga dibahas mengenai masalah perburuhan perempuan dan anak-anak, perkawinan, dan pemberantasan buta huruf.

Baca juga: Pertama Kali Perempuan Punya Hak Pilih

• Kongres Perempuan Indoensia III

Kongres Perempuan Indonesia III diadakan di Bandung pada 23-27 Juli 1938.

Asas-asa yang dibawa pada kongres tersebut adalah menuntut persamaan hak dan harga antara laki-laki dan wanita, persamaan harus didasarkan pada kodrat dan kewajiban masing-masing.

Dalam kongres ini juga disetujui RUU tentang perkawinan modern yang disusun oleh Ny Maria Ulfah. Kongres Perempuan Indonesia menetapkan tanggal lahir PPI pada 22 Desember sebagai Hari Ibu.

• Kongres Perempuan Indoensia IV

Menurut Buku Peringatakan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia (1958), Kongres Perempuan Indonesia IV berlangsung di Semarang pada 25-28 Juli 1941.

Baca juga: Siti Walidah: Tokoh Penggerak Pendidikan Perempuan

Kongres ini menjadi kongres terakhir sebelum Jepang menjajah Indonesia. Keputusan-keputusan pada Kongres Perempuan Indonesia IV, sebagai berikut:

1. Menganjurkan kepada anggota-anggota Dewan Rakyat supaya mengusulkan bahasa Indonesia dimasukkan sebagai mata pelajaran sekolah menengah atas.
2. Mendesak kepada Fraksi Nasional dalam Dewan Rakyaqt dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda agar hak memilih anggota Dewan Kota dari golongan Indonesia juga diberikan untuk kaum wanita.
3. Kongres setuju dan akan membantu aksi GAPI ke arah Indoensia Berparlemen.
4. Kongres setuju dengan penolakan GAPI dan organisasi lainnya terhadap ordonansi wajib militer terbatas bagi bangsa Indonesia.