Secara geografis Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari lautan dan beribu-ribu pulau, dimana di setiap daerah memiliki tradisi dan kebudayaan masing-masing. Keberagaman suku, tradisi, agama serta budaya inilah yang menjadi keunikan tersendiri bagi Indonesia dimata Internasional. Namun bagai pisau bermata dua kemajemukan Indonesia juga dipandang rentan akan terjadinyakonflik atau pertentangan budaya. Konflik antar etnis yang pernah terjadi misalnya konflik sampit yang melibatkan suku Dayak dan warga migran Madura. Guna mengatasi pertentangan yang mungkin terjadi maka diperlukan adanya toleransi dan tenggang rasa agar terwujudnya sebuah persatuan dan kesatuan.
Nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika di harapkan dapat menjadi Integrasi nasional ditengah kemajemukan masyarakat. Integrasi nasional sendiri berarti menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuah keseluruhan dan tiap-tiap bagian diberi tempat, sehingga membentuk kesatuan yang harmonis dalam kesatuan Negara Republik Indonesia (Sunarso DKK, 2013: 193).Integrasi nasional yang dilandasi toleransi didambakan dapat mengatasi perbedaan suku, antargolongan, ras dan agama (SARA).
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan ajang penanaman nilai yang berkaitan dengan pendidikan multicultural serta menjadi sumber nilai dan pedoman dalam mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini agar intelektual muda yang merupakan generasi pemerbaik bangsa mampu merealisasikan nilai-nilai pancasila dalam realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu pendidikan Pancasila mengarahkan perilaku yang berdasarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan suku, agama, kebudayaan serta perilaku yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan individu dan golongan sebagi upaya terwujudnya keadilan sosial.
Lihat Edukasi Selengkapnya
HomeSMAPPKn X - Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika - Uji Kompetensi 1 | C4 | 2021
Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Salah satu syarat tercapainya integrasi nasional adalah mempunyai ideologi yang sama. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Oleh karena itu, jelaskan hubungan Pancasila dengan keberhasilan mewujudkan integrasi nasional!
Jawaban:
Pancasila merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi, Pancasila terdiri atas berbagai ide yang hendak dituju. Warga negara mempunyai kewajiban dalam menjaga dan mengimplementasikan ide-ide tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini tidak mudah dilakukan karena bangsa Indonesia terdiri atas berbagai ras, kebudayaan, suku, dan agama. Jadi, perlu ada sikap toleransi kepada setiap orang. Bangsa Indonesia harus benar-benar mempelajari nilai-nilai dalam Pancasila supaya integrasi nasional dapat tercapai walaupun banyaknya perbedaan dalam masyarakat.
Kami mohon maaf bila ada kesalahan jawaban maupun pertanyaan..
Berilah komentar kesalahan apa yang ada dan kami akan merevisinya.
MAKALAHPANCASILA
HUBUNGAN PANCASILA DENGAN INTEGRASI NASIONAL
Zakky Mubarrok wicaksono120110110177
HUBUNGAN PANCASILA DENGAN INTEGRASI NASIONAL
I.Latar Belakang
Krisis moneter yang disertai krisis ekonomi dan politik di Indonesiayang berlangsung sejak pertengahan 1997, membawa implikasi ganda, baik yang bersifat positif maupun negatif, bagi masa depan politik Indonesia. Aspek positif dari krisis tersebut adalah timbulnya gelombang tuntutan reformasitotal, khususnya di bidang politik, ekonomi dan hukum. Mundurnya PresidenSoeharto pada 21 Mei 1998 telah memberikan kesempatan emas bagi rakyatdan bangsa Indonesia untuk menata kembali sistem politik, ekonomi, danhukum ke arah yang lebih sehat, adil, dan demokratis. Meski di tengah euforia politik saat ini masih terdapat gejolak politik di antara mereka yang pro pemerintah dan yang anti pemerintah, diharapkan transisi menuju demokrasiini akan dapat dilalui secara damai seperti yang dicita-citakan sebagian besar rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia tampaknya tidak menginginkan terulangnyakembali lingkaran setan suatu proses dari tirani menuju ke demokrasi, anarki politik dan kembali ke tirani lagi, seperti yang terjadi pada proses pergantiankepemimpinan nasional dari Soekarno ke Soeharto.Dari sisi negatif, di tengah euforia politik tersebut muncul kembaliaspirasi sebagian masyarakat di beberapa propinsi di Indonesia seperti di IrianJaya, Aceh, Timor Timur, dan Riau yang menghendaki kemerdekaan, lepasdari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kejatuhan rezim Soeharto yangotoriter, represif, dan cenderung menafikan aspirasi lokal, tampaknyadipandang sebagai momentum oleh sebagian masyarakat di daerah-daerahtersebut untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka yang diabaikanselama sekitar 30 tahun Orde Baru. Dalam perkembangan terakhir, pemberiankesempatan bagi rakyat Timor Timur untuk memilih dua opsi yang ditawarkanPresiden Habibie, yakni status khusus dengan otonomi luas atau lepas dari RI,menjadi momentum baru untuk sebagian masyarakat di tiga daerah lainnyauntuk menuntut perlakuan yang sama.
2
Kalau ditelusuri ke belakang, potensi disintegrasi politik di Irian Jaya,Aceh, dan Timor Timur memang memiliki akar yang amat mendalam. Di IrianJaya, misalnya, keinginan sebagian masyarakat Irian untuk lepas dari Indonesiamemiliki sejarah yang panjang, bahkan sebelum propinsi tersebut resmimenjadi bagian dari Indonesia pada 1 Maret 1963. Meski gerakan-gerakanseparatisme, atau nasionalisme Papua, bersifat sangat sporadis dan kadang-kadang tidak ada hubungan satu sama lain, semua gerakan tersebut cenderungmenggunakan nama gerakan yang sama, yaitu Organisasi Papua Merdeka(OPM).Sementara itu di propinsi paling barat Indonesia, Daerah IstimewaAceh, sejarah perlawanan rakyat terhadap pemerintah pusat jauh lebih lamalagi, yakni sejak masa kolonial Belanda. Pada intinya, rakyat Aceh memilikisuatu harga diri yang tinggi dan ingin membangun suatu negara berdasarkanIslam. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, masyarakat Aceh termasuk yang pertama mendukung kemerdekaan nasional melalui simbolisme pemberian pesawat
Dakota
(DC 3) kepada pemerintah republik yang berpusatdi Yogyakarta. Kurangnya apresiasi pemerintah terhadap para pemimpin lokalAceh, menyebabkan timbulnya pemberontakan Daud Beureuh. Pemberontakantersebut berhenti setelah Pemerintah RI memberikan status Daerah Istimewakepada Aceh. Namun demikian, hal itu tidak mengurangi perlawanan sebagianmasyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat di Jakarta, seperti yang dilakukanoleh Hasan Tiro melalui Gerakan Aceh Merdeka.Gerakan perlawanan rakyat Timor Timur terhadap pemerintah memilikisejarah yang berbeda dengan kedua propinsi yang disebut terdahulu. Timor Timur bukanlah bagian dari wilayah bekas Hindia Belanda, sehingga secarahistoris daerah itu tidak pernah pula menjadi bagian dari Republik Indonesiayang diproklamirkan sejak 17 Agustus 1945. Sejarah “integrasi”, atau tepatnyaaneksasi, Timor Timur ke dalam wilayah RI yang penuh dengan pertumpahandarah telah menimbulkan trauma politik yang amat mendalam di hati sanubarisebagian masyarakat Timor Timur terhadap Indonesia dan menjadi salah satualasan bagi mereka untuk lepas dari Indonesia. Belum adanya pengakuaninternasional (PBB) atas “integrasi” Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia,
3