TRIBUNPALU.COM – Melihat penurunan angka kasus Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia juga mengalami penurunan level PPKM.
Selain itu, pemerintah juga telah mengizinkan membuka aktivitas sosial-ekonomi secara bertahap.
Namun, Satgas Penanganan COVID-19 mengingatkan ada sejumlah pertimbangan yang harus diperhatikan untuk melaksanakan kegiatan berskala besar.
"Kembali kami tegaskan bahwa pemerintah baru akan memberikan izin pembukaan sektor jika kondisi kasus di sekitar daerah penyelenggaraan acara terkendali," Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menjawab pertanyaan media dalam agenda Keterangan Pers di Graha BNPB, Selasa (28/9/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Selain itu, perlu adanya sebuah komitmen tinggi dari pihak penyelenggara serta kesiapan yang matang sebelum kegiatan tersebut beroperasi kembali.
Termasuk telah terbentuknya panitia khusus atau Satgas yang berdedikasi khusus mengawasi kepatuhan protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.
Kabar ini telah resmi diterbitkan oleh laman Covid19.go.id.
Sebagai bentuk kehati-hatian, rincian pengaturan tiap-tiap jenis kegiatan sudah ditetapkan di Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) No. 43 untuk Wilayah Jawa - Bali dan No 44 tahun 2021 untuk wilayah non Jawa - Bali.
Didalamnya telah diatur pengaturan kapasitas tata kelola kegiatan maupun tambahan pengaturan lainnya yang dapat dipedomani sesuai level daerah per kabupaten/kota.
Pemerintah daerah setempat diharapkan dapat memanfaatkan waktu evaluasi PPKM per 2 mingguan, untuk melakukan sosialisasi semasif mungkin agar masyarakat dapat mengetahui betul perkembangan kebijakan yang sedang berlaku.
Halaman selanjutnya arrow_forward
Sumber: Tribun Palu
b.
mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
| 1 | PP NO. 1 TAHUN 2022 | REGISTER NASIONAL DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA | |
| 2 | PP NO. 3 TAHUN 2022 | PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN DARI PENGENAAN BEA METERAI | |
| 3 | PP NO. 4 TAHUN 2022 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN | |
| 4 | PP NO. 7 TAHUN 2022 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANAREKSA | |
| 5 | PP NO. 8 TAHUN 2022 | KOORDINASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI | |
| 6 | PP NO. 9 TAHUN 2022 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI | |
| 7 | PP NO. 12 TAHUN 2022 | FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH | |
| 8 | PP NO. 13 TAHUN 2022 | PENYELENGGARAAN KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA | |
| 9 | PP NO. 14 TAHUN 2022 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHASILAN, HAK LAINNYA, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN BAGI PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN | |
| 10 | PP NO. 16 TAHUN 2022 | PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2022 | |
| 11 | PP NO. 19 TAHUN 2022 | DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN | |
| 12 | PP NO. 1 TAHUN 2021 | TATA CARA PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | |
| 13 | PP NO. 2 TAHUN 2021 | PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI | |
| 14 | PP NO. 3 TAHUN 2021 | PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA | |
| 15 | PP NO. 4 TAHUN 2021 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, DAN HAK-HAK LAIN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA | |
| 16 | PP NO. 5 TAHUN 2021 | PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO | |
| 17 | PP NO. 6 TAHUN 2021 | PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH | |
| 18 | PP NO. 7 TAHUN 2021 | KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | |
| 19 | PP NO. 8 TAHUN 2021 | MODAL DASAR PERSEROAN SERTA PENDAFTARAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERSEROAN YANG MEMENUHI KRITERIA UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL | |
| 20 | PP NO. 9 TAHUN 2021 | PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA |
undang-undang merupakan peraturan perundangan yang ditetapkan bersama antara
8. Sitem dua partai biasanya lebih menjamin kestabilan pemerintah dan lebih diperkuat dengan menggunakan sistem pemilihan umum berdasarkan.... a. Lang … sung bebas dan rahasia b. Daftar stelsel c. Wilayah dan distrik d. Perwakilan berimbang e. Proporsionalbantu jawab wak
perbuatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekolah yaitu a mengikuti upacara bendera dengan tertib B memilihmemilih teman ket … ika bergaul C melihat teman yang sedang kesusahan D tidak mengerjakan tugas sekolah
pliss dijwb besok di kumpul
1. Berikut ini pahlawan dari kaum bangsawan yang memimpin melawan penjajah, kecuali …. A. Sultan Hasanuddin B. Sultan Ageng Tirtayasa C. Ki Hajar Dewa … ntara D. Tuanku Imam Bonjol 2. Indonesia adalah bangsa besar yang dikenal sebagai wilayah Nusantara dan memiliki banyak pulau. Tujuan utama bangsa Eropa termasuk Belanda menjajah wilayah Indonesia untuk mencari …. A. rempah-rempah B. emas C. padi D. teknologi 3. Rapat terakhir Kongres Pemuda II dilaksanakan di Gedung Indonesische Clubgebouw yang beralamat di Jl. Kramat Raya No. 106. Pada kesempatan tersebut Sunario memberikan pidato tentang pentingnya …. A. persatuan pemuda B. kemerdekaan C. gerakan politik pemuda D. gerakan kepanduan bagi pemuda 4. Program edukasi dalam politik etis menjadi jalan bagi generasi muda bangsa Indonesia untuk mengenal perkembangan dunia luar. Hal ini menjadi pemantik untuk munculnya kesadaran terhadap …. A. kemerdekaan Indonesia B. perasaan nasional C. pembangunan bangsa D. persatuan bangsa
Semangat dan komitmen sumpah pemuda serta tokoh yang terlibat dalam sumpah pemuda
Semangat dan komitmen sumpah pemuda serta tokoh yang terlibat dalam sumpah pemuda
1. Sebutkan jenis-jenis iklan elektronik 2. Sebutkan usaha-usaha yang di lakukan pemimpin bangsa pembina kesatuan dan persatuan 3. Apa yang di maksud … zat tunggal 4. Apa yang di maksud dengan iklan 5. Apa yang di maksud dengan campuran komogen
diatur tentang rakyat kekayaan alam untuk kemakmurran rakyat dalam pasal berapa ayat berapa udd45
Saat – saat diwajibkannya menyanyikan lagu Indonesia