M Yusuf
Perkembangan budaya politik di Indonesia merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Dengan demikian, budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber daya masyrakat. Almond dan verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu siap orientasi yang khas warga Negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga Negara yang ada didalam sistem itu. Dengan kata lain bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Budaya Politik Indonesia saat ini adalah Campuran dari Parokial, Kaula, dan Partisipan, dari segi budaya Politik Partisipan, Semua ciri-cirinya telah terjadi di Indonesia dan ciri-ciri budaya politik Parokial juga ada yang memenuhi yaitu seperti berlangsungnya pada masyarakat tradisional dan pada budaya politik kaula ada yang memenuhi seperti warga menyadari sepenuhnya otoritas pemerintah. Kecendrungan Neo-patrimonisalistik dimana salah satu kecendrungan dalam kehidupan politik di Indonesia adalah adanya kecendrungan munculnya budaya politik yang bersifat neo-patrimonisalistik; artinya meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik seperti birokrasi, perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial. Perkembangan budaya politik di Indonesia tidak terlepas dari peradaban budaya politik yang terjadi di Indonesia.
Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu. |
Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.
Secara umum budaya politik terbagi atas tiga :
- Budaya politik apatis [tidak acuh, masa bodoh, dan pasif]
- Budaya politik mobilisasi [didorong atau sengaja dimobilisasi]
- Budaya politik partisipatif [aktif]
- Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan Parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia. dalam masyarakat ini tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Kepala suku, kepala kampung, kyai, atau dukun,yang biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis atau religius.
- Budaya politik kaula [subjek],yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subyek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Namun frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah dan secara efektif mereka di arahkan pada otoritas tersebut. Sikap masyarakat terhadap sistem politik yang ada ditunjukkan melalui rasa bangga atau malah rasa tidak suka. Intinya, dalam kebudayaan politik subyek, sudah ada pengetahuan yang memadai tentang sistem politik secara umum serta proses penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
- Budaya politik partisipan,yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat cenderung di arahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak.
Gambaran sementara tentang budaya politik Indonesia, yang tentunya harus di telaah dan di buktikan lebih lanjut, adalah pengamatan tentang variabel sebagai berikut :
- Konfigurasi subkultur di Indonesia masih aneka ragam, walaupun tidak sekompleks yang dihadapi oleh India misalnya, yang menghadapi masalah perbedaan bahasa, agama, kelas, kasta yang semuanya relatif masih rawan/rentan.
- Budaya politik Indonesia yang bersifat Parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak, di satu segi masa masih ketinggalan dalam mempergunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya yang mungkin di sebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial.
- Sikap ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang di kenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukaan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu; purutanisme dan non puritanisme dan lain-lain.
- kecendrungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalisme dan sifat patrimonial; sebagai indikatornya dapat di sebutkan antara lain bapakisme, sikap asal bapak senang.
- Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi [dengan segala konsekuensinya] dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.
- Hierarki yang Tegar/Ketat
Masyarakat Jawa, dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia, pada dasarnya bersifat hirarkis. Stratifikasi sosial yang hirarkis ini tampak dari adanya pemilahan tegas antara penguasa [wong gedhe] dengan rakyat kebanyakan [wong cilik]. Masing-masing terpisah melalui tatanan hirarkis yang sangat ketat. Alam pikiran dan tatacara sopan santun diekspresikan sedemikian rupa sesuai dengan asal usul kelas masing-masing. Penguasa dapat menggunakan bahasa 'kasar' kepada rakyat kebanyakan. Sebaliknya, rakyat harus mengekspresikan diri kepada penguasa dalam bahasa 'halus'. Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain tercemin pada cara penguasa memandang diri dan rakyatnya.
Pola hubungan Patronage merupakan salah satu budaya politik yang menonjol di Indonesia.Pola hubungan ini bersifat individual. Dalam kehidupan politik, tumbuhnya budaya politik semacam ini tampak misalnya di kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungn dari basisnya.
- Kecendrungan Neo-patrimonisalistik
- Adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi
- Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tegas
- Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formalyang mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku anggotanya
- Adanya personel yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar karier, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan.
- Administrasi publik
- Politik Indonesia
Diperoleh dari "//id.wikipedia.org/w/index.php?title=Budaya_politik&oldid=20813054"
www.smkkehutananrimbataruna.sch.id -
Definisi Umum Budaya Politik
Definisi atau pengertian budaya politik adalah sebuah pola perilaku dalam suatu masyarakat untuk menghadapi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta melaksanakan penyelenggaraan tata administrasi negara, politik dan pemerintahan, serta hukum, dan norma kebiasaaan yang tentunya banyak dihayati dan ditaati seluruh anggota dalam tataran masyarakat setiap saat.
Makna budaya politik juga dapat disebut sebagai sebuah sistem nilai bersama dalam masyarakat yang mempunyai kesadaran tertentu untuk dapat turut serta dalam mekanisme pengambilan keputusan secara kolektif dan/atau penentuan sebuah bentuk kebijakan publik yang berdampak bagi masyarakat secara keseluruhan.
Definisi Budaya Politik Menurut Ahli
1. Austin Ranney
Menurut seorang ahli bernama Austin Ranney, budaya politik adalah seperangkat pandangan mengenai sebuah sistem politik dan pemerintahan yang dipegang bersama-sama, sebuah pola orientasi terhadap objek politik.
2. Mochatar Massoed
Sedangkan menurut Mochtar Massoed, budaya politik adalah suatu sikap dan sekaligus bentuk orientasi warga terhadap kehidupan pemerintahan negara berikut politiknya.
3. Miriam Budiharjo
Lebih lanjut lagi, Miriam Budiharjo mengartikan budaya politik sebagai sebuah keseluruhan dari pandangan politik baik itu yang berisikan norma norma, pola orientasi terhadap bidang politik dan tentunya pandangan hidup pada umumnya.
4. Sidney Verba
Seorang ahli bernama Sidney Verba juga mengatakan bahwa budaya politik merupakan suatu sistem kepercayaan empirik, simbol simbol ekspresif dan juga nilai nilai yang menegaskan bahwa terdapat suatu situasi dimana terdapat tindakan politik yang dilakukan.
Tipe-Tipe Budaya Politik
1. Berdasarkan Sikap Yang Ditunjukkan
Terdapat beberapa tipe budaya politik yang berkembang di masyarakat. Budaya politik dapat dibedakan berdasarkan sikap yang ditunjukkan dan orientasi politiknya. Berdasarkan sikap yang ditunjukkan, budaya politik dapat dibedakan menjadi :
a. Budaya politik militan
Budaya politik dimana tidak ada perbedaan yang dipandang sebagai sebuah usaha untuk mencari alternatif terbaik, tetapi dipandang sebagai sebuah usaha jahat yang menentang. Bila terjadi suatu krisis, maka yang akan dicari adalah kambing hitamnya.
b. Budaya politik toleransi
Merupakan budaya politik yang mempunyai pemikiran terpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari dan mencapai sebuah konsensus yang wajar dan akan selalu membuka pintu untuk bekerja sama. mengembangkan sikap netral terhadap ide orang, bukan menaruh curiga pada orang lain.
2. Berdasar Orientasi Politik
Sedangkan berdasarkan orientasi politiknya, budaya politik dibagi menjadi :
a. Budaya politik parokial
Merupakan suatu bentuk budaya politik yang mempunyai tingkat partisipasi yang sangat rendah. Budaya politik dalam suatu masyarakat dikatakan sebagai budaya politik yang parokial apabila terdapat suatu frekuensi orientasi terhadap mereka dan juga terhadap empat bentuk dimensi penentu dari sebuah budaya politik yang mendekati angka nol atau bahkan tidak mempunyai perhatian terhadap keempat dimensi yang bersangkutan tadi.
Tipe dari budaya politik ini pada umumnya berada di wilayah Afrika ataupun beberapa masyarakat pedalaman yang ada di Indonesia. Dalam tipe masyarakat ini, tidak ada satu pun peran politik yang sifatnya khusus.
b. Budaya politik kawula [subyek]
Merupakan suatu budaya politik dimana masyarakatnya sudah lebih maju baik itu di bidang ekonominya maupun kehidupan sosialnya meskipun sifatnya masih pasif. tipe budaya politik ini dalam masyarakat, mempunyai ciri adanya suatu frekuensi orientasi yang cukup tinggi terhadap adanya suatu pengetahuan dalam tataran sistem politik secara umum berikut adanya objek output atau pemahaman tentang penguatan kebijakan Pemerintah.
Para subyek akan menyadari adanya otoritas dari pemerintah dan secara efektif akan diarahkan pada otoritas yang bersangkutan. Sikap masyarakat kepada berbagai macam sistem politik yang ada, diperlihat kan dengan rasa tdak suka. Intinya, dalam budaya politik tipe ini, terdapat bebragai pengetahuan dan wawasan yang cukup memadai mengenai sebuah sistem politik yang berlaku umum sekaligus adanya proses penguatan kebijakan Pemerintah.
3. Budaya politik partisipan
merupakan suatu budaya politik yang ada dan tentunya mempunyai tanda berupa timbulnya kesadaran politik yang relatif tinggi dikalangan masyarakat. Masyarakat akan selalu dan mampu memberikan opininya serta aktif dalam berbagai kegiatan politik.
Masyarakat dalam tipe budaya politik ini akan mempunyai pengetahuan yang cukup tentang sebuah sistem politik pada umumnya, memahami peran pemerintah sebagai otoritas pembuat kebijakan berikut penuguatan sekaligus adanya partisipasi dan peran aktif dalam sebuah proses politik yang saat ini sedang berlangsung.
Masyarakat juga akan cenderung diarahkan pada peranan pribadi aktif melalui seluruh jenis dimensi diatas yang telah disebutkan. Meskipun secara perasaan dan evaluasi mereka yang dilakukan terhadap peran tersebut efektif, maka peran yang bersangkutan dapat bersifat menerima maupun menolak.
Ciri-Ciri Budaya Politik
Terdapat beberapa macam ciri dari budaya politik, diantaranya adalah :
1. Adanya budaya politik mengenai masalah legitimasi.
2. Adanya perilaku dari aparat negara.
3. Ada suatu pengaturan kekuasaan.
4. Adanya kegiatan partai politik.
5. Adanya proses pembuatan kebijakan pemerintah.
6. Adanya pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.
7. Adanya gejolak di masyarakat terhadap suatu kekuasaan yang memerintah.
Komponen Budaya Politik
Terdapat setidaknya 3 komponen budaya politik, diantaranya adalah :
1. Orientasi kognitif
Merupakan orientasi yang berkaaitan dengan berbagai macam bentuk keyakinan dan pemahaman individu terkait sistem politik beserta atributnya. seperti contohnya adalah tentang ibu kota, lambang negara, dan lain sebagainya.
2. Orientasi afektif
Merupakan sebuah orientasi yang berkaitan dengan emosional individu dalam budaya politik yang sedang berjalan dalam suatu pemerintahan.
3. Orientasi evaluatif
Merupakan orientasi yang berkaitan dengan kemampuan dan peran serta kapasitas seseorang dalam memberikan sebuah penilaian pada sistem politik yang berjalan berikut peranan individu yang ada didalamnya.Faktor yang mempengaruhi komponen ini adalah pendidikan, latar belakang, kondisi, dan juga pemahaman serta berbagai macam faktor pendukung lainnya.
Budaya Politik Di Indonesia
Di Indonesia, budaya politik dapat dinilai berdasarkan hal-hal dibawah ini :
1. Hierarki yang ketat
Masyarakat di Pulau Jawa dan sebagian besar masyarakat di Indonesia, pada umumnya bersifat hierarkis. terdapat suatu stratifikasi sosial yang hierarkis yang nampak dari adanya pemisahan tegas antara pengusaha dan wong cilik.
Penguasa bisa memakai bahasa yang kasar pada bawahan atau rakyatnya. Dalam kehidupan politik, pengaruh adanya suatu stratifikasi sosial ini tercermin pada cara penguasa merefleksikan dirinya sendiri dan masyarakatnya.
2. Kecenderungan patronage
Pola hubungan ini sejatinya adalah salah satu jenis budaya politik yang lebih menonjol dan dominan di Indoensia. pola ini bersifat sangat individual dimana tumbuh dan berkembangnya akan selalu nampak dan dikenang di kalangan pelaku politik.
Dalam kehidupan berpolitik, tumbuhnya suatu budaya politik ini semacam tampak di kalangan para pelaku politik yang bersangkutan. mereka tentu akan banyak mencari keuntungan dan dukungan dari atas daripada harus menggali dukungan dari basisnya.
3. Kecenderungan neo patrimonalisalistik
Kecenderungan politik di Indoensia adalah adanya budaya politik yang sifatnya neo patrimonialistik yang artinya, meskipun terdapat atribut yang sifatnya modern dan rasionalistik seperti birokrasi, perilku negara masih memperlihatkan adanya tradisi dan budaya politik yang mempunyai karakter patrimonial.
Contoh Budaya Politik
Budaya politik pada dasarnya dapat dilakkan dalam berbagai lingkungan, bisa itu lingkungan masyarakat dan bisa juga lingkungan keluarga maupun sekolah. Beberapa contoh budaya politik dapat anda simak dibawah ini.
1. Mengikuti pemilihan umum [pemilu] bagi seseorang yang sudah berusia 17 tahun secara tertib.
2. Mengikuti demo atau unjuk rasa sebagai salah satu sarana menyalurkan aspirasi yang tidak merugikan siapapun.
3. Ikut dalam pemilihan ketua dan wakil OSIS.
4. Menyalurkan aspirasi dan gagasan melalui berbagai macam forum dan musyawarah.
5. Mendengarkan nasihat dari orang tua.
6. Berpartisipasi dalam suatu organisasi dalam berbagai tingkatan, mulai dari lingkungan sekitar sampai tingkatan nasional.
7. Melakukan musyawarah keluarga guna mengambil keputusan.